TIPE ORGANISASI 1 PROFIT MOTIF 2 NON PROFIT

  • Slides: 11
Download presentation
TIPE ORGANISASI 1. PROFIT MOTIF 2. NON PROFIT MOTIF.

TIPE ORGANISASI 1. PROFIT MOTIF 2. NON PROFIT MOTIF.

KARAKTERISTIK NON PROFIT • • TIDAK MENCARI LABA DIMILIKI KOLEKTIF TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

KARAKTERISTIK NON PROFIT • • TIDAK MENCARI LABA DIMILIKI KOLEKTIF TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM DONATUR TDK MENERIMA IMBALAN SECARA LANGSUNG.

PERBEDAAN ORGANISASI PROFIT – NON PROFIT KETERANGAN PROFIT NON PROFIT 1. TUJUAN MENCARI LABA

PERBEDAAN ORGANISASI PROFIT – NON PROFIT KETERANGAN PROFIT NON PROFIT 1. TUJUAN MENCARI LABA TDK MENCARI LABA 2. SUMBER DANA MODAL DISETOR SUMBANGAN DONATUR 3. PERATURAN+ PENGENDALIAN PRODUK 4. HARGA PRODUK & JASA MODIFIKASI PRODUK TIDAK ADA MODIFIKASI PRODUK HARGA PASAR HARGA POKOK

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN A. TRADISIONAL BUDGET SYSTEM ( TBS ) - TOLOK UKUR :

SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN A. TRADISIONAL BUDGET SYSTEM ( TBS ) - TOLOK UKUR : HASIL KERJA B. PERFORMANCE BUDGET SYSTEM ( PBS ) - TOLOK UKUR : PENGGUNAAN DANA SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN EKONOMIS C. PLANNING, PROGRAMING, BUDGETING SYSTEM (PPBS) - TOLOK UKUR : RENCANA, PROGRAM DLM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

FUNGSI ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 2. Anggaran menggambarkan

FUNGSI ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 2. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja - pendapatan – pembiayaan yg diinginkan. 3. Menjadi landasan pengendalian yg memiliki konsekuensi hukum. 4. Hasil pelaksanaan anggaran harus dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

TAHAPAN (FASE) ANGGARAN 1. PENYUSUNAN. 2. PENGESAHAN. 3. PELAKSANAAN. 4. PENGAWASAN PELAKSANAAN. 5. PERTANGGUNGJAWABAN

TAHAPAN (FASE) ANGGARAN 1. PENYUSUNAN. 2. PENGESAHAN. 3. PELAKSANAAN. 4. PENGAWASAN PELAKSANAAN. 5. PERTANGGUNGJAWABAN

PENYUSUNAN RAPBN PENGISIAN RAP PENELITIAN & PEMBAHASAN DEPKEU & BAPPENAS RAP BAKM RAPBN DPR

PENYUSUNAN RAPBN PENGISIAN RAP PENELITIAN & PEMBAHASAN DEPKEU & BAPPENAS RAP BAKM RAPBN DPR SE MENKEU DUK DEPKEU RAB DUP BAPPENAS

SKEMA PENYUSUNAN APBN DEPARTEMEN DUP DUK PRESIDEN SETNEG DIP/DIK BAPPENAS PANITIA ANGGARAN KOMISI 2

SKEMA PENYUSUNAN APBN DEPARTEMEN DUP DUK PRESIDEN SETNEG DIP/DIK BAPPENAS PANITIA ANGGARAN KOMISI 2 DPR RAPBN DPR APBN PEMERINTAH

REFORMASI ADMINISTRASI DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. AKUNTABILITAS LAPORAN

REFORMASI ADMINISTRASI DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. AKUNTABILITAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM PENCATATAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENGENDALIAN ( CONTROLLING AUDIT )

PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY ( Pengadaan Obat Generik ( Dinas Kesehatan ) )

PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY ( Pengadaan Obat Generik ( Dinas Kesehatan ) ) INPUT/MASUKAN Jumlah Dana ( Rp ) Sumber daya (dana, manusia, peral/tekno, material ) PROSES Upaya yg dilakukan dlm rangka mengolah input menjadi output OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yg diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik/nonfisik. OUTCOME/HASIL Hasil nyata yg diperoleh dari adanya output. BENEFIT/MANFAAT Manfaat yg diperoleh dari adanya indikator hasil DAMPAK 1. 2. Ketaatan pd hukum. Rata 2 waktu Jumlah obat generik yg tersedia Kualitas pengobatan Tingkat kesembuhan Tingkat kesehatan Pengaruh yg timbul dari manfaat hasil kegiatan secara makro, masyarakat regional.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DAERAH A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN. B. NERACA. C. LAPORAN ARUS KAS

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DAERAH A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN. B. NERACA. C. LAPORAN ARUS KAS D. PENJELASAN/CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN E. TAMBAHAN : LAPORAN KINERJA DAN PERUBAHAN EKUITAS DANA