TINDAKAN PEMERINTAH BY FAUZUL FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN
TINDAKAN PEMERINTAH BY. FAUZUL FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 19 Oktober 2011
MATERI BAHASAN q q q Pengertian Tindakan Pemerintahan Unsur dan Karakteristik Tindakan Pemerintahan Macam-macam Tindakan Pemerintah
PERISTILAHAN 3 Para ahli berbeda pendapat dlm penggunaan istilah Tindakan Pemerintah, yakni; Tindakan Pemerintahan (Kuntjoro) Sikap Tindak Administrasi Negara (Sjachran Basah) Perbuatan Pemerintah (Utrecht) Perbuatan Administrasi Negara (Bachsan Mustafa) Perbuatan alat administrasi Negara (Muchsan) 10/26/2020
PENGERTIAN 4 a/ setiap tindakan hk dari salah satu perlengkapan (bestuurorganen) pemerintahan dlm menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan pemerintah mrupakn tindakn dlm hk publik. 10/26/2020
BENTUK 5 Tindakan Nyata/Materil Tindakan Hukum Privat Tindakan Hukum Publik Bersegi Satu/Sepihak Umum Abstrak Tindakan Hukum Pubik Bersegi Dua/berbagai pihak Individual Konkrit 10/26/2020
LANJUTAN 6 Tindakan pemerinth dibagi dua golongan: Tindakan hukum [Rechtshandeling] a/ perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pejabat TUN dan memiliki akibat hk. Tindakan yang bukan hukum [Feitelijke Handeling/Factual Action] a/ perbuatan yg tidak berakibat hk sehingga sangt ditentukan o/ sifat tindakan tsb. Misl: upacar peresmian jembatn, peletakn batu pertama, dll. 10/26/2020
LANJUTAN 7 Tindakan hukum [Rechtshandeling] dibedakan ats: Tindakan Hukm Privat Perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pjabat TUN yg akibatny brada dlm lapngan hk perdata. Misal: Jual Beli, sewa menyewa, tukar guling, dll Tindakan Hukm Publik Perbuatn yg dilakukan o/ badan ato pjabat TUN yg akibatny brada dlm lapangan hk administrasi [hk publik]. 10/26/2020
LANJUTAN 8 Tindakan Hk Publik dibedakan ats: Tindakan hk publik bersegi dua a/ tindakan hk yg diadakn o/ dua kehendak yg ditentukan dg sukarela ato persesuaian kehendak antara dua pihak Misl: perjanjian kontrak kerja jangka pendek, guru kontrak, dll. Tindak hk publik bersegi satu a/ tindakan hk alat pemerintahan berdasarkn suatu kekuasaan istimewa [bechikking] 10/26/2020
LANJUTAN 9 Kategori Tindakan Hk Publik: Mengeluarkan ketetapan [Uitgeven Beshchikking] Mengeluarkan pengaturan [Regeling] Melakukan perbuatan materil [Materiele Daad] 10/26/2020
10 Ketetapan [Beshchikking] a/ keputusan tertuls suatu badan administrasi yg ditujukan pd suatu akibat hk. Embrio lahirny istilah ketetapn a/ dari pemerinthan system Trias Politika di Perancis. Tindakn pemerintah dibahas dlm ilmu hk di perancis dg nama Acte Administratif kemudian o/ Otto Meyer dimasukkan ke dlm ilmu hk Jerman dg nama Verwaltungsakt. Kemudian dipopulerkn di Belanda o/ Van Der Pot dan Vollenhoven dg nama Beschikking. Akhirnya Beshilling mendapat pembahasn scara ilmiah 10/26/2020 o/ Donner & Van Der Wel. Utk perkembangn di
11 Karakteristik Ketetapan Sepihak-konktik-individual. Misl: Ketetapan pengangkatn n pemberhentian pegawai Sepihak-konkrit-Umum Misl: Keppres ttg kenaikan Gaji PNS, Kepmenaker ttg UMR, dll Lebih dari satu badan/pejabat-konkrit-Umum Misl: SKB Menag dan Mendiknas ttg Pengangkatn guru Agama 10/26/2020
12 Pengaturan [Regeling] a/ Tindakan dlm hk publik brupa pengaturan yg bersift umum dan abstrak Misl: UU, PP, Perpres, dll Pengaturn dpt jg brupa wujud kehendak bersam pemerinth n legislatif ato pemerinth sendiri 10/26/2020
13 Perbuatan Materil [Materiele Daad] a/ tindakan dlm hk publik utk kepentingn umum mnurut hk perdata. Terdapt dua kehendak: Kehendak pemerintah n kehendak sipil yg tdk sama kedudukanny. Misl: Kerjasama, perjanjian, tukar guling, dll. 10/26/2020
14 Perbedaan Ketetapan dan Pengaturan Ketetapan dibuat utk mnyelesaikn suatu hl konkrit yg tlah diketahui terlebih dahulu o/ pjabat administrasi. Misl: Pengangkatn Kapolda, Pengangkatn Kadis Pengaturan dibuat utk mnyelesaikan hal 2 yg belum dpt diketahui terlebih dahulu n yg mungkn akan terjadi n dtujukan pd hal 2 yg mash abstrak. Misl: PP, Perwali, dll. 10/26/2020
15 Sifat 2 Tindakan hk Publik Dilakukan dlam keadaan mnurut cara yg diatur dlm perundangan Mengikt warga masyarakat sekalipun yg bersangkutn tdk menghendaki Bersifat sepihak Mrupakn konsekuensi dari plaksanaan fungsi pemerintahan yg dilandasi norma kewenangan Memerlukan pngawasn preventif maupun represif 10/26/2020
LANJUTAN 16 Tindakan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pelayanan publik harus tetap berdasarkan kepada: 1. 2. hukum yang berlaku Prinsip-prinsip hukum umum yang diterima Dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME dan kepada hukum (P. 27(2)UUD 1945). 10/26/2020
HAKEKAT HAN 17 Memungkinkan pemerintah utk menjalankan fungsinya melindungi warga negar dari tindakn pmerinth dan jg melindungi tindakn pemerinth itu sendiri. 10/26/2020
Ketetapan yang sah 18 Ketetapan yg dikeluarkan pemerintah adalah sah menurut hukum apabila memenuhi sumber ketentuan yg ditetapkan. Pada umumnya perkara timbul karena adanya pelanggaran hukum baik oleh pribadi, badan hukum maupun oleh penguasa sehingga ada pihak yg dirugikan. Tetapi ketaatan dalam melaksanakan hukum masih mungkin menimbulkan kerugian karena adanya cacat pada dasar hukum yg dipergunakan Ganti rugi yg diberikan sbg akibat tindakan pemerintahan yg berdasarkan hukum tsb, beban pembayaran ada pada negara Disamping wewenang dan kepatuhan kepada hukum diperlukan juga asas-asas pemerintahan yg baik dalm menilai tindakan pemerinthan yg berdasarkan hk yg 10/26/2020 menimbulkan kerugian bg masyarakat
Syarat formil dan materil 19 Syarat Formil Prosedur/cara membuat ketetapan Bentuk ketetapan Pemberitahuan penetapan yg bersangkutan Syarat Materiil Instansi yg membuat penetapan harus berwenang Penetapan hrs dibuat tanpa adanya kekurangan Penetapan harus menuju sasaran. 10/26/2020
- Slides: 19