TIM PENGARAH TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN

  • Slides: 54
Download presentation
TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM) DIREKTORAT BINA KESEHATAN

TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM) DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2015 1

Mengapa Kesehatan Jiwa? Prevalensi Gangguan Jiwa saat ini : • Riskesdas tahun 2013 prevalensi

Mengapa Kesehatan Jiwa? Prevalensi Gangguan Jiwa saat ini : • Riskesdas tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) adalah 1, 7 permil dari semua kelompok umur atau sejumlah 400. 000 orang. • Proporsi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah mengalami pemasungan secara rata-rata nasional adalah 14, 3%, di daerah perkotaan 10, 7% dan di pedesaan 18, 2%. Diperkirakan jumlah ODGJ yang dipasung lebih kurang 50. 000 orang.

Seberapa besar permasalahannya • Satu diantara empat orang akan mengalami efek gangguan jiwa pada

Seberapa besar permasalahannya • Satu diantara empat orang akan mengalami efek gangguan jiwa pada satu saat dalam kehidupannya • Empat dari lima orang dengan gangguan jiwa di negara berkembang tidak menerima pengobatan • Setiap 40 detik seseorang melakukan bunuh diri

Beban Global Penyakit PENYEBAB UTAMA BEBAN PENYAKIT BERDASARKAN DALYs 1990 Infeksi pernafasan bawah 1

Beban Global Penyakit PENYEBAB UTAMA BEBAN PENYAKIT BERDASARKAN DALYs 1990 Infeksi pernafasan bawah 1 Penyakit diare 2 Keadaan yang timbul pd periode perinatal 3 Depresi mayor unipolar 4 Penyakit jantung iskemik 5 Penyakit serebrovaskular 6 2020 1 2 3 4 5 Penyakit jantung iskemik Depresi mayor unipolar Kecelakaan lalu lintas Penyakit serebrovaskular Penyakit paru obstruktif kronik 6 Infeksi pernafasan bawah (Global Burden of Disease – WHO)

Years Lived with Disability (Tahun Hidup dengan Disabilitas) di Indonesia • Gangguan jiwa no.

Years Lived with Disability (Tahun Hidup dengan Disabilitas) di Indonesia • Gangguan jiwa no. 2 terbesar penyebab beban akibat penyakit, berdasarkan Tahun Hidup dengan Disabilitas • Usia terbanyak: usia produktif (15 – 45 tahun) • Berdasarkan DALYs: saat ini gangguan depresi no. 8 penyebab beban dari seluruh penyakit di Indonesia The Global Burden of Disease Study 2010

Apa yang akan terjadi jika tidak ditangani? • • Kematian/bunuh diri Disabilitas Menderita Pelanggaran

Apa yang akan terjadi jika tidak ditangani? • • Kematian/bunuh diri Disabilitas Menderita Pelanggaran hak asasi, stigma dan diskriminasi

 • • Child and Adolescent Mental Disorders Depression Developme ntal disorders Behavioural disorders

• • Child and Adolescent Mental Disorders Depression Developme ntal disorders Behavioural disorders

PETA RS JIWA DI INDONESIA 33 RSJ Pemerintah, 15 RSJ swasta dan 1 RSKO

PETA RS JIWA DI INDONESIA 33 RSJ Pemerintah, 15 RSJ swasta dan 1 RSKO terdapat di 27 Prov dari 34 Prov di Indonesia 8 Provinsi tidak mempunyai RSJ (Kep Riau, Banten, Gorontalo, Kaltara, NTT, Sulawesi barat, Maluku Utara dan Papua Barat) 3 Provinsi yang tidak memiliki psikiater; Kepri, Malut dan Papua

Fasilitas & Layanan Keswa RSJ & RSKO (n=49 di 27 dari 34 provinsi) dengan

Fasilitas & Layanan Keswa RSJ & RSKO (n=49 di 27 dari 34 provinsi) dengan layanan jiwa (n=termasuk 249 atau • RSU Emergensi psikiatri, one stop center layanan subspesialisasi 55, 95% dari 445) dengan layanan jiwa • Puskesmas Emergensi psikiatri, poliklinik psikiatri, liaison psychiatry (n=4182 atau 46, 44 % dari 9005) • Emergensi psikiatri, penyuluhan keswa, konseling, layanan kesehatan jiwa dasar yang terintegrasi di poli umum, kunjungan rumah, outreach, rujukan

Tenaga Kesehatan Jiwa • Tenaga kesehatan jiwa profesional: 1. 07 per 100, 000 populasi.

Tenaga Kesehatan Jiwa • Tenaga kesehatan jiwa profesional: 1. 07 per 100, 000 populasi. – Psikiater: 773 (0. 32 per 100. 000 populasi) – Psikolog klinis: 451 (0. 19 per 100. 000 populasi) – Perawat jiwa: 6500 (2 per 100. 000 populasi) Distribusi tidak merata, hanya terdapat di kota besar. • % puskesmas dengan petugas yang pernah mengikuti pelatihan kesehatan jiwa: baru 46. 5% (Rifaskes 2011).

ISU-ISU STRATEGIS KESWA 2015 1. Memberikan perlindungan dan menjamin upaya/pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan HAM

ISU-ISU STRATEGIS KESWA 2015 1. Memberikan perlindungan dan menjamin upaya/pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan HAM – Secara terintegrasi dan berkesinambungan – Sejak fase janin, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga lansia – melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 2. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa 3. Integrasi layanan keswa di fasyankes primer serta penguatan sistem rujukan 4. Penguatan upaya promotif dan preventif bagi masyarakat umum dan population at risk 5. Penguatan keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor di bidang kesehatan jiwa

PETA STRATEGI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 2015 – 2019

PETA STRATEGI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 2015 – 2019

TUJUAN • Tujuan Umum Tersedianya panduan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program

TUJUAN • Tujuan Umum Tersedianya panduan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program keswamas tahun 2015 -2019 • Tujuan Khusus Agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat: • Memahami analisis situasi kesehatan jiwa masyarakat • Mengetahui strategi prioritas bagi keswamas • Melakukan monev secara bertahap dalam proses implementasi program keswamas berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan

No 1 2 3 Sasaran Strategis indikator Terwujudnya upaya 1) Jumlah provinsi yang menyelenggarakan

No 1 2 3 Sasaran Strategis indikator Terwujudnya upaya 1) Jumlah provinsi yang menyelenggarakan kesehatan jiwa yang lebih Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat responsif, menyeluruh, (UKBM) terintegrasi keswa dan/atau napza. terpadu, berkesinambungan 2) Jumlah Komunitas Peduli Keswa dan/atau dan terukur Napza di Provinsi yang mendapatkan pengetahuan terkait keswa dan/atau napza. 3) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keswa dan/atau napza Terwujudnya layanan 1) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kesehatan jiwa yang lebih puskesmas yang menyelenggarakan upaya terstruktur dan terstandar kesehatan jiwa sesuai kriteria. 2) Jumlah Provinsi yang memiliki fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas. Terwujudnya program 1) Jumlah program nasional promosi keswa dan prevensi dan/atau napza, dan prevensi gangguan jiwa. dan/atau gangguan penggunaan napza. 2) Jumlah provinsi yang menyelenggarakan kampanye publik keswa dan/atau napza melalui media massa.

No Sasaran Strategis indikator 4 Terwujudnya sistem koordinasi 1) Jumlah integrasi program keswa dengan

No Sasaran Strategis indikator 4 Terwujudnya sistem koordinasi 1) Jumlah integrasi program keswa dengan dan kolaborasi dengan para lintas program kesehatan. pemangku kepentingan keswa. 2) Jumlah kerjasama program keswa dengan lintas sektor. 3) Jumlah Provinsi yang memiliki wadah koordinasi keswa. 5 Terwujudnya sistem informasi dan 1) Tersedianya data keswa dan/atau napza monitoring evaluasi keswa di Sistem Informasi Kesehatan Nasional 2) Tersedianya data puskesmas penyelenggara pelayanan keswa dan/atau napza di website “SIAP” Kemenkes 6 Terwujudnya SDM keswa dan/atau 1) Jumlah tenaga kesehatan puskesmas napza yang kompeten Kabupaten/Kota yang terlatih (kompeten) keswa dan/atau napza. 7 Terwujudnya sarana dan Jumlah Provinsi yang memiliki ketersediaan prasarana keswa dan/atau napza psikofarmaka sesuai Formularium Nasional sesuai standar

No 8 9 10 Sasaran Strategis indikator Terwujudnya dukungan regulasi 1) Tersedianya Peta Strategi

No 8 9 10 Sasaran Strategis indikator Terwujudnya dukungan regulasi 1) Tersedianya Peta Strategi Keswamas dan kebijakan keswamas 2015 -2019 2) Tersedianya regulasi tentang keswamas. 3) Jumlah Provinsi yang memiliki regulasi/kebijakan yang mendukung program keswa. Terwujudnya data keswa dan/atau 1) Jumlah kerjasama data keswa dengan napza yang terpadu data lintas sektor 2) Jumlah Provinsi yang memberikan data tahunan keswa dan napza 3) Jumlah kajian terkait layanan keswa. Terwujudnya penganggaran yang 1) Jumlah Provinsi yang memiliki anggaran optimal dan berkelanjutan bidang bagi program keswa dan/atau napza

Pokok Bahasan 1. Upaya Pengembangan Program Keswamas 2. Peran LP/LS 3. Peran TP-KJM dalam

Pokok Bahasan 1. Upaya Pengembangan Program Keswamas 2. Peran LP/LS 3. Peran TP-KJM dalam Pengembangan Program Keswamas

Upaya Pengembangan Program Keswamas

Upaya Pengembangan Program Keswamas

Upaya Pengembangan Program Keswamas ü Advokasi kepada Gubernur/Bupati/ Wali kota, DPRD Prop/Kab-Kota membuat kebijakan

Upaya Pengembangan Program Keswamas ü Advokasi kepada Gubernur/Bupati/ Wali kota, DPRD Prop/Kab-Kota membuat kebijakan yang memihak kepada upaya peningkatan keswamas ü Sosialisasi keswa kepada pemerintah maupun masyarakat ü Mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota dalam upaya kesehatan jiwa ü Meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan 23

ü Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM membentuk

ü Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM membentuk TP-KJM di provinsi dan Kabupaten/Kota ü Mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa ü Mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. 24

 • Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM

• Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM • Kemitraan harus dilakukan dengan 3 prinsip kunci yaitu Kesetaraan (equity), Keterbukaan (Openess) dan Azaz Manfaat bersama (mutual Benefit).

Peran LP/LS

Peran LP/LS

Peran LP/LS A. Pemerintah : 1. Pemerintah Pusat melalui TP-KJM mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan

Peran LP/LS A. Pemerintah : 1. Pemerintah Pusat melalui TP-KJM mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di tingkat nasional. 2. Pemerintah Propinsi, – Dipimpin oleh Gubernur dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. – Pemda propinsi membentuk dan memfungsikan TP-KJM serta menyediakan sumber daya.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota – Dipimpin oleh Bupati/Walikota dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait

3. Pemerintah Kabupaten/Kota – Dipimpin oleh Bupati/Walikota dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. 4. Tingkat Kecamatan – Dipimpin oleh Camat dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait upaya preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. – Puskesmas sbg Pusat Pembangunan kesehatan di wilayah kec mengkoordinasikan upaya peningkatan keswamas.

5. Tk Kelurahan/Desa • Lurah / Kepala Desa memegang peran yang penting dalam pelaksanaan

5. Tk Kelurahan/Desa • Lurah / Kepala Desa memegang peran yang penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan dan pencegahan keswamas di wilayah masing • Memberdayakan petugas kesehatan yang ada serta institusi kemasyarakatan untuk deteksi dini. 6. DPR/DPRD • Membantu peningkatan upaya kesehatan jiwa masyarakat membuat peraturan / perundang-undangan yang memihak kepada Keswamas dan mengalokasikan anggaran yang memadai • Melakukan pengawasan thd pelaksanaan program keswamas.

7. DPD (Dewan perwakilan Daerah) • memberikan dukungan yang positif kepada pemerintah pusat maupun

7. DPD (Dewan perwakilan Daerah) • memberikan dukungan yang positif kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung upaya kesehatan jiwa masyarakat untuk daerah yang diwakilinya.

B. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah : 1. LSM dan Organisasi Non

B. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah : 1. LSM dan Organisasi Non Pemerintah, memberdayakan masyarakat, penyuluhan, pelatihan, pemberian dukungan dan konseling. 2. Tim Penggerak PKK, menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi. 3. Sektor Swasta/Dunia Usaha, sebagai mitra untuk mempercepat dan memperluas jangkauan.

4. Tenaga Profesional, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi, dibutuhkan perannya untuk perumusan kebijakan, penelitian,

4. Tenaga Profesional, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi, dibutuhkan perannya untuk perumusan kebijakan, penelitian, evaluasi kegiatan dan meningkatkan mutu SDM melalui Diklat yang berkelanjutan. 5. Masyarakat Umum. Turut berpartisipasi terutama untuk upaya-upaya promotif dan preventif serta deteksi dini penderita gangguan jiwa.

SUMBER DAYA LINTAS SEKTOR YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI ANTARA LAIN: ü PNPM Mandiri dengan kemitraan

SUMBER DAYA LINTAS SEKTOR YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI ANTARA LAIN: ü PNPM Mandiri dengan kemitraan hingga ke pelosok desa (Kemenkokesra) ü Hotline Service (Kemenkes) dan Call Center (Kemensos) ü Ada 4000 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik ü Ada proporsi untuk tenaga kerja khusus (Kementerian Tenaga Kerja) ü Ada Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) (Kemensos) ü SPM Terpadu dan layanan untuk KDRT (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ü Departemen Psikiatri dan FIK UI untuk pelatihan keswa dokter dan perawat

Peran TP-KJM dalam Pengembangan Program Keswamas 34

Peran TP-KJM dalam Pengembangan Program Keswamas 34

proses pemberdayaan masyarakat memelihara, & me kesehatan Kesadaran kemauan kemampuan dari, oleh, u/ bersama

proses pemberdayaan masyarakat memelihara, & me kesehatan Kesadaran kemauan kemampuan dari, oleh, u/ bersama masy. sosbud setempat. TPKJM

 TP-KJM merupakan suatu wadah koodinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan

TP-KJM merupakan suatu wadah koodinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial, yang terdiri dari : Tim Pembina (tingkat Pusat) Tim Pengarah (tingkat Provinsi) dan Tim Pelaksana (tingkat Kab/Kota) Kesehatan Jiwa Masyarakat. Kepmenkes No: 220/Menkes/SK/III/2002 Aktivitas hingga saat ini belum optimal (Prov 28, Kab/Kota 33) Perlu bentuk payung hukum yang lebih tinggi Pengajuan Draft Perpres – dalam proses menjadi Gugus Tugas Nasional Pembangunan Kesehatan Jiwa Masyarakat UU Keswa no. 18/2014 pasal 5 ayat 2 koordinasi upaya keswa (btk PP)

TIM PEMBINA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA TP-KJM PUSAT WAKIL PRESIDEN KOORDINATOR MENKO KESRA K

TIM PEMBINA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA TP-KJM PUSAT WAKIL PRESIDEN KOORDINATOR MENKO KESRA K E T U A MENTERI KESEHATAN ANGGOTA 1. MENTERI DALAM NEGERI 7. MENTERI KEHAKIMAN dan HAM 2. MENTERI KEUANGAN 8. MENNEG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 9. MENNEG KOMUNIKASI dan INFORMASI 4. MENTERI NAKER dan TRANSMIGRASI 10. LSM/ORMAS/ORGANISASI PROFESI 5. MENTERI SOSIAL 11. KEPALA KEPOLISIAN RI 6. MENTERI AGAMA 12. LSM/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

TUGAS TIM PEMBINA KJM 1. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt

TUGAS TIM PEMBINA KJM 1. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt Nasional 2. Memberi masukkan kepada Menkes untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt nasional 3. Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang dan penyusunan anggaran Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Menkes dalam perumusan kebijakan dekonsentrasi dan TPn Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt Nasional 4. 5.

TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA TP-KJM PROVINSI GUBERNUR KETUA DPRD PROV KOORDINATOR SEKRETARIS

TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA TP-KJM PROVINSI GUBERNUR KETUA DPRD PROV KOORDINATOR SEKRETARIS DAERAH K E T U A KEPALA DINAS KESEHATAN ANGGOTA 1. BEBERAPA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH 3. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA 4. LSM/ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ORGANISASI PROFESI

TUGAS TIM PENGARAH KJM 1. 2. 3. 4. 5. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas

TUGAS TIM PENGARAH KJM 1. 2. 3. 4. 5. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt propinsi Memberi masukkan kepada Gubernur untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt propinsi Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt propinsi

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA BUPATI/WALIKOTA KETUA DPRD KAB/KOTA TP-KJM KAB/KOTA KOORDINATOR SEKRETARIS

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PEMBINA BUPATI/WALIKOTA KETUA DPRD KAB/KOTA TP-KJM KAB/KOTA KOORDINATOR SEKRETARIS DAERAH K E T U A KEPALA DINAS KESEHATAN ANGGOTA 1. BEBERAPA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT 2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR 3. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA 4. CAMAT

TUGAS TIM PELAKSANA KJM 1. 2. 3. 4. 5. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas

TUGAS TIM PELAKSANA KJM 1. 2. 3. 4. 5. Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt Kabupaten/Kota Memberi masukkan kepada Bupati/Walikota untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt Kab/Kota Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Bupati/Walikota dalam perumusan kebijakan tugas pembantuan Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt kab/kota

Langkah-Langkah Pelaksanaan • RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat

Langkah-Langkah Pelaksanaan • RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan ) • Rapat Pokja II (Kebijakan dan Advokasi) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Raker Tahunan • Rapat Pokja III (Litbang) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan ) • Rapat Pokja IV (Pendanaan dan SDM) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI

Langkah-Langkah Pelaksanaan • RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat

Langkah-Langkah Pelaksanaan • RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan ) • Rapat Pokja II (Kebijakan dan Advokasi) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Raker Tahunan • Rapat Pokja III (Litbang) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan ) • Rapat Pokja IV (Pendanaan dan SDM) • Setiap Bulan • DOKUMENTASI

Lesson Learn Tim Pelaksana-Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Bireuen

Lesson Learn Tim Pelaksana-Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Bireuen

SUSUNAN ANGGOTA TP-KJM KABUPATEN BIREUEN PEMBINA BUPATI KABUPATEN BIREUEN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIREUEN KETUA

SUSUNAN ANGGOTA TP-KJM KABUPATEN BIREUEN PEMBINA BUPATI KABUPATEN BIREUEN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIREUEN KETUA DPRK BIREUEN KAPOLRES BIREUEN KOORDINATOR SEKDA KABUPATEN BIREUEN KETUA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN BENDAHARA Dra. ROSNANI (DPRK) PELAYANAN KESEHATAN (I) Dr. YURIZAL (DINAS KESEHATAN) CUT NAZWATI, PSi (RUMAH SAKIT Dr. FAUZIAH) Dr. RIZA FAHMI (GP+ JULI) FITRISSANI, AMK (CMHN JANGKA) Seluruh GP+ dan CMHN (PUSKESMAS) Tgk. USMAN (KADER JANGKA) Seluruh Kader (DSSJ) IPTU Dr. HENDRIAN CHANIAGO (KAUR DOKKES / POLIPOL POLRES) WAKIL KETUA Dr. MURSYIDAH A. LATHIEF, MKes (DINAS KESEHATAN) SEKRETARIS ISRAWATI (BKKBN) WAKIL SEKRETARIS ZULKIFLI, SE. MSi (DINAS SOSIAL) KEBIJAKAN DAN ADVOKASI (II) H. YUSRI ABDULLAH (KOMISI C, DPRK) AKP DASRIZAL, SH, MM (KABAG BINA MINTRA POLRES) ADMI, SE (DINAS SOSIAL) SUNIADI (DINAS P DAN K) Drs. JAMALUDDIN (DEPAG) Tgk. UMAR BUDIMAN (DINAS SYARIAT ISLAM) Drg. NURHAYATI RANI (DINAS KESEHATAN) Dr. NURLIAWATI (GP+ PEUDADA) SABARIATI, AMK (CMHN GANDAPURA) NURLIAN (KADER DSSJ di SAMALANGA) Aceh Partnerships in Health (APi. H) INGO I O M NGO RATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM (III) Drs. YUSRI YUSUF (UNIVERSITAS AL- MUSLIM) KASIE PP BASTIAN SKM, M. kes (DINAS KESEHATAN) Dr. DARMAWANTI(GP+ JANGKA) JAFNI, AMK (CMHN PEUDADA) (PUSKESMAS) KHAIRUL ANWAR (DSSJ) KASIE RESOS Drs. WARDI USMAN (DINAS SOSIAL) HALIDAR, S. Sos (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) PENDANAAN DAN SDM (IV) JAILANI, SP (BAPPEDA) ZULKIFLI ALI (DPRK) TAUFIK, SE (DINAS TENAGA KERJA) KASIE SARANA DAN PRASARAN ELVI ZAHARA (DINAS KESEHATAN) Dr. MUAMMAL (GP+ MAKMUR) M. NAZAR, AMK (CMHN JANGKA) (PUKESMAS) Tgk. MANSUR (KADER PANDRAH) (DSSJ) BIDANG KEUANGAN SUPENI, Bsc (DINAS SOSIAL)

Workplan TP-KJM Kabupaten Bireuen 2008 (Hasil Regular Meeting I TP-KJM tanggal 21 April 2008

Workplan TP-KJM Kabupaten Bireuen 2008 (Hasil Regular Meeting I TP-KJM tanggal 21 April 2008 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen ) • Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) – Pokja I : Pelayanan Kesehatan – Pokja 2 : Pendidikan, Kebijakan & Advocacy – Pokja 3 : Penelitian & Pengembangan Program – Pokja 4 : Pendanaan & Sumber Daya Manusia

TUGAS POKJA 1 POKJA 2 Promotif ◦Sosialisasi ke masing-masing instansi ◦Penyediaan materi kesehatan jiwa

TUGAS POKJA 1 POKJA 2 Promotif ◦Sosialisasi ke masing-masing instansi ◦Penyediaan materi kesehatan jiwa ◦Sosialisasi program kesehatan jiwa melalui media Preventif ◦Pencegahan terhadap timbulnya gangguan kesehatan jiwa Pendidikan ◦Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ◦Pengenalan gejala-gejala gangguan jiwa sejak dini ◦Pengenalan dampak negatif gangguan jiwa ◦Pengenalan HAM dan Hukum bagi pengguna Napza ◦Pendidikan keswa melalui sekolah ◦KIE melalui media Kebijakan & Advocacy ◦Penyetujuan anggaran ◦Penguatan dan keberlanjutan program Pelayanan Kesehatan kuratif a. Keadaan Normal Pelayanan di Institusi (RSUD, Puskesmas) oleh GP+ & CMHN Home visite (GP+, CMHN) Home visite oleh kader (ODGJmandiri) b. Keadaan Emergency (mengamuk): dr pkm bekerjasama dengan kepolisian dan RSUD. c. Sistem rujukan Pendidikan, Kebijakan & Advocacy

TUGAS POKJA 3 POKJA 4 • Survey issue kesehatan jiwa • Pelaporan disseminasi informasi

TUGAS POKJA 3 POKJA 4 • Survey issue kesehatan jiwa • Pelaporan disseminasi informasi terkait dengan stake holders • Validasi data kesehatan jiwa • Pengembangan program penanganan kasus Keswa • Pembinaan rehabilitasi pasien mandiri • Monitoring dan evaluasi partisipatif Rekapitulasi budget Identifikasi sumber dana Koordinasi dalam pencarian dana Monitoring dan evaluasi implementasi program Peningkatan kapasitas petugas keswa Penelitian & Pengembangan Program Pendanaan & Sumber Daya Manusia

APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM

APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM

APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM DIRECTORATE

APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM DIRECTORATE OF MENTAL HEALTH 2015

Menu

Menu

55

55

TIADA SEHAT TANPA SEHAT JIWA

TIADA SEHAT TANPA SEHAT JIWA