TEORI PEMIDANAAN George B Volt menyebutkan teori adalah

TEORI PEMIDANAAN

George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis.

Teori Tujuan pemidanaan dalam leteratur disebutkan berbeda namun secara subtansi sama. Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu: Teori Retributif (absolute) Teori Relatif (Teori Tujuan) Teori integrative (gabungan )

dalam bukunya “Lembaga Pidana bersyarat” terbitan Alumni Bandung Prof. MULADI memberikan nama yang berbeda yaitu: Teori Retributif, Teori Teleologis, dan Retributif-teleologis. Pada subtansinya sama dengan teori diatas.

TEORI RETRIBUTIF (ABSOLUT) � � � Teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori Retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri Teori retributive mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau ( melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku) Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena dianggap sipelaku pantas menerimanya demi kesalahanya sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan. Oleh karena itu teori ini dibenarkan secara moral.

KARL O CRISTIANSEN MENGIDENTIFIKASI LIMA CIRRI POKOK DARI TEORI RETRIBUTIF, YAITU (DIAMBIL DARI BUKU “SOME CONSIDERATION ON THE POSSIBILITY OF A RATIONAL CRIMINAL POLICY) � Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan (The purpose of punishment is just retribution) � Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (Just retribution is the ultimate aim, and not in itself to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever)

� Kesalahan moral sebagai satu-satunya sayart untuk pemidanaan (Moral guilt is the only qualification for punishment) � Pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku (The Penalty shall proportional to the moral quilt of the offenders) � Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku (Punishmentpoint into the past, it is pure reproace, and it purpose is not into improve, correct, educate or resocializethe offender)

NIGEL WALKER. MENJELASKAN BAHWA ADA DUA GOLONGAN PENGANUT TEORI RETRIBUTIVE YAITU: TEORI RETRIBUTIF MURNI: YANG MEMANDANG BAHWA PIDANA HARUS SEPADAN DENGAN KESALAHAN. DAN TEORI RETRIBUTIF TIDAK MURNI

Nigel Walker. Menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif Murni: yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni

TEORI RETRIBUTIF TIDAK MURNI: YANG MANA TEORI INI MASIH DIPECAH MENJADI DUA LAGI YAITU: � � Penganut Teori Retributif terbatas (The Limiting Retribution). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran. Penganut teori retributive distribusi (retribution in distribution). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi

TERHADAP PERTANYAAN TENTANG SEJAUH MANAKAH PIDANA PERLU DIBERIKAN KEPADA PELAKU KEJAHATAN, TEORI INI MENJELASKAN SEBAGAI BERIKUT: Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, temannya dan keluarganya. � pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat, bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberi imbalan yang setimpal. � Pidana dimaksudkan untuk emnunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya. �

Teori Relatif (Tujuan) Teori ini berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu: Reformatif. Preventif, Deterren

TUJUAN PREVENTIF: PEMIDANAAN ADALAH UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT DENGAN MENEMPATKAN PELAKU KEJAHATAN TERPISAH DARI SUATU MASYARAKAT.

TUJUAN DETERRENCE (MENAKUTI): ADALAH UNTUK MENIMBULKAN RASA TAKUT MELAKUKAN KEJAHATAN. TUJUAN INI DIBAGI DALAM TIGA YAITU: Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan kembali. � Tujuan Yang bersifat Publik yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan. � Tujuan jangka panjang yaitu agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. �

TUJUAN REFORMATIF (PERUBAHAN): ADALAH UNTUK MERUBAH POLA PIKIR MASYARAKAT YANG AWALNYA TIDAK TAKUT MENJADI TAKUT UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN.

TEORI RELATIF konsepnya adalah: � Teori Relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. � Dalam teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. � Menurut teori ini bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih bermanfaat � Pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

MENURUT KARL O CRISTIANSEN ADA BEBERAPA CIRI POKOK DARI TEORI RELATIF YAITU: �Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (The purpose of Punishment is prevention) �Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. (Prevention is not a final aim, but a means to a more suprems aim, e. g. social welfare)

�Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi sayarat untuk adanya pidana. (Only Breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment) �Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. (the penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime) �Pidana melihat kedepan, atau bersifat prospektif. (The Punishment is

Teori Integratif (Gabungan) Pemidanaan mengandun g karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan Teori ini bercorak ganda: karakter reltif terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku siterpidana dikemudian hari.

SEHINGGA DENGAN KONSEP GABUNGAN INI MAKA TEORI INTEGRATIVE MENGANGGAP PEMIDANAAN SEBAGAI UNSURE PENJERAAN DIBENARKAN TETAPI TIDAK MUTLAK DAN HARUS MEMILIKI TUJUAN UNTUK MEMBUAT SI PELAKU DAPAT BERBUAT BAIK DIKEMUDIAN HARI.