TEKNIS PENDAFTARAN HAJI REGULER DAN HAJI KHUSUS Oleh

TEKNIS PENDAFTARAN HAJI REGULER DAN HAJI KHUSUS Oleh : Dra. PENI WILUNTARI, MM Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Surabaya, 2016

DASAR HUKUM PENDAFTARAN IBADAH HAJI 1. Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2008 2. Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012

PENDAFTARAN JAMAAH HAJI 1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun 2) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kab/Kota domisili Jamaah Haji sesuai KTP 3) Pendaftaran haji sebagaimana point (1) dan (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari

Pendaftaran jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi Nomor Porsi sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi jamaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan

PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULER Sesuai PMA No. 14 Tahun 2012

REGULASI SAAT INI PENDAFTARAN HAJI REGULER § Membawa persyaratan § Mendaftar dengan mengisi SPPH § Buka tabungan pada Bank Syariah 1 2 3 § Setor Rp 25 juta ke rekening Menag § Dapat nomor porsi 4 § Menyampaikan bukti setoran awal

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler 1. CJH membuka rekening di BPS-BPIH 2. CJH datang sendiri ke Kantor Kemenag Kab/Kota sesuai domisili (sesuai KTP) untuk mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), dengan membawa : a. Buku tabungan haji di BPS-BPIH dengan saldo minimal Rp. 25 juta; b. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas; c. Foto copy KTP da KK yang masih berlaku; d. Ijazah / Akte Kelahiran/Akte Nikah

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler lanjutan … 3. Di Kantor Kemenag Kab/Kota CJH melakukan : a. b. c. d. e. f. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pendaftaran, selanjutnya petugas pendaftaran memberikan formulir pendaftaran kepada CJH; CJH mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan data KTP yang berlaku; Setelah diteliti akurasi isian formulir pendaftaran, petugas pendaftaran menginput data ke dalam aplikasi Siskohat; Petugas pendaftaran melakukan pemotretan dan pengambilan sidik jari CJH serta menyimpan di database Siskohat; Petugas pendaftaran mencetak SPPH 3 rangkap, 1). Untuk CJH; 2). Untuk Bank; 3). Untuk Kemenag Petugas/Pejabat Kankemenag yang berwenang menandatangani dan mengesyahkan SPPH yang sudah diisi dan menyerahkan ke CJH;

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler lanjutan … 4. CJH datang lagi ke BPS BPIH tempat menabung dengan membawa SPPH yang telah disyahkan oleh Pejabat Kankemenag untuk melakukan setoran awal yang jumlahnya Rp 25 juta; 5. Petugas BPS-BPIH memindahbukukan setoran awal BPIH CJH ke rekening Menteri Agama untuk memperoleh Nomor Porsi.

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler lanjutan … 6. Setelah mendapat Nomor Porsi, Petugas Bank mencetak bukti setoran awal yang telah dilegalisasi dan masing diberi foto 3 x 4 meliputi : a) b) c) d) e) Lembar pertama asli untuk CJH Lembar kedua untuk BPS BPIH Lembar ketiga untuk Kankemenag Kab / Kota Lembar ke empat untuk Kanwil Propinsi Lembar kelima untuk Pusat 7. CJH melapor ke Kemenag Kab/Kota dengan menyerahkan bukti setoran awal, yaitu lembar ketiga, keempat dan kelima paling lambat 7 hari setelah menerima bukti setoran awal 8. CJH menunggu masa pelunasan

Pasal 8 1) Jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota Provinsi atau Kab/Kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sbb : a. Belum pernah menunaikan ibadah haji dan b. Telah berusia 18 tahun atau telah menikah 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi jamaah haji yang akan memahrami isteri, anak kandung dan/atau orang tua kandung 3) Jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kakanwil dan dimasukkan kedalam Siskohat dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Dirjen

Pasal 9 1) Dalam hal jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH yang bersangkutan secara otomatis menjadi jamaah haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya 2) Jemaah haji yang telah melunasi BPIH dan tidak berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi jemaah haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya 3) Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat, maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis. (mulai berlaku tahun 2012)

Pasal 10 1) Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota Provinsi atau Kab/Kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan ibadah haji berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia 2) Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia kuota, yang bersangkutan secara

Pasal 11 1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jamaah haji : a) Meninggal dunia b) Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain c) Tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) d) Dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan perundang-udangan 2) Pembatalan pendaftaran haji karena jemaah haji meninggal dunia atau mengundurkan diri dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan jemaah haji yang

BANK PENERIMA SETORAN(BPS) � BPS BPIH merupakan mitra kerja Kementrian Agama RI dalam melayani pendaftaran haji di Indonesia mulai dari sistem manual sampai penggunaan jaringan SISKOHAT online � Jumlah BPS BPIH yang sudah bekerja sama dan tersambung dengan SISKOHAT berjumlah 17 BPS BPIH, yang meliputi 7 Bank Syariah, 2 Bank Bukan Syariah dan 8 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

BANK PENERIMA SETORAN HAJI (BPS) BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI (BPIH) TAHUN 2014 - 2018 Bank Syariah 1. Bank BNI Syariah 2. Bank BRI Syariah 3. Bank Syariah Mandiri 4. Bank Mega Syariah 5. Bank Panin Syariah 6. Bank Permata Syariah 7. Bank CIMB Niaga Syariah 8. Bank Muamalat Indonesia Bank Bukan Syariah 1. Bank Tabungan Negara Bank Pembangunan Daerah 1. Bank Sumut 2. Bank Aceh 3. Bank Riau Kepri 4. Bank Sumselbabel 5. Bank Nagari 6. Bank DKI 7. Bank Jateng 8. Bank Jatim

3 (TIGA) BANK NASIONAL YANG SEBELUMNYA SEBAGAI BPS-BPIH MENJADI BANK TRANSITO 1. Bank BRI 2. Bank BNI 3. Bank Mandiri Catatan : Kewenangan Bank Transito masih diperbolehkan menerima pendaftaran calon jamaah sepanjang dalam satu Kabupaten / Kota tidak terdapat Bank Syariah atau Bank yang mempunyai layanan Syariah dari Bank-Bank Transito tersebut

PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULER Sesuai PMA No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA No. 14 Tahun 2012

RENCANA PERUBAHAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULER 1 § Buka tabungan pada Bank Syariah § Setor Rp 25 juta ke rekening Menag § Dapat nomor validasi 2 § Membawa persyaratan § Mendaftar dengan mengisi SPPH, menginput nomor validasi § Mendapatkan nomor porsi PMA No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA No. 14 Tahun 2012

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut sesuai Pasal 7 ayat (1) : a. Jamaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar setoran awal; b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH; c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut : � Lembar pertama bermaterai untuk calon jamaah haji; � Lembar kedua untuk BPS BPIH � Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kab. /Kota; � Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan � Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler Lanjutan …. d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mencantumkan nomor validasi, ditanda tangani dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3 x 4 cm; e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kbupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH; f. Jamaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;

Prosedur Pendaftaran Haji Reguler Lanjutan …. g. Jamaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi; h. Jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler Persyaratan pendaftaran haji reguler sebagai berikut : a. Beragama Islam; b. Berusia minimal 12 tahun pada saat mendaftar; c. Memiliki KTP yang sah masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah; d. Memiliki Kartu Keluarga; e. Memiliki akte kelahiran / surat kenal lahir / kutipan akta nikah / ijazah; f. Memiliki tabungan atas nama jamaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler Lanjutan…… Ketentuan bagi calon jamaah yang sudah pernah haji : Jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang pertama; b. Ketentuan tersebut tidak termasuk bagi pembimbing ibadah haji; c. Ketentuan lanjut mengenai pendaftaran haji bagi pembimbing ibadah haji diatur oleh Direktur Jenderal; PHU; a.

Persyaratan Pendaftaran Haji Reguler Lanjutan…… Selain persyaratan tersebut diatas calon jamaah haji harus menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar dengan ketentuan : Pas photo berwarna dengan latar belakang warna putih; b. Warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah wanita memakai busana muslimah; c. Tidak menggunakan kaca mata; d. Tampak wajah minimal 80%; a.

Ketentuan Pelunasan Haji Reguler Jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut : �Belum pernah menunaikan ibadah haji; �Telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau telah menikah;

Prosedur Pelunasan Haji Reguler 1. Calon jamaah yang diestimasikan berangkat didata oleh Kantor Kementerian Agama setempat untuk proses pembuatan paspor; 2. Setelah penetapan besaran BPIH disetujui DPR, dan Perpres BPIH sudah keluar maka calon jamaah haji yang masuk alokasi kuota tahun berjalan melakukan pelunasan BPIH di BPS-BPIH masing-masing; 3. Calon jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan segera melapor ke Kantor Kementerian Agama setempat, dengan membawa : a. Bukti pelunasan BPIH asli 3 rangkap; b. Photo copy KTP terbaru/e-KTP; c. …

WASPADA !!!! 1. Penipuan terhadap calon jamaah haji dengan berbagai modus (janji keberangkatan hai tanpa antri lama); 2. Penggantian data jamaah haji wafat/batal dengan data orang lain, dengan memalsukan identitas, photo, dll (diancam dengan pidana); 3. Pembayaran BPIH yang sah adalah di Bank bukan di perseorangan atau Yayasan; 4. Banyak oknum yang menarik biaya tambahan selain BPIH, dengan alasan jasa telah mengusahakan untuk berangkat cepat

REGULASI SAAT INI PENDAFTARAN HAJI KHUSUS TRAVEL PIHK 1 BPS BPIH KANWIL 2 3 § Membawa persyaratan § Mendaftar dengan mengisi SPPH § Setor USD 4000 ke rekening Menag § Dapat nomor porsi

KENDALA PENDAFTARAN HAJI KHUSUS • Jemaah dimungkinkan tidak langsung mendaftar di Kanwil Kemenag, tetapi melalui perantara PIHK. Banyak laporan kasus tentang pendaftaran; • Jumlah loket pelayanan haji khusus terbatas hanya tersedia pada 16 provinsi, sementara jemaah tersebar di seluruh Indonesia; • Kasus pelanggaran kesepakatan harga/paket antara jemaah dengan PIHK; • Pemberangkatan jemaah tidak pasti karena ada peluang batal/tunda yang dapat diganti dengan jemaah lain.

RENCANA PERUBAHAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI KHUSUS 1 2 § Buka tabungan pada BPS Syariah § Setor USD 4000 ke rekening Menag § Dapat nomor validasi TRAVEL PIHK KANKEMENAG BPS BPIH 3 § Membawa persyaratan § Mendaftar dengan mengisi SPPH, menginput nomor validasi § Mendapatkan nomor porsi § Sebelum pelunasan, jemaah memilih PIHK; § Pada saat akan konfirmasi pelunasan, jemaah wajib menyertakan kesepakatan dengan PIHK.

PERBAIKAN SISTEM Jemaah harus memiliki rekening tabungan dalam bentuk USD sebagai syarat pendaftaran; Pendaftaran akan diubah dari Kanwil ke Kankemenag Kab/Kota, dibutuhkan kesiapan Siskohat; Jemaah mendaftar terlebih dahulu, baru memilih PIHK; Prosedur membuka tabungan dan langsung setor ke BPS BPIH, mengharuskan jemaah mendapatkan nomor validasi sebagai dasar bagi calon jemaah untuk mendapatkan nomor porsi; Koneksi Siskohat antara BPS BPIH dengan Kankemenag terkait dengan data jemaah dan nomor validasi;

PROSEDUR PEMBATALAN HAJI REGULER

REGULASI SAAT INI PEMBATALAN HAJI REGULER KANWIL KANKEMENAG 2 1 Jemaah/ Ahli waris membawa berkas persyaratan lengkap • Verifikasi dan validasi berkas pembatalan • Mengirimkan surat pengantar pembatalan ke Kanwil DITJEN PHU 3 • Mengirimkan surat pengantar pembatalan ke Dirjen PHU • Konfirmasi pembatalan Siskohat 17 hari kerja BPS BPIH 4 • Konfirmasi pembatalan • Mengembalikan uang BPIH dari bendahara kepada jemaah via BPS BPIH • BPS BPIH mengirimkan dana ke rekening jemaah

PERMASALAHAN PEMBATALAN • Waktu yang dibutuhkan selama proses pembatalan terlalu • • lama dan rentang birokrasinya dirasakan terlalu panjang, dari Kankemenag hingga ke Ditjen PHU; Kankemenag belum dapat memonitor proses pembatalan jemaah haji, sehingga kesulitan menjawab bila ada pertanyaan dari jemaah; Jemaah yang telah lunas dan menunda lebih dari 2 kali musim haji, di PMA batal otomatis, namun hingga kini masih berstatus aktif; Terdapat jemaah yang telah terdaftar dan mendapatkan nomor porsi, namun di aplikasi Siskohat berstatus batal sistem; Pembatalan sepihak oleh BPS BPIH (karena dana talangan) atau PIHK.

RENCANA PERUBAHAN PERCEPATAN PEMBATALAN HAJI REGULER DITJEN PHU KANKEMENAG BPS BPIH 1 Jemaah/ Ahli waris datang langsung membawa berkas persyaratan lengkap 3 • Verifikasi dan validasi berkas pembatalan • Konfirmasi pembatalan Siskohat 2 • Mengirimkan surat pengantar pembatalan ke Ditjen PHU dengan tembusan Kanwil KANWIL 4 • Konfirmasi pembatalan • Mengembalikan uang BPIH dari bendahara kepada jemaah via BPS BPIH 11 hari kerja • BPS BPIH mengirimkan dana ke rekening jemaah

PERUBAHAN SISTEM Haji reguler, berkas pembatalan diverifikasi oleh Kankemenag Kab/Kota, tidak perlu dikirimkan ke Kanwil; Haji reguler, konfirmasi pembatalan siskohat di Kankemenag Kab/Kota, Subdit Pendaftaran, Subdit BPIH, dan BPS BPIH; Haji reguler, jemaah/ahli waris datang sendiri ke Kankemenag untuk membuat surat pernyataan batal. Form disediakan di Kankemenag; Pembatalan haji khusus ditransfer ke rekening jemaah; Waktu pembatalan lebih pendek menjadi 11 hari (reguler) dan 13 hari (khusus).

Siapakah Yang Bisa Mengajukan Pembatalan Haji Reguler ? Seperti waktu proses pendaftaran, yang bisa mengajukan proses pembatalan hanya calon jamaah haji yang bersangkutan, atau ahli waris yang telah diberi kuasa jika calon jamaah haji wafat. Bank Penerima Setoran BPIH TIDAK BOLEH membatalkan porsi haji dengan alasan apapun, biasanya alasannya dana talangan belum dilunasi. KBIH juga TIDAK BOLEH membatalkan porsi haji jamaahnya

SEKIAN DAN TERIMA KASIH