TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF SH

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF, SH, MH

TAHAPAN SOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN TEKNIK PENYUSUNAN a. Kerangka Peraturan Perundangan b. Kalimat Perundang-undangan

Let me have a draft by Thursday noon

HUKUM POSITIF

Bagian Judul • Pada bagian ini perancang merumuskan uraian singkat mengenai isi perat. per-uu-an yang bersangkutan dengan susunan sebagai berikut: keterangan tentang jenis, nomor, tahun pembentukan, dan nama perat. per-uu-an tersebut

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG AUDIT TEKNOLOGI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PROGRAM NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pembukaan Perancang mengisi bagian ini dengan uraian 2 yang terdiri atas: frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; pejabat pembentuk; alasan konstitutif dan sosiologis bagi pembentukan; landasan yuridis atas pembentukan; diktum memutuskan-menetapkan; dan nama perat. per-uu-an tersebut

• Catatan: khusus bagi Undang-Undang, sebelum diktum memutuskan-menetapkan ditambahkan frasa Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Demikian pula bagi Peraturan daerah, ditambahkan frasa Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (…) dan Gubernur/Bupati/ Walikota (…).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa … ; b. bahwa … ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu membentuk perat. per-uu-an tentang …; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); 3. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG …

Catatan: khusus bagi perat. per-uu- an delegasian, perancang cukup dimuat satu alasan pembentukan di dalam konsiderans-nya, yaitu mengenai keperluan untuk melaksanakan ketentuan satu atau beberapa pasal dari suatu perat. peruu-an yang melimpahkan kewenangan pengaturan kepada perat. per-uu-an yang bersangkutan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Bagian Batang Tubuh Perancang memuat dan menyusun bagian ini dengan ketentuan 2 dalam bentuk rumusan kalimat 2 per-uu-an atas materi yang diatur dalam perat. per-uu-an tersebut.

Bagian Penutup perat. per-uu-an merupakan bagian akhir dari perat. per-uu-an. Perancang mengisi bagian ini dengan rumusan 2 yang meliputi: perintah pengundangan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, dan penyebutan Lembaran Negara atau Lembaran Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

Bagian Batang Tubuh UU 10/2004 menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian subtansial dalam struktur suatu perat. per-uu-an. Perancang memuat dan menyusun bagian ini dengan ketentuan 2 atas materi yang diatur dalam perat. per-uu-an tersebut. Ketentuan 2 itu dirumuskan dalam bentuk kalimat per-uu-an yang termuat dalam satuan acuan ketentuan yang dikenal sebagai

Catatan: meskipun merupakan bagian dari pasal, ayat bukan merupakan satuan acuan ketentuan. Pembentukan ayat, yaitu dengan ‘memecah suatu pasal menjadi beberapa ayat, hanya merupakan cara perancang untuk mempermudah pemahaman pembaca atas ketentuan dalam pasal yang bersangkutan. Cara ini disebut dengan men-tabulasi ketentuan

Pasal 4 Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang didapatkannya dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang berisi keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok wajib pajak, pekerjaan, alamat tempat tinggal, alamat tanah yang akan didirikan bangunan, pelaksana dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pendirian bangunan, dan lampiran mengenai gambar rancang bangunan.

Pasal 4 (1). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. (3). Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai: a. nama; b. tempat dan tanggal lahir; c. nomor Kartu Tanda Penduduk; d. alamat tempat tinggal; e. alamat tanah yang akan didirikan bangunan; f. pelaksana dan waktu pelaksanaan pendirian bangunan, dan g. lampiran mengenai gambar rancang bangunan

Ditinjau dari isinya (subtance), struktur Batang Tubuh terisi atas kelompok 2 ketentuan yang terdiri atas: þ Ketentuan Umum; þ Ketentuan pengaturan atas materi; þ Ketentuan Pidana; þ Ketentuan Peralihan; dan þ Ketentuan Penutup.

BAB III BAB IV BAB VIII BAB IX BAB XIII BAB XIV BAB XV K BAB XVI KETENTUAN UMUM TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH HAK DAN KEWAJIBAN TKI PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI TATA CARA PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMBINAAN PENGAWASAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI SANKSI ADMINISTRASI PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN LAIN-LAIN ETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

Catatan: secara akademik, untuk bisa mendorong perubahan yang diinginkan atas perilaku 2 yang diaturnya, Batang Tubuh terisi atas kelompok 2 ketentuan yang terdiri atas: þ ketentuan 2 bagi pelaku peran; þ ketentuan 2 bagi lembaga pelaksana; þ ketentuan 2 untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran; þ ketentuan 2 untuk pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan oleh lembaga pelaksana; dan þ ketentuan 2 untuk menciptakan korelasi dan konsistensi dengan sistem hukum dan perat. per-uu-an yang telah ada

Ketentuan 2 bagi pelaku peran dan lembaga pelaksana merupakan ketentuan 2 operasional yang mengandung peraturan 2 yang memerintahkan, melarang, atau mengizinkan individu atau lembaga untuk berperilaku sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, perancang harus mengidentifikasi ‘siapa, kapan, dan di mana’ dalam tiap ketentuan tersebut. Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan 2 bagi pelaku peran dan lembaga pelaksana diletakkan dalam ketentuan pengaturan atas materi.

Ketentuan 2 untuk pendorong kepatuhan, penyelesaian sengketa atau pelanggaran, dan menciptakan korelasi dan konsistensi merupakan ketentuan 2 teknis yang mencakup pengaturan atas masalah 2 praktis. Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan 2 ini diletakkan dalam Ketentuan Pidana, Ketentuan Umum, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama, atau pasal 2 pertama dalam suatu perat. per-uu-an. Di dalam ketentuan ini bisa dimuat ketentuan 2 seperti: definisi atau pengertian dari kata, akronim atau singkatan, penyebutan singkat atas nama, dan hal 2 umum yang berlaku bagi ketentuan 2 dalam perat. per-uu-an, misalnya asas dan tujuan

Ketentuan Pengaturan atas Materi Ketentuan Pengaturan Ketentuan Umum. atas Materi dituliskan setelah UU 10/2004 menentukan, bahwa jika materi pokok yang diatur dalam suatu perat. per-uu-an memiliki ruang lingkup yang luas, maka perancang bisa meng-grouping-nya, yaitu membagi menjadi beberapa kelompok ketentuan berdasarkan kesamaan materi pengaturan. Pembagian dilakukan menurut kriteria tertentu yang diterapkan sebagai dasar pembagian. Cara ini bertujuan agar ketentuan-ketentuan rancangan tersebut nantinya mudah digunakan (usability) oleh pihak

BAB … (nomor; ditulis dengan angka romawi) (judul; ditulis seluruhnya dengan kapital) Bagian (urutan; ditulis dengan huruf pertama kapital) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Paragraf … (nomor; ditulis dengan angka latin) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Pasal (nomor; ditulis dengan angka latin) (1). … a. … b. … 1. … 2. … 3. … c. …

BAB V TATA CARA PENEMPATAN Bagian Pertama Umum Bagian Kedua Pra Penempatan TKI Paragraf 1 Surat Izin Pengerahan Paragraf 2 Perekrutan dan Seleksi Paragraf 3 Pendidikan dan Pelatihan Kerja Paragraf 4 Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Paragraf 5 Pengurusan Dokumen Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Bagian Keempat Masa Tunggu di Penampungan Bagian Kelima Masa Penempatan Bagian Keenam Purna Penempatan Bagian Ketujuh Pembiayaan

Ketentuan Pidana Mengingat bahwa Ketentuan Pidana tidak selalu diperlukan bagi suatu perat. peruu-an, maka ketentuan ini tidak mutlak diadakan di dalam perat. per-uu-an. Ketentuan pidana ditempatkan setelah Ketentuan pengaturan atas materi.

Ketentuan Peralihan berisi pengaturan mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu perat. per-uu-an

Empat model pengaturan dalam Ketentuan Peralihan: þ pengaturan tentang penerapan suatu perat. per-uu-an terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an tersebut; þ pengaturan tentang penyimpangan ketentuan-ketentuan suatu perat. per-uu-an untuk sementara waktu; þ pengaturan tentang aturan khusus bagi keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an; atau þ pengaturan tentang pelaksanaan secara berangsur 2 perat. per-uu-an yang bersangkutan

Pasal 32 (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini. (2)Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Penutup merupakan kelompok ketentuan terakhir dari Batang Tubuh perat. per-uu-an. Ketentuan ini biasanya berisi pengaturan 2 mengenai: pengaruh perat. per-uu-an yang bersangkutan terhadap perat. per-uu-an yang telah ada, lembaga pelaksana, nama singkat, dan saat mulai berlakunya perat per -uu-an

Pasal 35 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokate, procureurs en Duwaarders (Stb. 1848 Nomor 8); 3. Bevoegheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan 4. Vertegenwoordingin van de land in rechten (K. B. S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Fit. RIa. NI Ahla. N S. Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gedung D Lantai 2 Ruang 215 Kampus UI-Depok 16424 Tel. 78849133 Mobile phone. 0811874482 E-mail : fsjarif@yahoo. com