Tax Havens Christine M Int Tax Tax Haven

  • Slides: 8
Download presentation
Tax Havens Christine, M. Int. Tax

Tax Havens Christine, M. Int. Tax

Tax Haven – According to the OECD Report �A tax haven is a country

Tax Haven – According to the OECD Report �A tax haven is a country with no or nominal taxes on income from mobile activities which also meets at least one of the following three additional conditions: ◦ It does not exchange information effectively with other countries; or ◦ It provides tax benefits to taxpayers in a nontransparent fashion; or ◦ It does not require non-residents to engage in substantial activities in the tax haven in order to qualify for tax benefits.

Tax Haven-according Indonesian tax regulation � Kriteria Tax Haven Country, yaitu: ◦ Negara yang

Tax Haven-according Indonesian tax regulation � Kriteria Tax Haven Country, yaitu: ◦ Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan; Atau ◦ Negara yang menerapkan kebijakan bank atau tidak melakukan pertukaran informasi

Negara yang mengenakan tarif pajak rendah � Negara yang mengenakan tarif PPh lebih rendah

Negara yang mengenakan tarif pajak rendah � Negara yang mengenakan tarif PPh lebih rendah 50% dari tarif PPh Badan di Indonesia. � Untuk tahun 2009 : < 14% � Untuk tahun 2010 dst. : < 12, 5%

Negara yang menerapkan kebijakan bank atau tidak melakukan pertukaran informasi � Negara atau jurisdiksi

Negara yang menerapkan kebijakan bank atau tidak melakukan pertukaran informasi � Negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Controlled Foreign Corporation By Christine M. Int. Tax ©

Controlled Foreign Corporation By Christine M. Int. Tax ©

Discussion topics: � What is CFC? � What is the purpose of CFC Rule?

Discussion topics: � What is CFC? � What is the purpose of CFC Rule? � How is the CFC Rule in Indonesia? � Case study CFC

Reference Regulation � PMK No. 256/PMK. 03/2008 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB

Reference Regulation � PMK No. 256/PMK. 03/2008 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK