TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR Impor Definisi Impor adalah

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

Impor Definisi: Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Saat Impor: Saat impor adalah saat barang memasuki Daerah Pabean. Barang impor terutang BM begitu memasuki Daerah Pabean. Pemeriksaan: Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang terdiri dari: 1. Penelitian dokumen 2. Pemeriksaan fisik (secara selektif)

IMPOR DAERAH PABEAN § BARANG IMPOR § MASUK §ZEE §LANDAS KONTINEN IMPOR Adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean kinosta. doc 3

REGISTRASI IMPORTIR 1. EXISTENCE - ALAMAT DAN IDENTITAS untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui NIK 1. RESPONSIBILITY - SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB 2. NATURE OF BUSINESS 3. AUDITABLE

§PROSES REGISTRASI IMPORTIR §Menu registrasi importir situs bea dan cukai §http: //www. beacukai. go. id §Isi+kirim §Formulir isian registrasi importir §Perlu pemeriksaan lapangan? §Y §Pemeriksaan lapangan §Oleh Kanwil/KPU DJBC §ditolak §Penelitian administrasi §NIK §T

Pengecualian registrasi importir 1. Perwakilan neg asing / badan 2. 3. 4. 5. 6. internasional Brg penumpang, awak sarana pengangkut, brg kiriman, lintas batas Brg pindahan Brg Hadiah, hibah Brg Pemerintah Brg impor sementara penumpang

ALUR TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR 1. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN KEDATAANGAN BARANG IMPOR 2. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN 3. PENGELUARAN BARANG IMPOR

SEBELUM KEDATANGANNYA SARANA PENGANGKUT WAJIB MEMBERITAHUKAN RENCANA KEDATANGAN (BC 1. 0) Diberitahukan 24 jam sebelum kedatangan u/ SP laut untk SP udara paling lambat sampai dg sebelum kedatangan SP SP dr luar daerah pabean melaui darat tdk wajib RKSP • • Nama SP No. pengangkutan (voy. /flight no) Pelab. asal Pelab terakhir yg disinggahi Pelab. tujuan Perkiraan tanggal kedatangan Rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar • Pelab. tuj. berikutnya dalam Daerah Pabean

§Australia §Singapore §Memuat/tidak memuat barang impor §Kapal A §Kapal D §Kapal B §Tg. Priok §Kapal C §Tg. Emas Memuat BI eks A/L dari Tg Priok tujuan Ke Tg. Emas §Tg. Perak §Memuat BE dari Tg. Emas §Tujuan ke Australia, bongkar Tg Perak utk dimuat kapal D Kapal A International Liner, datang dari Singapore memuat maupun tidak memuat barang 2 impor/ekspor/barang Kapal B National Liner, memuat brg impor eks A/L dari Tg Priok ke Tg Emas Kapal C National Liner, memuat brg ekspor tujuan Australia dari Tg Emas dibongkar di Tg Perak untuk di A/L ke Australia dengan Kapal D Wajib menyerahkan RKSP / JKSP

BC 1. 0 Bentuk Formulir BC 1. 0 (RKSP) Bentuk Formulir BC 1. 0 (JKSP)

BC 1. 0 Header RKSP/JKSP Nomor 1, 2, dan 3 Diisi Nama pengangkut, NPWP, dan Alamat. No & Tgl BC 1. 0 Diisi oleh Kantor Pabean No Pengajuan Diisi oleh Pemberitahu HEADER RKSP Kepada : Diisi dengan Nama Kantor Pabean yang mengawasi kedatangan sarana pengangkut

BC 1. 0 Elemen Data RKSP Kapasitas / Berat Kapal laut Ukuran Panjang Kapal (Length Over All) Orang yg bertanggung jawab mengoperasikan sarkut Bagian depan /belakang kapal di bawah permukaan air Diisi Kode Pelabuhan

BC 1. 0 Elemen Data JKSP Kapasitas / Berat Kapal laut Ukuran Panjang Kapal (Length Over All) Orang yg bertanggung jawab mengoperasikan sarkut Tabel Jadwal dlm periode tertentu Bagian depan /belakang kapal di bawah permukaan air Diisi Kode Pelabuhan

PADA SAAT KEDATANGANNYA PENGANGKUT WAJIB : • Menyerahkan Pemberitahuan Pabean berupa Inward Manifest (BC 1. 1), sebelum pembongkaran barang atau paling lambat 24 jam sejak kedatangan SP laut dan 8 jam sejak SP udara • Selain itu wajib menyerahkan Personal effect / crew /passenger manifest Store list Stowage plan Amunition list Drug list daft inventaris SP* SP melalui darat , paling lama s/d kedatangan.

KEWAJIBAN PENGANGKUT SAAT KEDATANGAN : a hk ra ye en §M n § Sarana Pengangkut • SP Laut dan Udara : § - paling lambat sebelum melakukan pembongkaran muatan. - Jk pembongkaran tdk sgr dilakukan, paling lambat : § a. 24 Jam sejak kedatangan SP (Laut) § b. 8 Jam sejak kedatangan SP (Udara) • SP Darat : § Pada saat kedatangan SP § § • Datang langsung dari Luar Daerah Pabean; • Datang dari Dalam Daerah Pabean mengangkut barang impor, brg ekspor dan/atau barang asal Daerah Pab yg diangkut ke TLDDP melalui luar Daerah Pabean §Menyerahkan secara manual : a. b. c. d. e. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut, Daftar bekal kapal, Stowage plan, Daftar senjata api, dan Daftar obat-obatan termasuk narkotika. §Tidak Wajib menyerahkan Inward Manifest § Untuk SP yang tidak melakukan kegiatan bongkar/muat dan : - lego jangkar tdk lebih 24 jam (SP Laut) - Mendarat tdk lebih dari 8 jam (SP udara) §Menyerahkan Pemberitahuan NIHIL §Jika tidak melakukan kegiatan bongkar/muat, akan tetapi : §- lego jangkar lebih 24 jam (SP Laut) §- Mendarat lebih dari 8 jam (SP udara) § Inward Manifest • Barang Impor : yang Dibongkar/ Diselesaikan, Diangkut Lanjut, Diangkut Terus • Barang ekspor: yang Diangkut Lanjut, Diangkut Terus • Barang BC 1. 3

BC 1. 1 Untuk Pengangkut Darat, pemberitahu dapat menentukan sendiri bentuk formulir BC 1. 1 sepanjang elemen data memuat sekurang-kurangnya: 1. nomor tanda kendaraan (car registration number); 2. nama pengangkut (perseorangan/perusahaan); 3. tempat/negara asal barang; 4. tempat tujuan; 5. tanggal kedatangan; 6. nomor urut; 7. nama dan alamat pengirim (supplier); 8. nama dan alamat penerima barang; 9. jumlah dan jenis kemasan/petikemas; 10. uraian barang; 11. berat kotor (brutto) dan/atau ukuran/volume barang; 12. keterangan; 13. nama jelas pengangkut.

BC 1. 1 Kelompok : Barang Impor atau ekspor (sesuai P 10 jo terakhir P 19 th 2006) Pelabuhan Asal-Bongkar: Pelabuhan asal di LDP dan pel. Bongkar di DP Contoh : Singapore – Tj Priok Pelabuhan Muat- Akhir: Pelabuhan muat sebelumnya dan pel. akhir di DP Contoh : Tj Emas – Tj Priok Diisi BC Angka 1, 2, dan 3 diisi: -Nama Pengangkut -NPWP Pengangkut -Alamat Pengangkut Uraian Barang Bruto/volume: -min 4 digit HS Tgl, jam tiba/berangkat: -inward manifest = diisi tgl & jam tiba - outward manifest = diisi tgl & jam berangkat Diisi pelabuhan asal, pelabuhan transit terakhir, pelabuhan bongkar, dan pelabuhan akhir

PEMBONGKARAN BARANG IMPOR ► di Kawasan Pabean ► Kawasan lain setelah mendapat ijin dari Ka. KPPBC ► Paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai pembongkaran barang impor , Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Pejabat di Kantor Pabean. ► Dikecualikan : Force majeur Sifat barang Kendala tehnis Kongesti Kawasan Pabean tidak memenuhi syarat Wajib dilaporkan pada kesempatan pertama dan menyampaikan manifest paling lambat 72 jam setelah selesai pembongkaran barang impor Att : SA berdasarkan ps 7 (4) dan (5) UU No. 10/1995

PENIMBUNAN BARANG IMPOR § Hanya dapat ditimbun di TPS § Dalam hal ttt dapat ditimbun di tempat lain atas persetujuan Ka KPPBC, sbb : Kongesti Sifatnya memerlukan pengawasan khusus Force majeur Alasan tehnis Bahan baku dan mesin industri Keperluan proyek mendesak Barang kebutuhan pokok Barang impor industri strategis Fasilitas pembayaran berkala/PIB berkala Pertimbangan Ka KPBC Att : SA bdsr ps 43 UU No. 10 /95 Pengusaha Tempat Penimbunan wajib lapor dalam waktu 12 jam setelah selesainya penimbunan

§KANTOR PABEAN §POS §TPS §TPP § TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA § § Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DAPAT DILAKUKAN UNTUK TUJUAN

DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR DENGAN TUJUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PIB (BC 2. 0) ► CUSTOMS DECLARATION (BC 2. 2) ► PPKP (Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) ► Pemberitahuan Lintas Batas ►

CARA PENGAJUAN PIB KE KPBC u u u Setiap pengimporan atau secara berkala Secara manual atau melalui media elektronik Utk Kantor Pabean yg menerapkan sistem PDE , pengiriman data melalui komputer yg on-line dgn sistem PDE Kepabeanan

BEA MASUK Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undangundang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang impor. Pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terdapat 2 (dua ) cara menghitung Bea Masuk , sebagai berikut : Tarif Spesifik Tarif Advalorum § 32

Tarif Spesifik Yaitu penghitungan Bea Masuk dengan cara mengkalikan jumlah satuan barang dengan tariff pembebanan Bea Masuk. Jenis barang impor yang dikenakan tariff spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dewasa ini terdapat dua jenis barang yang ditetapkan tariff spesifik yaitu beras ( Pos tariff BTBMI : 10. 06 ) dan Gula (Pos tarif BTBMI : 17. 01). Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10. 000 kg. Pos tariff BTBMI : 1701. 99. 11. 00 ( BM : Rp. 700, -/kg) BM wajib dibayar adalah : 10. 000 x Rp. 700, - = Rp. 7. 000, - § 33

Beras (1006. 30. 61. 00) Tepung Beras (1102. 30. 00) Gula tebu (1701. 11. 00) Gula Bit (1701. 12. 00) Gula murni (1701. 99. 11. 00) Rp. 430, -/kg Rp. 550, -/kg Rp. 700, -/kg Diimpor gula tebu (refine suger) dari tebu , jumlah 50. 000 kg /net , dari Thailand. BM = 50. 000 x Rp. 550, - = Rp. 27. 500. 000, - § 34

TARIF ADVALORUM BM = RUMUS : % tarif BTBMI x NP Catatan : BTBMI = Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (versi 2007) NP Nilai Pabean = Harga dalam kondisi CIF = § 35

CARA MENGHITUNG BM ps 12 UU No. 10/1995 ttg Kepabeanan BM = setingi-tingginya 40 % x NP Ps. 14, utk penetapan tarif brg dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi Harga CIF = Fob + Freight + Insurance § 36

Cara penentuan nilai CIF adalah sebagai berikut : • Harga CIF adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. • CIF (Cost Insurance and Freight) adalah hasil penjumlahan antara nilai FOB + Freight + Insurance. Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam Invoice atau Faktur. § 37

Bea Masuk yang dibayar adalah hasil perkalian antara nilai pabean dengan persentase (%) tariff pembebanan bea masuk sebagaimana tertera didalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Contoh penghitungan Bea Masuk : Bahan baku obat berupa : ampicilin tryhidrate , dengan nilai CIF USD 10, 000. - diimpor dari India. Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah : 2941. 10. 20. 00, besar tariff Bea Masuk : 10 % , NDPBM yang berlaku adalah USD 1. - = Rp. 9. 000, -. Bea Masuk = 10 % x 10. 000 x Rp. 9. 000, - = Rp. 9. 000, - § 40

§TANGGUNG JAWAB BM Pengangkut TPS/TPB Importir PPJK §sejak tanggal pemberitahuan pabean §atas barang yang diangkut §atas barang yang ditimbun Orang yg Menguasai §atas barang fasilitas / saat kedatangan §bila importir tidak ditemukan § 41

§Sistem Pelayanan Impor (PDE-Impor) §PIB §Customs §Respon §Importir §INSW §Blokir? §reject §PIB §Mandatory §NPP §Penetapan § Jalur §SSPCP §Komputer KPBC §Hijau §Kuning §Merah §MITA §Pemeriksaan §Hi Co Scan §Pemeriksaan §Fisik §BANK §Penelitihan §Dokumen §SPPB §Kantor Pelayanan DJBC §Penelitihan §Dokumen §SPPB

BC 2. 0 Form BC 2. 0 LEMBAR PERTAMA Form BC 2. 0 LEMBAR LANJUTAN

BC 2. 0 Form BC 2. 0 Lembar Lampiran Kontainer Form BC 2. 0 Lembar Lampiran Dokumen dan persyaratan / Fasilitas Impor

BC 2. 2

BC 2. 2

§ PIB ditolak (reject) dalam hal : 1. Data PIB tidak diisi lengkap dan benar 2. Importir tidak melunasi hutang dalam jangka waktu 30 hari sejak penetapan 3. Kode valuta tidak ada 4. Kode HS tak ada dalam BTBMI 5. Importir belum menyerahkan PIB/SSPCP dalam jangka waktu yang ditetapkan 6. No. PPJK tak benar /NPP habis masa berlakunya 7. Importir/PPJK di Black List

PENETAPAN JALUR § § JALUR MERAH JALUR HIJAU JALUR KUNING JALUR PRIORITAS

KRITERIA JALUR MERAH • Importir Baru • Importir dalam kategori Resiko Jalur Merah adalah mekanisme Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum Penerbitan SPPB sangat Tinggi • Barang impor sementara • Barang re-impor • Terkena pemeriksaan acak • Barang impor tertentu yg ditetapkan pemerintah • Brg impor resiko tinggi /berasal dari negara yg berisiko tinggi

JALUR KUNING 1. Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 2. Jalur Kuning ditetapkan dalam hal: 1) Importir berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko rendah; 2) Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko menengah; 3) MITA Non Prioritas yang mengimpor komoditi berisiko tinggi.

JALUR HIJAU 1. Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); 2. Jalur Hijau ditetapkan dalam hal: 1) Importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah; 2) Importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah;

JALUR PRIORITAS Mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya langsung diterbitkan SPPB tanpa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen reputasi yg sangat baik bidang usaha yang jelas tidak pernah menyalahgunakan fas. Kepabeanan dalam 1 tahun terakhir o tidak pernah salah memberitahukan jumlah, jenis, dan/atau nilai pabean o telah diaudit KAP o tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran bea masuk kepada DJBC o o o

PEMERIKSAAN PABEAN n n Brg hanya dpt dikeluarkan dari Kaw. Pab. atau tempat lain dlm pengawasan Pabean setelah tdpt pemeriksaan pab dan diberikan persetujuan Pemeriksaan Pabean meliputi pemeriksaan fisik barang (scr selektif) dan pemeriksaan dokumen

PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA 1. Menggunakan PIB dan dok. pelengkap pabean serta bukti pembayaran/jaminan 2. menggunakan PIBK, untuk 1. 2. 3. 4. 5. Barang pindahan Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang Barang impor melalui jasa titipan Barang untuk angkutan laut dan udara yang digunakan di dalam negeri Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI 1. Terhadap brg impor yg masih berada didalam Kawasan Pabean dpt diekspor kembali dgn alasan : P P P 2. 3. 4. 5. Tidak sesuai pesanan Tdk dpt diimpor karena perubahan peraturan Salah kirim Rusak Tdk dpt memenuhi persyaratan impor dr instansi tehnis Ket. atas tdk berlaku jika tlh diajukan PIB dan hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah / jenis brg tidak sesuai Importir mengajukan permohonan ke Ka KPBC Berdasarkan perset. KPBC, eksportir membuat PEB Pemeriksaan jumlah, jenis, merek serta ukuran kemasan / peti kemas

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR n Tujuan untuk mencegah mis description, unreported, kesalahan neg. asal brg, pemasukan brg larangan/pembatasan dan menetapkan klasifikasi tarif dan nilai pabean n Tingkat pemeriksaan 10 %, 30 % atau keseluruhan barang

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fisik, importir atau kuasanya berkewajiban untuk: 1. menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik; 2. mengeluarkan kemasan yang akan diperiksa di tempat pemeriksaan fisik barang dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Barang; 3. membuka kemasan yang akan diperiksa; 4. menyaksikan pemeriksaan fisik; dan menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Barang. Dalam hal importir atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka: a. Pejabat Pemeriksa Barang membuat Laporan Hasil Periksaan (LHP) tentang tidak dapat dilakukannya pemeriksaan fisik beserta alasannya; b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), dapat dilakukan pemeriksaan karena jabatan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), memuat : 1. Uraian jenis barang, meliputi : a) b) c) d) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uraian barang, Merek & tipe barang Spesifikasi teknis sesuai dengan kegunaan barang Keterangan lain untuk memperjelas pengenalan barang Jumlah barang dalam satuan yg umum Jenis kemasan barang Kesimpulan tentang kesesuaian jumlah & jenis barang dengan copy invoice & packing list Hasil penelitian Laboratorium jika diperlukan Keterangan dari instansi terkait jika diperlukan Hasil pemeriksaan bersama jika dilakukan pemeriksaan bersama Memberi catatan nomor PIB, nomor petikemas/kemasan, tanggal pemeriksaan dan mencantumkan nama & NIP serta membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau photo barang

§TERIMA KASIH

§Apakah yang dimaksud dengan INSW? INSW (Indonesia National Single Window) adalah Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and release of cargoes). §Apakah yang dimaksud dengan Portal INSW? Sistem elektronik yang ter-integrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan Internet (public-network), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-impor.

Bagaimana Cara Kerja Sistem INSW atas transaksi impor ? 1. Sistem INSW menampung semua database perijinan berdasarkan peraturan dari Instansi Teknis (GA-Government Agency) meliputi larangan dan pembatasan di bidang impor; 2. Instansi Teknis Terkait meng-upload perijinan yang diterbitkannya ke Portal INSW; 3. Portal INSW akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang dikirim oleh Importir/PPJK secara elektronik dengan DATABASE LARTAS IMPOR berdasarkan parameter Nomor HS; 4. Dalam hal Nomor HS membutuhkan perijinan, maka Sistem INSW akan mengecek kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait berdasarkan parameter Nomor Aju PIB, NPWP, nomor dan tanggal perijinan, kode ijin dan masa berlaku

Bagaimana Cara Kerja Sistem INSW atas transaksi impor ? 5. Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB tidak mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan memberikan respon Analysing Point, selanjutnya Petugas Analysing Point pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait; 6. Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait tidak memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan langsung melakukan pengecekan by system; 7. Jika proses pengecekan data PIB dengan Perijinan Terkait sesuai, maka Portal INSW akan meneruskan data PIB ke SIstem Komputer Kantor Bea dan Cukai terkait untuk diproses lebih lanjut (proses penjaluran); 8. Jika tidak sesuai, maka Portal INSW akan memberikan respon penolakan secara elektronik melalui Modul EDI Importir. PPJK.