Tata Kelola Resiko Organisasi Publik di Era Normal
Tata Kelola Resiko Organisasi Publik di Era Normal Baru Prof Indra Bastian, MBA, CMA, Ph. D, Mediator Universitas Gadjah Mada Controller - Universitas Trilogi
Resiko Organisasi Publik & Pemerintahan Sebelum Pandemik Setelah Pandemik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Health and safety Financial sustainability & stability Reputation Cyber Infrastructure Human resources Asset protection Funding Planning decisions Weather
Pengarah Resiko Era Normal Baru Dilema Jaga Jarak Dilema Partisipasi Masyarakat • Kecepatan penyebaran pandemik • Ruang temu antar peserta menjadi titik penyebaran • Perubahan kebutuhan ukuran dan karakter ruang temu • Kemunculan digital mulai melintasi ruang • Pencegah penyebaran membutuhkan partisipasi individu masyarakat • Peranan subyek individual anggota masyarakat amat penting dan menentukan secara harian • Kepemimpinan publik hanya terlatih untuk menjangkau kelompok anggota, bukan individu anggota masyarakat
Dampak Dilema Jaga Jarak Besaran Resiko • Berhentinya kinerja suatu komunitas • Subsidi permanen atas kebutuhan pangan pokok per keluarga • Ketergangguan psikologi warga masyarakat yang memunculkan sikap ketergantungan • Ketidaksiapan atas cara kerja digital menyebabkan membesarnya kelompok pengangguran tak kentara dan munculnya kelompok gagap tehnologi Pencegahan Resiko • Kebutuhan luasan ruang bangunan menjadi dua kali, dari yang sudah dibangun. Sehingga pembiayaan renovasi bagi semua ruang di bangunan yang ada • Tata perencanaan ruang menjadi usang, sehingga perencanaan ulang secara keseluruhan menjadi dibutuhkan • Masa transisi dari rancangan lama ke kebutuhan baru, tidak tersedia, baik secara waktu maupun secara tehnologi
Dampak Dilema Partisipasi Masyarakat Besaran resiko Pencegahan resiko • Diabaikannya individu mempunyai kapasitas pengaruh atas sebagian besar, atau bahkan seluruh anggota masyarakat • Potensi tuntutan restrukturisasi tatanan kekuasaan sosial, akibat tak berjalannya keputusan (top down), dimana keputusan lokal tak terlatih untuk muncul • Metode Public – Community – Public Partnership (PCPP) menjadi metode yang paling berterima • Keputusan top down dimana implementasinya berkarakter bottom up, menyebabkan modifikasi lokal merupakan suatu hal berterima bagi regulator
Solusi Mencegah Realisasi Resiko Program • Penyesuaian program prioritas setelah pandemik, menjadi perlu dilakukan. • Infrastruktur kesehatan perlu dibangun segera, untuk mempersiapkan pandemik • Infrastruktur digital di semua sektor, perlu dibangun • Ini berarti fokus infrastruktur perhubungan menjadi dilengkapi dengan infrastruktur digital pendidikan, infrastruktur digital kesehatan dan infrastruktur emergensi kesehatan • Keputusan akan 80% paket pekerjaan periode terkait, bisa dilakukan saat temu masyarakat sesuai dengan paket pagu dana dengan paket prioritas Aksi • Peran pemerintah difokuskan pada pengadaan bahan dan alat, sementara muncul kolom partisipasi pembiayaan masyarakat non pajak dan berjangka pendek, melalui lembaga peribadatan, lembaga desa maupun komunitas
Hubungan Program dan Aksi Mencegah Realisasi Resiko Program Aksi 80% 10 – 15% DIGITAL
- Slides: 7