Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Oleh

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Oleh : Merlinda Rosita

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Di indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah : sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yng diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktik : pemerintahan yang bersih (clean geverment) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Partisipasi Penegakan hukum Transportasi Responsif Berorientasi kesepakatan Kesetaraan Keefektifan dan Efisiensi Akuntabilitas Visi strategis

Partisipasi Bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam penetapan agenda publik dan pengambilan keputusan, baik langsung maupun dalam lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Untuk mendorong partisipasi, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi. Paradigma birokrasi adalah sebagai pusat pelayaan publik diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses-proses politik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisiensi pelayanan publik merupakan pelayanan yang tepat waktu dengan biaya yang murah.

Penegakan Hukum Realisasi clean and good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerinthan untuk menegakkanhukum yng mengandung unsur-unsur : 1. Supremasi hukum : yaitu setiap tindakan unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemerintah atas dasar dikresi (tindakan sepuhak berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki).

Lanjutan. . . 2. Kepastian hukum : Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di atur oleh hukum yag jelas dan pasti, tidak duplikatif, dan tidak bertentangan antara satu dan lainnya. 3. Hukum yang responsif, yaitu aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. 4. Penegakan hukum yang responsif dan nondiskriminatif : yaitu penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang dan tanpa pandang bulu. Untuk itu di perlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum. 5. Independensi peradilan : yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

Transparansi merintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip sparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan am rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana merintahan baik pusat maupun di bawahnya. am pengolahan negara ada 8 unsur yang harus di lakukan secara sparan ; Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan Kekayaan pejabat publik pemberian penghargaan Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan Kesehatan Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik Keamanan dan ketertiban Kebijakan strategis untuk percerahan kehidupan masyarakat

Responsif Dalam hal ini, pemerintah harus tanggao terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka meyampaikan keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat. Setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah memiliki kapabilitas dan loyalitas profesional. Etika sosial menuntut para biroktrat memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Konsensus Keputusan apapun harus yang menyangkut kepentingan publik harus dilakukan melalui konsensus agar dapat memuaskan semua (sebagian besar) pihak. Cara konsensus mengikat komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coercive power) untuk melaksanakan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilam keputusan secara partisipatif, akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan publik, semakin tinggi tingkat kehati-hatian dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin di pertanggung jawabkan.

Kesetaraan Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, da kelas sosial.

Keefektifan dan Efisiensi Pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria keefektifan dan edisiensi, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria keefektifan biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Asas efisiensi dapat diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk dlam ketegori pemerintahan yang efisien.

Akuntabilitas Akutabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memeberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Visi Strategis Visi strategis adalh pandanga strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangkarealisasi good and clean governence. Kebijakan apapun yang di ambil saat ini harus di perhitungkan akibatnya pada sepuluh atau duapuluh tahun ke depan. Seseorng yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang di pimpinnya.

Program Prioritas Clean & Good Governance X Y Ø Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan (MPR, DPRD). Hal ini perlu dilkukan dalam ranka peningkatan fungsi pengawasan lembaga pemerintahan. Selain melakukan check and balances, lembaga legislatif harus mempu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga eksekutif. Ø Kemandirian lembaga peradilan. Peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukun dan lembaga yudikatif marupakan pilar yag menentukan dalam penegakan hukun dan keadilan.

Lanjutan. . . Ø Profesionalitas dan integritas aparatus pemerintahan ; harus terjadi hubungan paradigma aparatur negra dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat). Dengan pningkatan proesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi. Dengan demikian dapat tercipta pelayanan birokrasi yang cepat, efektif dan berkualitas. Ø Penguatan partisipasi masyarakat madanin ; partisipasi adalah unsur penting dalam meralisasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan difasilitasi oleh begara/pemerintah. Partisipasi merupakan hak dasar masyarakat. Ø Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka otonomi daerah ; hal ini dilakukan untuk desentralisasi kekuaaan sehingga lebih dekat dengan rakyat.

Manfaat good governance Dengan diterapkannya prinsip-prinsip clean and goog governance diharapkn terjadi : 1. Memininimalkan terjadiya korupsi 2. Pandanga minoritas terwakili dan dipertimbangkan. Pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan.

Thanks Nama : Merlinda Rosita NIM : 2020184202 B 0026 Prodi : Pendidikan Matematika CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. Ppt ini di buat oleh saya sen