TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE & GOOD GOVERNANCE) Disusn Oleh : Aini Rohma (2020184205 B 0002) Pend. Biologi Dosen Pengampu : Eky Prasetya P, S. Sos. , M. Si.
Pengertian Good Governace Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik dan muncul pada awal 1990 -an. Secara umum, istilah good and clean governance memiliki pengetian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.
Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance a. b. c. d. e. f. g. h. i. Partisipasi. Penegakan hukum. Transparansi. Responsive. Orientasi kesepakatan. Kesetaraan. Efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas. Visi strategis.
Prinsip-prinsip Pokok Good and Clean Governance Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. 2. Kemandirian lembaga peradilan. 3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. 4. Penguatan partisipasi Masyarakat Madani. 5. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.
Korupsi Penghambat Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Tindakan penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Biaya Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemda dan anggota legislatif (DPRD) oleh sejumlah lembaga, seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Ø Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean governance di Indonesia, yaitu: 1. Pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. 2. Pelayanan publik adalah wilayah di mana berbagai aspek good and clean governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance, yaitu pemerintah, maysarakat, dan mekanisme pasar.
Ø Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah didtetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut: 1. Indikator masukan. 2. Indikator proses. 3. Indikator produk. 4. Indikator hasil. 5. Indikator manfaat. 6. Indikator dampak.
Referensi https: //www. academia. edu/12579920/TATA_KELOLA_PEMERINTA HAN_YANG_BAIK_DAN_BERSIH? auto=download
- Slides: 8