TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN AND GOOD GOVERNANCE ) Magdalena, SST. , M. Kes
TUJUAN UMUM Setelah mengikuti materi ini, peserta latih mampu memahami tata kelola Pemerintahan baik & bersih (Clean & Good Governance)
TUJUAN KHUSUS 1. Menjelaskan pengertian Kepemerintahan yang baik. 2. Menjelaskan dan menguraikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik 3. Menjelaskan Reformasi Birokrasi 4. Menjelaskan Program Kemenkes dalam upaya pencegahan korupsi 5. Menjelaskan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 6. Menjelaskan Pembangunan Zona Integritas
POKOK BAHASAN 1 2 • Pengertian & Prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih • Reformasi Birokrasi (RB) 3 • Program Kemenkes dlm Pencegahan Korupsi 4 • Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 5 • Zona Integritas (ZI)
i s p se n Ko KEPEMERINTAHAN YG BAIK (Good Governance) Pengarahan dan administrasi yg berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya
i s p se n Ko KEPEMERINTAHAN YG BAIK (Good Governance) Arti Good dalam istilah good governance Mengandung dua pengertian 1. Aspek 2 fungsional dari pemerintah yg efektif dan efisien dlm pelaksanaan tugasnya untuk tujuan tersebut 2. Nilai-nilai yg menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, & nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT PP 101 TH 2000 : 1. PROFESIONALITAS. 2. AKUNTABILITAS 3. TRANSPARANSI 4. PELAYANAN PRIMA 5. DEMOKRASI 6. EFISIENSI. 7. EFEKTIFITAS 8. SUPREMASI HUKUM DAN DAPAT DITERIMA OLEH SELURUH MASYARAKAT.
TOPIK DISKUSI (10 MENIT) REFORMASI BIROKRASI KLPK KIRI SPIP KLPK TENGAH ZONA INTEGRITAS KLPK KANAN 10
Reformasi Birokrasi 11
Reformasi merupakan proses upaya sistimatis, terpadu, dan komprehensif, ditujuan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarkan berdasarkan aturan, bagian, unsur, yang terdiri dari pakar yang terlatih 12
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). (Sumber: Roadmap RB Kemenkes) 13
Reformasi Birokrasi berarti : Perubahan cara berfikir (Pola Pikir, Pola Sikap & Pola Tindak) Perubahan Penguasa menjadi pelayanan Mendahulukan peranan dari wewenang Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir Perubahan manajemen kerja Mewujudkan pemerintah yg baik, bersih, tranparan, & profesional, bebas Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja yg berkualitas, efisien, efektif dan kondusif, serta pelayanan yg Prima (konsisten & transparan)
Visi Reformasi Birokrasi Terwujudnya pemerintah yg amanah atau tata Pemerintah yg baik 15
M I S I Reformasi Birokrasi 1 2 Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. 3 Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 4 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. 16
Tujuan Reformasi Birokrasi Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan 17
Sasaran Reformasi Birokrasi Terwujudnya birokrasi profesional, netral & sejahtera, mampu menempatkan diri sebagai abdi negara & abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yg proporsional, fleksibel, efektif, efisien di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah. Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Faktor Sukses Reformasi Birokrasi Masih kentalnya budaya paternalistik dlm penyelenggra pemerintah Indonesia 2. Kemauan diri sendiri Kemauan & keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) utk meroformasi diri sendiri Ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, shg tdk terjadi perbedaan pendapat yg menghambat reformasi SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 19
PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Perpres N 0. 55 Tahun 2012 6 (enam) Strategi Melaksanakan upaya-upaya pencegahan Melaksanakan langkah-langkah strategis dibidang penegakan hukum Melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundangan di bidang pemberantasan korupsi & sektor terkait lainnya Melaksanakan kerjasama internasional & penyelamatan asset hasil Tipikor Meningkatkan upaya pendidikan & Budaya anti korupsi Meningkatkan koordinasi dlm rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi
Upaya Percepatan RB Ling. Kemenkes 1. Disiplin kehadiran menggunakan absen pringer print 2. Mengisi Sasaran Kinerja pegawai (SKP) 3. Pelayanan Prima 4. Penanda tanganan fakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di Kemenkes 5. Terlaksananya strategi komunikasi PBAK 6. Sosilaisasi ttg larangan melakukan gratifikasi 7. Pemberlakukan sistem LPSE 8. Layanan publik berbasis teknologi informasi 9. Pelaksanaan LHKP 10. Membentuk unit Pengendalian Gratifikasi 11. Tampak korupsi, korupsi merampas hak masyarakat utk sehat, hari gini masih terima suap, dll
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) PP 60 TAHUN 2008
AT HOME ………… PERLU UPAYA Pengendalian Visi: Mewujudkan Rumah Tangga yang nyaman, tentram, bahagia untuk semua (MAWADDAH WARRAHMAH)
AT PLANE …… Visi : Membawa penumpang ke tujuan dgn selamat, nyaman dan tepat waktu Aktifitas Pengendalian Penilaian Risiko Infokom Lingk. Pengendalian Monev
BAYANGKAN. . !!! (JIKA TANPA PENGENDALIAN)
BAYANGKAN. . !!! (JIKA TANPA PENGENDALIAN)
Pengertian Menurut PP 60/2008, Bab I Pasal 1; SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui : 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundangan. 28
Penerapan SPIP 1. Pelaksanaan SPIP adalah amanat PP 60 tahun 2008 bahwa pelaksanaan kebijakan/program dilakukan secara integral antara tindakan & kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan & seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, & ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. mendorong seluruh unit kerja/satuan kerja untuk melaksanakan seluruh kebijakan/program yang telah ditetapkan yang bermuara terhadap tercapainya sasaran dan tujuan organisasi 3. Pimpinan instansi atau unit kerja akan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan/program yang terurai dalam beberapa kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang dimulai sejak dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan/pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
Unsur SPIP kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern 2. Penilaian Risiko kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif proses pengolahan data yang telah diolah dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta tersampaikan informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan 5. Pemantauan pengendalian Intern pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti 30
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012
PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;
PENGERTIAN UMUM (Lanjutan). . 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 4) Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) WBK (UNIT KERJA/SATUAN KERJA) WBBM
KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPI/TPN 1. Penilaian dilakukan secara Independen dipengaruhi oleh pihak manapun; dalam arti tidak 2. Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian; 3. Tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara Tim Penilai Internal/Tim Penilai Nasional dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh; 4. Pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun; 5. Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional bersifat mutlak; dan 6. Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional.
TIM PEMANTAU INDEPENDEN 1. Dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. 2. Tugas Tim Pemantau Independen adalah melakukan pemantauan secara proaktif ke unit kerja berpredikat WBK/WBBM atau berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat maupun Forum Pemantau Independen pada tingkat K/L dan Pemda. 3. Tim Pemantau Independen dapat mengajukan rekomendasi pencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jika ternyata syarat indikator mutlak dan indikator operasional tidak dapat dipertahankan.
INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NO UNSUR INDIKATOR HASIL WBK WBBM KETERANGAN v v Skala 0 -10 Berdasarkan instrumen KPK Skala 0 -1000 Berdasarkan Permen. PAN & RB No 38/2012 1 Nilai indeks integritas *) ≥ 7, 0 ≥ 7, 5 2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ≥ 550 ≥ 750 3 Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) 0% 0% v Dalam 2 tahun terakhir v Brdsrkn penilaian APIP, BPK atau Kep APH 4 Persentase maksimum temuan in-efektif 3% 2% v Dalam 2 tahun terakhir v Berdasarkan penilaian APIP & BPK 5 Persentase maksimum temuan in-efisien 5% 3% 6 Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan keuangan 1% 0% 7 Persentase pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti **) 5% 0% 8 Persentase pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi 0% 0% v v Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP & BPK Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jml peg <100 org; ≤ 1% jika jml peg ≥ 100 org v Pengaduan yg telah >60 hari v Dalam 2 tahun terakhir v Berdasarkan kep pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja
PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 UNSUR INDIKATOR PROSES Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pemenuhan Kewajiban LHKPN Pemenuhan Akuntabilitas kinerja Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) Penerapan Kode Etik Khusus Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi Pengendalian gratifikasi Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP Kebijakan pembinaan purna tugas *) Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK Promosi jabatan secara terbuka *) Rekruitment secara terbuka Mekanisme pengaduan masyarakat E-Procurement Pengukuran kinerja individu *) Keterbukaan informasi publik BOBOT (%) 5 6 6 5 5 4 6 6 6 5 4 6 3 3 6 6 3 3 100 %
KESIMPULAN v Good and Clean Governance merupakan suatu keharusan. v Pemerintah lebih bertindak sebagai katalis yang menjalankan fungsi mengarahkan daripada melaksa nakan sendiri berbagai tugas pelayanan umum. v Wujud Clean & Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
- Slides: 40