TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA ZAINAL ABIDIN
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA ZAINAL ABIDIN PETIR, S. Pd, SH, MH Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Kebumen 23 Juli 2019
Zainal Abidin Petir, S. Pd, SH, MH. Komisioner KIP Jateng 2014 – 2022 H : JL. Pergiwati I No 19 Bulu Lor Semarang Utara O : Jl. Tri Lomba Juang No. 18 Semarang P : 024 – 8411093/081325555002 E : zainalpetir@yahoo. com W: kipjatengprov. go. id PENDIDIKAN FORMAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SD Negeri Sidomukti Kebumen MT s Negeri Gombong MAN Kebumen IAIN Walisongo (Semester V) IKIP PGRI Semarang Sastra Inggris IKIP PGRI Psikologi Pendidikan (tidak lulus) Fak. Hukum Universitas Diponegoro Magister Ilmu Hukum UNDIP PENDIDIKAN NON FORMAL: 1. 2. Pondok Pesatren Raudhatul Tholibin Kebumen 1986 -1989) English Enterpreter Institut Kebumen (1987 -1989) ORGANISASI PEKERJAAN 1. Loper Koran Lintang Agency Semarang 2. Guru Bahasa Inggris SMP Ibu Kartini Semarang 3. Bartender ON ON Pub 4. Wartawan Mimbar Demokrasi 5. Staf HRD Wawasan 6. Staf HRD Suara Merdeka 7. Staf R & D Suara Merdeka Group 8. Staf Harian Suara karya Jakarta 2000 9. Anggota Panwas Pemilihan Walikota Semarang Pemilu 2005 10. Ketua PPK Semarang Utara 2003 2005 11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng 2007 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ketua LSM PETIR (Penyambung Titipan Rakyat Semarang) Pengurus PWI Jawa Tengah Seksi Pembelaan Wartawan (2015 2020) Wakil Ketua GPK (Gerakan Pemuda Kakbah) Jawa Tengah Majelis Pemuda Indonesia KNPI Jawa Tengah 2014 –sampai sekarang Wakil Sekretaris KNPI Jawa Tengah 2009 2014 Penasehat Pedagang kaki Lima (PKL) Kokrosono dan Pasar Burung Semarang Ketua FKSB ( Forum Komunikasi Semarang Bersatu) 2009 2014 Dewan Penasehat FKSB ( Forum Komunikasi Semarang Bersatu) 2014 2017 Takmir Masjid At –Taqwin, Nurul Huda, dan Nurul Ikhlas Semarang Pengurus Study Qiroatil Quran Masjid Baiturrahman (2008 Sekarang Ketua Bid. Hukum dan Advokasi PPJP Semarang MUI Jawa Tengah Komisi hukum dan perundangan 2016 2021
Program Monev & penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Badan Publik Obyek Penilaian: 1. PPID Utama Kabupaten/ Kota 2. PPID Pembantu Kab/Kota Pengampu urusan Wajib pemerintah Daerah 3. Pemerintah Desa 4. Rumah Sakit Umum Daerah Tahapan Penilaian: 1. Penilaian Website (Tahap I) April 2. Penilaian Website (tahap II) Mei 3. SAQ (Agustus - Sept) 4. Verifikasi dan Visitasi (Oktober) 5. Uji Publik (November) Instrumen Penilaian 1. Ketersediaan Informasi publik dalam DIP 2. Kualifikasi naskah Uji Konsekuensi 3. Media Sosial 4. Transparansi Pelayanan Publik 5. Kualitas Open Data
Desa sebagai badan publik UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 2 : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa Transparan perintah Undang Pasal 24 huruf d Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan; Pasal 68 Undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat Desa berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Desa Wajib Pasal 7 Perki Slip Desa no 1/2018 a. menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik; b. Membuat SOP tentang Alur Pelayanan Informasi Publik Desa c. menganggarkan pembiayaan yang memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa; e. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desaatas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan f. menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa g. Penunjukkan dan penetapan PPID Desa
Pemdes Perlu Perdes tentang Pelayanan Informasi Publik • Tujuan: a. Memberikan pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di desa a. Meningkatkan pelayanan publik di desa untuk menghasilkan layanan informasi publik yang baik dan berkualitas b. Menjamin pemenuhan hak masyarakat desa untuk memperoleh akses informasi desa dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas
Bagan Alur Panduan PPID bagi Pemerintah Desa
MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI DESA 1. Media luar ruang: baliho/ banner/ poster/ pamlet Dibuat permanen dan ditempatkan dilokasi strategis yang mudah dijangkau dan dibaca masyarakat desa 2. Media Teknologi informasi sekurangnya: website desa/ blog desa, facebook/ group whats App 3. Media tatap muka : forum dialog, diskusi, rembug desa
Koordinasi & Fasilitasi Pemkab ke Pemdes • Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. • Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten. • Pemeritah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Desa.
PERDES PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MENUNJUK PPID DAN ATASAN PPID Melalui Surat Keputusan Kepala Desa (Atasan PPID): Sekretaris Desa (PPID) sebagai Termohon apabila terjadi sengketa informasi di Komisi Informasi pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa
Stuktur Organisasi PPID DESA Atasan PPID Kepala Desa PPID Sekretaris Desa Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Kaur umum) Bidang Data Klasifikasi Informasi (Kaur Ekonomi pembangunan) Bidang Penyelesaian sengketa (Kaur Kesra)
INFORMASI PUBLIK DESA YANG DISEDIAKAN SECARA BERKALA: Meliputi: a. alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat desa b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran; c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program; d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan; f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan; g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas: laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran; dan alamat pengaduan; h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa; dan i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
INFORMASI YANG SERTA MERTA: Setiap Badan Publik Desa yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum meliputi antara lain: • informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa; • informasi tentang keadaan bencana non alam seperti pencemaran lingkungan; • bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; • informasi tentang jenis, persebaran daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; • informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; • informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Potensi bahaya, pihak terdampak, prosedur evakuasi, cara mendapatkan bantuan, cara menghindari bahaya
Informasi yang tersedia setiap saat a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu Penyimpanan atau masa retensi arsip; b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas: dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut, peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut, rancangan peraturan dan/ atau keputusan tersebut, tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan, peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan. c. seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan; d. profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa, profil Desa; e. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; g. data perbendaharaan atau inventaris; h. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa; i. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; j. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya; m. Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa; o. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; p. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.
Format Daftar Informasi Publik
Desa sebagai badan publik Perki 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa Penyelesaian Sengketa Informasi
Pengertian sengketa informasi Sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik (Pemerintah Desa) dan pengguna informasi publik (masyarakat desa) yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangan
MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DESA 1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara RI dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.
Pasal 35 UU KIP Jo Ps 14 Perki SLIP Desa Penyelesaian Melalui Ajudikasi ✔ Penyelesaian Melaui Mediasi ✔ (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
Termohon penyelesaian sengketa Informasi [TERMOHON] adalah Badan Publik yang diwakili ATASAN PPID [Pimpinan Badan Publik] : Kepala Desa Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi dapat mewakilkan kepada Sekretaris Desa yang secara khusus dikuasakan untuk itu [Menyertakan Surat Kuasa Khusus] Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik [PEMOHON] adalah orang perorangan WNI, kelompok orang Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi.
Prosedur Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi Permohonan ditolak/ditarik Panitera (sekretariat) Putusan Ajudikasi I ≤ 14 hari kerja ≤ 40 hari kerja o Menentukan: • metode, • agenda, • tempat • waktu o Memfasilitasi perundingan o Melakukan pemeriksaan o Melakukan pembuktian o Memutus sengketa informasi KESEPAKATA N MEDIASI SIDANG MK-2: Pokok Perkara REGISTER SENGKETA o Memeriksa: • legal standing • Kompetensi absolut dan relatif • jangka waktu o Klarifikasi para pihak o Memutus, Menunda atau Melanjutkan MEDIASI o Menerima permohonan o Memeriksa kelengkapan administratif o Melakukan registrasi ≤ 7 hari kerja SIDANG MK-1: Administratif PENDAFTARAN ≤ 14 hari kerja Alasan Substansial (Pasal 17 UU KIP) Majelis Komisioner (Ajudikasi) PUTUSAN MEDIASI PUTUSAN AJUDIKASI II
Tahapan Persidangan di Komisi Informasi • Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi pada dasarnya terdiri atas tiga bagian besar: a. SIDANG AJUDIKASI 1 (Pemeriksaan Awal berupa pemeriksaan Legal Standing Pemohon & Termohon, kewenangan relatif & absolut KI, jangka waktu dan /atau Putusan Sela) b. MEDIASI c. SIDANG AJUDIKASI 2 Pemeriksaan Pokok Perkara meliputi: • 1. Pembuktian • 2. Kesimpulan Para Pihak • 3. Musyawarah Majelis • 4. Putusan Pemeriksaan Awal MEDIASI PEMBUKTIAN KESIMPULAN PARA PIHAK MUSYAWARAH MAJELIS PUTUSAN
SIMULASI SIDANG SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INOFRMASI JAWA TENGAH AJUDIKASI NON LITIGASI MEDIASI
Terima Kasih Semoga bermanfaat Website : http: //kipjatengprov. go. id Facebook : http: //www. facebook. com/kiprovjateng Twitter : http: //twitter. com/#!/KIPROVJATENG
- Slides: 29