Tata Kelola Governance BUMN Miko Kamal Ph D
Tata Kelola (Governance) BUMN Miko Kamal, Ph. D Principal, Miko Kamal & Associates Jakarta Gedung Istana Pasar Baru Lt. 3 No. 09 -B Jl. Pintu Air Raya No. 58 -64 Jakarta 10710 www. mkamal. co. id Padang Taman Mangunsarkoro A 6, Lt. 2 Jl. Kismangunsarkoro Padang 25100 miko. kamal@mkamal. co. id 1
Definisi of governance • ‘as the system of laws, rules, and factors that control operations at a company’ (Gilan and Starks). • ‘the system by which companies are directed and controlled’ (the UK Report of 1992). • ‘a manage a trios among the CEO, the board, and the shareholders, each of whom wonders what the other two get up to when he’s not around’ (Steward). 2
Definisi…cont. ‘The process of controlling management and of balancing the interests of all internal stakeholders and other parties who can be affected by the corporation’s conduct in order to ensure responsible behaviour by corporations and to achieve the maximum level of efficiency and profitability for a corporation’ (Du Plessis, Mc. Convill and Bagaric). 3
Definisi…cont. ‘A set of rules to regulate the relationship among shareholders, company management, creditors, government, employees, and internal and external stakeholders related to rights and obligations or, in order words, a system that controls the company. The purpose of corporate governance is to create added value for all stakeholders’ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 4
Definisi…cont. ‘Corporate governance is a process and structure used by the state-owned enterprises’ organs to improve the success of the business and corporate accountability in order to increase shareholder value for the long-term while taking into account the interests of other stakeholders, based on legislation and ethical values’ (The Indonesian government’s definition of corporate governance focus on SOEs). 5
Kata kunci governance • Control dan Wonder • Accountability – Perusahaan akan dapat mencapai tujuannya apabila para pengelola perusahaan menjalankan pekerjaan mereka secara bertanggung jawab, di bahwa sistem kontrol perusahaan yang berjalan secara efektif. – Kontrol atau pengawasan adalah tool untuk memaksa para pengelola perusahaan untuk bekerja secara bertanggung jawab. 6
Karakteristik Kepemilikan Swasta • Person who holds company’s shares is the company’s principal (Orang yang memegang saham perusahaan adalah pemilik perusahaan)--Davies, 1971. • Every shares can be transferred, means shareholders can put up for sale shares they hold whenever they wish (Setiap saham dapat dipindahtangankan, artinya pemegang saham dapat menjual sahamnya kapan dia mau --Sokol, 2009.
Karakteristik Kepemilikan BUMN Warga negara suatu negara dianggap sebagai pemilik BUMN. TAPI, • Warga negara tidak memiliki kepemilikan langsung terhadap BUMN. • Kepemilikan warga negara di BUMN tidak bisa dipindahtangankan.
Perbandingan Kepemilikan Swasta Vs BUMN Kepemilikan swasta Kepemilikan BUMN -Ditandai dengan jumlah yang dimilikinya di perusahaan - Tidak ada saham yang dapat ditunjukkan oleh publik (No direct possession over SOEs); Multiple Principal. - Saham dapat dipindahtangankan - ‘Saham’ tidak dapat dipindahtangankan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • ‘Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan’ (Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2003). • ‘Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan’ (Pasal 1 angka 2 UU No. 19/2003). 10
Badan…cont. • ‘Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal’ (Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2003) • ‘Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan’ (Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2003). 11
Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN (Psl 2 ayat (1) UU No. 19/2003) a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 12
BUMN Persero ‘Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas’ (Pasal 11 UU N 0. 19/2003). 13
Organ Persero • Rapat Umum Pemegang Saham • Direksi, dan • Komisaris (Pasal 13 UU No. 19/2003) 14
Kewenangan RUPS (Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. 15
Direksi Pengurusan Persero dilakukan oleh Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian direksi (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. 2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. 16
Komisaris Pengawasan Persero dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. 2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri. 17
Persero Terbuka ‘Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 [UU No. 40/2003]sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal’ (Pasal 34 UU No. 19/2003). 18
Perum 1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. (Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 19/2003) 19
Organ Perum ‘Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas’ (Pasal 37 UU No. 19/2003). 20
Pengangkatan Direksi Perum ‘Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang -undangan’ (Pasal 44 UU No. 19/2003). 21
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ‘Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang- undangan’ (Pasal 56 UU No. 19/2003). . 22
Struktur Kepemilikan (Ownership) BUMN Dua Lapis Pemilik/Principal(s) Kepemilikan Pengelola/Agent(s) Lapis pertama Masyarakat Umum (Voters) Negara (anggota Paremen; anggota kabinet) Lapis kedua Negara (anggota Paremen; Manajer (pelayan publik di anggota kabinet) pemerintahan) Source: Sam, 2003 23
Beda Kepemilikan Perusahaan Pribadi dan BUMN (Beyond the principal-agent) Principal - agent Perusahaan Swasta Beyond the principal - agent BUMN (Pemilik Perusahaan - Manajer) (Company’s ultimate owners - Pemerintah) Persoalan keagenan BUMN tidak hanya persoalan antara Pemerintah vs Direksi dan Dewan Komisaris, TAPI juga persoalan keagenan ‘publik vs pemerintah’. 24
Resep menyelesaikan persoalan keagenan di BUMN Resep Umum Resep saya Teori: ‘PRINCIPAL-AGENT BUMN’ PRIVATIZATION PRAKTEK: MEMOSISIKAN DEWAN KOMISARIS SEBAGAI WAKIL PUBLIK (PUBLIC’S REPRESENTATIVE)
Resep lebih detail 1. Mengurangi kekuasaan Pemerintah terhadap BUMN Keadaan sekarang Usulan (Proposal) -Pemerintah menunjuk dan memberhentikan Direksi -Pemerintah menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris -Pemerintah HANYA berhak menujuk dan memberhentikan Direksi. - Pemerintah tidak memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan Dewan komisaris. Summary: Pemerintah adalah pemilik dan agen BUMN secara bersamaan. Summary: Pemerintah adalah public’s agent oleh karena itu Pemerintah berhak menunjuk dan memberhentikan wakilnya (direksi) yang bertugas menjalankan aktivitas keseharian perusahaan.
Details …cont. 2. Board of trustees harus dibuat untuk membuat konsep ‘SOEs principal-agent’ berjalan. Posisi Hukum board of trustees (Bo. T) - Sebuah aturan khusus tentang Bo. T harus dibuat - Independen - Bo. T adalah perwakilan publik ketimbang wakil pemerintah - Model KPK pemilihan komisioner KPK dapat dipertimbangkan untuk diadopsi.
Details …cont. Model KPK: - Anggota Bo. T dipilih oleh DPR. - Panitia seleksi dibentuk oleh Pemerintah. - Anggota Panitia seleksi terdiri dari elemen masyarakat dan pemerintah. - Jumlah anggota panitia seleksi yang berasal dari publik harus lebih banyak dari jumlah pemerintah. - Panitia seleksi harus diketuai oleh anggota yang berasal dari masyarakat.
Details …cont. 3. Cross control - One institution can control the policies of another institution. (For example, if the government appointed a political party member to an SOE’s board of directors, then the board of trustees could ask for the cancellation of the appointment in the district court where the SOE is legally domiciled) - The domestic court’s verdict can only be appealed in the Supreme Court.
Details …cont. Gambar 1: model sekarang Gambar 2: model yang diusulkan Court Board of Trustees Government GMo. S Board of Commissioners Board of Directors Board of Commissi oners Board of Directors
- Slides: 30