TATA CARA PENGISIAN LKPM Kasi Sektor Primer dan

TATA CARA PENGISIAN LKPM Kasi Sektor Primer dan Tersier Wilayah Jawa Timur Surabaya, 13 November 2019

KETENTUAN PENYAMPAIAN LKPM Perizinan Berusaha yang diterbitkan OSS Perizinan Berusaha yang tidak diterbitkan melalui OSS Belum Berproduksi Komersial Sudah Berproduksi Komersial LKPM 3 Disampaikan setiap 3 bulan Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali secara online melalui SPIPISE > Rp 500 Juta Kegiatan Usaha dengan investasi diatas Rp. 500 juta Pernyataan siap Disampaikan paling lambat berproduksi/beroperasi tanggal 10 bulan April, Juli, komersial Oktober, dan Januari The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 2

PRINSIP DASAR LKPM What ? M LKP 1. Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. ” (Peraturan BKPM No 7/2018) 2. Media komunikasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Why ? 1. 2. 3. PELAKU USAHA Setiap Penanam Modal (Pelaku Usaha) wajib untuk membuat dan menyampaikan LKPM (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Dengan melaporkan LKPM, Pelaku Usaha berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan proyeknya dilapangan. 1. 2. PEMERINTAH LKPM merupakan potret investasi di Indonesia mengenai potensi, hambatan dan kebijakan apa yang harus diambil oleh Pemerintah mempunyai target realisasi investasi setiap tahun sesuai dengan RPJMN. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 3

PRINSIP DASAR LKPM Pelaku Usaha setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi WHO? PERIZINAN BERUSAHA IU IK WHEN ? 1. LKPM terdiri atas : a. LKPM yang belum berproduksi Komersial b. LKPM yang sudah berproduksi komersial. 2. LKPM Kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial disampaikan oleh Pelaku Usaha yang telah menyatakan siap berproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE PERIODE PELAPORAN LKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 4

Upaya Memperoleh LKPM Email blast Proaktif melalui berbagai media, seperti email, whatsapp, telepon, sms, dll ! Pengumuman di media massa Surat Peringatan I, III, Pertama dan Terakhir Iklan di berbagai media elektronik dan digital Kunjungan ke perusahaan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 5

Tahap Persiapan Bagi Investor Hak akses LKPM Online Email ke helpdesk. spipise@bkpm. go. id dengan melampirkan dokumen di bawah ini untuk meminta hak akses yang sudah ada di sistem LKPM Online. a. Akta Pendirian dan perubahannya beserta pengesahannya b. Surat kuasa asli bermeterai cukup dari Direksi, dilengkapi identitas diri dari penerima kuasa c. Tanda Pengenal (KTP/Paspor) pemohon Dokumen pendukung LKPM Tahap Belum Berproduksi Komersial a. NIB, Izin Usaha dan Pemenuhan Komitmen b. Data keuangan dan izin teknis yang terkait dengan: 1) pembelian dan pematangan tanah – SK Hak atas Tanah, Izin Lokasi 2) Bangunan – IMB, Izin lingkungan, SLF 3) Mesin dan Komponen/Suku Cadang – SK fasilitas/API, dokumen impor (PIB) 4) Lain-lain : seluruh biaya operasional termasuk gaji karyawan, biaya sewa bangunan, dll - neraca pengeluaran LKPM Tahap Sudah Berproduksi Komersial a. Realisasi produksi b. Kewajiban perusahaan : 1) Kemitraan – sesuai dengan Perpres 44/2016 dan PP 17/2013 2) Pelatihan TKI pendamping 3) CSR 4) Kewajiban pengelolaan lingkungan – UKL-UPL/AMDAL/Izin lingkungan (lihat di Izin Usaha Diktum Kedua Angka 2) 5) Kewajiban Divestasi 6) BPJS Ketenagakerjaan 7) Lain-lain (jika dipersyaratkan) Pengisian form pernyataan siap berproduksi komersial sebelum dapat mengisi LKPM tahap produksi komersial Umum a. Tenaga kerja 1) TKI – Tambahan TKI – Laki-laki dan perempuan, tenaga kerja kontraktor/pihak ketiga 2) TKA – RPTKA, IMTA, Data pelatihan khusus TKI pendamping yang akan menggantikan jabatan TKA b. Dokumen terkait permasalahan yang dihadapi termasuk dokumen updatenya. c. LKPM sebelumnya (bila ada) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Aplikasi LKPM Online dapat diakses dengan menggunakan komputer (laptop) spesifikasi standar yang dilengkapi dengan akses ke jaringan internet Alamat Website LKPM Online https: //lkpmonline. bkpm. go. id/ Akses ke sistem disarankan menggunakan browser: Mozilla Firefox https: //www. mozilla. org The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

User ID dan password perusahaan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tampilan Awal Setelah Login Tahun Pelaporan LKPM Tahapan Pelaporan per Triwulan Periode Pelaporan LKPM Pengertian Masing-Masing Status : 1. Draft: Apabila LKPM perusahaan belum terkirim, bisa diedit dan didelete; 2. Terkirim ke BKPM: LKPM telah dikirim dan akan direview; 3. Perlu Perbaikan: LKPM telah direview dan harus diperbaiki oleh perusahaan; 4. Sudah diperbaiki: LKPM telah diperbaiki oleh perusahaan dikirim kembali; 5. Disetujui: LKPM telah direview dan pengisiannya telah benar The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

LKPM Tahap Konstruksi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Belum Berproduksi Komersial Pilih tahap Tahap Belum komersial (Konstruksi) Lanjut Sesuai dengan Peraturan BKPM No 7/2018 Pasal 10 ayat a, Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (per triwulan) Pengembangan sistem, Laporan Semester per 6 bulan menjadi per 3 bulan/triwulan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Klik izin yang akan disampaikan LKPM Jika perusahaan memiliki NIB untuk proyek yang sama dengan Izin Prinsip, maka LKPM hanya disampaikan atas dasar salah satu izin saja untuk menghindari double counting. Lanjut Izin atas NIB yang akan disampaikan LKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Pengembangan Sistem LKPM – NIB Sebagai Referensi Diatas merupakan gambaran pelaporan LKPM atas NIB untuk suatu PT yang memiliki 8 proyek. Dimana NIB tersebut memiliki 3 izin usaha (IUI, The SIUP, & IU lainnya). Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Belum Berproduksi Komersial Bila telah memiliki API-P, maka isikan nomor dan tanggal API-P Bila ada fasilitas pembebasan bea masuk impor mesin dan ada investasi untuk mesin yang diperoleh impor dengan fasilitas, maka isikan nomor dan tanggal Masterlist Bila ada fasilitas fiskal yang dimiliki seperti Tax Holiday, Tax allowance dll, maka isikan nomor dan tanggal fasilitas fiskal tersebut Bila ada rencana penggunaan tenaga kerja asing, maka isikan nomor dan tanggal RPTKA untuk masing-masing TKA Bila lokasi proyek diluar Kawasan Industri, maka masukkan nomor dan tanggal Izin Lokasi Bila ada investasi untuk pembelian dan pematangan tanah, maka isikan nomor dan tanggal SK Hak atas tanah Bila ada investasi untuk Bangunan/Gedung, maka isikan nomor dan tanggal IMB Bila sudah memiliki izin lingkungan atau izin teknis lainnya, maka isikan nomor dan tanggal izin tersebut Lanjut Catatan perbaikan dari petugas BKPM (bila ada) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Belum Berproduksi Komersial Akan terakumulasi dari tambahan realisasi yang telah diinput pada periode sebelumnya JIKA input, data realisasi masih nol (0) 1. saat Diinput sesuai investasi Riilberarti di realisasi seluruhnya belum ada yang tercatat lapangan pada periode pelaporan, tidak termasuk realisasi pada periode sebelumnyabelum pernah melaporkan LKPM Sama JIKA perusahaan 2. biaya operasional gajitenaga Sekali. Seluruh (LKPM Pertama) maka nilaitermasuk investasi dan selama belum produksi kerja karyawan yang diisikan hanya. Tahap tambahan pada satu tahun komersial diinput pada komponen Lainterakhir saja. lain pada Modal Tetap; Khusus Modal Kerja : Modal Kerja pada Penjelasan atas produksi realisasi investasi danhanya tenaga kerja Tahap belum komersial diisi keseluruhan sudah dikeluarkan sekali padayang LKPM periode terakhirperusahaan sebelum dapat ditulis pada kolom permasalahan yang dihadapi menyampaikan surat pernyataan siap perusahaan. berproduksi komersial Total tambahan realisasi investasi harus sama dengan total sumber pembiayaan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

LKPM Proyek sudah memiliki NIB dan Izin Usaha serta mulai melaksanakan Komitmen Izin Usaha TIAP TRIWULAN Sesuai Nilai Perolehan rja h Tan a Q 1 Investasi *) Modal Kerja pada tahap pembangunan hanya diisi sekali pada LKPM periode terakhir pada saat siap berproduksi komersial ketika perusahaan akan mengajukan IU Pertumbuhan Ekonomi Investasi → Uang ditanam Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Konstruksi (Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB) Surat Pernyataan siap berproduksi Pembukuan/ Accounting rja Ke Mo dal Ke rja Ke Mo dal . . dst Q 2 G Q 4 Ba edu ng ng/ un an Q 1 Q 2 an t a al ang r Pe Cad / n i es Suku M n da -Lain n i a L Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 . . dst Mo (1 t dal Ke urn rja * ) ove r) (Seluruh biaya operasional termasuk gaji karyawan selama tahap pembangunan) Q 3 Proyek Selesai, menyatakan Siap berproduksi/beroperasi Komersial Setelah produksi komersial, tidak ada lagi tambahan modal tetap kecuali ada penambahan/pergantian mesin yang tidak mengakibatkan tambahan kapasitas produksi atau renovasi bangunan. Tambahan modal kerja cukup dicatat di pembukuan/accounting Modal Kerja → Pergerakan Ekonomi Uang diputar Selama perusahaan beroperasi Tahap Produksi, selesai memenuhi Komitmen Izin Usaha dan siap berproduksi/beroperasi komersial

Tahap Belum Berproduksi Komersial Nilai realisasi harus sama dengan tambahan realisasi investasi (Mesin/Peralatan & Suku Cadang) pada Modal Tetap Pembelian Dalam Negeri/Masterlist Input hanya tambahan TK pada periode pelaporan bukan TK Komersial (Existing) pada saat pelaporan Lanjut The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Konstruksi/Belum Berproduksi Komersial 4 § § Input petugas dari perusahaan yang bertanggungjawab mengisi LKPM Cantumkan nomor telp kantor dan nomor HP untuk memudahkan konfirmasi dalam memperbaiki catatan perbaikan § Input petugas dari perusahaan yang bertanggungjawab mengisi LKPM § Cantumkan nomor telp kantor dan nomor HP untuk memudahkan konfirmasi dalam memperbaiki catatan perbaikan Kirim LKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Pernyataan Siap Produksi Komersial The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

LKPM Tahap Produksi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial Pilih tahap Tahap Sudah Komersial (Produksi) Lanjut Sesuai dengan Peraturan BKPM No 7/2018 Pasal 10 ayat a, Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (per triwulan) Pengembangan sistem, Laporan Semester per 6 bulan menjadi per 3 bulan/triwulan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Klik izin yang akan disampaikan LKPM Jika perusahaan memiliki NIB untuk proyek yang sama dengan Izin Prinsip, maka LKPM hanya disampaikan atas dasar salah satu izin saja untuk menghindari double counting. Lanjut Izin atas NIB yang akan disampaikan LKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Pengembangan Sistem LKPM – NIB Sebagai Referensi Diatas merupakan gambaran pelaporan LKPM atas NIB untuk suatu PT yang memiliki 8 proyek. Dimana NIB tersebut memiliki 3 izin usaha (IUI, SIUP, & IU lainnya). The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial Setelah produksi komersial, tidak ada lagi tambahan modal tetap kecuali ada perubahan data realisasi yang sudah dilaporkan ke OSS Penambahan modal tetap harus dijelaskan di kolom penjelasan Tambahan modal kerja cukup dicatat di pembukuan/accounting Total tambahan realisasi investasi harus sama dengan total sumber pembiayaan Apabila ada tambahan realisasi Mesin/Peralatan (Mesin/Peralatan serta Komponen/Suku Cadang) maka nilainya diinput juga pada tambahan Modal Tetap The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

LKPM Tiap Triwulan Sesuai dengan Nilai Perolehan Proyek sudah memiliki NIB dan Izin Usaha serta mulai melaksanakan Komitmen Izin Usaha Investasi - Tanah - Gedung / Bangunan - Mesin - Peralatan - Lain-lain *) Modal Kerja (1 turnover)**) Proyek Selesai, menyatakan Siap berproduksi/beroperasi Komersial Setelah produksi komersial, tidak ada lagi tambahan modal tetap kecuali ada penambahan/pergantian mesin yang tidak mengakibatkan tambahan kapasitas produksi atau renovasi bangunan. Tambahan modal kerja cukup dicatat di pembukuan/accounting *) Seluruh biaya operasional termasuk gaji karyawan selama tahap pembangunan **) Modal Kerja pada tahap pembangunan hanya diisi sekali pada LKPM periode terakhir pada saat siap berproduksi komersial ketika perusahaan akan mengajukan IU Surat Pernyataan siap berproduksi Investasi → Pertumbuhan Ekonomi Uang ditanam Modal Kerja → Pergerakan Ekonomi Uang diputar Selama perusahaan beroperasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Konstruksi (Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB) Tahap Produksi, selesai memenuhi Komitmen Izin Usaha dan siap berproduksi/beroperasi komersial The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial Input hanya tambahan TK pada periode pelaporan bukan jumlah TKI pada saat ini Input permasalahan yang dihadapi terkait tata cara pengisian LKPM Lanjut Catatan perbaikan dari petugas BKPM (bila ada) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial Diisi realisasi produk barang/jasa dan pemasaran selama periode pelaporan dengan Jenis Barang atau Jasa dan Satuan sesuai Kapasitas Produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Lanjut The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial mengacu UU No. 20/2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP No. 17/2013 Pelaksanaan UU No. 20/2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Diisi nama perusahaan yang melakukan kemitraan mengacu UU No. 13/2003 Ketenagakerjaan PP No. 31/2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional Kecuali industri, pasti wajib UKL/UMP dan atau AMDAL sesuai IU/IUT Permenakertrans No. Per. 17/MEN/VII/2007 Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja mengacu UU No. 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27/2012 Izin Lingkungan, Permen LH No. 05/2012 AMDAL, Permen LH No. 17/2012 Keterlibatan Masyarakat) mengacu UU No. 25/2007 Penanaman Modal, Pasal 15 huruf (b), Lanjut UU No. 40/2007 Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3) dan PP No. 47/2012 Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (CSR) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Tahap Sudah Berproduksi Komersial § § Input petugas dari perusahaan yang bertanggungjawab mengisi LKPM Cantumkan nomor telp kantor dan nomor HP untuk memudahkan konfirmasi dalam memperbaiki catatan perbaikan § Input petugas dari perusahaan yang bertanggungjawab mengisi LKPM § Cantumkan nomor telp kantor dan nomor HP untuk memudahkan konfirmasi dalam memperbaiki catatan perbaikan Kirim LKPM The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Daftar Kontak BKPM Investor Pertanyaan umum mengenai Relation penanaman modal Unit • Telp: 0807 100 2576 (BKPM), email: info@bkpm. go. id Helpdesk Gangguan/kendala teknis sistem online SPIPISE • Telp: 0807 100 2576 (BKPM), email: helpdesk. spipise@bkpm. go. id Direktorat Substansi/panduan pengisian LKPM Wilayah IV online • Telp: (021) 5252 008 ext. 2841 Kasubdit I DW IV Ariawan Chahyo Putro • HP: 082112747922 (WA only), email: ariawancp@bkpm. go. id Kasi Subdit I Eko Wijanarko • HP: 0811182031 (WA only), email: eko. wijanarko@bkpm. go. id Kasi Subdit I Andika Budi Pratama • HP: 0817381188 (WA only), email: andikabudi@bkpm. go. id Link Youtube Tata Cara Pengisian LKPM Online https: //www. youtube. com/watch? v=5 TO 4 d. Cy. SC_g The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

Thank you Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia t. +62 21 5292 1334 f. +62 21 5264 211 e. info@bkpm. go. id www. bkpm. go. id Terima kasih