TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DAN A BOS
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DAN A BOS REGULER TAHUN 2021 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENGERTIAN DAN TUJUAN BOS Reguler merupakan Program Pemerintah Pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang dapat digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pengembangan perpustakaan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor, dan lain-lain Tujuan: 1. Mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan; dan 2. Meningkatkan mutu pembelajaran. Regulasi Pengelolaan Dana BOS Reguler 1. P M K N omor 197/P M K. 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas P M K Nomor 48/PMK. 07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik; 2. Permendagri Nomor 24/2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah; dan 3. Permendikbud Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENERIM A DANA BOS REGULER Persyaratan Sekolah Penerima Dana BOS Reguler: a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus; b. Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik; c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; d. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 Peserta Didik selama 3 tahun terakhir; dan e. Tidak merupakan satuan pendidikan Kerjasama (SPK). DIREKTORAT SEKOLAH DASAR Sekolah Penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik dikecualikan bagi: a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; b. Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan c. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Catatan: Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis dan memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri agar dapat ditetapkan sebagai penerima dana BOS.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENETAPAN SEKOLAH PENERIM A DANA BOS REGULER Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler, sebagai berikut: 1. Sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Menteri setiap tahun pelajaran; 2. Penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus; 3. Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus; dan 4. Data Dapodik tanggal 31 Agustus digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada: a. tahap III tahun berjalan; dan b. tahap I dan tahap II tahun berikutnya DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PENGELOLAAN DANA BOS REGULER Pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; b. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; c. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan e. transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM BOS SEKOLAH 1 mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik 2 3 bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah Menyusun RKAS 8 Menyampaikan laporan realisasi DIREKTORAT SEKOLAH DASAR 4 5 Melakukan input RKAS 9 Bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS 6 Mengelola Dana BOS Reguler 10 Pengadiministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Layanan dan penanganan pengaduan masyarakat 7 konfirmasi dana yang sudah diterima
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TUGAS KEPALA SEKOLAH 1. Membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler; 2. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun; 3. Menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler; 4. Membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler; dan 5. Membentuk tim BOS Sekolah, terdiri dari: 1) kepala sekolah sebagai penanggung jawab; 2) bendahara sekolah; dan 3) anggota, terdiri atas: a. 1 (satu) orang dari unsur guru; b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUTAKHIRAN DAPODIK 1. Waktu pemutakhiran dapodik • Sekolah dapat melakukan pemutakhiran dapodik kapan saja hingga masa cutoff; dan • Sekolah tidak perlu menunggu pemutakhiran dapodik sampai batas waktu cutoff. 2. Peserta didik • Memastikan tidak ada NISN yang ganda atau kosong; dan • Memastikan jumlah peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10 KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS 01 02 Penerimaan Peserta Didik Baru Pengembangan Perpustakaan 03 04 05 06 07 08 09 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran Pembiyaan langganan Daya dan Jasa 10 Pembayaran Honor DIREKTORAT SEKOLAH DASAR Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
KETENTUAN PEMBAYARAN HONOR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Ketentuan Pembayaran Honor 1. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. 2. Pembayaran honor diberikan kepada guru sebagaimana angka 1 diatas dengan persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b. tercatat pada Dapodik; c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru. 3. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 4. Pembayaran honor diberikan kepada guru sebagaimana angka 3 diatas dengan persyaratan: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b. tercatat pada Dapodik; c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. 5. Dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15 LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 1. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler 9. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; 10. membangun gedung atau ruangan baru; 2. membungakan untuk kepentingan pribadi; 11. membeli instrumen investasi; 3. meminjamkan kepada pihak lain; 12. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan 4. membeli perangkat lunak untuk pelaporan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lainnya yang sejenis; lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian; 5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan; 6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; 7. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; 8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; DIREKTORAT SEKOLAH DASAR 13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; 14. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; 15. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN BOS 2020 DAN 2021 DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POKOK- POKOK KEBIJAKAN BOS 2021 Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah Penggunaan Dana BOS lebih fleksibel untuk sekolah Nilai satuan biaya meningkat sesuai karakteristik daerah Pelaporan secara daring dan diperketat 1 2 3 4 DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
PEN YALURAN BOS LAN GSUN G KE REKENIN G S EKOLAH 1 KATEGORI Kebijakan BOS 2020 Kebijakan BOS 2021 Tidak mengalami perubahan Alur Dana Penyaluran langsung dari Kemenkeu ke rekening sekolah Tidak mengalami perubahan Frekuensi penyaluran Tahapan penyaluran sebanyak 3 x tahapan per tahun Rekening sekolah Proses verifikasi data DIREKTORAT SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rekening sekolah tidak ditetapkan, 1. Rekening sekolah negeri berdampak pada inkonsistensi data ditetapkan oleh Pemerintah rekening sekolah Daerah 2. Rekening sekolah swasta ditetapkan oleh kementerian Penetapan SK oleh Kemdikbud dengan verifikasi data oleh Pemerintah Prov, Kab/kota Tidak mengalami perubahan Batas pengambilan data 1 x per tahun (31 Agustus) Tidak mengalami perubahan Manfaat Mempercepat proses penerimaan dana BOS di sekolah Meminimalisir terjadinya retur
2 PENGGUNAAN DANA BOS LEBIH FLEKSIBEL UNTUK SEKOLAH KATEGORI Kebijakan BOS 2021 Kebijakan BOS 2020 Sesuai kebutuhan sekolah DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Manfaat Tidak mengalami perubahan Prinsip penggunaan • Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal, dan tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat • Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia • • Alokasi lainnya DIREKTORAT SEKOLAH DA • Dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran dari rumah Tidak ada pembatasan alokasi maksimal atau minimal untuk kebutuhan operasional pembelajaran di sekolah SAR Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal, dan tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia Tidak mengalami perubahan Peningkatan fleksibilitas dan otonomi dalam penggunaan dana BOS di sekolah dalam memenuhi kebutuhan opersional pembelajaran tatap muka dan/atau belajar dari rumah
N ILAI S ATUAN BIAYA M EN IN GKAT S ESUAI KARAKTERIS TIK DAERAH 3 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kebijakan BOS 2021 Situasi BOS 2020 Satuan biaya tetap Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Satuan biaya majemuk, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Satuan biaya (Rp) • SD Rp 900. 000, 00 • SMP Rp 1. 000. 00, 00 • SMA Rp 1. 500. 000, 00 • SMK Rp 1. 600. 000, 00 SD 900. 000 • SLB Rp 2. 000, 00 SMP Kenaikan satuan biaya hanya pada SD (13%), S M P (10%), dan S M A (7%) DIREKTORAT SEKOLAH DASAR Rata-rata kenaikan (%) Tinggi Satuan biaya tetap Satuan biaya naik s. d 1. 960. 000 137 377 12, 19 1. 100. 000 s. d 2. 480. 000 133 381 13, 23 SMA 1. 500. 000 s. d 3. 470. 000 128 386 13, 68 SMK 1. 600. 000 s. d 3. 720. 000 127 387 13, 61 SLB 3. 500. 000 s. d 7. 940. 000 124 390 13, 18 Jenjang • • Kabupaten/kota Rendah Kenaikan satuan biaya pada semua jenjang satuan pendidikan Khusus wilayah 3 T, rata-rata mengalami kenaikan satuan biaya sebesar 47, 19% (SD); 49, 85% (SMP); 50, 78% (SMA); 50, 70% (SMK); dan 49, 61% (SLB).
4 PELAPORAN S ECARA DARIN G DAN DIPERKETAT UN TUK M EN IN GKATKAN AKUN TABILITAS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Prosedur penyampaian pelaporan Penyampaian pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https: //bos. kemdikbud. go. id dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS • • Pelaporan sekolah • DIREKTORAT SEKOLAH DA Kebijakan BOS 2021 Kebijakan BOS 2020 KATEGORI Tidak mengalami perubahan Pelaporan penggunaan dana BOS tahap ke - 1 menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap ke-3 • Belum diatur mengenai syarat penyaluran dan waktu penyampaian pelaporan penggunaan dana BOS • Pelaporan sebagai syarat penyaluran terbukti meningkatkan partisipasi sekolah dalam menyampaikan pelaporan penggunaan dana BOS, dan sejauh ini sudah mencapai 96, 31% dari total sekolah • SAR Manfaat Penyaluran tahap I dilakukan setelah penggunaan dana BOS tahap II tahun Penyaluran tahap II dilakukan setelah penggunaan dana BOS tahap III tahun Penyaluran tahap III dilakukan pelaporan tahap I tahun anggaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah
TERIMA KASIH
- Slides: 18