TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS PP 112017 Peraturan

TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KAB. KOTABARU

Dasar Hukum Pasal 341 PP 11/2017 tentang Manajemen PNS PP 24/1976 tentang Cuti PNS SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENGERTIAN Cuti Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti (PYBMC) Tim Penguji Kesehatan Suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang PPK atau pejabat menyelenggarakan yang mendapat urusan pemerintahan delegasi sebagian di bidang kesehatan wewenang dari PPK yang beranggotakan untuk memberikan dokter pemerintah cuti untuk menguji kesehatan PNS.

WEWENANG Cuti diberikan oleh KPK 1. Menteri di PPK dapat Cuti bagi PNS yang kementerian, mendelegasikan ditugaskan pada termasuk Jaksa sebagian wewenangnya lembaga yang bukan Agung dan Kapolri; kepada pejabat di bagian dari K/L 2. Pimpinan lembaga di lingkungannya untuk diberikan oleh LPNK, termasuk memberikan cuti, pimpinan lembaga ybs Kepala BIN dan kecuali ditentukan lain kecuali CLTN. pejabat lain yang dalam PP ini atau ditentukan oleh peraturan perundang. Presiden; undangan lainnya. 3. Sekjen di sekretariat lembaga negara dan LNS, termasuk Sekretaris MA; 4. Gubernur di Provinsi; dan 5. Bupati/Walikota di kabupaten/kota

JENIS CUTI • • Cuti Tahunan (CT); Cuti Besar (CB); Cuti Sakit (CS); Cuti Melahirkan (CM); Cuti karena Alasan Penting (CAP); Cuti Bersama (CBer); dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Ø PNS dan Calon PNS Ø Telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus Ø Lamanya 12 hari kerja Cuti Tahunan Ø Tidak digunakan dalam tahun ybs – paling lama 18 hari kerja Ø Tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut – paling lama 24 hari kerja Ø Yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya – ditambah paling lama 12 hari kalender Ø Dapat ditangguhkan – paling lama 1 tahun – kepentingan dinas mendesak Ø Sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan – dihitung penuh dalam tahun berikutnya Ø PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak CT.

Cuti Besar Telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus Telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun ybs Dapat ditangguhkan Paling lama 3 bulan Kurang dari 3 bulan

Cuti Sakit Ø 1 hari : Keterangan sakit tertulis dilampirkan surat keterangan dokter Ø 2 s/d 14 hari : Surat keterangan dokter Ø > 14 ≤ 1 tahun : Surat keterangan dokter pemerintah Dapat ditambah ≤ 6 bulan atas surat ket tim penguji kesehatan Jika belum sembuh diuji kembali kesehatannya dan hasilnya belum sembuh Diberhentikan dengan hormat dari jabatan dengan diberikan uang tunggu

Cuti Sakit (Lanjutan) PNS yang mengalami gugur kandungan, berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ bulan, mengajukan permintaan secara tertulis kepada PYBMC dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan

Cuti Melahirkan (CM) • Untuk kelahiran anak pertama s. d ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas CM. • Untuk kelahiran anak keempat dst, kepada PNS diberikan CB. • CM untuk kelahiran anak keempat dst, berlaku ketentuan sbb: a. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan; b. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan c. Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan • Lamanya CM adalah 3 bulan. • Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan CM kurang dari 3 bulan.

Cuti Karena Alasan Penting (CAP) Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS ybs harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia Melangsungkan perkawinan Sakit keras dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit Pelayanan Kesehatan

LANJUTAN CAP • CAP juga dapat diberikan bagi : a. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. b. PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua RT. c. PNS yang ditempatkan pada perwakilan RI yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS ybs. • Lamanya CAP ditentukan oleh PYBMC paling lama 1 bulan.

Presiden Keppres CUTI BERSAMA PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama Tidak mengurangi hak cuti tahunan

Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) PNS YANG TELAH BEKERJA 5 TAHUN SECARA BERTURUT ALASAN PRIBADI DAN MENDESAK PALING LAMA 3 TAHUN PERPANJANG 1 TAHUN Mengikuti atau mendampingi suami / isteri tugas negara / tugas belajar di dalam / luar negeri Mendampingi suami / isteri bekerja di dalam / luar negeri Menjalani program untuk mendapatkan keturunan Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus Mendampingi / merawat orang tua / mertua yang sakit / uzur

LANJUTAN CLTN 1 • • PPK atau pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN / Kepala kakanreg BKN yang dibuat rangkap tiga. Apabila disetujui, Kepala BKN/Kepala kakanreg BKN menandatangani persetujuan. Apabila ditolak, Kepala BKN / Kepala kakanreg BKN mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan. CLTN hanya diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN/Kepala kakanreg BKN yang dibuat rangkap tiga. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian CLTN. Permohonan cuti di luar tanggungan negara atau perpanjangan CLTN dapat ditolak berdsarkan pertimbangan PYBMC. Perpanjangan CLTN harus disertai dengan alasan-alasan yang penting dan harus sudah diajukan paling lambat 3 bulan sebelum CLTN berakhir. Selama menjalankan CLTN, tidak menerima penghasilan PNS & tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

LANJUTAN CLTN 2 • • PNS wajib melaporkan diri kepada instansi induknya secara tertulis paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan CLTN. PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS ybs kepada Kepala BKN / Kakanreg BKN. Jika disetujui, Kepala BKN/Kakanreg BKN menandatangani persetujuan tsb. Berdasarkan persetujuan tsb, PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan. Jika tidak ada lowongan jabatan, PNS tsb disalurkan pada instansi lain yang dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala BKN dengan mengajukan permintaan penyaluran pegawai. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam waktu paling lama 1 bulan, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Lain-lain • PNS yang sedang menggunakan hak atas CT, CB, CAP dan Cber dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. • Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS ybs. • Hak atas CT, CB, CS, CM, CAP yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK. • Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS ybs tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, pejabat yang tertinggi di tempat PNS ybs bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti. • Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK. • PPK setelah menerima pemberitahuan memberikan hak atas cuti kepada PNS ybs.

Ketentuan Lain-lain • Ketentuan mengenai CS, CM, CAP berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS. • PNS yang sedang menjalankan CLTN pada saat diberlakukannya PP 11/2017, setelah selesai menjalankan CLTn wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 bulan setelah selesai menjalankan CLTN. • PNS yang telah selesai menjalankan CLTN dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan CT apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS. • Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SE Bup. No: 800/24 -PPI/BKPPD, 15 Jan 2018 • PP 11 tahun 2017 izin tidak masuk kerja sudah tidak diatur lagi. • Izin maksimal 2 hari, apabila lebih maka yang bersangkutan harus mengajukan cuti • Jumlah hari izin mengurangi jumlah hari cuti, walaupun hanya 1 hari. • Jadi jika seandainya seseorang sudah izin tidak masuk kerja selama 2 hari, maka ybs mengambil cuti tahunan maksimal 10 hari kerja yaitu 12 hari dikurangi 2 hari (izin yang sdh diambil oleh ybs)

TERIMA KASIH