TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI Direktorat Peraturan Perundangundangan Badan

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI Direktorat Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara

DASAR HUKUM Pasal 73 UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 190 – 197 PP Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 ttg Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

Psl 190 PP 11 Thn 2017 jo. Peraturan BKN 5 Thn 2019 1. Dalam 1 (satu) Instansi Pusat 2. Antar Instansi Pusat Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi 3. Dalam 1 (satu) Instansi Daerah 4. Antar Instansi Daerah 5. Antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 6. Ke Perwakilan NKRI di luar negeri § Mutasi dilakukan minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun. § Dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dgn persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dgn memperhatikan kebutuhan organisasi. § Memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. § PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

PERENCANAAN MUTASI memperhatikan 1. Kompetensi 2. Pola Karir 3. Pemetaan pegawai 4. Kelompok rencana suksesi (talent pool ) 5. Perpindahan & pengembangan karier 6. Penilaian prestasi kerja/kinerja & perilaku kerja 7. Kebutuhan organisasi 8. Sifat pekerjaan tehnis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan

Kewenangan No JENIS PENETAPAN 1 Mutasi dalam satu instansi pusat/daerah PPK instansi 2 Mutasi antar kab/kota dalam satu provinsi 3 Mutasi antar kab/kota antar provinsi dan antar provinsi Mendagri (Pasal 193 PP 11/2017) 4 Mutasi antar prov/kab/kota ke Instansi pusat atau sebaliknya BKN (Pasal 194 PP 11/2017) 5 Mutasi PNS antar Instansi Pusat BKN (Pasal 195 PP 11/2017) 6 Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri 7 Mutasi atas permintaan sendiri Gubernur BKN Sesuai kewenangan perundangan

PERSYARATAN MUTASI : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Berstatus PNS Anjab & ABK terhadap jabatan PNS yg akan dimutasi. Surat permohonan mutasi PNS ybs. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dgn menyebutkan jabatan yg akan diduduki. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dgn menyebut jabatan yg akan diduduki. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS ybs tidak sedang menjalani hudis dan/atau proses peradilan Fotocopi sah SK KP dan/atau jabatan terakhir. Fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tubel atau ikatan dinas. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat pada Instansi PNS berasal.

MUTASI DALAM SATU INSTANSI Perencanaan Mutasi Unit Kerja bidang kepegawaian Pertimbangan mutasi Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat) PPK Usul Mutasi SK Pengangkatan Jabatan

MUTASI PNS ANTAR-KAB/KOTA DALAM SATU PROVINSI 1. Surat Permintaan Mutasi PPK Kab/Kota Asal PPK Kab/Kota Penerima 2. Surat Persetujuan Mutasi 3. Usul SK Mutasi BKN/ Kanreg 4. Pertek GUBERNUR 5. Tetapkan

MUTASI PNS DARI PROVINSI KE KAB/KOTA DALAM SATU PROVINSI 1. Surat Permintaan Mutasi PPK Kab/Kota Penerima PPK Provinsi 2. Surat Persetujuan Mutasi 3. Usul SK Mutasi BKN/ Kanreg 4. Pertek GUBERNUR 5. Tetapkan

MUTASI PNS DARI KAB/KOTA DALAM SATU PROVINSI KE PROVINSI YANG BERSANGKUTAN 1. Surat Permintaan Persetujuan PPK Kab/Kota Asal PPK Provinsi Penerima 2. Surat Persetujuan Mutasi 3. Usul BKN/ Kanreg 4. Pertek GUBERNUR 5. Tetapkan SK Mutasi

MUTASI PNS ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROVINSI DAN ANTAR PROVINSI PPK Kab/Kota/Provinsi Penerima 1. Surat Permintaan Persetujuan 2. Surat Persetujuan Mutasi PPK Kab/Kota/Provinsi Asal 3. Usul GUBERNUR 4. Pertek BKN Menteri Dalam Negeri SK Mutasi 5. Tetapkan

MUTASI PNS ANTAR PROVINSI KAB/KOTA KE INSTANSI PUSAT ATAU SEBALIKNYA 1. Surat Permintaan Persetujuan PPK Instansi Pusat/Kab/Kota/Provinsi Penerima PPK Kab/Kota/Provinsi/ Instansi Pusat Asal 2. Surat Persetujuan Mutasi 3. Usul BKN/ Kanreg 5. Tetapkan SK Mutasi

MUTASI PNS ANTAR KE INSTANSI PUSAT 1. Surat Permintaan Persetujuan PPK Instansi Pusat Asal PPK Instansi Pusat Penerima 2. Surat Persetujuan Mutasi 3. Usul BKN 5. Tetapkan SK Mutasi

SETELAH PENETAPAN MUTASI PNS SK Penetapan Mutasi PNS PPK Instansi Asal PPK Instansi Penerima SK Pemberhentian Dari Jabatan SK Pengangkatan Dalam Jabatan

Terima Kasih