TATA CARA DAN MEKANISME PROSEDUR PERMOHONAN IMB DINAS
TATA CARA DAN MEKANISME PROSEDUR PERMOHONAN IMB DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
IMB (IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN) Dasar Hukum : 1) UU NO. 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 2) PERMEN. PUPR NO 5/PRT/M/2016 TENTANG IMB 3) PERDA. NO. 15 TH 2011 jo NO. No. 5 Tahun 2016 TENTANG RETRIBUSI IMB 4) PERDA. NO. 9 TH 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan adminitratif dan persyaratan teknis (Perda No. 9 Tahun 2016) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB pada Bupati untuk melakukan kegiatan : pembangunan gedung dan atau prasarana gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan dan atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan , perluasan/pengurangan, pemugaran/pelestarian bangunan gedung dengan mendasarkan pada surat keterangan atau informasi RTRW kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan (Perda No. 9 Tahun 2016)
• Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi : a. Persyaratan Administratif IMB b. Persyaratan teknis Arsitektur Bangunan gedung (Perda No. 9 Tahun 2016) • Fungsi Bangunan Gedung meliputi : a. Fungsi hunian : tempat tinggal tunggal, berderet, susun, sementara b. Fungsi keagamaan : tempat ibadah c. Fungsi Usaha : toko, hotel, pabrik, kantor, bioskop, terminal, gudang, peternakan d. Fungsi Sosial budaya : sekolah, rumah sakit, museum, laboratorium, stadion e. Fungsi khusus : reaktor nuklir f. Lebih dari satu fungsi : ruko, rukan, mal-apartemen-perkantoran (Perda No. 9 Tahun 2016)
MANFAAT MEMPEROLEH IMB • BAGI PEMERINTAH MAKNANYA SEBAGAI ALAT KONTROL (PENGENDALIAN TATA RUANG) SERTA SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN DAERAH. • BAGI MASYARAKAT, PERIZINAN BANGUNAN MEMBERI MAKNA DALAM POSISINYA SEBAGAI ASSET (IMB CENDERUNG TELAH MENJADI PERSYARATAN DALAM PENANAMAN MODAL, AGUNAN DAN TRANSAKSI LAINNYA) • UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG IZIN.
• WAKTU PENYELESAIAN : 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN DAN SUDAH DILAKUKAN VERLAP, VERIFIKASI GAMBAR, PENGHITUNGAN SKR OLEH OPD TEKNIS (PUTR), DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI • MASA BERLAKU IZIN : SELAMANYA, SELAMA TIDAK ADA PERUBAHAN FUNGSI, BENTUK DAN LUASAN BANGUNAN • PENOLAKAN IMB JIKA : - BANGUNAN YG DIAJUKAN IZIN DAPAT MENGGANGGU KESELAMATAN, KETENTRAMAN DAN KEPENTINGAN UMUM - BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER UNDANGAN
www. dpmptsp. lumajangkab. go. i d
- Slides: 16