TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Oleh: KASIANUR SIDAURUK DISAMPAIKAN DALAM BIMTEK PERADI DALAM HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU TAHUN 2019
DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD 4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD PESERTA PEMILU (PARPOL) PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL OLEH KPU PENYELENGGARA PEMILU (KPU) 3 3
PARA PIHAK (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD) PEMOHON 1. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan 3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK. 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan PEMBERI KETERANGAN BAWASLU PHPU TERMOHON KPU PIHAK TERKAIT (yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon) 1. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan; 2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan; 3. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan; 44
OBJEK PERKARA (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD) Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan 5 5
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon 6 6
PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum 3. Permohonan memuat: a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. b. Uraian yang jelas mengenai: b. 1 kewenangan Mahkamah b. 2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu; b. 3 tenggang waktu pengajuan permohonan b. 4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon b. 5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 7 7
Lanjutan. . . 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan daftar alat bukti 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan) 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk. 8 8
JAWABAN TERMOHON diajukan paling lama 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap 2. Jawaban Termohon memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap: 1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum Pemohon; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar 3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti. 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan) 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti 6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk 99
KETERANGAN PIHAK TERKAIT Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan disertai Keterangan Pihak Terkait 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap 2. Keterangan Pihak Terkait memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu; c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan; d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti. 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan) 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk. 10
ALAT BUKTI a. Surat atau tulisan b. Keterangan para pihak c. Keterangan Saksi d. Keterangan Ahli e. Keterangan pihak lain f. Alat bukti lain; dan/atau g. Petunjuk 11
Lanjutan … Alat Bukti Surat atau Tulisan a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara b. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya: 1. KPPS atau KPPSLN 2. PPK atau PPLN 3. KPU/KIP kabupaten/kota 4. KPU/KIP provinsi; dan/atau 5. KPU e. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hokum tetap dan/atau f. Dokumen tertulis lainnya 12
Lanjutan … Alat Bukti Keterangan Saksi a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu c. saksi lain Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain Alat Bukti Keterangan Ahli § Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait § Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum § Mahkamah dapat memanggil ahli 13
Lanjutan … Alat Bukti Keterangan Pihak Lain § Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah (atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa) Alat Bukti Lain Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu Alat Bukti Petunjuk Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain 14
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PESERTA PEMILU (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL OLEH KPU PENYELENGGARA PEMILU (KPU) 15 15
PARA PIHAK (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) PEMBERI KETERANGAN BAWASLU PEMOHON Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PHPU TERMOHON KPU PIHAK TERKAIT Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon 16 16
OBJEK PERKARA (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) Penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU yang memengaruhi Ø pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau Ø terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 17 17
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon 18 18
PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap 2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum 3. Permohonan memuat: a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. b. Uraian yang jelas mengenai: b. 1 kewenangan Mahkamah b. 2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu; b. 3 tenggang waktu pengajuan permohonan b. 4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon b. 5 petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon 19 19
Lanjutan. . . 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan daftar alat bukti 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan) 6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. 7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk. 20 20
JAWABAN TERMOHON diajukan paling lama 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan 1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap 2. Jawaban Termohon memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap: 1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum Pemohon; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar 3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti. 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan) 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti 6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk. 21 21
KETERANGAN PIHAK TERKAIT Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan disertai Keterangan Pihak Terkait 1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap 2. Permohonan memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu; c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan; d. Petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar 3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti. 4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan) 5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. 6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk softcopy word (. doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit flash disk. 22 22
ALAT BUKTI a. Surat atau tulisan b. Keterangan para pihak c. Keterangan Saksi d. Keterangan Ahli e. Keterangan pihak lain f. Alat bukti lain; dan/atau g. Petunjuk 23
Lanjutan … Alat Bukti Surat atau Tulisan a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya d. Berita Acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya: 1. KPPS atau KPPSLN 2. PPK atau PPLN 3. KPU/KIP kabupaten/kota 4. KPU/KIP provinsi; dan/atau 5. KPU e. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hokum tetap dan/atau f. Dokumen tertulis lainnya 24
Lanjutan … Alat Bukti Keterangan Saksi a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu c. saksi lain Saksi dapat dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Mahkamah dapat memanggil saksi dan saksi lain Alat Bukti Keterangan Ahli § Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait § Ahli terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mahkamah sebelum § Mahkamah dapat memanggil ahli 25
Lanjutan … Alat Bukti Keterangan Pihak Lain § Keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah (atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa) Alat Bukti Lain Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu Alat Bukti Petunjuk Merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain 26
TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 1. 2. Pengajuan Permohonan Pemohon; Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD); 3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR dan DPRD); 4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK; 5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; 6. Pemeriksaan Pendahuluan; 7. Pemeriksaan Persidangan; 8. Rapat Permusyawaratan Hakim; 9. Sidang Pengucapan Putusan; dan 10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (website). 27
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD) 3 x 24 jam (sejak) Permohonan Lengkap Pengajuan Permohonan (offline) Pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU BRPK AP 3 Pengajuan Permohonan daring (online)* 8 Mei 2019 s. d. 22 Mei 2019 3 x 24 jam (sejak) Pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon 8 Mei 2019 s. d 27 Mei 2019 Pemohon memperbaiki berkas APBL Permohonan Belum Lengkap 8 Mei 2019 s. d 25 Mei 2019 permohonan 3 x 24 jam (sejak diterima APBL) 8 Mei 2019 s. d 28 Mei 2019 ARPK 9 Mei 2019 s. d 31 Mei 2019 1 Juli 2019 * Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan Keterangan: AP 3 APBL BRPK ARPK : : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Akta Permohonan Belum Lengkap Buku Registrasi Perkara Konstitusi Akta Registrasi Perkara Konstitusi 28 28
PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN Sebelum BRPK Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Setelah BRPK Ketetapan Penarikan Kembali 29 29
MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN Pemberitahuan Hari Sidang Pertama Pemohon Termohon Parpol Peserta Pemilu Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK paling cepat 7 hari (sejak) menyampaikan Salinan Permohonan dicatat dalam BRPK paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK menyampaikan Jawaban § TERMOHON Termohon dan keterangan § PARPOL PESERTA PEMILU § BAWASLU paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 hari kerja (sejak) Persidangan Putusan Permohonan diunggah ke laman MK: www. mahkamahkonstitusi. go. id 30 30
PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA) SIDANG PANEL Pemeriksaan Pendahuluan SIDANG PANEL Pemeriksaan Persidangan SIDANG PLENO RPH Putusan Sela • memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan • mengesahan alat bukti Pemohon 9 Juli 2019 s. d 12 Juli 2019 1. Sidang 15 -18 Juli 2019 § memeriksa permohonan Pemohon; § memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; § mengesahkan alat bukti § memeriksa alat bukti tertulis; 2. Sidang 19 -30 Juli 2019 § mendengar keterangan saksi; § mendengar keterangan ahli; § memeriksa alat bukti lain; § memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. 15 Juli 2019 s. d 30 Juli 2019 • membahas perkara • mengambil putusan • menyusun putusan 31 Juli 2019 s. d 5 Agustus 2019 Putusan 6 Agustus 2019 s. d 9 Agustus 2019 Keterangan: RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim 31 31
Lanjutan … Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut Ketetapan (Gugur) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum Pemeriksaan Persidangan Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut Putusan (Tidak dapat diterima) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 32
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) 3 hari (setelah) Pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU 8 Mei 2019 s. d. 22 Mei 2019 Pengajuan Permohonan (offline) 23 Mei 2019 s. d 25 Mei 2019 3 hari (setelah) 11 Juni 2019 BRPK Pengajuan Permohonan daring (online)* * Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan ARPK Keterangan: BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi 33 33
PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN Sebelum BRPK Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Setelah BRPK Ketetapan Penarikan Kembali 34 34
MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN Pemberitahuan Hari Sidang Pertama Pemohon Termohon Pihak Terkait Bawaslu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK paling lama 3 hari (setelah) menyampaikan Salinan Permohonan dicatat dalam BRPK paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK § TERMOHON § PIHAK TERKAIT § BAWASLU menyampaikan Jawaban Termohon dan keterangan Persidangan paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 14 hari kerja (sejak) Putusan Permohonan diunggah ke laman MK: www. mahkamahkonstitusi. go. id 35 35
PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA) SIDANG PLENO Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan SIDANG PLENO RPH Putusan Sela • memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan • mengesahan alat bukti Pemohon 14 Juni 2019 1. Sidang 17 Juni 2019 § memeriksa permohonan Pemohon; § memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; § mengesahkan alat bukti § memeriksa alat bukti tertulis 2. Sidang 18 - 21 Juni 2019 § mendengar keterangan saksi § mendengar keterangan ahli § memeriksa alat bukti lain § memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. 17 Juni 2019 s. d 21 Juni 2019 • membahas perkara • mengambil putusan • menyusun putusan Putusan 28 Juni 2019 24 Juni 2019 s. d 27 Juni 2019 Keterangan: RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim 36 36
Lanjutan … Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut Ketetapan (Gugur) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum Pemeriksaan Persidangan Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut Putusan (Tidak dapat diterima) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 37
SEKIAN TERIMA KASIH 38
- Slides: 38