Tahun 2011 KPU Provinsi Jawa Tengah PEMILUKADA LANGSUNG

Tahun 2011 KPU Provinsi Jawa Tengah

PEMILUKADA LANGSUNG 1. Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala eksekutif melalui parpol/gabungan parpol/perseorangan ; 2. Perwujudan hak otonomi daerah, memilih pemimpin sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penguatan demokrasi lokal ; 3. Masyarakat mempunyai peran strategis untuk membangun keseimbangan legislatif dan eksekutif bagi mewujudnya kesejahteraan rakyat KPU Provinsi Jawa Tengah

EVALUASI PEMILUKADA Fokus Evaluasi Pemilukada: 1. Sistem Pemilukada ; 2. Proses Penyelenggaraan Pemilukada; 3. Peran Pemangku Kepentingan. KPU Provinsi Jawa Tengah

Issue Sistem Pemilukada • Penyaringan balon parpol yang belum demokratis dan transparan ; • Penguatan masyarakat sipil dan Partisipasi pemilih ; • Anggaran penyelenggaraan yang besar ; • Sistem perwakilan dianggap sebagai solusi kerumitan pemilukada. KPU Provinsi Jawa Tengah

Kekuatan Sistem Pemilukada Langsung 1. Merupakan sistem suksesi pemimpin yang terbaik karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih ; 2. Melibatkan partisipasi masyarakat secara luas sebagai wujud kedaulatan rakyat dan otonomi daerah serta penguatan masyarakat sipil ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Kekuatan Sistem Pemilukada Langsung 3. Pemilukada secara langsung merupakan hasil reformasi dan koreksi terhadap sistem otoriter pada regim sebelumnya ; 4. Bila mempunyai basis massa yang mengakar, calon perseorangan mempunyai peluang yang besar sebagai kompetitor bagi calon dari parpol/gabungan parpol ; 5. Anggaran Pemilukada merupakan investasi membangun demokrasi lokal ; 6. Calon perseorangan sebagai koreksi terhadap kualitas kinerja parpol ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung 1. Calon terpilih tidak berpengalaman di bidang birokrasi dan cenderung menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan politik dan ekonomi dengan bongkar pasang birokrasi tanpa mengindahkan regulasi ; 2. Mahalnya biaya penyelenggaraan Pemilukada sebagai konsekwensi regulasi yang tidak efektif dan efisien ; 3. Proses pencalonan oleh Parpol sarat dengan politik uang dibandingkan saat pemungutan suara ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung 4. Tidak ada standard regulasi dalam Pemilukada sehingga penyelenggara mempunyai andil dalam masalah ketidaklengkapan regulasi sehingga menghancurkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilukada ; 5. Syarat dukungan calon perseorangan yang dikaitkan dengan jumlah penduduk dibandingkan syarat pencalonan untuk parpol yang berbasis kursi atau perolehan suara sah KPU Provinsi Jawa Tengah

Kelemahan Sistem Pemilukada Langsung 6. Pencalonan perseorangan : mendayagunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk memanipulasi dukungan ; 7. Manajemen verifikasi dukungan calon perseorangan ; 8. Perseorangan dijadikan sebagai pasangan boneka oleh parpol untuk mengantisipasi kurangnya pasangan calon yang mendaftar. KPU Provinsi Jawa Tengah

Pengalaman Berharga • Langkah pro aktif KPU Kab/Kota dalam mensosialisasikan prosedur dan tahapan pencalonan perseorangan meningkatkan partisipasi WN dalam suksesi kepemimpinan ; • Kebijakan pemangku kepentingan antara lain kesbanglinmas utk pemenuhan syarat suket PN; Bupati menerbitkan SE bebas biaya pemeriksaan kesehatan; Kapolres menerbitkan SKCK mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pembentukan badan penyelenggara (pemenuhan syarat anggota PPK, PPS dan KPPS) ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Pengalaman Berharga • Dukungan aparat keamanan dalam pelaksanaan debat paslon, pengelolaan distribusi logistik membantu kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara ; • Koordinasi yang menempatkan pemangku kepentingan sebagai entitas yang sub ordinat KPU Kab/Kota mampu menjaga kemandirian, independensi dan profesionalisme penyelenggara; • Kearifan KPU Kab/Kota dalam implementasi regulasi memperhatikan dinamika politik lokal mampu mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada. KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi • Perlu konsistensi pengaturan pemilukada dengan regim Pemilu yang pengaturannya terpisah dari UU No. 32/2004 • Efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilukada dapat dilakukan dengan membangun model Pemilukada serentak Pibub/Pilwakot dan Pilgub dan pengaturan proses penyelenggaraan yang efisien dari aspek anggaran (personil, logistik, dukungan anggaran pada pemangku kepentingan) • Parpol memperbaiki mekanisme penyaringan balon dan melakukan pendidikan politik • Verifikasi dukungan calon perseorangan diusulkan sama seperti DPD • KPU mempunyai wewenang untuk melakukan pendidikan pemilih yang cerdas. Sementara partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan sosialisasi berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah

Issue Proses Penyelenggaraan • • • Keridaksinkronan Per UU Ketidakpastian anggaran Independensi dan Profesionalime Penyelenggara Validitas data dan daftar Pemilih Penyaringan balon oleh Parpol belum demokratis dan transparan Dukungan minimal balon perseorangan dan manajemen verifikasi Masa kampanye pendek dan penegakkan hukum pelanggaran kampanye Perencanaan, pengelolaan distribusi Logistik Sengketa hukum dan penyelesaiannya KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Manajemen • Sinkronisasi Per UU • Pengaturan khusus perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Pemilukada • Penyelenggara dilarang menjadi tim sukses • Akurasi data dan daftar pemilih dari Pemda dan perlu pengaturan PPDP dibantu RT/RW • Perlu pengaturan jumlah minimal dukungan calon perseorangan dengan persandingan syarat dukungan untuk DPD • Verifikasi calon perseorangan sama dengan verifikasi DPD KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Manajemen • Diberikan kesempatan lebih luas kepada peserta untuk kampanye • Perlu pengaturan yang lebih tegas sanksi kepada peserta yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye • Pengelolaan dan Distribusi logistik memperhatikan luas wilayah dan kondisi geografis. • Jika luas wilayah kecil pengelolaan distribusi oleh Kab/Kota. Sedangkan bila wilayah luas, pengelolaan distribusi logistik dapat didelegasikan kepada PPK KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Manajemen • MK perlu kembali ke Khittah, melaksanakan wewenang sesuai Konstitusi dan UU • Perlu penegakkan hukum Pemilukada untuk mendorong pemilukada berkualitas, misalnya penegakan hukum politik uang, pemalsuan dukungan, dan pelanggaran kampanye • Untuk memberi kepastian hukum kepada penyelenggara dan peserta tentang sengketa pencalonan, perlu pengaturan khusus (lex specialis) hukum acara penyelesaian sengketa Pemilukada, Pengadilan memutus tingkat pertama dan terakhir sebelum pemungutan suara. KPU Provinsi Jawa Tengah

Issue Peran Pemangku Kepentingan 1. Peranan Desk Pemilukada dalam penyelenggaraan Pemilukada ; 2. Peranan DPRD Kab/Kota dalam penyediaan anggaran ; 3. Peranan Kepolisian dalam pengamanan Pemilukada ; 4. Netralitas birokrasi ; 5. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap paraturan penyelenggaraan pemilukada. KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Desk Pemilukada • Desk Pemilukada kurang optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya yang berkaitan dengan tahapan ; • Sebagian besar Desk Pemilukada kurang komunikasi dan koordinasi dengan KPU Kab. /Kota, sehingga kebijakan dan tindakannya kontraproduktif, tumpang tindih dengan penyelenggara ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Netralitas Birokrasi • Jika incumbent dan pejabat struktural/PNS setempat menjadi calon, pada umumnya memengaruhi netralitas birokrasi. • Penegakan sanksi atas pelanggaran netralitas PNS kurang optimal. KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Peran DPRD • DPRD kurang optimal dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya terkait penyediaan dana cadangan Pemilukada sebelum pelaksanaan Pemilukada • DPRD kurang optimal dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya terkait penyediaan anggaran Pemilukada KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Peran Kepolisian • Pemahaman Kepolisian terhadap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyelenggara ; KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Peran Panwaslu • Kurangnya pemahaman dan sumber daya panwaslu terhadap tupoksi berpengaruh pada pelaksanaan tahapan dan penegakkan hukum KPU Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi Masalah : Pemahaman Pemangku Kepentingan lainnya • Kurang adanya pemahaman dukungan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilukada KPU Provinsi Jawa Tengah

Rekomendasi • Untuk mendukung optimalisasi peran pemangku kepentingan, KPU perlu menyusun peraturan tentang hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu • Desk Pemilukada melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan tahapan (penyediaan anggaran, pembentukan badan penyelenggara, akurasi data pemilih) • Peran pemangku kepentingan lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan tahapan Pemilukada • Bawaslu agar dalam melakukan rekruitmen memerhatikan kompetensi dan kredibilitas calon. Serta menerbitkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Panwaslu • Perlu penagakan sanksi pelanggaran netralitas PNS KPU Provinsi Jawa Tengah