Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P 2 dan BPHTB
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P 2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I GEDE SURYANTARA, SE, MT
Dasar Hukum Pengalihan PBB P 2 & BPHTB Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) UU NO. 28 TAHUN 2009 PENGGANTI UU NO. 18 TAHUN 1997 JO. UU NO. 34 TAHUN 2000 TTG PDRD Disahkan pada tanggal 15 September 2009, Berlaku mulai 1 Januari 2010
Tujuan Dan Waktu Pengalihan PBB P 2 & BPHTB Tujuan Waktu Pengalihan • Meningkatkan local taxing power Kabupaten/Kota • BPHTB, mulai 1 Januari 2011 • PBB P 2, paling lambat mulai 1 Januari 2014
Local Taxing Empowerment Penambahan Jenis Pajak Kabupaten/Kota UU 18/1997 jo. UU 34/2000 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pajak Parkir Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C UU 28/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov) 9. Pajak Sarang Burung Walet (baru) 10. PBB Pedesaan & Perkotaan/PBB P 2 (pengalihan dari Pusat) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB (pengalihan dari Pusat)
Ketentuan Peralihan terkait PBB-P 2 dan BPHTB Pasal 180 angka 5 dan angka 6 UU PDRD Pada saat UU PDRD berlaku: § UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB stdd UU No. 12 Tahun 1994 yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan § UU No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB stdd UU No. 20 Tahun 2000 tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya UU PDRD
Lingkup Pengalihan PBB P 2 PEMERINTAH PUSAT Mengalihkan semua kewenangan 1. 2. 3. 4. Pendataan Penilaian Penetapan Pemungutan/Penag ihan 5. Pelayanan 6. Pengadministrasian PEMERINTAH DAERAH
Lingkup Pengalihan BPHTB PEMERINTAH PUSAT Mengalihkan semua kewenangan 1. Penetapan 2. Pemungutan/Penagi han 3. Pelayanan 4. Pengadministrasian PEMERINTAH DAERAH
Penerimaan Kab/Kota Sebelum dan Setelah Pengalihan PBB P 2 & BPHTB
PENGATURAN PBB P 2 SEBAGAI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
Pasal Terkait PBB P 2 dalam UU PDRD (1) Pasal 77 Ayat (1) • Objek PBB P 2 adalah Bumi &/ Bangunan yang dimiliki, dikuasai, &/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha sektor P 3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) Pajak Pusat: mengatur untuk semua sektor Pasal 77 Ayat (4) • Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10. 000 untuk setiap Wajib Pajak Pusat: besarnya NJOPTKP ditetapkan secara regional paling tinggi Rp 12. 000 untuk setiap Wajib Pajak
Pasal Terkait PBB P 2 dalam UU PDRD (2) Pasal 79 Ayat (3) • Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah Pajak Pusat: besarnya NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan Pasal 80 Ayat (1) jo Ayat 2 • Tarif PBB P 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0, 3% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pajak Pusat: tarif tunggal sebesar 0, 5%
Pasal Terkait PBB P 2 dalam UU PDRD (3) NJKP • Dalam UU PDRD tidak dikenal Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Pajak Pusat: NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%, dan yang berlaku saat ini adalah berdasarkan PP 25 Tahun 2002 dimana NJKP ditetapkan sebesar 20% atau 40% dari NJOP Pasal 81 • Penghitungan PBB P 2 Terutang: Tarif x (NJOP – NJOPTKP) Contoh: 0, 3% (maksimal) x (NJOP – NJOPTKP) Pajak Pusat: Tarif x NJKP Contoh: 0, 5% x [(20% atau 40%) x (NJOP – NJOPTKP)]
Pasal Terkait PBB P 2 dalam UU PDRD (4) Pasal 95 ayat (4) huruf a • Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal–hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya Pajak Pusat: pengurangan Pasal 19 dan Pasal 20 UU PBB serta Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP Pasal 103 ayat (4) • Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pusat: Pasal 15 ayat (6) UU PBB, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak
Pasal Terkait PBB P 2 dalam UU PDRD (5) Pasal 107 ayat (2) huruf: a. Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar c. mengurangkan atau membatalkan STPD e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP dan Pasal 19 UU PBB
Matrik Perbandingan PBB P 2 (1) URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH Subjek Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan Pasal 4 Ayat (1) UU PBB Sama Pasal 78 ayat (1) & ayat (2) UU PDRD Objek Bumi dan/atau bangunan Pasal 2 UU PBB Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan Pasal 77 Ayat (1) UU PDRD Tarif Sebesar 0, 5 % Pasal 5 UU PBB Paling Tinggi 0, 3 % Pasal 80 ayat (1) UU PDRD NJKP 20 % atau 40 % Pasal 6 ayat (3) UU PBB PP No. 25 Tahun 2002 Tidak ada
Matrik Perbandingan PBB P 2 (2) URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH NJOPTKP Setinggi-tingginya Rp 12 Juta Pasal 3 Ayat (4) UU PBB dan KMK No. 201/KMK. 04/2000 Paling Rendah Rp 10 Juta Pasal 77 Ayat (4) UU PDRD PBB terutang Tarif x NJKP x (NJOPTKP) 0, 5% x 20% x (NJOPTKP) atau 0, 5% x 40% x (NJOPTKP) Pasal 7 UU PBB Max: 0, 3% x (NJOP-NJOPTKP) Pasal 81 UU PDRD Keberatan Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban dalam membayar pajak Pasal 15 ayat (6) UU PBB Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pasal 103 ayat (4) UU PDRD Pengurangan • Pasal 19 dan Pasal 20 UU PBB • Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. UU KUP Pasal 95 ayat (4) huruf a dan Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD
PENGATURAN BPHTB SEBAGAI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (1) Pasal 85 Ayat (1) • Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak Pusat: sama Pasal 87 Ayat (4) • Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60. 000 untuk setiap Wajib Pajak (selain Waris dan Hibah Wasiat) Pajak Pusat: NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60. 000
Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (2) Pasal 87 Ayat (5) • Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300. 000 Pajak Pusat: NPOPTKP untuk peralihan hak tersebut ditetapkan paling banyak Rp 300. 000 Pasal 88 Ayat (1) jo Ayat (2) • Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pajak Pusat: tarif tunggal sebesar 5%
Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (3) Pasal 89 • Penghitungan BPHTB Terutang: • Tarif x (NPOP – NPOPTKP) Contoh: 5% (maksimal) x (NPOP – NPOPTKP) Pajak Pusat: Tarif x (NPOP-NPOPTKP) Contoh: 5% x (NPOP – NPOPTKP) Pasal 90 ayat (1) huruf d • Saat terutang BPHTB untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta Pajak Pusat: Pasal 9 ayat (1) huruf i, saat terutang BPHTB untuk hibah wasiat adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke BPN
Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (4) Pasal 95 ayat (4) huruf a • Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal–hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya Pajak Pusat: pengurangan Pasal 20 UU BPHTB dan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP Pasal 103 ayat (4) • Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pusat: Pasal 16 ayat (7) UU BPHTB, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD (5) Pasal 107 ayat (2) huruf: a. Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar c. mengurangkan atau membatalkan STPD d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP dan Pasal 20 UU BPHTB
Matrik Perbandingan BPHTB (1) URAIAN PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH Subjek Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Pasal 4 UU BPHTB Sama Pasal 86 UU PDRD Objek Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Pasal 2 UU BPHTB Sama Pasal 85 UU PDRD Tarif Sebesar 5% Pasal 5 UU BPHTB Paling Tinggi 5% Pasal 88 UU PDRD NPOPTKP Paling banyak Rp 300 Juta untuk Paling rendah Rp 300 Juta Waris dan Hibah Wasiat untuk Waris dan Hibah Wasiat Paling banyak Rp 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat Pasal 7 UU BPHTB Paling rendah Rp 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5) UU PDRD
Matrik Perbandingan BPHTB (2) URAIAN BPHTB terutang PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH 5% x (NPOP – NPOPTKP) Pasal 8 ayat (2) UU BPHTB 5% (Max) x (NPOP-NPOPTKP) Pasal 89 ayat (1) UU PDRD Saat Terutang Saat ybs mendaftarkan sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta Hibah Wasiat peralihan haknya ke BPN dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU BPHTB Pasal 90 ayat (1) huruf d UU PDRD Keberatan Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak Pasal 16 ayat (7) UU BPHTB Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pasal 103 ayat (4) UU PDRD Pengurangan • Pasal 20 UU BPHTB • Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP Pasal 95 ayat (4) huruf a dan Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD
Pengalihan
c. Pemerintah Daerah Menyiapkan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) sarana dan prasarana yang dibutuhkan ; struktur, tugas, dan fungsi; sumber daya manusia; peraturan pelaksanaan PBB P 2 dan BPHTB; kerjasama dengan pihak terkait; pembukaan rekening penerimaan PBB P 2 dan BPHTB pada bank yang sehat.
Pemantauan dan Pembinaan
Pemantauan dan Pembinaan 1 2 • Pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tahapan persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB P 2 & BPHTB dilakukan oleh: • Kementerian Keuangan; dan • Kementerian Dalam Negeri. • Dalam rangka pendampingan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama untuk melakukan pendampingan dalam hal diminta oleh Pemerintah Daerah.
Tolak Ukur
Tolok Ukur Keberhasilan Pengalihan PBB P 2 & BPHTB 1 • Proses pengalihan PBB P 2 & BPHTB berjalan smooth dengan cost yang minimal 2 • Stabilitas penerimaan PBB P 2 & BPHTB tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima 3 • Wajib Pajak tidak merasakan adanya penurunan kualitas pelayanan
Terima kasih
- Slides: 31