TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP DAN
- Slides: 23
TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP. DAN RPP (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak) oleh : Dewa Widnyana Maya, ST. , MT Kuta, April 2018
BIODATA NARASUMBER Nama Tempat/Tanggal lahir Unit Kerja Jabatan Nomor Telepon / HP E-mail No. Sertifikat Trainer PBJ Pendidikan formal : Dewa Widnyana Maya, ST. , MT. : Bangli, 24 Nopember 1971 : Setda Kabupaten Bangli. : Kasubag Pelaksanaan PBJ, Bagian PBJ Setda Kab. Bangli. : 081 338 785675 : widnyanamaya@gmail. com : INT. 349 - A 101 – 0611 : S 1 Jurusan Teknik Sipil/Universitas. Udayana : S 2 Magister Teknik Sipil, Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi/Universitas Udayana. : Keahlian dalam PBJ 1. Narasumber PBJ LKPP. 2. Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP. 3. Narasumber Jafung PBJ LKPP. 4. Narasumber Jasa Konstruksi. Lembaga Mengajar PBJ : 1. Badan Diklat Provinsi Bali. 2. Pusbin Pembinaan Konstruksi Kemen PU – Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah, Dinas PU Prov. Bali. 3. Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Kementerian Agama RI. 4. Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 5. Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN). 6. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P 3 i). 7. Lembaga Kajian Indonesia (LKI). 8. Lembaga Kajian dan Pelatihan Manajemen (LKPM). 9. Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas). 10. Lembaga Pelatihan Nasional (LPN). 11. PKN STAN 12. Fak. Teknik Unhi. 13. LMKIP 14. Pusdiklat PU Wil IV Papua. 15. LPMP 2
Sertifikat Keahlian : 1. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L 2) No. 600 015 192 oleh Bappenas RI, tertanggal 12 Juni 2006 2. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L 4) No. 071005067569841 oleh LKPP, tertanggal 13 Agustus 2010 3. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional (L 4)/Perpanjangan No. 071005067569841 oleh LKPP, tertanggal 8 Juni 2015 4. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -A 101 -0611, tanggal 6 – 10 Juni 2011 5. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -B 105 -0911, tanggal 21 -22 September 2011 6. Sertifikat Simposium Nasional PBJ ke VI, tanggal 29 - 30 Nopember 2011 7. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur PBJ LKPP No. INT. 349 -B 107 -1211, tanggal 7 – 8 Desember 2011 8. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 21 September 2012 9. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 30 Juni 2013 10. Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, 4 Oktober 2013. 11. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Bagi instruktur Jabatan Fungsional Ahli PBJ LKPP, 25 Oktober 2013 12. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur PBJ LKPP, 6 Nopember 2013 13. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU, 12 Nopember 2013 14. Sertifikat Lokakarya Strategi Pengembangan dan Pembinaan Pelatihan PBJ LKPP, 9 Mei 2014 15. Lokakarya Penyamaan Persepsi Permasalahan Hukum PBJ LKPP, 14 Mei 2014 16. Sertifikat Training Of Trainer (TOT) Peningkatan Kompetensi Bagi instruktur Jasa Konstruksi Kementerian PU terkait pemberlakuan ketentuan Permen PU 14/PRT/2013 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi, 3 Juni 2014. 17. Sertifikat Diklat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No. 001/MAP UGM/RPJMD/2014, Program Diklat MAP Fisipol Universitas Gajah Mada, 24 Desember 2015. 18. Sertifikat Diklat Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) No. 04/050/229/P. II. I/31/2015, Badan Diklat Kemendagri, 2 April 2015. 19. Sertifikat Diklat Fungsional Perencana Pembangunan Tingkat Muda, No. 324/Pusbindiklatren-P 3 KM-UH/SKP-Muda. XVII/VI/2016, Pusbindiklatren Bappenas RI – P 3 KMP Universitas Hasinuddin, 2 Mei – 4 Juni 2016. 20. Sertifikat Workshop dan Pelatihan Pemahaman Dasar Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS di Sektor Konstruksi, No. 162/2018/Iarbi-LPJKN, Institut Arbitrase Indonesia – LPJKN, 5 – Maret 2018. 3
PBJ PENGADAAN = LELANG ? ? ?
PERENCANAAN AKHIR PROSES AWAL PBJ PEMILIHAN SELESAI BERMANFAAT
DEFINISI PENGADAAN lanjutnya e s g n a y h ta n ri e m e P sa Pengadaan Barang/Ja h kegiatan la a d a a s a /J g n ra a B n a disebut Pengada sa oleh Pengadaan Barang/Ja ng dibiayai a y h ra e a D t a k g n ra e a/P Kementerian/Lembag tifikasi n e id k ja e s a y n s e s ro gp oleh APBN/APBD yan rima hasil te h ra e s n a g n e d i a p kebutuhan, sam pekerjaan.
PAHAMI BAHWA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DIJALANKAN ATAS; PRINSIP ETIKA KEBIJAKAN UMUM
Pengkajian Ulang RUP dan RPP versi_9. 1 9
PERSIAPAN PENGADAAN 1. Perencanaan Umum 2. Perencanaan Pelaksanaan 3. Perencanaan Pemilihan versi_9. 1 10
PERSIAPAN PENGADAAN 1. PERENCANAN UMUM Oleh PA • • • Identifikasi kebutuhan Anggaran Pemaketan Cara pengadaan Organisasi Pengadaan KAK 11
PERSIAPAN PENGADAAN 2. PERENCANAN PELAKSANAAN Oleh PPK • • Kaji ulang RUP Spesifikasi teknis HPS Rancangan kontrak 12
PERSIAPAN • 3. PERSIAPAN PEMILIHAN Oleh POKJA dan/ Pejabat Pengadaan • • Pengkajian ulang RPP (Spesifikasi Teknis, HPS, Ranc Kontrak) Pemilihan sistem pengadaan. Penetapan Metode Penilaian kualifikasi Penyusunan Jadwal pelelangan Penyusunan dokumen pengadaan versi_9. 1 13
PPK vs Perencanaan Umum oleh PA. Apa Hubungannya? ? Pemaketan Penganggaran Cara Pengadaan Organisasi Pengadaan KAK
Hubungan Pemaketan-Penganggaran oleh PA dengan tugas PPK • Pemaketan yang bener • Penganggaran yang tepat. Persiapan Umum Persiapan Perencanaan Pengadaan • RPU RUP menjadi lancar. • Penyusunan RPP menjadi gampang. • Penentuan Kualifikasi dan klasifikasi penyedia menjadi tepat. • Dok Pengadaan menjadi jelas. Persiapan Perencanaan Pemilihan
Hubungan Cara Pengadaan oleh PA dengan tugas PPK • Pemilihan cara pengadaan lewat swakelola atau lewat penyedia yang tepat. Persiapan Umum Persiapan Perencanaan Pengadaan • Akan memudahkan PPK merencanakan pelaksanaan kegiatan dengan baik. • Memberi batasan yang jelas bagi Pokja/PP untuk proses pemilihan penyedia. Persiapan Perencanaan Pemilihan
Apapun pilihannya, pastilah ada dimensi barang/jasa. Cara Pengadaan Swakelola Penyedia
ORGANISASI PENGADAAN Kepala K/L/D/I Mengangkat Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepala Fungsi TU/ Sekretariat Staf Pendukung Pokja PA / KPA • Tim Teknis • Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa Kontrak 18
Pada hal tertentu : PPK Pokja/PP PPHP • Butuh Tim Pendukung • Butuh Aanwijzer • Butuh Ahli/Tim Ahli.
KAK, tuntunan melangkah. why what where who how Mengkaji berarti mengerti, bagaimana mau mengkaji bila tidak mengerti apa itu KAK.
Pengkajian Ulang RUP (oleh PPK+ULP/Pejabat Pengadaan) Pemaketan Penanggaran KAK
SPESIFIKASI TEKNIS – HPS – RANC. KONTRAK SPESIFIKASI TEKNIS HPS
Terima Kasih
- Kriteria sistem jaminan halal
- Syarat-syarat personil kantor
- Contoh dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil
- Ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui swakelola
- Pustaka kaji
- Prosedur tekan tubi
- Time based guru
- Jelaskan mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala
- Skala pengukuran sikap
- Siklus pengelolaan keuangan daerah
- Pengembangan dan pengadaan sistem informasi
- Kertas kerja audit pengadaan barang dan jasa
- Direktorat pengadaan dan kepangkatan bkn
- Contoh portofolio uji kompetensi
- Format identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa
- Tahap perkembangan keluarga (duvall)
- Prapenulisan
- Tahap-tahap kegiatan dalamperubahan perilaku ( hanlon 1964)
- Anggaran sebagai alat penaksir
- Tahap persiapan penulisan karya ilmiah
- Tahap tahap pengolahan informasi
- Bagan manajemen kinerja
- Kebidanan sebagai profesi
- Tahap normalisasi dimulai dari tahap