SUSJABORMIL XIV VIKTIMOLOGI BADAN PEMBINAAN HUKUM Fachri Bey

SUSJABORMIL XIV VIKTIMOLOGI BADAN PEMBINAAN HUKUM Fachri Bey, Staff Pengajar SUSJABORMIL XIV, JAKARTA 2005

SUSJABORMIL XIV SYMPOSIUM VICTIMOLOGY • • • 1. THN 1982 TOKYO – KYOTO 2. THN 1985 ZAGREB YUGOSLAVIA 3. THN 1988 JERUSALEM 4. THN 1991 RIO DE JENEIRO 5. THN 1994 ADELAIDE 6. THN 1997 AMSTERDAM

SUSJABORMIL XIV • • 7. THN 2000 MONTREAL 8. THN 2003 STELLENBOSCH 9. THN 2006 ORLANDO 10. THN 2009 MITO JAPAN 11. THN 2012 DEN HAGUE 12. THN 2015 PERTH AUSTRALIA.

SUSJABORMIL XIV PENGERTIAN • PP No. 2 thn 2002: • Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yg berat yg memerlukan perlindungan fisik, dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. • UU PKDRT , UU no. 23/2004 ps 1/3 : • Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

SUSJABORMIL XIV UU NO. 13/2006 TTG PERLIN DUNGAN SAKSI DAN KORBAN • KORBAN ADALAH SESEORANG YG MENGALAMI PENDERITAAN FISIK, MENTAL, DAN/ATAU KERUGIAN EKONOMI YG DIAKIBATKAN OLEH SUATU TINDAK PIDANA • UU NO 31 THN 2014 TTG LPSK

SUSJABORMIL XIV PENGERTIAN KORBAN MENURUT UU 21/2007 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG • KORBAN ADALAH SESEORANG YG MENGALAMI PENDERITAAN PSIKIS, MENTAL, FISIK, SEKSUAL, EKONOMI, DAN /ATAU SOSIAL, YANG DIAKIBAT KAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

SUSJABORMIL XIV UU NO 24/2007 TTG PENANGGULANGAN BENCACA • KORBAN BENCANA ADALAH ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YG MENDERITA ATAU MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA.

SUSJABORMIL XIV PENGERTIAN • Victimology terdiri dari kata victim dan logy • Victim berasal kata viktima yang berarti korban. Sedangkan logy dari kata logos yang berarti pengetahuan ilmiah, ilmu, kata atau suatu study. • Dalam perundang-undangan Indonesia sudah ada juga dirumuskan tentang pengertian korban tersebut.

SUSJABORMIL XIV PENGERTIAN • PP No. 3 thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi thd korban HAM berat : Korban adalah orang perse orangan atau kelompok orang yg menga lami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasar nya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yg berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. • UU No. 27 Thn 2004 KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

SUSJABORMIL XIV Pengertian dari Deklarasi PBB • Declaration of Basic Principles of Justice for victim of crime and abuse of power : • “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

SUSJABORMIL XIV Pengertian • UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban : • Korban adalah seseorang yg mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yg diakibatkan oleh suatu tindak pidana. • UU 31 THN 2014 TTG LPSK

SUSJABORMIL XIV Manfaat mempelajari Viktimologi • • • Viktimologi mempelajari hakekat siapa korban yg memungkinkan muncul konsep untuk preventif dan represif. Viktimologi memberikan pengertian yg lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yg dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dan finansial. Bukan menyanjung korban tapi memberikan penjelasan tentang kedudukan/peran korban dan hubungan antara pelaku dan korban serta memperhatikan tentang hak-hak korban. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban. Viktimologi memperhatikan viktimisasi oleh korporasi transnasional dengan effek politik, sosial, ekonomi. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah bantuan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban.

SUSJABORMIL XIV FAKTA YG ADA SAAT INI • Perhatian dan perlindungan yg diberikan terhadap hak-hak korban sangat kecil dibandingkan dengan perhatian dicurahkan terhadap perlindungan Hak Asasi para pelaku kejahatan • Dapat dikatakan saat ini lebih cenderung: Offender Oriented, tapi masyarakat menginginkan lebih Victim Oriented

SUSJABORMIL XIV • Rumusan KUHP, KUHAP, UU, dan peraturan pelaksana lainnya dalam proses penanganan kejahatan mulai dari penyidikan, penuntutan, pera dilan dan pelaksanaan hukum sanksi, Hak-hak korban hampir tidak mendapatkan perhatian secara proposional

SUSJABORMIL XIV • Para penyidik sangat hati-hati dalam tindakan terhadap tersangka pelaku kejahatan dengan adanya external control yang ketat yaitu dari pembela/ pengacara pelaku. • Perlindungan hak asasi yg membuat sikap penyidik menjadi ragu dalam mengantisipasi kejahatan. • Viktimologi tidak membatasi diri pada ruang lingkup hukum pidana dan kriminologi saja tapi sudah berkembang jauh ke berbagai arah sesuai perkembangan dunia, teknologi, ilmu pengetahuan, hukum dan ilmu hukum serta perkembangan kehajatan itu sendiri. • Akhirnya viktimologi mencuat keluar dari induknya kriminologi yg mencurahkan perhatian lebih banyak kepada korban. • Setelah adanya Undang-undang Saksi dan korban : UU No

SUSJABORMIL XIV Korban konvensional • Korban konvensional adalah korban yang diatur tindak pidana tersebut dalam KUHP seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penipuan, pencurian dll.

SUSJABORMIL XIV Korban Unkonvensional • Munculnya berbagai bentuk korban baru sebagai akibat tindak pidana : • Kejahatan komputer–cybercrime, hacker, • Kejahatan politik (korbannya lebih besar dari korban kejahatan konvensional). • Kejahatan thd lingkungan, rusaknya ekologi polusi, Bophal, Chernobyl, Cilincing, Buyat • Kejahatan di bursa efek –saham palsu, internal trader • Kejahatan thd konsumen, barang , kosmetik , obat palsu, obat kadaluarsa diproses lagi, vcd/dvd palsu • Kejahatan perdagangan senjata baik senjata konvensional maupun nuklir.

SUSJABORMIL XIV • • • Kejahatan perdagangan curang, kontainer isi HP, sebut brg elektronik Kejahatan narkotik, zat adiktif, racun sianida, polusi udara, bakar hutan. Kejahatan pajak dan perbankan, bank Century Kejahatan terorganisir-organized crime, Triad, Yakuza, Mafia. Kejahatan penularan HIV/AIDS, buah kaleng dari Thailand berisi virus AIDS/HIV Kejahatan “merokok” Kejahatan perdagangan bebas Kejahatan thd pengguna bantuan, BPJS palsu, JPS, BBM, bencana. Korban yg bertalian dg modernisasi seperti korban lalulintas, korban media elektronik, kapal karam, pesawat jatuh, mobil tangki LNG terguling. Korban globalisasi, kaburnya batas negara, TV global , internet, VCD, DVD porno yg merusak moral bangsa termasuk anak. Korban UU senjata api. Kejahatan penipuan haji 2016

SUSJABORMIL XIV • • • Korban obat-obatan (thalidomit) zat pewarna, penyedap makanan, Korban White Collar Crime dan Abuse of Power. Civil Service Korban Malpraktek, Aborsi, Korban Military Crime Korban Police Crime (California) Korban Terorist, Korban perang Korban bencana – Disaster victims Korban anak – Fedofilia, Bullying, Jual Organ anak, Pelacur Anak, Buruh Anak, Pengemis Anak, Tentara Anak Korban Trafficking Korban Budaya Korban Lansia Korban Perang (Sirya, Vietnam-Dioksin, )

SUSJABORMIL XIV SEJARAH VIKTIMOLOGI • 1941 Von Hentig menulis makalah “ Remarks on the Integration of Perpretrator and victim. ” • 1947 Mendelson menulis “ New Bio Psycho Sosial Horizons: Victimology. Istilah victimology mulai dipakai. • 1948 Von Hentig menulis : “ The criminal and his victim “ Ia mengata kan bahwa korban berperanan dalam menimbulkan kejahatan. • 1954 Ellenberger mempelajari tentang hubungan penjahat dan korbannya.

SUSJABORMIL XIV lanjutan • 1963 di Selandia Baru mulai berlaku UU Criminal injures compensation act 1963. • 1964 USA, Australia, Inggris idem • 1975 Belanda idem • 1980 Jepang idem • 1970 Kongres keenam Internatinal Society of Crimino logy, gagasan lahirnya viktimology • 1973 Simposium Viktimologi pertama di Jerusalem • 1976 Simposium kedua di Boston. Penerbitan pertama majalah ilmiah khusus viktimologi.

SUSJABORMIL XIV lanjutan • Cuba sebelum Castro juga sudah mempunyai compensa tion injures act. • Swiss juga mulai memberikan ganti rugi baik dari pelaku maupun dari negara. • Di Nederland, India, Pakistan, Jerman, Australia, Norwegia, Finlandia, Selandia baru, jika pelaku tidak sanggup memberikan ganti rugi, maka negara yg membayar.

SUSJABORMIL XIV lanjutan • 1966 Negara Bagian California mulai memberika kompensasi • Di Jepang disebut Criminal Indemnity Law. • 1985 PBB menerbitkan Deklarasi tentang korban. • 1967 Australia, New South Wales membuat aturan ganti rugi, Queenland 1970, Western Australia 1970, Tasmania 1974.

SUSJABORMIL XIV lanjutan • 1979 Simposium ketiga di univ. Wesphalia Jerman. • Kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan puncak perjuangan dan perhatian yg sudah lama untuk perhatian tersendiri lebih besar kepada korban suatu delik. • Tokoh-tokoh Viktimologi : • Hans Von Hentig, Benyamin Mendelshon, Paul Cornil, W. H. Nagel, Kirchhoff, Dussich, Arif Gosita dll

SUSJABORMIL XIV lanjutan • Thn 1941 Von Hentig menulis makalah ttg “remarks on the integration of perpretrator and his victim” • Von Hentig ingin viktimologi tetap dlm kriminologi tetapi Mendelsohn 1947 menginginkan viktimologi keluar dari induknya kriminologi dan mempunyai ilmu dan lembaga sendiri, jurnal sendiri, methode research sendiri, masyarakatnya/ society sendiri,

SUSJABORMIL XIV lanjutan • Tahun 1947 Mendelshon menulis buku New Bio psycho social horizons • Perkataan/istilah victimology mulai dipakai sebagai suatu pengetahuan ilmiah yang meneliti dan mempelajari korban secara sosiologis, biologis, dan social dan cara meneliti sendiri pelanggar oleh viktimologi dan kriminologi. Samuel Walker mengata kan bahwa korban adalah “forgotten person”

SUSJABORMIL XIV lanjutan • Tahun 1948 Von Hentig menulis “ The criminal and his victim” , korban juga berperanan dlm terjadinya suatu kejahatan. • Tahun 1947 WH Nagel menyebut ttg Factor Criminology memberi bentuk lain yaitu viktimologi. • Tahun 1954 Ellenberger mempelajari hubungan penjahat dan korbannya.

SUSJABORMIL XIV • Dalam kongres PBB ke VIII di Havana Kuba dirumuskan mengenai : Prevention of Crime and Treatment of Offenders” bahwa dalam pembangunan dapat menjadi bersifat Kriminogen dan viktimogen apabila pembangunan itu :

SUSJABORMIL XIV Negara-negara mulai memberikan kompensasi • 1963 SELANDIA BARU, DIIKUTI USA, AUSTRALIA, INGGERIS, BELANDA, JEPANG, NEDERLAND, INDIA, PAKISTAN, JERMAN, NORWEGIA, DAN FINLANDIA, CALIFORNIA, • VICTIMS COMPENSATION IN ……. . • 1985 PBB MENGELUARKAN DECLARATION COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIME. UN DECLARATION

SUSJABORMIL XIV FAKTOR KRIMINOGEN/ VIKTIMOGEN • Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan tapi timpang/tidak seimbang. • Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral masyarakat • Tidak mencakup Strategi perlindungan masyarakat secara menyeluruh dan integral • Aspek kebijakan sosial tentang penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat baik individu maupun keluarga tidak ditangani dengan baik. • Di Indoneesia kuliah Viktimologi mulai diajarkandi FHUI thn 1982, selanjutnya thn 1983 di FISIP UI, Universitas 2 lain seperti Pancasila, Tarumanegara, Trisakti, Esa Unggul, Diponegoro, Airlangga, Unpad, Atmajaya, dll. Pengajar pertama di FHUI : Dr Arif Gosita alm.

SUSJABORMIL XIV lanjutan • Tahun 1959 T, Cornil berkesimpulan bahwa korban patut mendapat perhatian yg lebih besar lagi dari kriminologi. • Viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan kriminal juga pembinaan pelaku tindak pidana.

SUSJABORMIL XIV JENIS-JENIS KORBAN • • Korban ganda Korban murni Korban semu Korban lemah mental Korban lemah ekonomi Korban lemah fisik Korban lemah sosial Korban anak, perempuan, lansia , rasial, minoritas, konflik dll.

SUSJABORMIL XIV Penelitian tentang korban • • Peranan korban dalam terjadi nya delik Hubungan pelaku dg korban delik Sifat mudahnya diserang korban Kemungkinan menjadi “residivis” Peranan Korban dlm spp Ketakutan korban thd kejahatan Sikap korban thd peraturan dan penegakan hukum.

SUSJABORMIL XIV Deklarasi PBB • Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power : • Victim of crime • Acces Justice & Fair Treatment • Restitution • Compensation • Assistance • Abuse of Power

UU YG TELAH DITERBITKAN DI INDONESIA MENYANGKUT KORBAN SUSJABORMIL XIV • UU NO 39/1999 TTG HAM • UU NO 26/2000 PELANGGARAN HAM BERAT • UU N 0. 23 THN 2004 TTG PKDRT • UU NO 15 THN 2003 PEMBERANTAS TERORISME • UU NO 13 THN 2006 TTG SAKSI & KORBAN

SUSJABORMIL XIV UU YG MENYANGKUT KORBAN • UU NO 31 THN 2014 TTG LPSK • UU NO 21 THN 2007 TTG PERDAGANGAN MANUSIA • UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGAN BENCANA • UU NO 35 THN 2009 TTG NARKOBA • UU NO 5 THN 1997 TTG PSIKOTROPIKA • UU NO 11 THN 2008 TTG ITE

SUSJABORMIL XIV Korban bencana AKIBAT YG DIHADAPI • MAYAT DIMANA-MANA BERGELETAKAN, PERLU ALAT ANGKUT, LISTRIK PEMBUNGKUS, KAIN KAFAN DLL. • MANUSIA YG HIDUP MEMERLU KAN BANTUAN SEGERA, PERLU PERALATAN UNTUK PENYELA MATAN, MAKANAN , AIR/MINUMAN TEMPAT BERTEDUH, PAKAIAN, OBAT, DAN ORANG YG MENDAMPINGI, MENIMBULKAN PENGUNGSI YG JUMLAHNYA RIBUAN. BANTUAN DATANG TAPI TAK TERANGKUT. LSM JALAN SENDIRI 2 • PENGUNGSI KELAPARAN, SAKIT, MAYAT MEM BUSUK, RIBUAN ANAK HILANG/DITEMUKAN • SIAPA YG BERTANGGUNG JAWAB? • SUDAH 60 TH MERDEKA NEGARA RI KELIHA- TAN BELUM SIAP UNTUK MENGHADAPI BENCANA SELANJUTNYA.

SUSJABORMIL XIV Korban Aceh

SUSJABORMIL XIV KORBAN SAMPIT

SUSJABORMIL XIV INDONESIA NEGARA RAWAN BENCANA • BANJIR, KEBAKARAN HUTAN, ASAP, KEKERINGAN • GEMPA, TSUNAMI, GUNUNG MELETUS, TANAH LONGSOR • ANGIN PUYUH • KONFLIK, HURUHARA • KAPAL TENGGELAM • PESAWAT TERBANG JATUH • KECELAKAAN KERETA API

SUSJABORMIL XIV KESIAPAN NEGARA LAIN • JEPANG (Disaster Management Act) • AMERIKA SERIKAT – Federal Emergency Management Agency • GUJARAT STATE Disaster Management Policy • SOUTH AFRICA Disaster Management Act • Queensland Disaster Management Act 2003

SUSJABORMIL XIV BIDANG KERJA PENANGANAN BENCANA • • MENGENAL DAN MEMANTAU GEJALA MENCEGAH GEJALA MENJADI ANCAMAN MERAMALKAN KEMUNGKINAN KEJADIAN MENURUNKAN KERENTANAN TERMA- SUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN • MENINGKATKAN KESIAPAN UNTUK MERESPON KEMUNGKINAN BENCANA • MEMBUAT SISTEM PERINGATAN DINI YG EFEKTIF.

SUSJABORMIL XIV TIDAK TERHINDARKAN : • • MENYUSUN KONTIJENSI MENYUSUN RENCANA OPERASI MELAKSANAKAN RESPON DARURAT MEMULIHKAN KEADAAN SECEPATNYA.

SUSJABORMIL XIV MERESPON KEADAAN DARURAT • • MENYUSUN RENCANA PENANGANAN MENYUSUN RENCANA OPERASI MELAKSANAKAN RESPON DARURAT MEMULIHKAN KEADAAN SECEPATNYA

SUSJABORMIL XIV DI MALAYSIA • BELUM ADA UU BENCANA NEGARA TETAPI SUDAH ADA: • Pelaksana JAWATAN KUASA KESELAMATAN NEGARA • TABUNG BENCANA NEGARA • BADAN PENYELAMAT NEGARA • NGO – MERCY MALAYSIA UNTUK PERAWATAN PENGOBATAN, COUNSELING • DIBAWAH NAUNGAN SULTAN PERAK – DR. JAMILAH

SUSJABORMIL XIV KONSEP DASAR BENCANA • KEHIDUPAN MANUSIA SELALU BERDAMPINGAN DGN BENCANA • GEJALA ALAM ADALAH GEJALA ANCAMAN YG BELUM TENTU MENIMBULKAN KERUGIAN • GEJALA ALAM BARU MENJADI BENCANA KALAU MENIMBULKAN KERUGIAN • MASYARAKAT MEMPUNYAI TKT KERENTANAN YG BERBEDA • TINGKAT KERENTANAN MENURUN KALAU KEMAMPUAN MASYARAKAT MENINGKAT • RESIKO BENCANA ADALAH GABUNGAN ANTARA ANCAMAN, KERENTANAN, DAN KEMAMPUAN.

SUSJABORMIL XIV Hak-hak Korban • • Hak untuk perlindungan Hak u/ pelayanan kesehatan Hak untuk kerahasiaan pribadi Hak u/ pendampingan psikologis, sosial dll Hak u/ pelayanan rohani Hak u/ bantuan hukum Hak u/ informasi perkembangan perkara, putusan pengadilan, dan hal ex terpidana • Hak u/ identitas & kediaman baru • Hak atas biaya kehadiran sbg saksi • Hak atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi

SUSJABORMIL XIV • HAK-HAK KORBAN BENCANA : • MENDAPATKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN RASA AMAN • MENDAPATKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN KETRAMPILAN MENGHADAPI PENANGGULAN BENCANA • MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PENANGGULAN BENCANA • BERPERAN DALAM PERENCANAAN, PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN PROGRAM PENYEDIAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN TERMASUK DUKUNGAN PSIKOSOSIAL • BERPARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN THD KEGIATAN PENANGGULAN BENCANA • MELAKUKAN PENGAWASAN SESUAI MEKANISME YG DIATUR • MENDAPATKAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR • MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN KARENA KEGAGALAN KONSTRUKSI.

SUSJABORMIL XIV Hak-hak korban di Luar Negeri • • • Medical Expenses Mental health Lost wages for disabled victims Lost support for dependents Funerals Travel for medical treatment Rehabilitation Services for replace work Legal Aid Expenses related to injury Funding : National budget, Insurance. fine, assets offender.

SUSJABORMIL XIV BEBERAPA ASPEK PENANGANAN BENCANA n n n PERLU ADA KEBIJAKAN : UU PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENANGANAN BENCANA GOVERNANCE : PENGGUNAAN STRATEGI PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA PENATAAN KELEMBAGAAN, ORGANISASI, PENGATURAN TUGAS DAN KEWENANGAN MEKANISME STANDARD OPERATING PROCEDURE ANTAR LEMBAGA PROGRAM KEGIATAN, TINDAKAN TERPROGRAM PENANGANAN BENCANA

SUSJABORMIL XIV DISASTER MANAGEMENT MANAJEMEN BENCANA n n n Perlu ada UU yg baku untuk menanggulangi bencana Ada organisasi yg tetap ditingkat Pusat dan Daerah, dg standard operating procedure baku Mengikutsertakan patner baik Dalam&Luar Negeri, TNI, Polisi, LSM, PMI, SAR, RS. Sarana/prasarana, peralatan yg di up grade, psw angkut, heli, kapal, m. boat SDM dan pelatihan yg kontinyu Logistik yg di mantenance secara berkala : tenda, air, makanan, power listrik, alat komunikasi, kantong mayat, obat, tandu, masker, sarung tangan, topi keselamatan, heavy equipment,

HAK-HAK KORBAN ; UU NO. 13 THN 2006 n n n n SUSJABORMIL XIV PASAL 5 MEMPEROLEH PERLINDUNGAN IKUT SERTA DALAM MENETAPKAN BENTUK PERLINDUNGAN MEMBERIKAN KETERANGAN TANPA TEKANAN MENDAPAT PENTERJEMAH BEBAS DARI PERTANYAAN MENJERAT MENDAPATKAN INFORMASI TTG : KASUS, PUTUSAN PENGADILAN

SUSJABORMIL XIV LANJUTAN MENGETAHUI DLM HAL TERPIDANA DIBEBASKAN n MENDAPATKAN IDENTITAS BARU n MEMPEROLEH BIAYA TRP n MENDAPATKAN NASIHAT HUKUM n MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA HIDUP n

SUSJABORMIL XIV LANJUTAN PASAL 6 : n BANTUAN MEDIS n BANTUAN REHABILITASI PSIKO SOSIAL n PASAL 7 : n HAK ATAS KOMPENSASI n HAK ATAS RESTITUSI n

SUSJABORMIL XIV LANJUTAN n n n n DIBERIKAN SEJAK PENYIDIKAN KESAKSIAN TANPA HADIR DI SIDANG KESAKSIAN TERTULIS KESAKSIAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK TIDAK DITUNTUT ATAS LAPORAN MERINGANKAN UNTUK SAKSI UU LPSK UU NO. 31 THN 2014 PASAL 5 DISEMPURNAKAN LAGI HAK KORBAN TSB.