SUMBERSUMBER PENDANAAN UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN AIR MINUM DAN

SUMBER-SUMBER PENDANAAN UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI • • CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ZIS (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF)

Tantangan dan peluang kolaborasi peningkatan akses air minum dan sanitasi di Indonesia Tahun 2019, akses air minum layak di Indonesia mencapai 88% dan sanitasi layak 75%, diperkirakan 33 juta penduduk belum memiliki akses air minum layak dan 25 juta masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. (BPS, Susenas 2018). Pemerintah Indonesia menargetkan penyediaan akses air minum layak bagi seluruh penduduk dan menghentikan praktek BABS terbuka dalam RPJMN 2020 -2024. (Bappenas, KSAN 2019) 20% Jaringan perpipaan 88% Cakupan akses air minum layak 68% Bukan jaringan perpipaan 75% Cakupan akses sanitasi layak Diperkirakan sebesar Dana yang diperlukan Rp 404 trilyun Air minum 165, 4 trilyun Sanitasi 247 trilyun

Tantangan dan peluang kolaborasi peningkatan akses Air Minum dan Sanitasi di Desa Pamsimas Program Pamsimas sebagai “stimulan” pembangunan sarana Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Perdesaan hanya mampu menyediakan pelayanan di 1 -2 dusun yang ada di desa penerima manfaat, bahkan terkadang warga dalam dusun intervensi pun ada yang belum mampu terlayani. Dalam hal ini, maka KPSPAMS perlu melakukan inovasi pendanaan, baik untuk meningkatkan kualitas layanan maupun mengembangkan layanan. Mengandalkan iuran saja tentunya tidak akan cukup. Menunggu bantuan Pemerintah mungkin akan terlalu lama karena harus masuk dalam sistem perencanaan pembangunan. Ada beberapa alternatif sumber pendanaan yang dapat diakses oleh KPSPAMS, dengan pesyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi dana. Beberapa sumber pendanaan yang dapat diakses oleh KPSPAMS, antara lain: 1. Dunia Usaha (Perusahaan): Dana Sosial dan Lingkungan dari perusahaan (CSR) 2. Lembaga Sosial Keagamaan: BAZNAS - Dana ZISWAF 3. Lembaga Keuangan: Kredit Mikro untuk Pengembangan Layanan Air Minum dan Sanitasi

1. CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Apa itu CSR ? • Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagaian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia/masyarakat dan lingkungannya secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional. • CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. • Pelaksanaan CSR diatur dengan Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dasar Kebijakan CSR • Dalam Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan • Ditentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) • TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran • TJSL bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat umumnya

Peraturan dan Perundangan Terkait CSR • UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 25 b) • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Khusus untuk badan usaha mineral dan batubara adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi • Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas • ISO 26000 yang merupakan pedoman bersifat sukarela bagi perusahaan, mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi sebagai dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku etis dan transparan berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan

Perkembangan bentuk CSR dari waktu ke waktu Corporate citizenship Corporate philantrophy Corporate charity Dorongan untuk melakukan kegiatan amal berdasarkan motivasi keagamaan Dorongan kemanusiaan yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial Motivasi corporate sebagai bagian dari masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial

Forum CSR • • Forum CSR adalah suatu wadah yang dibentuk dalam rangka mengingkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab penyelenggaraan CSR secara melembaga, berkelanjutan efektif dan masif di tingkat kabupaten dan provinsi Tujuan forum CSR adalah mewujudkan sinergitas peran dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Di tingkat provinsi dan/atau kabupaten umumnya dikoordinasikan oleh Bidang Ekonomi Bappeda Forum CSR mewadahi perusahaan (BUMN, BUMD, badan usaha swasta), pemerintah dan pemangku kepentingkan lainnya, dalam rangka mengarahkan kualitas program CSR baik dari sisi yang membutuhkan maupun dari sisi pemberi CSR sebagai bentuk kepedulian dan membantu sesama

POB*) : Pemanfaatan CSR dalam Program Pamsimas *) POB Pemanfaatan Dana CSR untuk Pengembangan SPAMS Perdesaan Kegiatan Non-Fisik Kegiatan pemicuan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk STBM 5 pilar Pelatihan untuk Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) dan Asosiasi Penyediaan Fasilitator Masyarakat dan tenaga pendukung lainnya Kegiatan Fisik Pembangunan SPAMS baru untuk desa yang belum memiliki SPAMS dengan menggunakan pendekatan PAMSIMAS Perluasan pelayanan SPAMS untuk desa binaan PAMSIMAS dalam rangka memenuhi akses 100% air minum dan sanitasi layak Peningkatan SPAMS eksisting di desa binaan PAMSIMAS, termasuk meningkatkan kualitas akses air minum dari HU dan KU menjadi SR individu Kegiatan lain untuk pencapaian akses universal air minum dan sanitasi layak. (jamban dengan tangki septik)

POB*) Program Pamsimas: Perencanaan Kolaborasi CSR *) POB Pemanfaatan Dana CSR untuk Pengembangan SPAMS Perdesaan • Perencanaan Jalur Desa

POB*) Program Pamsimas: Perencanaan Kolaborasi CSR *) POB Pemanfaatan Dana CSR untuk Pengembangan SPAMS Perdesaan • Perencanaan Jalur Kabupaten

Lanjutan ……. Program Pamsimas: Perencanaan Kolaborasi CSR • Perencanaan dengan Jalur Provinsi

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan CSR

Kegiatan Pelaksanaan Bantuan CSR dalam Bentuk Sarana dan Prasarana SPAMS Kegiatan Uraian Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan sarpras pembangunan sarpras SPAMS SPAM, dan sanitasi jamban dengan tangki septik dengan memperhatikan aturan Pamsimas dan Perusahaan Pelaksanaan Pelatihan Melakukan kegiatan Teknis Pengoperasian pelatihan teknis untuk dan Pemeliharaan KPSPAMS, dengan SPAM dana dari pihak perusahaan CSR Serah Terima Serah terima sarana dan pengelolaan dan aset prasarana SPAM dan sarana sanitasi jamban dengan tangki septik sesuai dengan PKS Hasil yang Diharapkan Adanya sarpras SPAM dan sanitasi jamban dengan tangki septik, yang siap dimanfaatkan masyarakat Adanyanya kesiapan dan kemampuan dari masyarakat/KPSPAMS untuk mengelola SPAM yang dibangun Adanya serah terima sarpras air minum dan sanitasi yang dibangun perusahaan kepada pihak desa/KPSPAMS yang diketahui oleh Pemerintah daerah. Pelaku KKM didampingi oleh Tim FM CD Narasumber dari OPD terkait, perusahaan dan Asosiasi Mengikuti Juknis Pelaksanaan Tingkat Masyarakat Program Pamsimas.

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Berupa Bahan Material Kegiatan Uraian Persiapan konstruksi Rembug masyarakat: Pelaku KKM, KPSPAMS didampingi oleh FM CD Pelaksanaan konstruksi Hasil yang diharapkan Adanya kesepakatan warga mengidentifikasi dan menyepakati masyarakat untuk melaksanakan pembangunan pekerjaan dan tenaga pelaksana sarana konstruksi fisik untuk pembangunan sarpras AMS Pelaksanaan kegiatan konstruksi Adanya realisasi kegiatan sarpras untuk SPAM dan sarana pembangunan sarpras air sanitasi/jamban dengan septik tank. minum dan sanitasi /jamban dengan septik tank. Melakukan pemantauan kemajuan Adanya laporan pemantauan kegiatan fisik pembangunan sarpras kemajuan fisik pembangunan SPAM dan sanitasi /jamban dengan sarpras SPAM dan sanitasi septik tank. . /jamban dengan septik tank. KKM, KPSPAMS difasilitasi oleh Tim FM (CD dan WSS) Serah terima sarpras SPAM dan sanitasi /jamban dengan septik tank, yang dibangun dengan dana CSR sesuai dengan PKS Sesuai Juknis Pelaksanaan Tingkat Masyarakat Program Pamsimas. Pemantauan kemajuan pekerjaan fisik Serah terima pengelolaan dan asset Adanya serah terima sarana air minum dan sanitasi /jamban dengan septik tank yang dibangun dengan dana CSR dari pihak perusahaan kepada Masyarakat/ KPSPAMS KKM, KPSPAMS difasilitasi oleh FM WSS

Pelaksanaan Bantuan CSR Berupa Uang Tunai

Pemantauan SESUAI RENCANA DAN PELAKSANAAN PARA PIHAK (PKS) PELAPORAN PEMANTAUAN KESESUAIAN ANTARA RENCANA DAN PELAKSANAAN TIDAK SESUAI PERBAIKAN DAN LANJUT EVALUASI DAN REKOMENDASI PELAPORAN

Pelaporan • Pelaporan yang disampaikan oleh KKM/KPSPAMS diketahui oleh kepala desa kepada perusahaan dan Bupati • Pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) PAMSIMAS, meliputi: – Modul 2. 6 • Input data kegiatan perencanaan CSR • Dokumen KSB dan/atau PKS • Dokumen Proposal CSR – Modul 3 • Pencairan Dana CSR – Modul 4. 1. 2 • Melaporkan tentang progress realisasi RKM, • Pelaporan pada saat pembiayaan dana CSR telah direalisasikan. • Pelaporan penyelesaian (berita acara penyelesaian pekerjaan)

2. ZISWAF

Apa itu ZISWAF ? ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : • Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. • Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badah usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum. • Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. • Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Kebijakan ZISWAF untuk Pengembangan Sarana Air Minum dan Sanitasi • Dalam Ketentuan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. • Pendayagunaan Zakat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, ayat (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Yang dimaksud dengan “usaha produktif” pada ayat (1) adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia. • Pada Musyawarah Nasional tahun 2015, MUI telah menetapkan fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf (ZISWAF) untuk Pengembangan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. • Merujuk kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Musyawarah Nasional MUI tahun 2015 maka ditindaklanjuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/BAPPENAS dengan MUI, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia tentang Sinergi Pendayagunaan Harta Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan sosial keagamaan lainnya, Nomor: 01/NKB/M. PPN/01/2017. Nomor: Kep-18/MUI/I/2017. Nomor: 001/MOU/BP/BAZNAS/01. 2017. Nomor: 001/BWI/MOU/2017.

Program BAZNAS untuk mendukung pengembangan AMS • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga Pemerintah nonstruktural yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak, sedekah dana sosial keagamaan lainnya secara nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, infak, sedekah dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. • Berdasarkan Kajian Konseptual Indeks BAZNAS untuk Keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi tahun 2019, dalam penyaluran dana Zakat, terdapat dua istilah yang diadopsi BAZNAS, yaitu: a. b. Pendistribusian memiliki arti bahwa dana yang dikeluarkan bersifat sekali habis, hal ini mengacu kepada program konsumtif. Pendayagunaan mengacu kepada dana yang disalurkan besifat produktif, seperti untuk pembiayaan usaha kecil menengah (UMKM) Mustahik.

Pemanfaatan ZISWAF untuk Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Secara umum, pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sudah dilakukan oleh beberapa BAZNAS dan LAZ dengan menggunakan model/konsep kolaborasi antara lembaga zakat, lembaga pemerintah terkait dan NGOs/LSM

Contoh Model /Kolaborasi Pendayagunaan Zakat*) 1. Model Kolaborasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten *) Sumber: Studi empiris pendayagunaan Ziswaf sebagai alternatif pembiayaan air bersih dan sanitasi di Indonesia, Disampaikan pada Lokakarya Pendayagunaan ZISWAF Untuk Mendukung SDGs Air Minum dan Sanitasi, Hotel Aryaduta Jakarta, 26 -27 Februari 2020 1. Bappeda/Dinkes menyediakan daftar penerima manfaat yang direkomendasikan kepada BAZNAS Provinsi 2. BAZNAS Provinsi memutuskan daftar penerima zakat (mustahiq) yang memenuhi syarat untuk menjadi penerima manfaat dalam program WASH (berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten dan kepala Kabupaten/Desa di mana mustahik tinggal) dan menyalurkan dana zakat ke BAZNAS Kabupaten 3. BAZNAS Kabupaten membahas program distribusi dengan kepala Kabupaten/Desa dan kemudian memberikan dana zakat (dalam bentuk uang tunai) kepada mereka. 4. Kepala Kabupaten/Desa membeli material yang terkait dengan penyediaan layanan sanitasi dasar dari toko bahan lokal. 5. Toko bahan lokal menyediakan bahan untuk kepala Kabupaten/Desa 6. Kepala Kabupaten/Desa memberikan material kepada penerima manfaat yang akan digunakan sebagaimana dimaksud (yaitu untuk meningkatkan sanitasi dan/atau merehabilitasi rumah termasuk fasilitas sanitasi). Jika ada kekurangan material, para penerima manfaat akan menggunakan dana/bahan mereka sendiri (dan/atau dana/bahan dari kerabat mereka) untuk menyelesaikan pembangunan. 7. Jika ada bahan yang tidak terpakai, maka penerima manfaat akan mengembalikannya kepada kepala Kabupaten/Desa sehingga pihak lain yang membutuhkan bisa menggunakannya.

Lanjutan Contoh Model /Kolaborasi Pendayagunaan Zakat 2. Kolaborasi BAZNAS Pusat dan BAZNAS Kabupaten 1. Bappeda/Dinkes menyediakan daftar penerima manfaat yang direkomendasikan kepada BAZNAS Kabupaten 2. BAZNAS Kabupaten memutuskan daftar Penerima Zakat yang ditargetkan (mustahiq) dan berkoordinasi dengan BAZNAS Pusat 3. BAZNAS Pusat memberikan kontribusi parsial pada sejumlah penerima tertentu dan memberikan dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten. Selebihnya menggunakan kontribusi dari BAZNAS Kabupaten. 4. BAZNAS Kabupaten mendiskusikan program distribusi dengan kepala Kabupaten/desa dan kemudian memberikan dana/uang tunai kepada mereka. 5. Kepala Kabupaten/desa membeli bahan yang terkait dengan layanan sanitasi dasar dari toko-bahan lokal. 6. Toko bahan lokal menyediakan bahan untuk dengan kepala Kabupaten/desa 7. Kepala daerah/kelurahan memberikan materi kepada program penerima manfaat yang akan digunakan sebagaimana dimaksud. Jika ada kekurangan bahan, para penerima akan menggunakan dana mereka sendiri/bahan mereka sendiri untuk menyelesaikan pembangunan.

Lanjutan Contoh Model /Kolaborasi Pendayagunaan Zakat 3. Kolaborasi LAZ dan NGOs 1. International NGO menyediakan dana yang akan digunakan oleh LAZ dalam program WASH mereka 2. LAZ menggabungkan dana di atas dengan dana zakat yang terkumpul 3. Fasilitator LAZ melakukan pemilihan lokasi dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi aktual di area penerima manfaat 4. LAZ melakukan kegiatan "pemicuan" (triggering) melalui fasilitator mereka di desa dimana mayoritas masyarakat masih mempraktikkan buang air besar sembarangan. Para penerima bantuan kemudian didorong untuk membangun jamban secara mandiri dengan melakukan "Arisan Jamban” 5. LAZ melakukan periode post-triggering dimana fasilitator harus memastikan penggunaan toilet oleh para penerima manfaatnya. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1 -3 tahun.

Lanjutan Contoh Model /Kolaborasi Pendayagunaan Zakat 4. Kolaborasi LAZ dan LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) 1. LAZ (RZ) dan LKMS (BAIK) berdiskusi dan memilih area penerima manfaat yang memiliki akses yang buruk terhadap sanitasi dan juga tercakup dalam wilayah operasional BAIK. 2. RZ dan BAIK mengunjungi area program dan melakukan komunikasi dengan kepala desa dan staf RZ di daerah tersebut 3. BAIK, RZ, kepala desa, dan staf RZ akan menentukan calon penerima manfaat. BAIK kemudian akan memproses dan menganalisa pembiayaan berdasarkan SOP nya, memilih penerima manfaat yang sebenarnya dan mengkomunikasikan kepada RZ 4. RZ menyediakan dana zakat (seed money) untuk penyediaan layanan sanitasi dasar. 5. BAIK menyediakan pembiayaan komersial Syariah untuk melanjutkan penyediaan layanan sanitasi dasar kepada penerima program.

Memanfaatkan ZISWAF dalam Program Pamsimas

Jalur Desa Bagaimana memanfaatkan ZISWAF dalam Program Pamsimas KKM/KPSPAMS • • menyiapkan Proposal berdasarkan RKM 100% untuk pembiayaan SR dan/atau sarana sanitasi bagi MBR melalui pembiayaan ZISWAF melampirkan data MBR, berupa copy KK, KTP, dan surat keterangan kepala desa Jalur Kabupaten BAZNAS KABUPATEN • • Menerima Proposal Desa yang disampaikan dengan Surat Pengantar dari Kepala Desa Mengevaluasi dan menyetujui untuk membiayai dari sumber dana Baznas kabupaten Pakem/DPMU BAZNAS KABUPATEN BAZNAS PROVINSI • • • menghimpun Proposal-proposal yang disiapkan oleh KKM/KPSPAMS di wilayah kabupaten • Menerima Proposal Desa yang disampaikan dengan Surat Pengantar dari DPMU Mengevaluasi dan meneruskan Proposal ke Baznas Provinsi • Menerima Proposal Desa yang disampaikan dengan Surat Pengantar dari Baznas Kabupaten Mengevaluasi dan menyetujui untuk membiayai dari sumber dana Baznas provinsi

MENDAPATKAN PENDANAAN BAZNAS UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM DI DESA PAMSIMAS Pembelajaran Dari Provinsi Gorontalo 1. Audiensi kepada Gubernur 2. Penyampaian Proposal Desa dg 1. 2. 3. Surat Pengantar PPMU kpd Baznas Prov. Gorontalo 3. Audiensi kpd BAZNAS Prov, dg 4. komisioner lengkap 5. 4. Pemilihan lokasi (desa sasaran) 6. 5. Penyampaian Proposal rinci kpd Baznas dg surat pengantar ka. DPMU 6. Penerimaan Bantuan, Pelaksanaan dan Pelaporan Meminta arahan untuk memanfaatkan dana BAZNAS untuk Desa-desa Pamsimas. Pelaku: Tim ROMS Provinsi Menyampaikan proposal secara garis besar. membahas tentang Proposal yang disampaikan, dan Baznas memberikan penjelasan tentang Organisasi, sumber pendanaan, Penyaluran Pendanaan dan Tata caranya. Salahsatu pendanaan terbesar adalah dari Zakat ASN dan bentuk Penyalurannya hanya kepada yang berhak mendapatkan Zakat (Mustahik). PC dan LG Memastikan Pengelolan SPAMS yang berkelanjutan, dan desa terpilih ada kelompok masyarakat yang memenuhi syarat penyaluran. TA WSS, DC dan FM Menyampaikan Proposal rinci yang memuat data calon penerima dana (zakat) BAZNAS, disertai dengan dokumen pendukung seperti KK, KTP dan surat keterangan Kepala Desa. Pemberian bantuan dana tunai dari Baznas Provinsi sebesar Rp. 50 juta pada tanggal 13 November 2019 kepada 100 KK masing-masing sebesar Rp. 500 ribu untuk pembangunan 100 unit Sambungan Rumah. Menambah jumlah pemanfaat sebanyak 400 jiwa. Pelaksanaan di lapangan dengan didampingi oleh Tim Pamsimas, di Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu, Pelaporan oleh Tim Pamsimas meliputi foto-foto SR dan Uji Fungsi 100% disaksikan oleh para pihak terkait yaitu BAZNAS, PPMU/OPD, DPMU/OPD, Pihak Desa dan Kecamatan, Tim Pendamping Pamsimas

Pemantauan dan Evaluasi SESUAI RENCANA DAN PELAKSANAAN PARA PIHAK (PKS) PELAPORAN PEMANTAUAN KESESUAIAN ANTARA RENCANA DAN PELAKSANAAN TIDAK SESUAI PERBAIKAN DAN LANJUT EVALUASI DAN REKOMENDASI PELAPORAN

Pelaporan • Pelaporan yang disampaikan oleh KKM/KPSPAMS diketahui oleh kepala desa kepada Baznas dan Bupati • Pelaporan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) PAMSIMAS, meliputi: – Modul 2. 6 • Input data kegiatan perencanaan dengan Baznas • Dokumen KSB dan/atau PKS • Dokumen Proposal untuk Baznas – Modul 3 • Pencairan Dana Baznas (jika ada) – Modul 4. 1. 2 • Melaporkan tentang progress realisasi RKM, • Pelaporan pada saat pembiayaan dana Baznas telah direalisasikan. • Pelaporan penyelesaian (berita acara penyelesaian pekerjaan)

3. KREDIT MIKRO

PEMANFAATAN KREDIT MIKRO 1) Untuk memperluas pelayanan, apabila KPSPAMS memiliki kapasitas sumber air yang mencukupi dan masih terdapat penduduk di area pelayanan yang belum terlayani karena keterbatasan dana, maka dengan kredit mikro KPSPAMS dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih optimal; 2) Untuk memperkuat kemampuan keuangan KPSPAMS, dengan bertambahnya jumlah sambungan rumah (SR) yang didanai melalui kredit mikro maka kemampuan keuangan KPSPAMS akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari tambahan pelayanan yang ada; 3) Untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan KPSPAMS, artinya bahwa dengan mengakses kredit mikro, maka KPSPAMS dapat mengembangkan pelayanan dan pendapatan dengan kemampuan sendiri, tanpa menunggu bantuan yang belum tentu ada.

Di fasilitasi oleh: FMS -NMC FMS – Provinsi FMA - Kabupaten Di fasilitasi oleh: Co. DC/FMA dan FM TAHAPAN PENGUATAN DALAM PENYEDIAAN KREDIT MIKRO UNTUK PENGEMBANGAN LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN

TAHAP PEMETAAN • Pada tahap pemetaan KPSPAMS dilakukan identifikasi untuk memetakan KPSPAMS yang berpotensi dan berminat untuk mengakses kredit mikro yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data keberminatan KPSPAMS.

TAHAP PENGUATAN • Pada tahap penguatan KPSPAMS dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas KPSPAMS melalui penguatan kelembagaan dan keuangan agar memenuhipersyaratan untuk dapat mengakses kredit mikro ke lembaga keuangan. Kegiatan penguatan terdiri dari penguatan aspek kelembagaan dan aspek keuangan serta penyusunan proposal. • Hasil akhir dari kegiatan penguatan berupa proposal yang disusun oleh KPSPAMS untuk diajukan ke lembaga keuangan. • Kegiatan penguatan dilakukan oleh FM-CD dan FMWSS.

SYARAT KPSPAMS UNTUK MENGAJUKAN KREDIT Memiliki: 1) Legalitas pendirian kelompok disertai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); 2) Laporan Keuangan; 3) Legalitas Penetapan Iuran; 4) Surat Dukungan dari Kepala Desa; 5) Proposal yang berisi rencana pengembangan, profil, dan rencana bisnis KPSPAMS; 6) Syarat lain yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.

FASILITASI PENGUATAN ASPEK KELEMBAGAAN 1) KPSPAMS memiliki legalitas pendirian kelompok, minimal dengan SK Kades dilengkapi dengan AD/ART. 2) Memastikan agar jabatan kepengurusan yang terdapat dalam struktur organisasi KPSPAMS terisi serta pengurus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan AD/ART; 3) Memastikan bahwa KPSPAMS telah melakukan musyawarah antar pengurus tentang rencana akses kredit mikro kepada lembaga keuangan yang dibuktikan dengan dokumentasi hasil rapat (notulensi rapat); 4) Memastikan bahwa KPSPAMS memiliki kearsipan yang baik; 5) Memfasilitasi KPSPAMS agar dapat memiliki hubungan yang sinergi dengan Pemerintah Desa,

FASILITASI PENGUATAN ASPEK KEUANGAN 1) Kelengkapan Pembukuan • Buku Kas Harian; • Buku Bank; • Buku Bantu Penerimaan Iuran Wajib; • Buku Bantu Penerimaan Iuran Bulanan; • Buku Bantu Pengeluaran Biaya; • Buku Bantu Inventaris; • Laporan Iuran Bulanan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; • Laporan Keuangan Bulanan (penerimaan dan pengeluaran); • Daftar Invetaris/Asset. 2) Penerapan Iuran yang baik: penetapan iuran memperhitungkan besarnya biaya yang dibebankan untuk menutup biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, dan biaya cadangan pengembangan

FASILITASI PENYUSUNAN PROPOSAL

Terima Kasih