SUMBER PERIKATAN Sumber Perikatan 1233 UndangUndang 1352 Perjanjian

SUMBER PERIKATAN

Sumber Perikatan 1233 Undang-Undang 1352 Perjanjian 1313 Perbuatan manusia 1353 Perbuatan Menurut Hukum 1354 & 1359 Perbuatan Melawan Hukum 1365 Ditentukan UU

1. Perikatan yang terjadi karena persetujuan / perjanjian(Overenkomst) Pasal 1313 : Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

DEFINISI PERJANJIAN : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. (pasal 1313 BW)

Unsur – Unsur Perjanjian 1. 2. 3. 4. 5. 6. Para Pihak ( Subjek) Ada persetujuan yang bersifat tetap Ada tujuan yang hendak dicapai Ada prestasi yang dapat dilaksanakan Ada bentuk tertentu ( Tulis/Lisan) Ada Syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat Sah perjanjian 1. 2. 3. 4. Ps. 1320 BW : Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya Kecakapan Untuk membuat Suatu persetujuan Suatu Hal tertentu Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya Kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yg bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan Kemauan yg bebas dianggap tidak terjadi ketika perjanjian itu terjadi karena paksaan(Dwang), kekhilafan(dwaling) atau penipuan (bedrof)

Kecakapan u/ membuat persetujuan Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum u/ bertindak sendiri UU telah menetapkan “tidak cakap” untuk melakukan perbauatan hukum

Suatu Hal tertentu Yang diperjanjikan dlm suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yg cukup jelas atau tertentu Kejelasan mengenai objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban

Suatu Sebab(Causa) Yang Halal “Causa” diartikan bahwa isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak Jadi isi dari perjanjian tsb tidak boleh melanggar UU, ketertiban umum dan kesusilaan

Akibat Hukum jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian 1. Syarat 1 dan Syarat 2 disebut sebagai syarat subyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Pemabatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (ps. 1454)

2. Syarat 3 dan 4 disebut syarat Obyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi perjanjian batal. Perjanjian dianggap tidak pernah ada

Azas-Azas Umum perjanjian Azas Kebebasan Berkontrak Azas ini mrpkan perwujudan ps. 1338 Azas ini memberikan kebebasan untuk : a) Berbuat/tidak berbuat b) Mengadakan perjanjian dgn siapapun c) Menentukan isi dan bentuk perjanjian 1.

2. Azas Konsesualisme Azas ini mrpkn perwujudan ps. 1320 (1) Suatu perikatan terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak

3. Azas Kekuatan mengikat Ps 1338 : “semua persetujuan yg dibuat secara sah berlaku sebagai UU bg mereka yang membuatnya”

4. 5. Azas Pelengkap Pasal-pasal yang terdapat dlm UU (BW) dpt dikesampaingkan, apabila para pihak menghendaki dan membuat ketentuan yg berbeda dari UU Azas Kepatutan Azas ini dituangkan dalam pasal 1339 BW

Jenis-jenis Perjanjian 1. Perjanjian Timbal Balik Adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik Contoh; jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

2. Perjanjian sepihak Adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi Contoh; perjanjian hibah, hadiah

3. Perjanjian Bernama Adalah perjanjian yg sudah mempunyai nama sendiri, yg dikelompokkan sbg perjanjian khusus karena ditentukan sedemikan oleh UU Misal : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

4. Perjanjian Tak Bernama Adalah perjanjian yg tidak diatur dlm UU tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan nama yg disesuaikan dgn kebutuhan para pihak Misal : perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolahan

5. Perjanjian Atas Beban Adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yg satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum Misalnya; X menyanggupi memberikan Y sejumlah uang, jika Y menyerah-lepaskan suatu barang tertentu kpd X

6. Perjanjian Kebendaan (zakelijk overenkomst) Adalah perjanjian u/ memindahkan hak milik dlm perjanjian jual beli.

7. Perjanjian Konsensual : yaitu perjanjian yang tercipta kalau tercapai suatu kata sepakat. 8. Perjanjian Riil : yaitu perjanjian yang tercipta jika disamping kata sepakat, juga terjadipelaksanaan dari prestasi yang diperjanjikan. 9. Perjanjian Prinsipil : yaitu perjanjian yang bersifat pokok.

10. 11. 12. Perjanjian Accesoir : yaitu perjanjian yang bergantung pada perjanjian pokok. Misalnya perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan. Dalam hal ini maka pinjam meminjam merupakan perjanjian pokok sedangkan jaminan merupakan perjanjian accesoir. Perjanjian Obligatoir : yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Perjanjian Liboratoir : yaitu perjanjian yang menghapuskan suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

BENTUK PERJANJIAN Bentuk perjanjian terdiri dari 1. 2. Lisan Tulisan, misalnya perjanjian perdamaian.

Bagian-bagian Perjanjian (ISI PERJANJIAN) a) Esensialia Bagian ini mrpkan sifat yg harus ada dlm perjanjian Sifat yg menetukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta Misalnya persetujuannya ttg apa, objeknya

b) Naturalia Bagian ini mrpkan (sifat) bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian Misanya menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual

c) Aksidentialia Bagian ini mrpkan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak Misal ketentuan mengenai domisili para pihak

Akibat Hukum Perjanjian Sah Berlaku sebagai UU Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Pelaksanaan dengan itikad baik

Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Alat bayar yg digunakan pada umumnya adalah mata uang. Pembayaran harus dilakukan ditempat yg telah ditentukan Penyerahan benda dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ada 2 macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan penguasaan benda Pelayanan Jasa Adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya servis, pengangkutan, perkerjaan buruh, dsb

2. Perikatan yang lahir dari UU Perikatan ini diatur dalam ps 1352 – 1380 BW Perikatan ini timbul karena telah ditentukan oleh UU sendiri Perikatan ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Perikatan yang lahir dari UU Yaitu perikatan yang timbul karena hubungan kekeluargaan Misalnya; suami istri berkewajiban mendidik atau memelihara anak-anak mereka, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yg sudah tidak bekerja (alimentasi) (UU No. 1 Tahun 1974), pemilik pekarangan yg berdampingan menurut pasal 625 berlaku beberapa hak dan kewajiban

b. Perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia Perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh Hukum A. Perwakilan sukarela (Zaak. Waar-Neming) Ø Adalah suatu perbuatan, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut Ø Perwakilan sukarela diatur dalam pasal 1354 – 1358 BW -

PERBEDAAN PERIKATAN & PERJANJIAN Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari aturan perundang-undangan.

perikatan selain dari Undang-undang, perikatan dapat juga dilahirkan dari perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan

PERBEDAAN PERIKATAN & PERJANJIAN PERIKATAN adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. PERJANJIAN adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini muncul perikatan.

perjanjian pada perikatan selain mengikat karena hakekatnya adanya kesepakatan merupakan hasil juga mengikat karena kesepakatan para diwajibkan oleh undang pihak, jadi undang, sumbernya benar contohnya perikatan benar kebebasan antara orangtua pihak-pihak yang dengan anaknya ada untuk diikat muncul bukan karena dengan perjanjian adanya kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian diantara ayah dan anak diatur dalam Pasal tetapi karena perintah 1338 KUHPerdata. undang-undang

Konsekuensi hukum yang muncul dari tidak muncul dari dipenuhinya suatu perjanjian adalah prestasi dalam kesepakatan para perikatan pihak, maka tidak menimbulkan dipenuhinya konsekuensi prestasi dalam hukum sebagai perjanjian perbuatan menimbulkan melawan hukum ingkar janji (PMH). (wanprestasi)

Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa adanya perbedaan pengertian antara perjanjian dan perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya pengertian perikatan dibandingkan perjanjian. Artinya didalam hal pengertian perjanjian sebagai bagian dari perikatan, maka perikatan akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila salah satu pihak yang melakukan perikatan tersebut tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan prestasi, pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau penggantian kerugian dalam bentuk biaya, ganti rugi dan bunga.

perikatan dapat meliputi dua arti, yaitu pada satu sisi sebagai perjanjian yang memang konsekuensi hukumnya sangat tergantung pada pihak-pihak yang terikat didalamnya, dan pada sisi lain merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Sekalipun perjanjian sebagai suatu perikatan muncul bukan dari undang-udang tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perikatan yang muncul dari undang-undang, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang diikat didalamnya.