SUMBER HUKUM INDONESIA Definisi Segala sesuatu yang dapat

SUMBER HUKUM INDONESIA

Definisi Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat.

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 (“UU 12/2011”) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

SUMBER HUKUM MATERIIL Faktor-faktor yang menentukan kaidah hukum, tempat dari mana berasalnya isi hukum atau faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku.

SUMBER HUKUM FORMAL a) Undang-Undang (statute) b) Kebiasaan dan Adat merupakan sumber hukum yang tidak tertulis c) Traktat (Treaty) d) Yurisprudensi e) Pendapat ahli hukum terekenal (doktrin)

Undang-Undang (statute) Undang-Undang merupakan penetapan kaidah hukum dengan tegas, dalam arti formil (wet in formele zin) adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuat Undang-Undang yang dalam bentuknya dikatakan Undang-Undang.

Undang-Undang (1) Secara garis besar Undang-Undang terdiri dari: i. Judul; ii. Pembukaan (menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan); iii. Batang Tubuh (ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup); iv. Penutup; dan v. Penjelasan pasal-pasal. Lembaran Negara: Suatu lembaran tempat mengundangkan semua peraturan perundang-undangan negara dan peraturan-peraturan pemerintah agar berlakunya mempunyai kekuatan mengikat

Kebiasaan dan Adat merupakan sumber hukum yang tidak tertulis i. Syarat Materiil: harus ada perbuatan-perbuatan tertentu atau tetap yang dilakukan berulang-ulang dan terusmenerus dalam rangkaian perbuatan yang sama, dalam waktu yang lama dan diikuti masyarakat; dan ii. Syarat Intelektual: kebiasaaan itu menimbulkan keyakinan umum pada masyarakat yang bersangkutan bahwa perbuatan itu sebagai kewajiban hukum.

Traktat (Treaty) Traktat merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian internasional baru mengikat atau berlau dalam suatu negara setelah diratifikasi oleh kepala negara. Traktat yang telah diratifikasi selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Negara.

Yurisprudensi merupakan keputusan yang terdahhulu dapat dijadikan keputusan diikuti oleh hakim lain memberi putusan terhadap suatu yang sama. hakim dasar dalam kasus

Pendapat (doktrin) ahli hukum terkenal Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum / sarjana hukum terkemuka dan berpengaruh, besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil putusan. Doktrin bukan merupakan sumber hukum langsung terhadap suatu putusan, melainkan membantu hakim dalam mengambil keputusan sebagai sumber tambahan.

FUNGSI Mengadili, menegakkan menciptakan hukum dan

HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan pasal 7 UU No. 12/2011: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

JENIS PERATURAN PERUNDANGAN SELAIN PASAL 7 UU 12/2011 Peraturan BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, gubernur, walikota, tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atas dibentuk berdasarkan kewenangan.

AZAS – AZAS PERUNDANGAN a) Undang-Undang tidak boleh berlaku surut b) Lex specialis derogate legi generalis: Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. c) Lex superiori derogate legai inferiori: Undang-Undang Yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah. d) Lex posteriori derogate legai priori: Undang-Undang yang baru mengesampingkan atau membatalkan berlakunya Undang-Undang yang terdahulu.

PERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LAIN a) Bertentangan dengan UUD 1945: pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. b) Bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BADAN – BADAN PERADILAN PASAL 25 UNDANG-UNDANG No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAAN KEHAKIMAN a) Peradilan Umum: memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Peradilan Agama: memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Peradilan Militer: memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Peradilan Tata Usaha Negara: memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

MAHKAMAH KONSTITUSI a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e) Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.