SUMBER HUKUM HAN Dr Triyanto SH MHum try
SUMBER HUKUM HAN Dr. Triyanto, SH. MHum. try. staff. uns. ac. id
SUMBER HUKUM HAN ¨Undang-undang (sumber tertulis) ¨Yurisprudensi ¨Praktik Administrasi Negara (HAN Kebiasaan) ¨Dokrin Para Ahli HAN (E. Utrecht, 1974)
Undang-Undang (Tertulis) ¨ Hingga sekarang belum ada kodifikasi tentang HAN seperti dalam hukum Pidana (KUHP) dan hukum Perdata (KUHPer), sehingga HAN tersebar dalam berbagai peraturan dibidang Kepegawaian, Agraria, Perizinan, Perpajakan dlm bentuk UU, PP, Keppres, Permen, Perda dll. ¨ Kodifikasi adalah penggabungan/ pembukuan atas suatu kelompok aturan bidang tertentu, misal KUHP, KUHD, KUHPer. ¨ Kodifikasi merupakan ciri khas sistem hukum dari negara Eropa Continental
Kesulitan Kodifikasi HAN ¨ Peraturan-peraturan HAN berubah lebih cepat dan sering secara mendadak, sedangkan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana hanya berubah secara berangsur-angsur saja. ¨ Pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua Pemda membuat juga peraturan HAN sehingga lapangan HAN sangat beraneka warna dan tidak konsisten (Downer dalam Utrecht, 1964)
Yurisprudensi ¨ Putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah inkraght yang diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya dalam memutus suatu perkara yang memiliki persamamaan/ kemiripan posisi kasus
Praktik HAN (kebiasaan) ¨ Sebagai sumber hukum formil, dapat dikatakan bahwa praktik itu membentuk HAN (tidak tertulis). HAN tersebut dibentuk dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara. ¨ Contoh: Penggunaan Lembar Disposisi dalam administrasi pemerintahan.
Doktrin/Ajaran Ahli ¨ Ajaran functionare de fait, yaitu suatu ajaran yang menyatakan dianggap sah keputusan Pejabat Negara meskipun secara yuridis formil kewenangannya untuk mengeluarkan keputusan tersebut dianggap tidak sah ¨ Misal: Pemecatan / mutasi sewenang
TUGAS ¨ Buat kelompok maksimal 4 orang anggota ¨ Mencari peraturan (UU, PP, dll) yang mengatur administrasi negara ¨ Menyebutkan kewenangan pejabat negara yang diatur dalam peraturan tersebut ¨ Diskusikan dalam forum SPADA
SEKIAN
- Slides: 9