SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Ikaningtyas SH LLM SUMBER

SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL Ikaningtyas, SH, LLM

SUMBER HUKUM Pengertian • Sumber-sumber Hukum Adalah sumber darimana hukum itu ditemukan. Sumber-sumber daripada hukum diantaranya : Sumber Hukum Materiil sumber isi hukum yang menentukan isi apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat ( harus dipenuhi ). § Sumber hukum formil adalah Adalah Sumber hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum

SUMBER HK. INTERNASIONAL Article 38 (1) of the ICJ Statute The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: a. b. c. d. International Convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states; International Custom, as evidence of a general practice accepted as law; The General Principles of law recognized by civilized nations; Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

HIERARKI VCLT (1969), art. 53, treaty menjadi batal bila bertentangan dengan norm of general international law. Maka, bukan hierarkis, tapi: 1. 2. Sumber a dan b: sumber dari hukum positif. Sumber c dan d: sumber dari hukum alam.

MOCHTAR KUSUMAATMADJA Sumber hukum utama/primer : 1. perjanjian internasional; 2. hukum kebiasaan internasional; 3. prinsip-prinsip hukum umum; Sumber hukum tambahan/subsidier : 1. keputusan pengadilan; 2. ajaran para sarjana terkemuka;

HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

CUSTOM Art. 38(1)(b) Statuta ICJ: “International Custom, as evidence of a general practice accepted as law”

FUNGSI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL Hukum kebiasaan internasional memberikan latar belakang dan dasar-dasar bagaimana hukum ekonomi int, yang konsensual harus ditafsirkan Pengaturan-pengaturan hukum kebiasaa int yang berkaitan dengan tujuan, dan peranannya di darat dan di laut, hukum kebiasaan internasional memberikan berbagai aturan yang mengatur hukum-hukum ekonomi mengenai TORT dalam HEI Meletakkan dasar bagi aturan-aturan hukum umum

ELEMEN DARI CUSTOM “International Custom, as evidence of a general practice accepted as law” 1. 2. 3. 4. Opinio Juris; Duration; Uniformity and Consistency; Generality;

I. OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS 1. A believe that a certain practice is obligatory as a matter of law. 2. A conviction felt by states that a certain form of conduct is required or permitted by international law

II. DURATION 1. Long duration; 2. Short Duration cukup bila state practice telah secara nyata dan meluas menjadi uniform; North Sea Continental Shelf Cases (1969)

III. UNIFORMITY AND CONSISTENCY 1. Uniformity: tindakan oleh negara-negara pada praktiknya tidak jauh berbeda antara satu negara dengan lainnya. 2. Consistency: terhadap kasus yang sama, praktik olek negara-negara tidak terdapat kontradiksi dan perbedaan.

IV. GENERALITY 1. Dijalankan secara meluas dan umum di antara mayoritas negara-negara; 2. Kebiasaan yang dijalankan oleh sebagian area atau dijalankan oleh beberapa negara tertentu tidak dapat dikatakan sebagai kebiasaan internasional bagi seluruh negara di dunia; The Anglo-Norwegian Fisheries Case (1951): Persistent Objector Vs. Subsequent Objector

PROSES TRANSISI CUSTOM KE TREATIES: Kebiasaan internasional (1) ↓ Hukum Kebiasaan Internasional (2) ↓ Perjanjian Internasional (1) (3) ↓ Hukum Internasional

PERJANJIAN INTERNASIONAL

TREATIES VCLT (1969) Art. 2: “ An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

UNSUR PEMBENTUK PI § § § Adanya subyek hukum internasional: a. Negara, VCLT (1969) Art. 2(1)a b. OI, VCOI(1986) Art. 2(1)a Diatur oleh hukum internasional. Mempunyai akibat hukum. Adanya kehendak untuk diikat. Adanya persetujuan untuk diikat dalam perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi.

TERMS USED IN THE UN TREATY COLLECTION Treaty; Agreement; Convention; Charter; Arrangement; Protocol; Declaration; Memorandum of Understanding; Modus Vivendi; Exchange of Note;

PENGGOLONGAN PI § Participant: Multilateral Treaty Bilateral Treaty § Structure: Law Making Treaty Contract § Object: Politic Economic § Validity: Self Executing Non-self Executing

BILATERAL TREATY Treaty contract / Contractual treaties: 1. Lebih merupakan sumber “kewajiban” daripada “sumber hukum”. 2. Tidak disusun untuk menciptakan prinsip hukum yang mengatur tingkah laku para pihak. 3. “Kontrak” seperti halnya kontrak privat. Contoh: Perjanjian ekstradisi, Perjanjian Kerjasama Keamanan, Perjanjian Perbatasan.

MULTILATERAL TREATY Law Making Treaty: 1. Menciptakan “legal principles” yang dipakai untuk mengatur tindakan para pihak terhadap pihak lainnya dalam treaty. 2. Sumber hukum internasional langsung. § § § Treaty of Rome 1957 (EEC) The UN Charter UNCLOS 1982

SIFAT PERJANJIAN EKONOMI INTERNASIONAL Perjanjian 2 tersebut tidak hanya mempengaruhi secara luas hubungan antara negara tetapi juga mempengaruhi sistem hukum dan politik negara yang menjadi pihak atau peserta dalam PI tersebut Efektivitas dari perjanjian ini tergantung dari kesepakatan para pihak dalam praktek ekonomi mereka Tergantung dari efektivitas dr penjelmaan hukum nasional

PERJANJIAN BILATERAL EKONOMI INT Perjanjian persahabatan, dagang dan navigasi Perjanjian penanaman modal

PERJANJIAN MULTILATERAL EKONOMI INT GATT WTO

PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM

PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM 1. 2. Art. 38(1)(c) “The General Principles of law recognized by civilized nations”. asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; tidak hanya hukum internasional saja, tetapi asas hukum pada umumnya;

PENTINGNYA “PRINSIP HUKUM UMUM” (PHU): v v v untuk mencegah non-liquet, memberikan jalan bagi mahkamah internasional untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh pengadilan nasional; kedudukan Mahkamah Internasional menjadi lebih kuat; bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional;

2 DAYA MENGIKAT PRINSIP HUKUM UMUM IUS COGEN IUS DISPOSITIVUM

CONTOH PRINSIP HUKUM UMUM HEI Good faith Tanggung jawab negara Pacta sunt servanda

JURISPRUDENSI DAN DOKTRIN

TEACHINGS OF THE MOST HIGHLY QUALIFIED PUBLICISTS. § Mare liberum ( Hugo Grotius) Vs. Mare clausum (John Selden) (battle of books) § Cornelis von Bynkershoek: terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis.

RESOLUSI Organisasi –organisasi internasional yg berfungsi mengatur hubungan ekonomi juga mengeluarkan cukup banyak resolusi, namun legal position dari resolusi ini tidaklah jelas. Resolusi dapat menjadi sumber hukum dari anggota OI tersebut

DECISIONS Merupakan keputusan dari OI yang dikeluarkan dan menjadi dasar pembentukan internastional norms of conduct Pada dasarnya hanya mengikat negara pihak/anggota OI tersebut, tapi ada juga yang berlaku umum Contohnya OECD, berdasarkan konvensi OECD 1960 pasal 5, OECD memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan 2 yang mengikat para negara anggota

CODES OF CONDUCT Merupakan suatu perangkat aturan yang mengatur hubungan-hubungan bisnis internasional. Tidak hanya dibuat oleh negara 2, OI, tetapi juga perusahaan 2 swasta. Contohnya : International Chambers of Commerce yg mengeluarkan rules of conduct to combat extortion and bribery 1977 Hanya sebagai pedoman atau perjanjian yang tidak mengikat

TERIMA KASIH