SUMBER DAN ASASASAS HPI Bahan Kuliah Semester Ganjil
SUMBER DAN ASAS-ASAS HPI Bahan Kuliah Semester Ganjil (VII) Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dosen Pengampuh : Arie Kartika, SH. , M. H
Capaian Pembelajaran 1. • Mahasiswa mampu memahami Sumber Hukum HPI 2. • Mahasiswa mampu memahami Asas HPI
Secara Garis Besar Sumber Hukum Pidana Internasional terbagi atas: 1. Sumber Hukum Primer a. Konvensi Internasional b. Kebiasaan Internasional c. Prinsip- prinsip Hukum Umum 3 Arie Kartika, SH. , MH
Konvensi Internasional yaitu proses penetapan suatu ketentuan menjadi ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang berlaku umum. b. Kebiasaan Internasional yaitu bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. c. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. a. Arie Kartika, SH. , MH
2. Sumber Hukum Sekunder a. Putusan Pengadilan dan Doktrin atau ajaran para ahli hukum 5 Arie Kartika, SH. , MH
a. Putusan Pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa sebagai sarana pelengkap untuk menetapkan ketentuan hukum 6 Arie Kartika, SH. , MH
Asas-Asas Hukum Pidana Internasional Bersumber dari Hukum Internasional 1. Asas Umum a. Pacta Sunt Servanda b. Asas Itikat Baik c. Civitas Maxima 7 2. Asas Khusus a. Aut dedere aut ponere b. Aut dedere aut judicare c. Par in parem inhebet imperium Arie Kartika, SH. , MH
1. Asas bersifat Umum a. Pacta Sunt Servanda, artinya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat Undang-Undang. b. Asas Itikad baik, yakni semua kewajiban yang diembani oleh hukum Internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. c. Asas Civitas Maxima, yakni bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta harus dilaksanakan. 8 Arie Kartika, SH. , MH
2. Asas bersifat Khusus a. 9 Asas aut dedere aut ponere, artinya pelaku kejahatan Internasional diadili menurut hukum ditempat dia melakukan tindak kejahatan. b. Asas aut dedere aut judicare, yakni setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan Internasional serta berkewajiban melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan Internasional. c. Asas Par In Parem, yakni bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Arie Kartika, SH. , MH
Asas-Asas Hukum Pidana Internasional yang Bersumber dari Hukum Pidana Nasional 10 1. Asas Legalitas 2. Asas Teritorial 3. Asas Ne Bis In Idem 4. Asas Ekstradisi Arie Kartika, SH. , MH
Asas –Asas Hukum Pidana Internasional bersumber dari Hukum Pidana Nasional 1. ASAS LEGALITAS Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional pertama-tama dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam Pasal 8 Declaration. 11 Arie Kartika, SH. , MH
q 12 Asas Legalitas mengandung beberapa syarat, yaitu: 1. Nullum crimen, noela poena lege previa, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ada Undang sebelumnya. 2. Nullum crimen nulla peona sine lege scripta, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ada Undang tertulis. 3. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan Undang yang jelas. 4. Nullum crimen, noela poena sine lege stricta, tidak ada perbuatan pidana tanpa ada Undang-Undang yang ketat. Arie Kartika, SH. , MH
Asas Teritorial Menurut Moeljatno asas ini diartikan bahwa perundang-undangan Hukum Pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di Negara tersebut baik oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing. 2. 13 Arie Kartika, SH. , MH
3. Asas Ne Bis In Idem atau Priciple of Double Joepardy adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan Pengadilan atau dengan perkara yang sama. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia. Alam perkembangan selanjutnya, khusus berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius terhadap komunitas masyarakat Internasional. 14 Arie Kartika, SH. , MH
Asas- Asas Ekstradisi adalah penyerahan pelaku tindak pidana tang melarikan diri ke luar wilayah teritorial negara lain, dari tempat dimana pelaku tersebut melakukan kejahatan dan tindak pidana tersebut dapat dituntut pidananya oleh negara tempat kejahatan dilakukan. 1) Asas Kepercayaan ( adagium omnia praesumuntur rite esse acta). 2) Asas Resiprositas atau prinsip timbal balik. 3) Asas Double Incrimination atau double criminality principle atau asas kejahatan rangkap. 4) Asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. 4. 15 Arie Kartika, SH. , MH
Asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yuridiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi. 6) Asas yang menolak pengembalian tersangka, terdakwa atau terpidana dalam melakukan kejahatan Politik. 7) Asas Attentaatclausule (bermuatan politik). 8) Asas Specialitas (negara ketiga). 5) 16 Arie Kartika, SH. , MH
l Memboroskan waktu sama dengan memboroskan hidup. (R. Shannon)
- Slides: 17