Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila

Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Ideal Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam ke lima sila Pancasila Hak dan kewajiban warga negara dalam Nilai Instrumental Pancasila adalah Penjabaran dari nilai – nilai Pancasila menjadi pedoman dari pelaksanaan ke lima sila Pancasila. Umumnya berbentuk konstitusi, peraturan perundang – undangan , peraturan daerah, dan lainya Contoh: Pasal 27 ayat 1. segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ( berkaitan dengan sila 2 Pancasila) Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Praksis Pancasila adalah bentuk kongkrit / realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari – hari berupa tingkah laku atau perbuatan

Nilai ideal Nilai Pancasila Nilai instrumental Sila- sila Pancasila (sebagai dasar) Peraturan (untuk melaksanakan kelima sila ) Perilaku/ perbuatan Nilai praksis 1. UUD NRI Tahun 1945 2. Tap MPR 3. UU 4. Perpu 5. Perda 6. dll

Kasus Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban warga negara Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Warga Negara 1. Sikap Egois dan mementingkan diri sendiri 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Tidak toleran 4. Penyalahgunaan kekuasaan 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum 6. Penyalahgunaan teknologi Kasus pengingkaran kewajiban warga negara 1. Melakukan pelanggaran hukum 2. Pengingkaran kewajiban untuk membela negara 3. Pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia 4. Pengingkaran kewajiban untuk usaha dalam pertahanan dan keamanan negara 5. Pengingkaran kewajiban untuk mengikuti Pendidikan dasar

Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Upaya Pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakan 2. Mengoptimalkan peran Lembaga yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban (seperti KPK, KOMNASHAM, KPAI) 3. Meningkatkan kualitas pelayanan public 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan Lembaga politik setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip – prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara 6. Meningkatkan profesionalisme Lembaga keamanan dan pertahanan negara 7. Meningkatkan kerja sama antar masyarakat Upaya masyarakat dalam penanganan kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban 1. Proses sosialisasi kewajiban yang harus dilakukan warga negara 2. Tindakan aktif oleh warga negara /apparat penegak hukum agar pengingkaran tidak terjadi

TUGAS – 1. Berikan contoh tindakan kongkrit berdasarkan nilai praksis Pancasila dalam keluarga, sekolah dan masyarakat ( bentuk kongkrit dari Pancasila berapa ) – 2. carilah contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di lingkungan sekitarmu. – Apakah ada pelanggaran nilai ideal dan instrumental Pancasila dari kasus tersebut – Apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kasus tersebut – Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban – Apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara – Waktu mengerjakan selama satu minggu di kirim via email