SUBJEK DAN BUKAN SUBJEK PPh Orang Pribadi dan

SUBJEK DAN BUKAN SUBJEK PPh Orang Pribadi dan Badan 1

2

PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 1 ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK = TAHUN KALENDER ATAU TAHUN BUKU YG TIDAK SAMA DENGAN TAHUN KALENDER 3

DASAR HUKUM UU No. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TAHUN 2008 • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN MENKEU • PERATURAN DIRJEN PAJAK 4

SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan (1 a) - ORANG PRIBADI - WARISAN YG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP (BUT) PERLAKUAN PERPAJAKAN SUBJEK PAJAK BUT = SUBJEK PAJAK BADAN 5

SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (2) SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI LUAR NEGERI 6

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI Pasal 2 ayat (3) ORANG PRIBADI : - BERTEMPAT TINGGAL / BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN; ATAU - DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA BADAN YG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI NDONESIA, KECUALI UNIT TERTENTU DARI BADAN PEMERINTAH YG MEMENUHI KRITERIA : 1. PEMBENTUKANNYA BERDASARKAN UU; 2. PEMBIAYAANNYA DARI APBN/APBD; 3. PENERIMAANNYA DIMASUKAN DLM ANGGARAN PEMERINTAHAN PUSAT/DAERAH; DAN 4. PEMBUKUANNYA DIPERIKA APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL NEGARA WARISAN YANG BELUM TERBAGI 7

BADAN Sekumpulan orang/modal yg merupakan kesatuan Baik melakukan usaha atau tidak PT, CV, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, org sosial/politik, lembaga, Kontrak Investasi Kolektif dan BUT 8

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI Pasal 2 ayat (4) • ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA / BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN • BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA 9

BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 ayat (5) BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH ORANG PRIBADI SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN BADAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN DI INDONESIA 10

BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 ayat (5) DAPAT BERUPA • • • • Tempat kedudukan manajemen Cabang perusahaan Kantor perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Pertambangan dan penggalian sumber alam Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan Gudang Ruang untuk promosi dan penjualan Proyek konstruksi/instalasi/atau proyek perakitan Pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain yg dilakukan lebih dari 60 hari dlm jangka waktu 12 bulan • Agen atau badan yang kedudukannya tidak bebas • Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia dan • Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik utk menjalankan kegaiatan usaha 11 DIT. melalui P 2 HUMASinternet

Bagaimana menentukan SPDN atau SPLN? 12

Apakah Subjek Pajak dalam tabel dibawah merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) ? No Nama Tempat Tinggal /Kedudukan Keterangan 1 Amir Sekayu Tinggal dan kerja di Palembang 2 Yudi Palembang Sejak 5 Juli 2015 pindah ke Melbourne dan berencana menetap dan bekerja di kota tersebut 3 Joni Lahat Berada di Indonesia mulai tanggal 3 Maret 2015 s. d 15 Desember 2015 4 Putri Kuala Lumpur Tinggal di Kuala Lumpur dan memiliki saham di PT Bukit Asam 5 Ajeng Lubuk Linggau Baru mulai bekerja di Palembang dan berencana menetap Status 13

Apakah Subjek Pajak dalam tabel dibawah merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) ? No Nama Tempat Tinggal /Kedudukan Keterangan 6 PT Astra Jakarta Didirikan di Indonesia oleh WNA 7 PT Cemerlang Bangka Berkedudukan di Indonesia namun seluruh penghasilannya berasal dari LN 8 Bank Commonwealt h Palembang Berada di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia 9 Zee Ltd Melbourne Berkedudukan di LN namun memiliki investasi di Indonesia 10 Mc Moran & Co New York Berkedudukan di LN dan memiliki showroom di Indonesia Status 14

Bagaimana menentukan SPDN atau SPLN ? PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2011 15

PENGERTIAN (PS 2): Subjek Pajak: 1. orang pribadi, 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3. badan, dan 4. bentuk usaha tetap (BUT). 16

SPDN (PS 3): a. b. c. orang pribadi yang: � bertempat tinggal di Indonesia, atau � berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau � dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 17

Direktorat Peraturan Perpajakan II 27/02/2021 TEMPAT TINGGAL/RESIDENCE (PS 7): orang pribadi yang: 1. mempunyai tempat tinggal (place of residence) : a. berdiam (permanent dwelling place), tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan, b. melakukan kegiatan sehari-hari/menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life), c. tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode), atau 2. mempunyai tempat domisili (place of domicile) OP dilahirkan di Indonesia dan berada di Indonesia. 18

OP bertempat tinggal di Indonesia, yang pergi ke LN tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia, apabila: 1. 2. di luar negeri berpindah-pindah, dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. OP DIANGGAP TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA APABILA DIBUKTIKAN DOKUMEN RESMI YANG MASIH BERLAKU SBG PENDUDUK DI LUAR NEGERI, YAITU: GREEN CARD, IDENTITY CARD, STUDENT CARD, PENGESAHAN ALAMAT DI LUAR NEGERI PADA PASPOR KBRI, SURAT KETERANGAN DARI KBRI, ATAU TERTULIS RESMI DI PASPOR OLEH KANTOR IMIGRASI NEGARA SETEMPAT. WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan SPLN, kecuali memiliki/menunjukkan dokumen pengenal resmi sebagai penduduk LN (Ps 12). 19

183 HARI: ditentukan dengan menghitung lamanya Subjek Pajak OP berada di Indonesia, dapat secara terus menerus atau terputus -putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 (satu) hari. 20

BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA (PS 11): OP menunjukkan niatnya, dibuktikan dengan dokumen : a. Visa bekerja, atau b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), lebih dari 183 hari termasuk kontrak/perjanjian pekerjaan, usaha, atau kegiatan selama lebih 183 hari. 1. 2. OP menunjukkan/bersiap dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia menyewa/mengontrak tempat, memindahkan anggota keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain. 21

BADAN Sekumpulan orang/modal yg merupakan kesatuan Baik melakukan usaha atau tidak PT, CV, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, org sosial/politik, lembaga, Kontrak Investasi Kolektif dan BUT 22

BADAN (PS 14): Didirikan: Badan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, tidak termasuk BUT, yang pendiriannya: 1. berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, 2. didaftarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, atau 3. di dalam wilayah hukum Indonesia. Berkedudukan : (Pasal 15) Ø tercantum dalam akta pendirian badan; Ø kantor pusat di Indonesia; Ø pusat administrasi dan/atau pusat keuangan; Ø kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian; Ø membuat keputusan strategis; atau Ø pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. 23

SPLN BADAN MELALUI BUT (PS 16) v SPLN Badan menjalankan usaha melalui BUT, dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen di Indonesia, yaitu badan tsb tidak mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan dan membuat keputusan strategis. v Dalam hal kedudukan manajemen tersebut melakukan pengendalian/membuat keputusan strategis maka diperlakukan sebagai SPDN. 24

SPLN (PS 4) 1. OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 2. OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 3. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia: a. yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; atau b. yang dapat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 25

PENYELESAIAN DISPUTE DUAL RESIDENCE (PS 18) Dalam hal OP atau badan merupakan SPDN dari negara/jurisdiksi mitra P 3 B dan SPDN Indonesia, status subjek pajak OP atau badan ditentukan sesuai pengaturan dalam P 3 B 26

PERBEDAAN SUBJEK PAJAK DN DENGAN LN Subjek Pajak Dalam Negeri: 1. Dikenakan Pajak dari Penghasilan netto dengan tarif Pasal 17 2. Dikenakan Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Dalam Negeri dan penghasilan dari LN 3. Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Subjek Pajak Luar Negeri 1. Dikenakan Pajak dari penghasilan bruto tax treaty 2. Dikenakan Pajak atas hanya atas penghasilan yang diperoleh di Dalam Negeri (Indonesia) 3. Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan dengan tarif pasal 26 atau (Khusus BUT pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak DN) 27

TEMPAT TINGGAL/ KEDUDUKAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (6) TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI TEMPAT KEDUDUKAN BADAN DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA 28

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2 A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI MULAI : - SAAT DILAHIRKAN - SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA BERAKHIR : - SAAT MENINGGAL - MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BUT MULAI : SAAT MENERIMA /MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BERAKHIR : SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA WARISAN YG BELUM TERBAGI MULAI : SAAT TIMBULNYA WARISAN BERAKHIR : SAAT WARISAN SELESAI DIBAGIKAN BUT BADAN MULAI : SAAT DIDIRIKAN/ BERKEDUDUKAN DI INDONESIA BERAKHIR : SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. MULAI : SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA BERAKHIR : SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA. 29

KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2 A ayat (6) KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF ORANG PRIBADI YANG BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA HANYA MELIPUTI SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK MAKA BAGIAN TAHUN PAJAK TERSEBUT MENGGANTIKAN TAHUN PAJAK 30

TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3 UU KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SESUAI PMK NO. 215/PMK. 03/2008 stdd PMK 156/PMK. 010/2015 31

NON SUBJEK PAJAK 1. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 2. IMF (International Monetary Fund) 3. UNDP (United Nations Development Programme), meliputi: a. IAEA (International Atomic Energy Agency) b. ICAO (International Civil Aviation Organization) c. ITU (International Telecommunication Union) d. UNIDO (United Nations Industrial Development Organizations) e. UPU (Universal Postal Union) f. WMO (World Meteorological Organization) g. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) h. UNEP (United Nations Environment Programme) i. UNCHS (United Nations Centre for Human Settlement) j. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and The Pacific) k. UNFPA (United Nations Funds for Population Activities) l. WFP (World Food Programme) m. IMO (International Maritime Organization) n. WIPO (World Intellectual Property Organization) o. IFAD (International Fund for Agricultural Development) p. WTO (World Trade Organization) q. WTO (World Tourism Organization) 32

NON SUBJEK PAJAK 4. FAO (Food and Agricultural Organization) 5. ILO (International Labour Organization) 6. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 7. UNIC (United Nations Information Centre) 8. UNICEF (United Nations Children's Fund) 9. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 10. WHO (World Health Organization) 11. World Bank 12. Asean Secretariat 13. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) 14. ACE (The ASEAN Centre for Energy) 15. NORAD (The Norwegian Agency for International Development) 16. Plan International Inc 17. PCI (Project Concern International) 18. IDRC (The International Development Research Centre) 33

NON SUBJEK PAJAK 19. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association) 20. The Commission of The European Communities 21. OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) 22. World Relief Cooperation 23. APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit) 24. SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc. ) 25. IPC (The International Pepper Community) 26. APCC (Asian Pacific Coconut Community) 27. INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) 28. People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope 29. CIP (The International Potato Centre) 30. ICRC (The International Committee of Red Cross) 34

Fungsi NPWP - Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan - Sebagai identitas WP - Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan - Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang