SUBBIDANG KEPANGKATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

SUBBIDANG KEPANGKATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2018 1

DASAR HUKUM PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Ø Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal 16 Pebruari 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); Ø Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002; Ø Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Ø Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara pegawai negeri sipil nom 0 r 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat Ø Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara on line (SAPK on line); Ø Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN RI Nomor 12/ SE/1981 dan Nomor 193/SEKLAN/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. Ø Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; Ø Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 28 tahun 2015 pengganti pergub Nomor 93 Tahun 2010, tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan. Ø Surat Edaran Menpan RB no 4 tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

JENIS KENAIKAN PANGKAT 1 Kenaikan Pangkat Reguler • • Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang : Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampau pangkat atasan langsungnya. 2 Kenaikan Pangkat Pilihan A. PNS yang menduduki jab. struktural/fungsional. B. PNS yang menduduki jab. tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dalam keputusan Presiden. C. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. D. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara E. PNS yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organik. F. PNS yang menjadi Pejabat Negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organik. G. Kelengkapan administrasi bagi yang tidak menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu : H. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah/Diploma. I. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. J. PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. K. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jab. pimpinan yang telah ditetapkan peersamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan : 3. Kenaikan Pangkat Anumerta bagi yang dinyatakan tewas; 4. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 3

JENIS KENAIKAN PANGKAT 1. STRUKTURAL 2. FUNGSIONAL TERTENTU PILIHAN 3. SEDANG/SETELAH TUGAS BELAJAR 4. PENYESUAIAN IJAZAH KP REGULER JFU/STAF 4

ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT (SEBELUM SAPK) SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO K 3 BKD BERKAS TMS USUL KP TELITI BERKAS - USUL DGN FORMAT D 2 (MANUAL) BKD TELITI BERKAS (MANUAL) - BAPERKAT GOL III & IV DINAS, BIRO, BADAN, RSUD TTD FORM D 2 KANREG V BKN - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN (TANPA BARCODE) TELITI BERKAS PROSES PERBAL SK KOLEKTIF PETIKAN SK K 3 BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO

ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT (MELALUI SAPK ONLINE) SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO SUBAN KEPEGA WAIAN DAN BKD BERKAS TMS USUL KP DINAS, BIRO, BADAN, RSUD TELITI BERKAS BKD - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D 2 DR SAPK ON LINE TELITI BERKAS INPUT SAPK KANREG V BKN (ONLINE BKN) PROSES SAPK - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN (BARCODE) TELITI BERKAS PROSES PERBAL SK KOLEKTIF PETIKAN SK SUBAN KEPEG AWAIA N DAN BKD SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO

ALUR PROSES KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV C KE ATAS (MELALUI SAPK ONLINE) SUDIN, KANTOR UPPD, SETKO SUBAN KEPEGA WAIAN DAN BKD TELITI BERKAS - INPUT SAPK (TNP PROSES) - PEREMAJAAN DATA - CETAK D 2 DR SAPK ON LINE (BERKAS ASLI DATA USUL) BERKAS TMS USUL KP BKD TELITI BERKAS INPUT SAPK PROSES SAPK (ONLINE BKN) DINAS, BIRO, BADAN, RSUD TELITI BERKAS (FC BERKAS DATA USUL) BKN - VERIFIKASI DATA DAN BERKAS USUL - NOTA PERSETUJUAN (BARCODE) PETIKAN SK BKD PETIKAN SK SEKNEG RI

Contoh data PNS yang telah naik pangkat tmt 1 April 2012 https: //apps. bkn. go. id Masukkan NIP baru ketik sesuai captcha e. MOn. Ri 8

PERUBAHAN - PERUBAHAN MENDASAR 1. FORMAT APLIKASI KENAIKAN PANGKAT FORM D II SAPK DGN BARCODE 2. TATA CARA USUL KENAIKAN PANGKAT MANUAL SAPK ONLINE 3. ADANYA PENDELEGASIAN KEWENANGAN INPUT SAPK ONLINE OLEH SUBAN KEPEGAWAIAN BKD

10

KENDALA - KENDALA 1. JARINGAN VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) TERBATAS DAN SERING OFFLINE 2. DATA PADA SAPK BELUM SELURUHNYA DIREMAJAKAN (UPDATE) DATA ESELON, DATA YANG TIDAK MENJABAT ESELON, DATA YANG TURUN ESELON, DATA PERUBAHAN FUNGSIONAL KE STRUKTURAL DAN SEBALIKNYA, DAT PERPINDAHAN UNIT KERJA PEGAWAI, DATA HUKDIS, DATA UNOR YANG SALAH 3. SERING KALI HUBUNGAN ON LINE TERPUTUS (HANG) KARENA PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN SISTEM 4. SAPK TIDAK DAPAT MENERIMA DUA ATAU LEBIH JENIS USULAN (APLIKASI) 5. MASIH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SISTEM 6. STRUKTUR SISTEM INFORMASI SAPK BERBEDA DENGAN SIMPEG PROV. DKI JAKARTA SEHINGGA MEMERLUKAN 2 KALI INPUT DATA 7. BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT DARI UNIT MASIH ADA YANG BELUM LENGKAP SEHINGGA PERLU UNTUK MENUNGGU KELENGKAPAN BERKAS DARI UNIT.

WAKTU PENERIMAAN BERKAS USULAN KP Diterima BKD tiga bulan sebelum periode kenaikan Tmt 1 April harus diterima bulan Januari Tmt 1 Oktober harus diterima bulan Juni Untuk IV/c diterima BKD 4 bulan sebelum kenaikan pangkat karena perlu persetujuan dari BKN RI. Berkas harus lengkap, jika tidak lengkap tidak akan diproses. Kepegawaian unit kerja wajib memeriksa kelengkapan berkas. 12

KENAIKAN PANGKAT REGULER SYARAT : 1. 2. 3. 4. 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR SETIAP UNSUR Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (DUA) tahun bernilai BAIK nilai minimal 76 Tidak Melebihi pangkat atasan Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak sedang dalam hukuman disiplin KELENGKAPAN ADMINISTRASI : 1. Fotocopy Sk Pangkat Terakhir Yang Telah Dilegalisir 2. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pns (Lengkap) 2 Tahun Terakhir Yang Telah Dilegalisir 3. Ijazah dan transkrip nilai (sesuai dengan SK terakhir) 4. SK CPNS dan SK PNS (bagi KP pertama PNS) dilegalisir 5. Surat Keterangan Tidak Sedang Hukdis 6. Surat Keterangan Atasan langsung jika berbeda dengan PPKPN terakhir 7. Surat pembebasan Jafung (bagi yang dibebaskan Jafungnya) dilegalisir 8. 9. 10. 11. SLTUPP jika ada Forlap dikti (jika ada STLUPP) Uraian tugas (jika ada STLUPP) Kopian surat izin belajar (jika ada STLUPP) - Berkas harus lengkap

14

15

16

Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan untuk Jabatan Fungsional (ada PAK) Syarat : 1. Min telah 2 tahun dari KP terakhir 2. SETIAP UNSUR Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (DUA) tahun bernilai BAIK nilai minimal 76 3. telah mencapai syarat angka min PAK dan syarat lain terkait PAK 4. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak sedang dalam hukuman disiplin Kelengkapan Administrasi : 1. Kopian sk terakhir dilegalisir 2. Kopian sk jabatan fungsional terbaru (sesuai dengan rumpun: penyelia/pertama/muda dst) dilegalisir 3. PAK asli terbaru & PAK lama (untuk update data) 4. Legalisir Ijazah dan transkrip nilai sesuai PAK* 5. Penilaian Prestasi Kerja PNS (lengkap) 2 tahun 6. Surat Keterangan Tidak Sedang Hukdis Untuk KP IV/c ke atas • Untuk JFT wajib ada klarifikasi PAK dari Instansi penerbitnya • Dibuat rangkap 3 dan wajib legalisir setiap lembar 1. Usulan unit dan berkas langsung dibawa ke BKD untuk dibuat perbal usulan TTD Gubernur 17

Panduan Angka Kredit Minimal dan Penjenjangan JAFUNG terampil golongan jenjang II/a pelaksana pemula II/b ahli AK min golongan jenjang AK min 25 III/a pertama 100 pelaksana 40 III/b pertama 150 II/c pelaksana 60 III/c muda 200 II/d pelaksana 80 III/d muda 300 III/a pelaksana lanjutan 100 IV/a madya 400 III/b pelaksana lanjutan 150 IV/b madya 550 III/c penyelia 200 IV/c utama 700 III/d penyelia 300 IV/d utama 850 IV/e utama 1050 18

Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Struktural Syarat : PP 13 tahun 2002 dan Perka BKN No 13 tahun 2002 Kelengkapan Berkas 1. Kopian sk terakhir dilegalisir 2. Kopian SK jabatan terbaru dan SK Jabatan sebelumya untuk update data yang dilegalisir 3. Kopian Surat Pernyataan Pelantikan terbaru yang dilegalisir 4. Kopian Ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan SK pangkat terakir, jika ada peningkatan pendidikan ijazah dan transkrip nilai wajib di legalisir PJW 5. Penilaian Prestasi Kerja PNS (lengkap) 2 tahun terakhir min baik 6. Surat Keterangan Tidak Sedang Hukdis 7. Surat pembebasan dari jafung (bagi yang pernah jafung) dilegalisir 8. Surat Keterangan Atasan langsung jika berbeda dengan PPKPNS terakhir 9. Riwayat jabatan (print dari simpeg) 10. SLTUPP jika ada 11. Forlap dikti (jika ada STLUPP) 12. Uraian tugas asli dari min eselon II (jika ada STLUPP) 13. Kopian surat izin belajar (jika ada STLUPP) • Pangkat tidak boleh melebihi pangkat atasan langsung • Untuk gologan IV/c Ke atas dibuat 3 rangkat dan dibawa ke BKD langsung untuk dibuatkan perbal usulan • Berkas harus lengkap 19

PERKA BKN NO 12 TAHUN 2002 Bagi PNS yang diangkat dlm jabatan struktural setelah berlakunya PP No. 100 thn 2000 sebagaimana telah diubah dgn PP No. 13 thn 2002 dan tidak memenuhi persyaratan kepangkatan, kecuali yang di atur dlm angka IX angka 2, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan jabatan yg didudukinya (sebelum tahun 2000). 20

PP 13 TAHUN 2002 PASAL 7 A PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila ybs sekurang-kurangnya telah 2 tahun dlm jbtn struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jbtn struktural yg menjadi wewenang Presiden. PNS dengan jabatan eselon sebelumnya belum 2 tahun namun telah diangkat ke jenjang eselon yang lebih tinggi dapat diberikan kenaikan pangkatnya dengan Mempertimbangkan jenjang Pendidikan 21

22

23

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG MEMPEROLEH STTB/IJAZAH BARU (BELUM TERTERA DI SK PANGKAT) SYARAT : 1. TUGAS MEMERLUKAN KEAHLIAN SESUAI IJAZAH 2. LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 3. Tidak Melebihi pangkat atasan KELENGKAPAN ADMINISTRASI : 1. FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR 2. FOTOCOPY PPKPNS (LENGKAP) 2 TAHUN TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR. 3. Ijazah dan transkrip nilai legalisir PYW (PERKA BKN 11 TAHUN 2002) 4. STLUPI 5. SK CPNS dan SK PNS (bagi KP pertama PNS) dilegalisir 6. Surat Keterangan Tidak Sedang Hukdis 7. Surat Keterangan Atasan langsung jika berbeda dengan PPKPNS terakhir 8. Surat pembebasan Jafung (bagi yang dibebaskan Jafungnya) dilegalisir 9. Uraian tugas asli dari min eselon II 10. Ijin Belajar atau surat pernyataan bagi PNS yg ijazah sebelum CPNS 11. print out forlap dikti (untuk DIII/S 1/S 2/S 3) Berkas harus lengkap

DOKUMEN KELENGKAPAN KENAIKAN PANGKAT KP PERTAMA 1. SK CPNS KP REGULER 2. SK PNS 3. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR KP PERTAMA 1. SK CPNS KP PILIHAN JFT 2. SK PNS 3. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR 4 SK PENGANGKATAN JFT KP SELANJUTNYA 1. SK PANGKAT TERAKHIR 2. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR KP SELANJUTNYA 1. SK PANGKAT TERAKHIR 2. PAK ASLI 3. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR 5. PAK ASLI KP PILIHAN STRUKTURAL KP STRUKTURAL REGULER (4 TAHUN) KP STRUKTURAL PILPAT 1. SK PANGKAT TERAKHIR 2. SK JABATAN DAN SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN 3. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR 4. RIWAYAT KEPANGKATAN 2. SK JABATAN DAN SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (LAMA DAN BARU) 3. PPKPNS MIN BAIK DLM 2 TAHUN TERAKHIR 4. RIWAYAT KEPANGKATAN 1. SK PANGKAT TERAKHIR

26

PNS yg sedang dalam proses pemerikasaan hukdis dan atau sedang dihukdis tidak bisa naik pangkat 27

Tabel gaji pns

Perka BKN no 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 53 tahun 2010 ttg Disiplin PNS

Ceklist Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat 2019 jenis ujian: Reguler/PI/PP/selesai TUBEL/Pejabat/JFT periode : Nama : (lingkari pilihan) Unit Kerja : jabatan : gol lama. . . . tmt. . . . . Gol baru. . . . tmt. . . . . no Kelengkapan JFU/reguler √ 1 PAK asli PI/PP/ TUBEL √ paraf x x 5 fotokopi SK Jabatan legalisir x x 6 fotokopi SPP legalisir x x fotokopi Ijazah & Nilai legalisir PJW*** 7 x 8 Uraian Tugas asli ttd min es II x 9 fotokopi SLTUD/STLUPKP legalisir x JFT √ paraf Struktural √ paraf x 2 fotokopi SK CPNS* 3 fotokopi SK PNS* fotokopi SK KP Terakhir legalisir** 4 x x 10 PPKPNS 2017 lengkap 11 PPKPNS 2018 lengkap 12 riwayat hidup dari simpeg x x fotokopi Surat Izin Belajar/surat pernyataan/SK TUBEL 13 14 fotokopi dari Forlap dikti x x 15 fotokopi pembebasan JFT jika pernah JFT paraf PNS yang mengusulkan Paraf SKPD pengusul paraf penginput SAPK keterangan * bagi yang pertama kali naik pangkat ** dikecualikan bagi yang pertama kali naik pangkat *** bagi yang memiliki STLUPI/STLUPP/ JFT yang ada Pendidikan terbaru periksa kembali kelengkapan berkas Anda sebelum dikumpulkan 30

IZIN BELAJAR, UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LANDASAN HUKUM: UU No. 5 TAHUN 2014 tentang ASN ; PP No. 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002; Surat Edaran Bersama Kepala BKN dan Ketua LAN No. 12/SE/1981 dan No. 193/Sek. LAN/1981. • Surat Edaran Mentri PAN dan RB Nomor 04 tahun 2013 • Pergub 28 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Pergub 42 tahun 2017 tentang izin belajar, UKP PI, UKP PP dan Ujian Dinas • •

Pengertian yang terdapat dalam PERKA BKN 12 tahun 2002 – Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian. – Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. – Kenaikan pangkat regular adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. – Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. – Jabatan struktual adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab , wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara. – Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. – Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipildalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pergub 42 tahun 2017 tentang izin belajar, UKP PI, UKP PP dan Ujian Dinas • Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan • Syarat pemberian izin belajar : 1. Berstatus PNS yang bukan status Calon PNS 2. Setiap unsur PPK PNS dalam 1 tahun terakhir bernilai baik (min 76) 3. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang paling kurang terakreditasi “B” 4. Bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan formasi SKPD dan formasi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur 5. Biaya ditanggung PNS 6. Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari 7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS 8. Diajukan sebelum mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan 9. Bukan kelas jauh atau bukan program pendidikan sabtu-minggu

Syarat Penyelenggaraan Pendidikan • Akreditasi min B • Bukan kelas jauh dan kelas Sabtu-minggu • Universitas yang menyelenggarakan kelas jauh yang diperbolehkan adalah Universitas Terbuka (UT)

https: //banpt. ristekdikti. go. id/direktori/prodi/pencarian_prodi

Tips memilih PTS • Cek nama alumni di forlap. dikti. go. id Jika nama para alumni rapih terdaftar, dapat dikatakan PTS yang baik

Contoh hasil pencarian mahasiswa di forlap. dikti. go. id

Surat izin belajar pengajuan kepada Kepala SKPD/ UKPD sebelum PNS mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan

• Ujian Dinas I : Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pengatur Tingkat I golongan ruang II/d PENDIDIKAN SLTA • Ujian Dinas II : Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk I golongan ruang III/d pendidikan S 1, belum S 2 dan belum diklat pim 3

Definisi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah(PI) : ujian kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA, &/ D III, &/ S 1, &/ S 2 &/ S 3 yang masih berada dibawah jenjang pangkatnya berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya III/a II/d II/c II/b II/a

Definisi Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan pendidikan (PP): Ujian kenaikan pangkat reguler bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan yang terdaftar pada Surat Keputusan terakhir Contoh 1 UKP-PP S 1 PENDIDIKAN TERAKHIR SLTA, PNS telah memperoleh Ijazah S 1 III/c Tunggu 4 thn pangkat terakhir III/b Contoh 2 UKP-PP S 1 PENDIDIKAN TERAKHIR DIII, PNS telah memperoleh Ijazah S 1 III/d Tunggu 4 thn pangkat terakhir III/c

Syarat Golongan Peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah No Ujian Jenis UKP Syarat Golongan Keterangan 1 Ujian Dinas gol II/d ke III/a Ujian Dinas Tk. I II/d 2 tahun 2 Ujian Dinas gol III/d ke IV/a Ujian Dinas Tk. II III/d 2 thn, eselon 3, tidak ada S 2 dan belum Diklat PIM 3 3 Ujian PI SLTA UKP-PI Tk I I/c; I/d 1 tahun, pendidikan di SK KP SLTP 4 Ujian PI DIII UKP-PI Tk II II/a; II/b 1 tahun, pendidikan di SK KP SLTA 5 Ujian PI S 1 UKP-PI Tk III II/d ke bawah 1 tahun, pendidikan di SK KP SLTA 6 Ujian PI S 2 UKP-PI Tk IV III/a 1 tahun, ada STLUPI S 1 bagi yang belum s 1 dimasukkan 7 Ujian PI S 3 UKP-PI TK V III/b 1 tahun, ada STLUPI S 2 bagi yang belum s 2 dimasukkan

Syarat Golongan Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan No Ujian Jenis UKP- Golongan Keterangan pendidikan PP di sk terakhir 1 PP S 1 UKP-PP S 1 III/b Di sk SLTA III/C Di SK DIII 2 PP S 2 UKP –PP S 2 III/d Di SK S 1 3 PP S 3 UKP-PP S 3 IV/a Di sk S 2

MATERI UJIAN No Jenis UKP Materi Ujian 1 Ujian Dinas Tk I TPIU 2 Ujian Dinas Tk II TPA 3 UKP-PI TK I (PI SLTA) TPIU 4 UKP-PI TK II (PI D 3) TPA DAN MAKALAH 5 UKP-PI TK III (PI S 1) TPA, MAKALAH DAN PAPARAN 6 UKP-PI TK IV (PI S 2) TPA, MAKALAH DAN PAPARAN 7 UKP-PI TK V (PI S 3) TPA, MAKALAH DAN PAPARAN 8 UKP-PP S 1 TPA, MAKALAH DAN PAPARAN 9 UKP-PP S 2 TPA, MAKALAH DAN PAPARAN 10 UKP-PP S 3 TPA, MAKALAH DAN PAPARAN TPA : Tes Potensi Akademik TPIU: Tes Potensi Intelektual Umum TPA dan TPIU penyelenggara BAPPENAS

PNS yang dikecualikan dalam Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat PI dan PP • Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi luar biasa baiknya; • Menduduki jabatan fungsional tertentu • Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; • Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena: 1. Meninggal dunia 2. Mencapai batas usia pensiun 3. Oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri • Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagi berikut 1. Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tk. IV untuk ujian dinas Tk. I 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tk. III untuk ujian dinas TK. II

Alur Proses verifikasi berkas • PNS menyerahkan berkas ke Kepegawaian SKPD • Kepegawaian SKPD menginput secara online usulan PNS yang telah disetujui kepala SKPD pendaftaran • Untuk kelurahan dan kecamatan ke Suku Badan, sudin ke Dinas, Suku Badan Ke Badan verifikasi Pengumuman • Uraian tugas akan diverifikasi Kantor Regional V BKN (OPTIONAL) • BKD memverifikasi berkas (lulus administrasi atau tidak lulus administrasi) • Pengumuman secara online • Kartu Ujian dicetak secara online

Persyaratan Administrasi A. Ujian Dinas TK I • Usulan dari unit kerja • Fotokopi SK II/d • Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja pegawai (SKP, Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS) yang dilegalisir • Foto 3 x 4 cm (4 lembar) • Biodata Calon B. Ujian Dinas TK II • Usulan dari unit kerja • Fotokopi SK III/d • Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja pegawai (SKP, Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS) yang dilegalisir • Foto 3 x 4 cm (4 lembar) • Biodata Calon

PERSYARATAN ADMINISTRASI : C. Ujian Penyesuaian Ijazah SLTA 1. Usulan dari unit kerja 2. Fotokopi SK terakhir 3. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja pegawai (SKP, Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS) yang dilegalisir 4. Fotokopi Ijazah yang telah legalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN no 11 tahun 2002) 5. Uraian Tugas tanda tangan eselon II 6. Surat pernyataan Asli Kepala SKPD/UKPD (eselon II) bahwa ijazah dibutuhkan atau Formasi tahun berjalan 7. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang Ijazah diperoleh sebelum CPNS. Jika diperoleh sebelum CPNS tidak perlu izin belajar

Persyaratan Administrasi D. Ujian Penyesuaian Ijazah D 3, S 1, S 2, S 3 dan Ujian Peningkatan Pendidikan S 1, S 2 serta S 3 1. Usulan dari unit kerja 2. fotokopi SK CPNS dan SK PNS untuk usulan pi s 1 3. Fotokopi SK terakhir 4. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja pegawai 1 tahun terakhir (SKP, Penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS) yang dilegalisir 5. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai legalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN no 11 tahun 2002) 6. Uraian Tugas tanda tangan eselon II 7. Surat pernyataan Asli Kepala SKPD/UKPD (eselon II) bahwa ijazah dibutuhkan atau Formasi tahun berjalan 8. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang Ijazah diperoleh sebelum CPNS. Jika diperoleh sebelum CPNS tidak perlu izin belajar 9. Sertifikat Akreditasi BAN PT legalisir 10. Fotokopi forlap dikti

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 52