Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2019
BUDIMAN Pengelola Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 081911010178 budimandy 78@gmail. com USA
DASAR HUKUM • PP 46 th 2014 ttg SIK • Permenkes 82 th 2013 ttg SIM RS • Permenkes No. 92 th 2014 ttg Komdat • Permenkes 75 th 2015 ttg PKM • Permenkes 46 th 2017 ttg Strategy Implementasi Kesehatan Nasional • Peraturan Presiden 39 Tahhun 2019 tentang SATU DATA INDONESIA
EKOSISTEM KESEHTAN Sangat Komplek dan Masih Parsial Rumah Sakit (2. 406) Asuransi Kes (46) (Yankes) (Bapepam) • Implementasi silo-silo (terfragmentasi) Tidak terstandardisasi: • • • Puskesmas (9. 909) (Pusdatin) Praktek Dokter (85. 000) Apotek (21. 852) (IAI) Industri Farmasi (260) Interoperabilitas, sulit dikembangkan Konsolidasi data sulit dilakukan (multi format dan standar) • Kelengkapan data lemah • Akses informasi publik terbatas: atas indikator dan informasi kesehatan. Sumber : Pusdatin Kemkes RI
Kerangka Kebijakan SIK (PMK 97 Peta Jalan SIK 2014 -2019) Visi. Mencapai SIK terintegrasi yang handal, yang mampu memberi dukungan secara adekuat bagi manajemen pembangunan kesehatan Misi 5. Meningkatkan Pemanfaatan dan Penyebarluasan Informasi untuk Meningkatkan Manajemen dan Pelayanan Berbasis Bukti Misi 2. Mengembangkan Indikator Kesehatan yang dapat Menggambarkan Upaya dan Capaian Pembangunan Kesehatan Masyarakat Misi 3. Memperkuat Sumber Data dan Membangun Jejaringnya dengan Semua Pemangku Kepentingan Misi 4. Meningkatkan Kualitas Manajemen Data Kesehatan yang Meliputi Pengumpulan, Penyimpanan, dan Analisis Data, serta Diseminasi Informasi Misi 1. Memperkuat Sumber Daya SIK yang meliputi Penetapan Landasan Hukum, Kebijakan, Advokasi dan Koordinasi untuk Pendanaan, SDM, Infrastruktur, dan Kelembagaan Sumber : Pusdatin Kemkes RI
STRATEGI DAN PENGUATAN SIK Penataan Data Transaksi di Fasyankes Penguatan Pondasi SIK Sumber : Pusdatin Kemkes RI • • Optimalisai Aliran dan Integrasi Data Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Penyusunan Kebijakan/Regulasi dan Standarisasi Sumber Daya Manusia Penguatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembiayaan Penguatan administrasi Perkantoran secara Elektoniktan
Penataan Data di Fasyankes
Peningkatan Pemanfaatn Data dan Informasi 0 Peningkatan Kualitas Data Implementasi PMKDR 0 0 Penyusunan Paket Data dan Informasi Penyusunan Profil Kesehatan, Info Datin, dll Pusat Data dan Informasi – Kementerian 0 Penguatan Analisis Data Implementasi Big Data Diseminasi dan Publikasi Data dan Informasi Website, Buku, Leaflet, dll Better Information – Better Decision – Better Health
Kebijakan Satu Data Indonesia | Merupakan sebuah inisiatif Pemerintah untuk meningkatkan interoperabilitas dan Pemanfaatn data Pemerintah Satu Standa r Data Satu Meta data Interop erabilit as Data Kode Refere nsi dan Data Induk Kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data Induk.
“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk” Perpres 39 Tahun 2019 10
Visi dan Misi MISI Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang VISI Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi; bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban; Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif; Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sumber BAPEDA JABAR
GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT Luas Wilayah 3. 709. 528, 44 Ha 18 Kabupaten 9 Kota 627 Kecamatan 645 Kelurahan 5. 312 Desa Penduduk 48. 683. 861 Jiwa Jumlah Penduduk Tahun 2018 Balita (0 -5) 8. 92 % Laki-Laki 24. 652. 609 Jiwa Sumber BAPEDA JABAR Perempuan 24. 031. 252 Jiwa Usia Muda (6 -15) 17. 37 % Usia Produktif (15 -60) Usia Tua (>60) 8. 98 % 64. 70 %
6 Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Kondisi Awal Indek Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Indeks Gini (Poin) Persentase Penduduk Miskin (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Akhir 70, 69 (2017) 71, 42 -71, 91 – 72, 52 -73, 13 -73, 74 -74, 35 5, 64 (2018) 5, 4 -5, 7 5, 67 -5, 89 0, 40 (2018) 0, 38 -0, 39 0, 37 -0, 38 0, 36 -0, 37 7, 25 (September 2018) 6, 66 – 6, 90 6, 07 -6, 31 5, 48 -5, 72 4, 89 -5, 13 4, 30 -4, 54 8, 17 (2018) 8, 0 -7, 9 -7, 7 -7, 5 -7, 3 -7, 1 1, 36 (2018) 1, 50 1, 48 1, 45 1, 43 1, 41 Sumber BAPEDA JABAR
29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur 2021 2022 2023 Kondisi Akhir 69, 1 – 69, 5 69, 6 - 70 70, 1 -70, 5 70, 6 – 71, 0 68, 79 - 70, 78 70, 79 – 71, 78 71, 79 – 72, 78 72, 79 – 73, 78 73, 79 – 74, 78 69, 58 (2017) 70 -71 71 -73, 5 73, 6 -76 Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) 72, 47 (2017) 73, 67 – 74, 87 – 76, 07 – 77, 27 – 78, 47 – 79, 67 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin) 70, 04 (2017) 70, 34 71 72 72, 3 73, 25 89, 18 (2017) 89, 32 89, 82 90, 5 91 92 92 Kondisi Awal 2019 2020 68, 5 (2017) 68, 6 -69 Indeks Demokrasi (Poin) 68, 78 (2017) Indeks Kebahagiaan (Poin) Indeks Kerukunan Umat Beragama (Persen) Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin) Sumber BAPEDA JABAR
1 VISI 5 MISI 7 TUJUAN 21 SASARAN 27 STRATEGI 53 ARAH KEBIJAKAN 9 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 323 811 Sumber BAPEDA JABAR PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6 INDIKATOR MAKRO DAERAH 29 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR 537 INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH 1618 INDIKATOR 323 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESSELON III) YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN CAPAIAN IKU 1618 INDIKATOR KINERJA PROGRAM ESSELON III
PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT KEBUTUHAN • USULAN PD • IDENTIFIKASI • PUSAT PENGUMPULAN PENGOLAHAN • TABULASI • GRAFIK • APLIKASI • GIS • LAINNYA • KOMPILASI PRODUK ADM • SURVEI • SENSUS • LAINNYA PUBLIKASI DAN LAYANAN • CETAK • ONLINE • PETA • LAINNYA FORUM DATA DENGAN PERANGKAT DAERAH & KAB/KOTA REGULASI TUPOKSI DAN KEWENANGAN SOP PENYELENGGARA, PEMBINA, PENGGUNA DOK. PERENCANAAN, PENGENDALIAN & EVALUASI
MEKANISME PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH DAERAH D IS EMINASI/P U B LI K A S I PD 1. 2. 3. Usulan Kebutuhan Data; Usulan rancangan keg. Statistik sektoral (survei); Data Hasil keg. Statistik sektoral 1. 2. 3. Mengajukan rancangan keg statistik sektoral PD untuk memperoleh rekomendasi (survei). Menyampaikan hasil keg. Statistik sektoral. BPS PEMBINA PD DISKOMINFO 5. Menyampaikan surat REKOMENDASI dr BPS; 6. Permintaan Data yg dibutuhkan Daerah. (PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH/ WALIDATA DAERAH) 3. 4. Mengeluarkan surat REKOMENDASI; Menyampaikan kebutuhan data statistik Dasar dari Pemda TEMBUSAN SURAT REKOMENDASI BAPPEDA / PENGGUNA DATA PD Menyampaikan Kebutuhan Data Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah F O R U M D A T A
• • • ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI PREVALENSI STUNTING PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TB PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI PERSENTASE KAB/KOTA YANG MELAKSANAKAN LAYANAN LAYAD RAWAT PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDAPAT JAMINAN KESEHATAN MENUJU UNIVERSAL HEALTH COVERAGE PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERISI KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR
Saninten buah saninten Saninten di parapatan Hapunten abdi hapunten Bilih aya kelepatan HATURNUHUN
- Slides: 26