STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO Ikaningtyas

STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI WTO Ikaningtyas. SH. LLM

KEANGGOTAAN • Anggota WTOhampir meliputi seluruh negara di dunia, tidak hanya terdiri dari negara-negara. --separate custom teritory juga, ex : hongkong, cina-taipei, macau-china • Negara-negara anggota WTO mewakili 92 % populasi global dan 95% dari total perdagangan dunia • Sampai saat ini anggota WTO berjumlah 157 • Sekitar ¾ anggota WTO adalah negara berkembang

KELEMBAGAAN • Ministerial conference beranggotakan para menteri seluruh negara anggota yang menangani perdagangan. • General Council beranggotakan para duta besar seluruh negara anggota dan bertemu sekali setiap 2 bulan • Specialized council terdiri dari : council for trade in goods, council for trade in services, council for TRIPS • Committees and working parties committee on trade and environment, committee on trade and development, committee on regional trade agreements, working party on accession

STATUS DAN ANGGARAN • Pasal VII Agreement establishing the WTO menyatakan WTO memiliki status legal personality • Anggaran WTO – Setiap anggota berkontribusi untuk biaya pengeluaran WTO – Kontribusi tersebut berdasarkan proporsi perdagangan internasional setiap negara anggota dalam kurun waktu tertentu

PENYELESAIAN SENGKETA • Sengketa timbul karena inkonsistensi negara-negara anggota dalam menjalankan regulasi WTO. • Pengaturan mengenai dispute settlement tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota WTO mengenai penyelesaian sengketa dalam WTO, yaitu Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dipsutes (disputes settlement Understanding WTO) • subyek dari penyelesaian sengketa di WTO terbatas kepada negara-negara anggota WTO saja

Prinsip Penyelesaian Sengketa di WTO • • • Aksi multilateral Adil Cepat Efektif Saling menguntungkan

• Ruang lingkup sistem penyelesaian sengketa WTO sangat luas, yaitu seluruh sengketa yang timbul dari semua perjanjian multilateral WTO. • Sengketa yang dibawa ke WTO, meliputi : bea masuk, perlindungan atas hak cipta, perdagangan jasa, anti dumpingm tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat, perlakuan diskriminasi dsb. • Dalam WTO terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, yang dibedakan menjadi : – Lembaga politik, yaitu dispute settlement body – Lembaga peradilan, yaitu panel (ad hoc), appelate body (permanent)

Dispute Settlement Body (DSB) • DSB merupakan dewan yang terdiri dari semua negara anggota WTO dan menyelenggarakan sistem penyelesaian sengketa. • DSB berwenang (pasal 2. 1 DSU) : – Membentuk panel – Mengesahkan laporan panel dan appelate body – Mengawasi pelaksanaan putusan – Memberikan kewenangan untuk menghentikan konsesi dan kewajiban yang terdapat pada ketentuan covered agreements (atau melakukan retaliasi) jika negara anggota WTO yang terlibat tidak melaksanakan rekomendasi dan keputusan yang sah.

PANEL • Pembentukan panel dianggap sebagai upaya akhir manakala penyelsaian sengketa secara bilateral batal • Fungsi utama panel adalah membantu penyelesaian secara obyektif dan untuk memutuskan apakah suatu subyek atau obyek perkara telah melanggar covered agreements WTO. • Negative consensus, dimana suatu sengketa tetap dapat berlanjut/ panel dapat terbentuk walaupun hanya satu pihak yang menginginkan.

Panel • Permohonan untuk membentuk suatu panel harus dibuat secara tertulis, dan memuat : – Tempat dan waktu konsultasi – Identifikasi isu yang diangkat secara spesifik – Ringkasan mengenai dasar hukum yang disengketakan. • Panel terdiri dari 3 orang yang berkompeten (well qualified) • Dalam jangka awaktu 45 hari maksimal panel harus sudah set up and appointed

APPELLATE BODY • AB terdiri dari 7 orang, tiga orang diantaranya mengadili sengketa • Anggota AB haruslah : persons of recognized authority, with demonstrated expertise inlaw, international trade and subject matter of the covered agreements generally • Anggota AB dipilih dalam jangka waktu 4 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali saja.

APPELLATE BODY • Tugas utama AB hanya untuk meninjau hukum yang diterapkan panel dan penafsirannya (pasal 17 par 6 DSU) • AB diberi wewenang untuk menegakkan, mengubah atas penemuan-penemuan hukum dan putusan atau kesimpulan panel. • Persidangan AB bersifat rahasia, tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa.

Mekanisme Penyelesaian WTO • • • Konsultasi (jasa baik, konsiliasi, mediasi) Panel Appellate Body (AB) Keputusan dan Rekomendasi DSB Pelaksanaan Keputusan dan Rekomendasi DSB

Catatan • Setiap negara yang memiliki substansial interest terhadap sengketa yang ada dapat menjadi third party, hal ini dilakukan sebelum pembentukan panel • Terdapat mekanisme reasonable of Implementation sebagai langkah negosiasi untuk menunda pelaksanaan putusan DSB yang disepakati oleh para pihak. • Selanjutnya ditetapkan reasonable periode • Atau dapat melakukan retaliasi (pembalasan).

Indonesia dan DSB WTO • Sebagai complaint state, 6 kali bersama : Argentina, US, Eropa, Korea, Afsel, Australia • Sebagai tergugat : Mobnas Timor • Sebagai pihak ketiga : 6 kali