STRATEGI PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI EPISENTRUM BANTUAN

STRATEGI PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI EPISENTRUM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Hotel Sultan, Jakarta, 3 Mei 2019 1

EFEKTIVITAS PKH UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KEMISKINAN PERLU DIJAGA PROGRAM Bantuan tunai bersyarat yang mewajibkan pesertanya untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Beberapa pengukuran efektifitas dan ketepatan sasaran PKH paling efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, berdasarkan manfaat yang didistribusikan (WB, 2012). PKH berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, penurunan pekerja anak, peningkatan konsumsi, dan spillover effect (Studi Dampak Endline TNP 2 K, 2014). PKH memiliki ketepatan sasaran paling tinggi (WB, SAPER 2016) Perluasan PKH mendukung agenda integrasi bantuan sosial agar efektif bagi penurunan kemiskinan. www. bappenas. go. id TUJUAN • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan • Meningkakan taraf pendidikan peserta PKH • Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH di desain untuk dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, melalui: Peningkatan konsumsi dan gizi keluarga Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anak melalui kewajiban untuk mengakses pendidikan dan kesehatan Dampak perubahan perilaku melalui P 2 K 2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dalam bidang pendidikan orang tua, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. Akumulasi aset dan kesempatan menabung melalui penyaluran non tunai secara terintegrasi dengan bantuan lainnya.

PERTUMBUHAN KONSUMSI MASYARAKAT 2016 -2018 Tingkat Pertumbuhan Konsumsi/Kapita per Persentil (Growth Incidence Curve) 2016 -2018 6. 0 Konsumsi masyarakat kelas miskin (dibawah 40%) tumbuh karena dukungan Bansos PERKOTAAN “Aspire middle income” sangat terlihat di wilayah perkotaan 4. 0 Rata-rata: 0, 51 2. 0 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899 -2. 0 -4. 0 Bahkan pertumbuhan konsumsi penduduk sangat miskin di perkotaan berada dibawah rata-rata Nasional Konsumsi masyarakat kelas menengah diperkotaan tumbuh sangat rendah dibawah rata-rata Nasional Konsumsi masyarakat kelas atas di perkotaan tumbuh negatif, diduga karena meningkatnya tabungan -6. 0 7. 0 6. 0 5. 0 Pertumbuhan konsumsi penduduk miskin dan rentan perdesaan masih di bawah rata-rata PERDESAAN Rata-rata: 3, 61 4. 0 3. 0 2. 0 1. 0 0. 0 -1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899 -2. 0 -3. 0 www. bappenas. go. id Sumber: Susenas Maret 2016 -2018, diolah Bappenas 3

KARAKTERISTIK KELOMPOK MISKIN RENTAN Status Pekerjaan Utama Akses Layanan Keuangan 4. 93 La in ny a s Bu m de KU BE g in as Le ga da ia n . . . bu an ng Pe si ra Ko an or er t. P 45. 15 87. 46 82. 72 Desil 1 Desil <= 4 di 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kr Kepemilikan Tabungan 7. 09 13. 14 10. 90 0. 00 de Formal 4. 70 13. 56 n Informal Top 20% 10. 00 7. 71 pe Kelas Menengah 35. 9 7. 39 15. 86 11. 36 ga Rentan 20. 00 26. 41 it Miskin 54. 17 35. 06 25. 65 30. 00 64. 78 48. 66 Kr e 0 35. 55 um 20 37. 08 m 72. 26 40. 00 k. U 40 64. 1 R 60 52. 68 44. 97 BP 45. 83 50. 00 ed 35. 22 Ba n 27. 74 KU R 80 54. 92 54. 45 60. 00 100 71. 77 25, 6% 54. 85 12. 54 17. 28 Miskin Rentan www. bappenas. go. id Punya 28. 23 Kelas Menengah Tidak Punya Top 20% Hanya 28, 1% Rumah Tangga yang mengakses dan memiliki asset produktif 25, 6 persen RT miskin dan rentan yang memiliki akses layanan keuangan 4 Sumber: Susenas Maret 2018, diolah Bappenas

KERANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KEBIJAKAN MAKRO Menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal, KEBIJAKAN MIKRO MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MENINGKATKAN PENDAPATAN Bantuan pangan (Rastra) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Peningkatan akses permodalan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran PBI JKN, PIP-KIP Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Bantuansosial lainnya (gas/elpiji, listrik) Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan Ditujukan untuk masyarakat sangat miskin dan miskin Ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan www. bappenas. go. id 5

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RKP 2020 PP 1 Perlindungan Sosial KP 1. Sistem Jaminan Sosial Nasional KP 2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran KP 3. Perlindungan Sosial Adaptif KP 4. Kesejahteraan Sosial www. bappenas. go. id PP 2. Akses Pelayanan Kesehatan PP 3. Pemerataan Pendidikan KP 1. Peningkatan KIA dan Kespro KP 1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan pembelajaran KP 2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat KP 2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun KP 3. Penguatan Pengendalian Penyakit KP 3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan KP 4. Penguatan Germas KP 4. Penjaminan Mutu pendidikan KP 5. Peningkatan yankes dan POM KP 5. Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan PP 4. Tata Kelola Kependudukan dan Layanan Dasar KP 1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan KP 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan KP 3. Pendampingan dan Layanan Terpadu PP 5. Produktivitas dan Daya Saing KP 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kerjasama Industri KP 2. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas PP 6. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda PP 7 Penanggulangan Kemiskinan KP 1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak KP 1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga KP 2. Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan KP 3. Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi KP 3. Kualitas pemuda KP 4. Prestasi Olahraga 6 KP 2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial KP 3. Pengelolaan Dana Bergulir Ultra Mikro KP 4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 6

KOMPONEN UTAMA PENDEKATAN/MODEL GRADUASI Penghidupan yang Berkelanjutan Kemiskinan Kronis PENDAMPING (COACHING) TRANSFER ASET Melalui a. l. KUBE, PNPM, KUR, dsb PELATIHAN KETRAMPILAN Melalui FDS dan berbagai ketrampilan lain TABUNGAN (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan selanjutnya) BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN ANALISIS PASAR TARGETING Mulai www. bappenas. go. id Sumber: Graduation model, CGAP Bulan ke-6 Bulan ke-12 Bulan ke-24 Bulan ke-36 7

BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM Exclusion Error BASIS DATA TERPADU *) 40% 38% PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) Hampir Miskin/Rentan (96, 8 juta jiwa/37. 756. 538 RT) PENERIMA KPS/KKS, RASTRA, BPNT (15, 6 juta jiwa) • PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (15, 6 juta jiwa) • 25% 21% Inclusion Error Miskin Jumlah Rumah Tangga (RT) 27. 308. 510 Jumlah Keluarga (KK) 31. 430. 304 Jumlah Penduduk (Jiwa) 99. 359. 312 PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (10 juta jiwa) 9, 66% BDT BERBASIS KELUARGA GARIS KEMISKINAN (MARET 2018) (25, 67 juta jiwa) BDT BERBASIS NONKELUARGA Individu (Jiwa) 509. 041 Keterangan: *) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu – Januari 2019

P 2 K 2 SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN PERUBAHAN PERILAKU POSITIF DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Modul Kesehatan dan Gizi Pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil, balita, dan anak, kecukupan gizi ibu hamil, gaya hidup bersih, dan kesakitan pada anak Modul Pengelolaan Keuangan dan Merencanakan Usaha Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak Melatih ibu untuk cermat mengelola keuangan, meminjam dan menabung, serta memulai usaha (3 modul) Pentingnya pendidikan sejak usia dini dan cara membantu anak sukses di sekolah (4 modul) Modul Perlindungan Anak Pemahaman kepada keluarga mengenai pencegahan kekerasan, penelantaran dan ekspolitasi terhadap anak Modul Disabilitas dan Modul Lanjut Usia Mencakup pembelajaran mengenai pelayanan kepada penyandang disabilitas berat dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia (2 modul) www. bappenas. go. id 9

DAMPAK PKH TERHADAP PENINGKATAN KONSUMSI TNP 2 K Endline Study 2014 World Bank Midline Study 2010 Konsumsi penerima PKH 3. 8% lebih tinggi dibanding non-PKH Total konsumsi PKH meningkat rata-rata 4, 8% Total konsumsi PKH meningkat +/Rp. 19. 000/ kapita/ bulan Konsumsi non. Non Makanan makanan penerima PKH 11% lebih tinggi dibanding non-PKH Konsumsi nonmakanan penerima PKH 12% lebih tinggi dibanding non-PKH meningkat Konsumsi Makanan Konsumsi protein PKH 7% lebih tinggi disbanding non-PKH meningkat Konsumsi pendidikan PKH 15% lebih tinggi dibanding non-PKH tidak meningkat Konsumsi kesehatan PKH lebih rendah disbanding non-PKH (tidak signifikan) meningkat Keterangan Total Konsumsi Pendidikan Konsumsi Kesehatan www. bappenas. go. id Microsave, 2019 Konsumsi pendidikan dan kesehatan penerima PKH lebih kecil dibanding non-PKH (tidak signifikan) 1. Berbagai hasil studi menunjukan adanya peningkatan total konsumsi penerima PKH. Namun, nilai ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Paraguay (9%) dan Nicaragua (18%). 2. Sebagian besar penerima PKH merupakan peserta PBI-JKN dengan manfaat in-kind (layanan kesehatan), yang mungkin menjelaskan hasil yang tidak signifikan pada dampak konsumsi kesehatan. 3. Perubahan skema manfaat PKH menjadi flat (2016 -2018) menyebabkan nilai bantuan yang diterima lebih rendah, mungkin dapat menjelaskan dampak peningkatan konsumsi yang tidak begitu besar, termasuk nilai yang tidak signifikan pada dampak kesehatan dan pendidikan. 10

DAMPAK PKH BIDANG KESEHATAN Keterangan Proses Persalinan Ante and Post. Natal visit Microsave, 2019 No significant result TNP 2 K Endline Study 2014 World Bank Midlline Study 2010 • Peningkatan probabilitas persalinan dibantu tenaga medis dan dilakukan di faskes. • Dampak endline lebih besar dibanding midline. • Ante Natal: No significant result • Post Natal: Penerima PKH 7, 4% lebih sering mengunjungi faskes dibanding non-PKH No significant result perbedaan kunjungan kesehatan penerima dan non penerima PKH Pemantauan Kesehatan Bayi Penerima PKH 20, 9% lebih sering melakukan pemeriksaan perkembangan anak dibanding non-PKH No significant result meningkat 15 -22% Imunisasi dan Vaksinasi n/a Balita yang menyelesaikan imunisasi meningkat 5% Balita PKH memiliki peluang 3% lebih besar dibanding non PKH untuk menyelesaikan vaksinasi www. bappenas. go. id • Kunjungan kesehatan PKH lebih besar dibanding Non-PKH. • Ante Natal: meningkat 13% • Post Natal: meningkat 7% 1. Hasil studi microsave konsisten dengan studi midline dimana penerima PKH melakukan kunjungan kesehatan lebih besar dibanding non penerima PKH. 2. Perlu analisa lebih lanjut atas dampak persalinan PKH tidak signifikan. Salah satunya perluasan PKH mencapai 10 Juta Keluarga telah menyentuh hampir 20% penduduk termiskin. Selain itu, data SDKI (2017) juga menunjukan 9 dari 90% persalinan telah dibantu tenaga kesehatan 11

DAMPAK PKH BIDANG PENDIDIKAN Keterangan Enrollment rate Microsave, 2019 n/a TNP 2 K Endline Study 2014 • 7 -15 tahun: 4% • SD: 1, 8% • SMP: 9% World Bank Midlline Study 2010 Participation rate n/a • SD: 1, 3% • SMP: 0, 8% No significant result, namun PKH meningkatkan jumlah jam belajar Drop-Out Rate No significant result n/a No significant result Academic/ Extra-Curricular Achievement www. bappenas. go. id Anak dari penerima PKH memiliki peluang 2. 2% lebih besar untuk memiliki capaian pendidikan yg lebih baik dibanding anak dari non-PKH n/a 1. PKH lebih efektif untuk meningkatkan enrollment rate SMP, karena partisipasi SD di Indonesia terbilang sudah cukup baik. 2. Studi sebelumnya belum menganalisis dampak PKH terhadap outcome kognitif bidang pendidikan. 3. Contoh di Malawi, CCT memberikan dampak yang signifikan pada bidang learning dan cognitive. Dibandingkan UCT, dampak pada CCT masih bertahan setelah program bantuan selesai dilaksanakan (Baird et al, 2016) 12

MENGAPA DAMPAK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PKH DINILAI BELUM OPTIMAL? “CCT di Indonesia (PKH) selama 2007 -2014 menunjukan dampak positif pada beberapa outcomes kesejahteraan, tetapi masih terdapat beberapa outcomes yang belum signifikan” (TNP 2 K, 2014) Masih lemahnya kualitas pelaksanaan program menyebabkan dampak PKH belum optimal. . . . Kinerja verifikasi program PKH masih rendah: Terdapat 103 Kab/Kota yang tidak terverifikasi untuk keseluruhan komponen. 31 diantaranya di Papua dan Papua Barat. PKH memberikan dampak pada peningkatan kehadiran anak sekolah di SD (1, 3%) dan SMP (0, 3%), tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan dampak yang sama pada CCT di negara lain (Filipina-3, 8% (primary school) dan 5% (secondary school) dan Paraguay-5%). PKH memberikan dampak pada peningkatan proporsi ibu yang memeriksakan kehamilan di faskes (7, 1%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding dampak yang sama di Filipina (8%). Catatan: persen komitmen dihitung dari total ART yang terverifikasi Sumber: Kementerian Sosial, 2017 Penyebab: pencatatan MIS oleh pendamping dan operator belum optimal dan pendampingan belum efektif www. bappenas. go. id PKH meningkatkan pengeluaran keluarga peserta PKH (4, 8%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding negara lain (Paraguay-9%, Nicaragua-18%, Colombia-15%, Mexico-14, 5%) 13

PERSENTASE RUMAH TANGGA PEROKOK 40% TERENDAH RATA-RATA SEBESAR 67 PERSEN, PROPORSI PKH CUKUP TINGGI Proporsi Rumah Tangga Perokok 80. 0 70. 0 63. 2 67. 7 69. 0 68. 6 68. 7 67. 3 66. 3 Proporsi RT Perokok Penerima Bantuan PKH 62. 8 60. 0 82. 0% 57. 0 47. 1 50. 0 80. 5% 80. 0% 77. 5% 78. 0% 40. 0 78. 5% 76. 0% 30. 0 20. 0 74. 0% 10. 0 72. 0% 0. 0 70. 0% 1 2 3 4 5 Desil 6 7 8 9 10 71. 1% 68. 0% 66. 0% Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 § Pola konsumsi menunjukkan tingkat perokok meningkat pada desil 1 -7, kemudian menurun pada desil 8 -10. § Rumah tangga perokok yang menerima bantuan PKH masih di atas 70 persen di setiap desil. § Penerima PKH minimal mendapatkan bantuan Rp. 2. 950. 000/Tahun/KPM peningkatan bantuan dapat tidak efektif pada rumah tangga perokok. Sumber: Susenas 2018 (BPS), diolah

ROKOK PADA KELUARGA PENERIMA BANSOS Beberapa pemikiran perbaikan MEROKOK NUTRISI BANTUAN SOSIAL Ditunjukkan dengan konsumsi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang lebih rendah PENDIDIKAN Ditunjukkan dengan anak dengan capaian pendidikan yang lebih rendah; putus sekolah yang lebih tinggi KESEHATAN ANAK Ditunjukkan dengan jangka waktu sakit yang lebih lama www. bappenas. go. id Sumber: PKJS UI, Januari 2019 Preventif: - Prasyarat eligibilitas - Penandatanganan perjanjian penerima bansos. - Sosialisasi dan pendampingan (PKH-FDS, Guru-PIP, TKSK BPNT) - Monitoring (spot check/cotinine test di sekolah dan puskesmas) Kuratif: - Mengikuti program berhenti merokok - Sanksi (temporary/fix) dan insentif (fasilitasi sebagai inspirator, dsb) 15

PENTINGNYA KONDISIONALITAS UNTUK EFEKTIVITAS PROGRAM: CONTOH DI BEBERAPA NEGARA v Pemantauan kepatuhan kondisionalitas/persyaratan memiliki dampak terhadap school enrollment yang lebih besar dan signifikan dibanding UCT (Baird et al, 2013). v Persyaratan yang lebih kuat (school achievement dibandingkan school attendance) memberikan dampak yang lebih besar (Saavedra and Gracia, 2012); KETERANGAN MEXICO – Prospera BRAZIL - Bolsa Familia CHILE - Solidario TAHUN MULAI 1997 2003 2002 KONDISIONALITAS Sanksi berupa penghentian bantuan bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Monitoring dilaksanakan oleh Pemda. Bagi beneficiaries yang tidak mematuhi kewajiban diberikan peringatan sebelum diberhentikan Penerima manfaat diminta menyetujui persyaratan program, tidak ada pemotongan manfaat jika tidak dipenuhi EMPLOYMENT SUPPORT Dukungan start-up business , pelatihan kerja, dan akses kredit (2003) Komplementaritas program ketenagakerjaan dalam CCT program (2004) investasi pada dukungan ketenagakerjaan dan mendorong penerima manfaat untuk tidak bergantung secara ekonomi BENEFITS • Bantuan tetap nutrisi • Bantuan pendidikan dan tambahan bantuan kesehatan bagi anak sekolah • Bantuan Tetap • Bantuan pendidikan dan kesehatan berdasarkan komponen Diperluas mencakup bantuan conditional (per individu) dan unconditional (per keluarga) pada tahun 2012. Sumber: Takahashi (2017), Cechini (2012), Perez et al (2012), Langou (2016) www. bappenas. go. id 16

PKH AKSES: TANTANGAN YANG HARUS DIJAWAB UNTUK MEMASTIKAN KUNJUNGAN KPM PKH KE FASKES DAN FASDIK Di Provinsi Papua masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan pendidikan dengan cakupan layanannya terutama tingkat SMP dan SMA. Angka kematian bayi di Papua dan Papua Barat jauh lebih tinggi dibanding angka nasional (2012) www. bappenas. go. id Presentase putus sekolah Papua dan Papua Barat dibandingkan nasional Cakupan pertolongan persalinan dan tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat masih jauh dari rata-rata nasional (2012)

PENUTUP – BEBERAPA SKENARIO PERBAIKAN PKH Skenario Kondisi Existing (Maret 2018) Kondisi tanpa PKH 10 Juta (Perfect Targeting) PKH 15. 6 Juta (Perfect Targeting) Tingkat Kemiskinan (%) Dengan Targeting accuracy 70% (anak diluar sekolah tidak dihitung) PKH 10 Juta PKH 15. 6 Juta Dengan targeting accuracy 70% dan compliance rate 80% PKH 10 Juta PKH 15. 6 Juta 9. 82 10. 34 5. 59 Gini Rasio 0. 389 0. 392 0. 377 0. 372 7. 01 0. 381 0. 378 7. 861 0. 384 0. 382 Sumber: Perhitungan Bappenas, Susenas Mar 2018 www. bappenas. go. id 18