STANDAR SARANA DAN PRASARANA di Perguruan Tinggi PELATIHAN

  • Slides: 8
Download presentation
STANDAR SARANA DAN PRASARANA di Perguruan Tinggi PELATIHAN AUDIT INTERNAL 2011

STANDAR SARANA DAN PRASARANA di Perguruan Tinggi PELATIHAN AUDIT INTERNAL 2011

standar mutu sarana dan prasarana: sesuai dengan kemampuan setiap PT sepanjang standar minimum yang

standar mutu sarana dan prasarana: sesuai dengan kemampuan setiap PT sepanjang standar minimum yang berlaku secara nasional dipenuhi oleh PT yang bersangkutan

MEKANISME PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA penetapan substansi atau isi dari Standar Sarana dan

MEKANISME PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA penetapan substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana : (a). Substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan (per. UUan) yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk PT. , (b). merumuskan substansi atau isi standar mutu sedemikian rupa agar tetap konsisten atau selaras dengan visi, misi dan tujuan PT yang bersangkutan. (c) selaras dengan keinginan, masukan atau saran dari para stakeholders PT

PP No 19 tahun 2005, diketahui bahwa substansi Standar Sarana dan Prasarana pada setiap

PP No 19 tahun 2005, diketahui bahwa substansi Standar Sarana dan Prasarana pada setiap PT setidaknya mengatur atau menetapkan butir-butir mutu tentang: 1. jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa. 2. jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap matakuliah per mahasiswa 3. jenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebut per mahasiswa.

4. lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasaranan penunjang, dan lahan pertamanan,

4. lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasaranan penunjang, dan lahan pertamanan, yang dinyatakan dalam rasio luas lahan per mahasiswa. 5. letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan, antara lain, pertimbangan keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut. 6. rasio luas ruang kuliah per mahasiswa. 7. kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan/atau bangunan tersebut harus tahan gempa khususnya apabila terletak didaerah yang rawan gempa. 8. fasilitas khusus untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga non-dosen yang memerlukan layanan khusus karena keterbatasan fisik mereka (kaum difabel). 9. pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan.

Sebagai contoh berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa standar mutu yang terdapat di

Sebagai contoh berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa standar mutu yang terdapat di dalam kelompok Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan praktek baik pada beberapa PT: 1. Standar Prasarana dan Sarana bangunan, kesehatan serta ketenangan lingkungan 2. Standar Prasarana dan Sarana fasilitas pembelajaran (di dalam dan di luar ruang). 3. Standar Prasarana dan Sarana sumber belajar (learning resources) 4. Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat 5. Standar prasarana umum berupa air, listrik, dan telefon.

luas lingkup dari biaya investasi dan biaya operasi yang disebut sebagai pengelolaan keuangan PT,

luas lingkup dari biaya investasi dan biaya operasi yang disebut sebagai pengelolaan keuangan PT, yang umumnya terdiri atas komponen-komponen sbb: 1. Proposal Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT); 2. Pembahasan RKAT; 3. Pengajuan Persekot Kerja (PK); 4. Realisasi Dana; 5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan; 6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ; 7. Auditing atau Penilaian.

penetapan Standar Pembiayaan pada PT dapat dimulai dengan membuat beberapa standarturunannya, yaitu misalnya: a.

penetapan Standar Pembiayaan pada PT dapat dimulai dengan membuat beberapa standarturunannya, yaitu misalnya: a. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan; b. Standar proses pengelolaan keuangan; dan c. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan