Standar Pendidikan Jarak Jauh LAPORAN FGD LOKAKARYA BNSP

Standar Pendidikan Jarak Jauh LAPORAN FGD LOKAKARYA BNSP 12 DESEMBER 2015

Pendahuluan Peserta FGD adalah Stake Holder dari lingkungan Kemenristekdikti, Kemendikbud dan Kemenag, Kemenkes, dan perguruan tinggi swasta � FGD tidak membahas dokumen draft peraturan � Diskusi mencakup pandangan stake holder terkait �Dampak pemberlakuan PJJ �Model pelaksanaan PJJ �Isu Kompetensi PJJ �

Peran Stake Holder � Terkait pengembangan: perencanaan dan penyusunan Standar PJJ �Standar diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari penyelenggara PJJ, misalnya menjadi bentuk lain kelas jauh. �Standar perlu memayungi juga PJJ yang tengah berjalan karena kebutuhan khusus, contoh PJJ Kemenkes

Peran Stake Holder � Terkait pengembangan: penyusunan dan penetapan peraturan �Perlu sinkronisasi standard PJJ dengan regulasi yang terkait, misalnya pada penggunaan istilah �Lembaga terkait (direktorat teknis, perguruan tinggi) perlu menurunkan standar dalam panduan juklak dan juknis untuk hal-hal yang umum/generik.

Peran Stake Holder � Terkait Implementasi: Sosialisasi �Perlu sosialisasi pengertian kelas jauh/ kelas khusus, pendidikan di luar domisili, PJJ, PDITT, MOOCs, dll �Perlu ditekankan bahwa PJJ tidak full-online, tetapi ada pertemuan tatap muka, praktikum, dll. sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi

Peran Stake Holder � Terkait Implementasi: Advokasi: �Perlu jaminan kualitas yang lebih ketat, akreditasi perlu memperhatikan PJJ. Kendala: �Belum ada sistem akreditasi unt Alternatif solusi: �Mekanisme reward dan punishment, �Pendataan yang baik uk PJJ

Peran Stake Holder � Terkait Pencapaian: �Draft Standar PJJ telah tersedia, penting dan perlu ditetapkan dalam regulasi. �Telah diperoleh lesson learned dari penyelenggaraan PJJ (UT, Kemenkes, dll) termasuk pendidikan karakter melalui PJJ.

Peran Stake Holder � Terkait Evaluasi: �perlu sinkronisasi dengan regulasi yang ada.

Kebutuhan Stake Holder Terkait Standar PJJ � Perlu kerjasama dengan BAN-PT untuk penyusunan kriteria akreditasi PJJ. � Perlu dimasukkan aspek pembinaan dan sinergitas ke perguruan tinggi lain sebagai point reward (masuk dalam akreditasi)

Daftar Inventaris Masalah � Standar menyatakan kompetensi lulusan PJJ sama dengan dan lulusan tatap muka Penyelenggara PJJ harus menyusun �instrumen pengukuran kompetensi yang sama untuk PJJ dan tatap muka �mekanisme untuk menjamin lulusan PJJ sama dengan lulusan tatap muka (melalui perbaikan berkelanjutan)

Daftar Inventaris Masalah Pengembangan softskill dan ranah “sikap” lebih sukar dilaksanakan pada PJJ �perlu ada penekanan sebagai kompensasi saat tatap muka bagi PJJ �Pengembangan sikap terintegrasi dengan sistem � Potensi penyalahgunaan PJJ � Keberlanjutan �

Lain-lain Frekuensi pertemuan tatap muka untuk bimbingan penelitian (skripsi, thesis, TA, dll) masih sangat kurang (satu kali untuk setiap tahap), terutama untuk verifikasi data. � Perlu ada jaminan untuk kualitas penelitian melalui PJJ. �

Kesimpulan Pengertian tentang PJJ dan bentuk pengajaran online lain masih harus disosialiasikan � Peraturan Menteri terkait Standard Pendidikan Jarak Jauh penting dan perlu segera diberlakukan �

Saran Istilah pada draft ada yang berbeda dengan peraturan lain sehingga masih perlu disinkronkan dengan peraturan yang lain � Untuk menangani masalah pengembangan softskill dan ranah “sikap: perlu dilakukan kodifikasi Lesson Learned menjadi Best Practice. �

Tindak Lanjut � Standar diturunkan dalam panduan juklak dan juknis untuk hal-hal yang umum/generik