SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Mengerti Memahami dan Berpartisipasi
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN “Mengerti, Memahami dan Berpartisipasi” Christine Julyana S. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kantor Cabang Jakarta Selatan Jakarta, Februari 2020
AGENDA A PENDAHULUAN B KEPESERTAAN C MANFAAT & PROSEDUR D SIPP 2
A. PENDAHULUAN 1 FILOSOFI 2 REGULASI 3 JUMLAH PESERTA & FASKES 3
Regulasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan UU NOMOR 40 TAHUN 2004 • Sistem Jaminan Sosial Nasional UU NOMOR 24 TAHUN 2011 • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PP NOMOR 86 TAHUN 2013 • Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2018 PERPRES NOMOR 75 TAHUN 2019 PERATURAN BPJS NOMOR 6 TAHUN 2018 • Jaminan Kesehatan • Perubahan Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 • Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan www. bpjs-kesehatan. go. id
Perkembangan Jumlah Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan 15, 42% 84, 58% Peserta JKN-KIS 223. 238. 892 jiwa Per 31 Januari 2020 *Sumber data Dukcapil : Semester I tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263. 950. 794 jiwa
Jumlah Faskes yang Bekerjasama s. d. 01 Februari 2020 10, 059 6, 634 5, 073 2, 286 1, 200 1, 097 257 29 Puskesmas Dokter Praktek Klinik Pratama Perorangan Dokter Gigi RS Kelas D Pratama Rumah Sakit 465 Klinik Utama Apotik PRB dan Kronis Jumlah Faskes s. d. 01 Februari 2020 = 27. 100 Optik
B. Kepesertaan, Iuran & Denda 1 KEPESERTAAN & IDENTITAS 2 IURAN 3 MEKANISME PERALIHAN 8
Jenis Kepesertaan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) A Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Anggota Keluarganya B Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Anggota Keluarganya C Bukan Pekerja (BP) dan Anggota Keluarganya Penerima Bantuan Iuran (PBI) A B PBI APBN 9 PBI APBD
PENYESUAIAN IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) & PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMDA Ketentuan Lama Pasal 29 Ketentuan Baru Pasal 29 Perpres 82 Tahun 2018 Perpres 75 Tahun 2019 Besaran iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran & Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda: Rp 23. 000/jiwa/bulan Rp 42. 000/jiwa/bulan Mulai Berlaku tanggal 1 Agustus 2019 Peserta segmen Penerima Bantuan Iuran: Iuran dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (APBN) Peserta segmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda: Iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (APBD) 10
Pasal 30 PENYESUAIAN PROSENTASE IURAN PESERTA PPU PENYELENGGARA NEGARA Iuran bagi peserta PPU Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, Prajurit, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h. KETENTUAN LAMA 3% Dibayar Oleh Pemberi Kerja 2% Dibayar Oleh Peserta KETENTUAN BARU 4% Dibayar Oleh Pemberi Kerja 1% Dibayar Oleh Peserta $ 11
PERUBAHAN KOMPONEN GAJI ATAU UPAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN IURAN Pasal 33 Ayat (1) Perpres No 82/2018 Perpres No 75/2019 Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah
PENYESUAIAN BATAS GAJI/UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN IURAN PESERTA PPU Pasal 32 Ayat (1) KETENTUAN LAMA Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu KETENTUAN BARU Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu 12 Jt 8 Jt 01 Pejabat Negara, PNS pusat, Prajurit, Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a) huruf c) huruf d, dan huruf e, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h pada instansi pusat mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019 02 Peserta PPU untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h pada instansi daerah dan PPU Swasta berlaku sejak 1 Januari 2020.
Kepesertaan Peserta PPU yang ditanggung 5 (lima) orang Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, anak ke 4 (empat) dst, ayah, ibu, dan mertua dengan tambahan iuran 1% dari upah sedangkan untuk kerabat lainnya: Kakak, Adik, Paman, Bibi, Asst Rumah Tangga, Driver dll Iurannya Nominal
IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DAN BUKAN PEKERJA (BP) Ketentuan Lama Pasal 34 Perpres 82 Tahun 2018 Ketentuan Baru Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019 Besaran iuran Peserta PBPU & BP: Kelas I : Rp 80. 000/jiwa/bulan Besaran iuran Peserta PBPU & BP: Kelas II : Rp 51. 000/jiwa/bulan Kelas I : Rp 160. 000/jiwa/bulan Kelas III : Rp 25. 500/jiwa/bulan Kelas II : Rp 110. 000/jiwa/bulan Kelas III : Rp 42. 000/jiwa/bulan Mulai Berlaku tanggal 1 Januari 2020
Kelas Rawat Peserta PPU KELAS II ≤ Rp 4. 000, (Batas bawah UMK/UMP) KELAS I > Rp 4. 000, (Batas Rp 12. 000, -) SESUAI PERPRES NO 82 TAHUN 2018
Dampak Penyesuaian Iuran DAMPAK PENYESUAIAN IURAN Keberlangsungan Program JKN-KIS terjaga Pendanaan Perbaikan layanan di Fasilitas Kesehatan Pelayanan (Perbaikan layanan dilakukan secara bersama oleh semua pihak mulai dari kementerian/lembaga, BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, Manajemen fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan 11
Identitas Peserta Pastikan informasi yang tercantum pada Kartu Peserta Anda sesuai
C. Manfaat dan Prosedur Pelayanan 1 ALUR PELAYANAN 2 MANFAAT 3 YANG TIDAK DIJAMIN 22
Alur Pelayanan Kesehatan (FKTP)
Alur Pelayanan Kesehatan (FKRTL)
Alur Pelayanan Kesehatan (Emergency)
Pelayanan Tingkat Pertama Rawat Jalan/Inap 1 • Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis • Tindakan medis non spesialistik • Pelayanan obat, alat kesehatan dan medis habis pakai • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium Keluarga Berencana 3 Pelayanan Gigi 1 2 • Pengobatan, tambal, cabut, pembersihan karang gigi (1 x/thn), gigi palsu • Pelayanan KB, termasuk pemasangan alat kontrasepsi dan penanganan efek sampingnya NOTE: penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh BKKBN Kesehatan Ibu & Anak 3 • Pemeriksaan kehamilan persalinan, imunisasi bayi 5 2 Promotif Preventif • Penyuluhan kesehatan dan skrining 4 riwayat 5 & nifas, 4
Pelayanan Tingkat Lanjutan Rawat Jalan / Inap • Konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis, pemeriksaan diagnostik, tindakan, obat, dan bahan habis pakai Obat • • Sesuai Formularium Obat Nasional (Paket INA CBG’s) Obat di luar paket INA CBG’s 03 02 Alat Kesehatan • Ada 7 jenis alat kesehatan dengan limitasi tarif dan ketentuan pelayanan
Alat Bantu Kesehatan • Kelas 1: Rp 300. 000, • Kelas 2: Rp 200. 000, • Kelas 3: Rp 150. 000, • Sferis 0, 5 D • Silindris 0, 25 D • Maks Rp 1. 000, • Paling cepat 5 tahun sekali • Maks Rp 350. 000, • Paling cepat 5 tahun sekali • Maks Rp 2. 500. 000, • Paling cepat 5 tahun sekali Alat Bantu Dengar Kruk Protesa Alat Gerak • Paling cepat 2 tahun sekali Kacamata • Maks Rp 150. 000, • Paling cepat 2 tahun sekali • Maks Rp 350. 000, • Paling cepat 2 tahun sekali • Maks Rp 500. 000 untuk masing 2 rahang • Maks Rp 1. 000 untuk gigi yang sama & full protesa • Paling cepat 2 tahun sekali Collar Neck Korset Tulang Belakang Protesa Gigi
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin Pelayanan Kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; BPJS Ketenagakerjaan Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas Asuransi Jasa Raharja pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol BNN gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); alat dan obat kontrasepsi, kosmetik; perbekalan kesehatan rumah tangga;
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Dijamin Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah BNPB Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events) Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial; Pelayanan kesehatan akibat tindak pindana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain
D. Point of Service & SIPP 1 POINT OF SERVICE 2 SIPP & CARE CENTER 32
Point of Service
Aplikasi Mobile JKN Android (Playstore) App Store (IOS) Aplikasi Mobile JKN dapat diunduh di Android (Playstore) maupun App Store (IOS)
Fitur Aplikasi Mobile JKN
Fitur Aplikasi Mobile JKN Ø Aplikasi akan menampilkan data kepesertaan dalam 1 keluarga Ø Ø Ø Ø Lihat Kartu KIS Kirim Kartu E-ID ke email Ubah No. Handphone dan verifikasi perubahan Ubah Email dan verifikasi perubahan Ubah Alamat Surat dan verifikasi perubahan Ubah Faskes Tingkat Pertama dan verifikasi perubahan Ubah Faskes gigi dan verifikasi perubahan Ubah Kelas rawat dan verifikasi perubahan Ø Fitur tagihan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai tagihan peserta dalam 1 keluarga yang terdaftar pada master file BPJS Kesehatan Ø Fitur pembayaran keluarga digunakan untuk pembayaran peserta Mandiri dalam 1 (satu) keluarga Ø Fitur pembayaran badan usaha digunakan untuk pembayaran premi Badan Usaha secara close Payment Ø pembayaran mobile menggunakan kartu kredit digunakan untuk melakukan pembayaran premi keluarga atau pembayaran premi Badan Usaha secara langsung melalui aplikasi mobile dengan syarat peserta tersebut memiliki kartu kredit Ø Fitur pencarian history pembayaran mobile digunakan untuk menampilkan history pembayaran premi yang telah dibayarkan melalui aplikasi Mobile JKN Ø Fitur cek VA digunakan untuk menampilkan nomor virtual account yang digunakan untuk pembayaran premi peserta Ø Fitur Pendaftaran Auto debit Non Bank - FINTECH digunakan untuk melakukan pendaftaran auto debit satu keluarga melalui Mobile Cash. Ø Fitur pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Ø Fitur skrinning riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan skrinning kesehatan Ø Fitur pendaftaran pelayanan digunakan untuk peserta lebih mudah dalam mengambil antrean di FKTP terdaftar yang terintegrasi dengan Aplikasi Antrean Faskes dan Aplikasi Pcare. Ø Fitur obat ditanggung digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai obat apa saja yang ditanggung oleh program JKN
Fitur Aplikasi Mobile JKN Ø Fitur info JKN digunakan untuk menampilkan informasi terkait Jaminan Kesehatan Nasional dimana terdapat kategori Pendaftaran, Hak & Kewajiban, Sanksi, dan Fasilitas & Kewajiban. Pada kategori Fasilitas & Kewajiban terdapat sub kategori Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Hak kelas rawat inap di Fasilitas Tingkat lanjutan, dan Pelayanan Kesehatan yang dijamin. Pada setiap kategori dan sub kategori tersebut menyajikan informasi terkait JKN Ø Fitur pengaduan keluhan via telepon sebagai sarana untuk peserta menghubungi care center dalam menyampaikan pengaduan keluhan Ø Fitur registrasi PBPU digunakan untuk melakukan pendaftaran peserta JKN untuk jenis kepesertaan Mandiri atau Bukan Pekerja sekaligus pendaftaran Auto Debit Ø Fitur lokasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi kantor Kedeputian Wilayah, Kantor Cabang, Lokasi Faskes Tingkat Lanjut dan Lokasi Faskes Tingkat Pertama yang terdekat dari titik gps ataupun berdasarkan alamat yang pencarian
Fitur Baru Mobile JKN Ada yang baru loh di Aplikasi Mobile JKN!!!
- Slides: 38
