SOSIALISASI PERATURAN TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR

SOSIALISASI PERATURAN TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI (BC 2. 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Dasar Hukum Perdirjen BC Nomor PER-14/BC/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Pemberitahuan Pabean BC 2. 5 Pengeluaran barang impor dari TPB selain PLB untuk diimpor untuk dipakai Disampaikan oleh Penyelenggara/ Pengusaha TPB Penyampaian BC 2. 5 q PDE (Pertukaran Data Elektronik) q MPDE (Media Penyimpan Data Elektronik) Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam BC 2. 5 3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Bea Masuk, Cukai, Dan PDRI (1) NILAI PABEAN Bea Masuk, terhadap : Ø hasil produksi dalam kondisi rusak; Ø bahan baku dan/atau sisa bahan baku dalam kondisi rusak; Ø peralatan perkantoran setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB; atau Ø waste/scrap dan/atau bekas pengemas, Ø dihitung berdasarkan nilai pabean pada saat pengeluaran barang impor dari KB. Ø hasil produksi tidak rusak; Ø bahan baku dan/atau sisa bahan baku tidak rusak; Ø barang modal < 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal; Ø barang modal > 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal yang tidak mendapatkan persetujuan pembebasan Bea Masuk; atau Ø peralatan perkantoran < 4 tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB, dihitung berdasarkan nilai pabean pada saat barang impor dimasukkan ke KB. v Nilai pabean diatas adalah harga transaksi dari barang pada saat dikeluarkan dari KB ke TLDDP. v. Nilai pabean diatas adalah nilai transaksi dari barang pada saat dimasukkan ke KB. 4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Bea Masuk, Cukai, Dan PDRI (2) Penghitungan PDRI , berdasarkan: ü tarif pada saat BC 2. 5 didaftarkan; ü nilai impor terhadap; Ø barang hasil produksi tidak rusak; Ø bahan baku dan/atau sisa bahan baku tidak rusak; Ø barang modal < 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal; Ø barang modal > 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal yang tidak mendapatkan persetujuan pembebasan Bea Masuk; atau Ø peralatan perkantoran < 4 tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB; dan Ø barang impor dari GB atau TPPB untuk diimpor untuk dipakai; dan ü harga jual. Bea Masuk, terhadap : q pengeluaran dari GB atau TPPB dihitung berdasarkan nilai pabean pada saat barang impor dimasukkan ke GB atau TPPB. v Nilai pabean diatas adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan pada saat dimasukkan ke Gudang Berikat atau Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. NDPBM q Penghitungan BM, Cukai, dan PDRI berdasarkan NDPBM sesuai ketentuan perundang-undangan ttg NDPBM. q Dalam hal BC 2. 5 berasal dari pemasukan BC 2. 3 lebih dari satu kode mata uang asing, maka pencantuman kode mata uang asing pada BC 2. 5 dapat dilakukan dengan konversi nilai ke dalam satu kode mata uang asing. 5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Klasifikasi & Pembebanan Barang Impor (1) Klasifikasi untuk penghitungan BM atas pengeluaran barang impor dari KB adalah : A. klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB, untuk: ü hasil produksi tidak dalam kondisi rusak; ü bahan baku dan/atau sisa bahan baku; ü barang modal; ü peralatan perkantoran; atau ü scrap hasil perusakan barang. B. klasifikasi yg berlaku pada saat pengeluaran barang impor dari KB untuk diimpor untuk dipakai, terhadap: Ø hasil produksi rusak; atau Ø waste/scrap dan/atau bekas pengemas. Klasifikasi untuk penghitungan BM atas pengeluaran barang impor dari GB atau TPPB adalah klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke GB atau TPPB 6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Klasifikasi & Pembebanan Barang Impor (2) . . 7 • Pembebanan untuk penghitungan Bea Masuk adalah pembebanan yang berlaku pada saat BC 2. 5 didaftarkan • Untuk pengeluaran hasil produksi KB, dalam hal pembebanan tarif BM untuk bahan baku > dari pembebanan tarif BM untuk barang hasil produksi, dasar untuk menghitung BM adalah pembebanan tarif BM barang hasil produksi yang berlaku pada saat dikeluarkan dari KB • Klasifikasi dan pembebanan barang impor yang dikeluarkan dari TPB untuk penghitungan BM dan PDRI berpedoman pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) • Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi dan pembebanan yang berbeda dengan BTKI, klasifikasi dan pembebanan didasarkan pada ketentuan perubahan dimaksud Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Penghitungan Bea Masuk, Cukai, & PDRI (1) Cara Hitung Bea Masuk : A. B. tarif advalorum, BM = nilai pabean x NDPBM x pembebanan BM; atau tarif spesifik, BM = jumlah satuan barang x pembebanan BM per-satuan barang. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Penghitungan Bea Masuk digunakan untuk penghitungan Bea Masuk yang dibayar, dibebaskan, dan/atau ditanggung pemerintah Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam BC 2. 5 dan dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh untuk satu BC 2. 5 8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Penghitungan Bea Masuk, Cukai, & PDRI (2) Cara Hitung PDRI : A. terhadap pengeluaran dari KB , atas: 1) hasil produksi tidak rusak; 2) bahan baku dan/atau sisa bahan baku tidak rusak; 3) barang modal < 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal; 4) barang modal > 4 tahun sejak diimpor atau dimasukkan untuk digunakan di KB asal yang tidak mendapatkan persetujuan pembebasan BM; atau 5) peralatan perkantoran < 4 tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB. dihitung dengan menggunakan NILAI PABEAN. B. terhadap pengeluaran dari KB, atas: 1) hasil produksi rusak; 2) bahan baku dan/atau sisa bahan baku rusak; 3) peralatan perkantoran > setelah 4 tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di KB ybs; atau 4) waste/scrap dan/atau bekas pengemas. dihitung dengan menggunakan HARGA JUAL. 9 1. PPN = % PPN x (nilai pabean + Bea Masuk + Cukai); 2. PPn. BM = % PPn. BM x (nilai pabean + Bea Masuk + Cukai); dan 3. PPh = % PPh x (nilai pabean + Bea Masuk + Cukai). 1. PPN = % PPN x harga jual; 2. PPn. BM = % PPn. BM x harga jual; dan 3. PPh = % PPh x harga jual. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BM Anti Dumping, BM Imbalan, BM Tindakan Pengamanan & BM Pembalasan Untuk bahan baku yang pemasukannya dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan, pada saat pengeluaran bahan baku atau sisa bahan baku ke tempat lain di dalam daerah pabean berlaku ketentuan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, atau Bea Masuk Pembalasan. 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Kategori Layanan & Pemeriksaan Pabean Pelayanan dan pengawasan terhadap BC 2. 5 berdasarkan profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB, dikategorikan menjadi : kategori layanan merah ü BC 2. 5 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko. KUNING kategori layanan kuning ü Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. HIJAU kategori layanan hijau MERAH 11 Pemeriksaan Pabean : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Penetapan Jalur Pengeluaran barang impor dari TPB untuk diimpor untuk dipakai ditetapkan Jalur : KUNING MERAH SPPB SPJK SPJM 12 SPPB bila diajukan Penyelenggara/Pengusaha TPB Kategori Layanan Hijau HIJAU bila diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB Kategori Layanan Kuning v diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB Kategori Layanan Merah; dan/atau v diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB Kategori Layanan Kuning atau Kategori Layanan Hijau terkena sistem acak (random). SPJK SPJM : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang : Surat Pemberitahuan Jalur Kuning : Surat Pemberitahuan Jalur Merah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Flow BC 2. 5 Pengusaha KB KPPBC PDE /MPDE BC 2. 5. PENELITIAN BERKAS reject OK. . . ? PERIKSA FISIK Y Sesuai. . ? Y Pengeluaran barang Sesuai. . ? T SPTNP PEBYELESAIAN 13 Penetapan Jalur BC 2. 5 KL Hijau. . . ? Y T PENELITIAN TRP & NP SPPB BC 2. 5 Y T Jalur H / SPPB BC 2. 5 Random / NI. . . ? Y SPJM Y KL K. . . ? KL M. . . ?

Pemeriksaan Fisik Barang Impor (1) Dalam hal BC 2. 5 ditetapkan Jalur Merah, pemeriksaan fisik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM BC 2. 5. Pemeriksaan fisik dilakukan Penyelenggara/Pengusaha TPB : Dalam hal jangka waktu pemeriksaan fisik tidak dipenuhi, maka pemeriksaan fisik dilakukan oleh Pejabat atas risiko dan biaya yang ditanggung oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB setelah ü menyiapkan barang impor untuk diperiksa ü menyiapkan sarana yang dibutuhkan ; dan ü hadir dalam pemeriksaan fisik barang impor Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang impor, Pejabat dapat melakukan pengambilan contoh barang untuk dilakukan uji laboratorium Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan SPJM BC 2. 5 dan SPPF BC 2. 5 dengan : Tingkat Pemeriksaan Fisik : • tingkat pemeriksaan 10% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan hijau • tingkat pemeriksaan 30% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan kuning; atau • tingkat pemeriksaan 100% untuk Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang masuk dalam kategori layanan merah. Pelaksanaan pemeriksaan fisik mengacu kepada ketentuan tentang tata cara pemeriksaan fisik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean TPB BC 2. 5 Jalur Kuning Penetapan Tarif & Nilai Pabean BC 2. 5 Jallur Merah Pejabat yg menangani TPB Penyelenggara /Pengusaha TPB Kedapatan tidak sesuai Periksa Fisik Kedapatan sesuai Pengeluaran barang SPPD 15 SPP Penyelesaian max 30 hr sejak tgl pendaftaran BC 2. 5 SPPB ü Melunasi kekurangan BM dll; ü Menyerahkan jaminan apabila keberatan : Surat Penetapan Pejabat : Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Keberatan Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas penetapan : • tarif dan/atau nilai pabean; • selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk; dan/atau • pengenaan sanksi administrasi berupa denda Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberatan 16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan & Pembatalan BC 2. 5 Perubahan BC 2. 5 Pembatalan BC 2. 5 Ketentuan : a. sebagian atau seluruh barang impor belum keluar dari Kawasan Pabean/TPS; b. kesalahan tersebut bukan merupakan temuan Pejabat; atau c. belum mendapatkan penetapan Pejabat. Ketentuan : a. sebelum sebagian atau seluruh barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean; b. kesalahan tersebut bukan merupakan temuan Pejabat; atau c. belum mendapatkan penetapan Pejabat Perubahan BC 2. 3 dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali: a. identitas Penyelenggara/Pengusaha TPB; b. identitas penerima barang c. kode Kantor Pabean; d. kategori barang; e. jumlah dan jenis barang; dan/atau f. data yang menyebabkan perubahan nilai pungutan ü permohonan pembatalan BC 2. 3 diajukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung. ü Kepala Kantor Pengawasan dapat memberikan persetujuan pembatalan. 17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Pengeluaran Barang Impor 18 ü Dapat dilakukan dengan pengeluaran sebagian (partial) ü Dilakukan pengawasan pemuatan barang (stuffing) dan pengawasan pengeluaran barang oleh Pejabat secara selektif dengan mempertimbangkan kategori layanan Penyelenggara/Pengusaha TPB ü Dalam hal pengeluaran barang dari TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning, kegiatan pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh : ü Penyelenggara/Pengusaha TPB; atau ü Pejabat, dalam hal ditempatkan Pejabat ü Dalam hal pengeluaran barang dari TPB dengan kategori layanan merah, kegiatan pengawasan pemuatan barang dan pengeluaran barang dilakukan Pejabat ü Pengeluaran dan pengangkutan Barang Kena Cukai dari TPB dalam rangka impor untuk dipakai, selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Ketentuan Lain-Lain v v v 19 Barang Pembatasan Otomasi Pelaporan Pemutakhiran Profil Risiko Nota Hasil Intelijen (NHI) Tarif Preferensi SKP Tidak Berfungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Ketentuan Lain-Lain (1) Barang Pembatasan : Pengeluaran barang impor dari TPB ke TLDDP untuk diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor yang ditetapkan oleh instansi teknis, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukan ke TPB. Terhadap pengeluaran hasil produksi dari KB ke TLDDP untuk diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Hasil produksi terkena ketentuan pembatasan yang berasal dari bahan baku impor yang terkena ketentuan pembatasan; b. Hasil produksi terkena ketentuan pembatasan yang berasal dari bahan baku impor yang tidak terkena ketentuan pembatasan; c. Hasil produksi yang tidak terkena ketentuan pembatasan yang berasal dari bahan baku impor yang terkena ketentuan pembatasan; d. Hasil produksi yang tidak terkena ketentuan pembatasan yang berasal dari bahan baku impor yang tidak terkena ketentuan pembatasan, tidak diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan ketentuan pembatasan terhadap pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Berikat 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Ketentuan Lain-Lain (2) Barang Pembatasan : Dalam hal barang impor yang diberitahukan dalam dokumen BC 2. 5 lebih dari satu barang berlaku ketentuan: a. terhadap barang yang terkena ketentuan pembatasan tidak dapat dikeluarkan sebelum persyaratan impor dipenuhi; dan b. terhadap barang yang tidak terkena ketentuan pembatasan dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang. Dalam hal barang impor yang dikeluarkan dari TPB terkena ketentuan pembatasan diberitahukan dengan benar dalam dokumen BC 2. 5 dan Pengusaha TPB tidak dapat memenuhi persyaratan impor, maka atas BC 2. 5 tersebut dapat dilakukan pembatalan atas permohonan dari Pengusaha TPB. Otomasi Pelaporan: Dalam hal pada TPB tidak ditempatkan Pejabat, Penyelenggara/Pengusaha TPB kategori layanan kuning atau hijau yang menggunakan sistem PDE, harus melaporkan kegiatan pelaksanaan pemuatan barang (stuffing) dan pengeluaran barang dengan cara melakukan perekaman pada sistem otomasi. 21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Ketentuan Lain-Lain (3) Pemutakhiran Profil Risiko : Kepala Kantor Pengawasan melaksanakan pemutakhiran profil risiko Penyelenggara/Pengusana TPB dengan mempertimbangkan : ü frekuensi perubahan dan/atau pembatalan BC 2. 5; ü hasil pemeriksaan fisik; dan/atau ü kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaporan dengan sistem otomasi Nota Hasil Intelijen (NHI): a. Unit pengawasan menerbitkan NHI pengeluaran barang impor dari TPB ke dalam daerah pabean untuk diimpor untuk dipakai. b. Terhadap penerbitan NHI, diproses lebih lanjut oleh unit pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai NHI. Tarif Preferensi : a. Tarif preferensi dapat diberikan atas pengeluaran barang impor dengan menggunakan BC 2. 5. b. Pemberian tarif preferensi diberikan terhadap pengeluaran barang yang pada saat pemasukan ke TPB (BC 2. 3) telah diberikan persetujuan penggunaan tarif preferensi 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Ketentuan Lain-Lain (4) SKP Tidak Berfungsi: Dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak berfungsi minimal 4 (empat) jam/diperoleh informasi dari Unit yang bertanggungjawab terhadap Sistem Informasi, maka : ü Kepala Kantor memberitahukan kepada Pengusaha TPB, bahwa SKP tidak berfungsi dan pelayanan akan dilaksanakan secara manual; ü Menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SKP. Dalam hal SKP sudah berfungsi normal kembali: a. Pejabat yang mengawasi TPB melaksanakan perekaman atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara manual. b. Pejabat yang mengawasi TPB mengunggah hasil perekaman pelayanan manual dan SKP melakukan sinkronisasi data dengan data BC 2. 5 pada CEISA. c. Kepala Kantor memberitahukan kepada Pengusaha TPB, bahwa SKP berfungsi kembali 23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 1. SKP BC 2. 5 yang dikembangkan oleh Kantor Pabean yang mengawasi TPB masih dapat digunakan sampai dengan SKP BC 2. 5 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan. 2. Penerapan SKP BC 2. 5 pada Kantor Pabean yang mengawasi TPB akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

FORMULIR BC 2. 5 25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

FORM BC 2. 5 Sebelum Perubahan (1) 26 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

FORM BC 2. 5 Sebelum Perubahan (2) 27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (1) Semula Menjadi 28 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (2) Semula 29 Menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (3) Semula Menjadi 30 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (Lembar Lanjutan Data Barang) Semula Menjadi 31 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (Lembar Lampiran Penggunaan Barang Asal Impor) Semula Menjadi 32 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

Perubahan Form BC 2. 5 (Penambahan Lembar Lampiran Penggunaan Barang Asal TLDDP) 33 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

FORM BC 2. 5 Setelah Perubahan (1) 34 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

FORM BC 2. 5 Setelah Perubahan (2) 35 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

TERIMAKASIH Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI