SOSIALISASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

konsideran � Bahwa untuk melaksanakan instruksi presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017 mengenai konfirmasi status wajib pajak sebelum diberikannya pelayanan publik tertentu oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainya. � Kementerian agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional menetapkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Peretanahan Nasional No 21 Tahun 2017. .

v KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK (KSWP) Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebelum memberikan pelayanan pertanahan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

q Pengenaan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) 1. Pasal 2 ayat (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak dikenakan pada jenis pelayanan pertanahan meliputi: a. Pendaftaran hak pertama kali; dan b. Pendaftaran peralihan hak. 2. Konfirmasi status wajib pajak hanya dilakukan terhadap bidang tanah dan/atau bangunan dengan NJOP lebih dari Rp 60. 000 3. Konfirmasi status wajib pajak hanya berlaku pada pelayanan yang dikenakan biaya PNBP, sebagaimana diatur dalam PP No 128 Tahun 2015.

Ø Tehnis pelaksanaan Diatur dalam Pasal 3 1. Konfirmasi dilaksanaakan saat pengajuan permohonan pelayanan pertanahan, melalui Aplikasi KKP (Aplikasi kegiatan kantor pertanahan) atau (aplikasi yang telah disiapkan Direktorat Jendral Pajak) oleh petugas Kantor pertanahan. 2. Hasil Konfirmasi merupakan Keterangan Valid atau tidak Valid, yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak. 3. Dalam hal konvirmasi dinyatakan tidak valid maka proses pelayanan akan tetap dilakukan, namun hasil pelayanan hanya akan dilakukan apabila status valid telah diperoleh.

Pemberitahuan KSWP paling lama 1 hari Permohonan KSWP check KSWP Pemohon pelayanan Permohonan Pelayanan Pertanahan Petugas kantor pertanahan Pemberitahuan hasil KSWP valid Tidak valid Proses pelayanan pertanahan Dalam hal hasil keterangan status wajib pajak dinyatakan tidak valid, pelayanan pertanahan tetap dapat diproses dan hasil pelayanan diserahkan kepada pemohon setelah mendapatkan keterangan Valid. Hasil Pelayanan diserahkan Hasil Pelayanan ditahan

terimakasih Office Make Presentation much more fun