SOSIALISASI PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH PERPRES NO 16 TAHUN

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO 16 TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Perubahan • Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 4 Peraturan Presiden perubahannya

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UU 17/2003 & UU 1/2004 PP 21/2004 & PP 90/2010 PP 58/2005 PERPRES 16/2018 “Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perang kat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan” PMK Permendagri Penatausahaan Keuangan Peraturan LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 angka 1

1. JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Barang Jasa Konsultansi Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya

DEFINISI BARANG (PERPRES 16/2018) • Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang (Pasal I angka 29)

DEFINISI PEKERJAAN KONSTRUKSI (PERPRES 16/2018) • Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. ( Pasal I angka 30)

DEFINISI JASA KONSULTANSI (PERPRES 16/2018) • Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. ( Pasal I angka 31)

DEFINISI JASA LAINNYA (PERPRES 16/2018) • Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. ( Pasal I : 32)

SELURUH DPA = PENGADAAN BARANG/JASA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KECUALI BELANJA TIDAK LANGSUNG : BELANJA GAJI

Unsur pelaksana pengadaan barang/jasa

2. KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERPRES 16/2018 PASAL 9 KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PERPRES 16/2018 PASAL 10 SESUAI DELEGASI PA PEJABAT PENGADAAN PERPRES 16/2018 PASAL 12 POKJA PEMILIHAN PERPRES 16/2018 PASAL 13 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pj. PHP/PPHP PERPRES 16/2018 PASAL 11 PERPRES 16/2018 PASAL 15 PENYELENGGARA SWAKELOLA PERPRES 16/2018 PASAL 16

tahapan perencanaan persiapan pengadaan barang/jasa

Garis Besar Proses PBJ Perencanaan Identifikasi Kebutuhan (Mulai) Persiapan Swakelola Pelaksanaan Swakelola Penetapan sasaran Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Penyelenggara Swakelola Rencana Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pengadaan Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, III, IV) Pembayaran Swakelola Penyusunan RAB Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Persiapan PBJ Melalui Penyedia Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia Anggaran Pengadaan Menetapkan HPS Pelaksanaan Pemilihan Perencanaan Pengadaan terdiri atas : Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia Perencanaan Pengadaan dimulai saat bersamaan dengan penyusunan RENJA Menetapkan rancangan Kontrak Menetapkan spesifikasi teknis/KAK Pelaksanaan kontrak Menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)

Siklus APBD Perencanaan Pelaksanaan RPJMD Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan KUA/PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri APBD • Bendahara penerimaan wajib Perubahan APBD Disusun Sesuai SAP menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP 2 D oleh PPKD Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Laporan Realisasi Semester Pertama Pemeriksaan Penatausahaan Pendapatan RKPD Verifikasi Pertanggungjawaban Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • Ca. LK Raperda Pertanggungjawaban APBD Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

3. PERENCANAAN PBJ Kapan Perencanaan Pengadaan ? Di mulai saat bersamaan dengan penyusunan RENJA Identifikasi Kebutuhan INPUT PAGU INDIKA TIF KUA/ PPAS Pasal 18 ayat 2 & 3 Penetapan Barang/Jasa Penentuan Cara Pengadaan APBN Renja K/L APBD RKA PD Penetapa n Jadwal Penyusunan Anggaran PBJ

Perencanaan PBJ meliputi : Identifikasi Kebutuhan Penetapan Barang/Jasa Cara Pengadaan Jadwal Pengadaan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Pengadaan

Tata Cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah

Cara Pelaksanaan PBJ Swakelola Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Kontrak Penyedia Pasal 1 angka 23 & 28, Pasal 3 ayat 3

4. PERENCANAAN MELALUI SWAKELOLA Swakelola Tipe swakelola Spesifikasi/KAK Perkiraan Biaya/ RAB

Tipe Swakelola Tipe III Tipe IV Direncanakan, dilaksanakan diawasi oleh K/L/PD Direncanakan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh K/L/PD Direncanakan diawasi oleh K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan oleh Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggung Jawab dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran Pelaksana Swakelola Pasal 47 ayat 1 - 4 Organisasi Kemasyarakatan Kelompok Masyarakat

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Menggunakan Produk Dalam Negeri Menggunakan Produk bersertifikat SNI Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau Pemenuhan PPDN dan Produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi Pasal 19 ayat 1&3

Penyusunan KAK Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program, antara lain : a. b. c. d. e. f. g. h. i. Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan

Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Membuat spesifikasi teknis /KAK Membuat spesifikasi bahan dan peralatan Membuat daftar rincian pekerjaan (aktifitas-aktifitas) Menghitung volume tiap-tiap pekerjaan Mendapatkan harga barang atau biaya upah Menghitung harga satuan dan volume Menyusun RAB dalam format yang berlaku untuk pengesahan

5. Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Biaya Pendukung Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Pasal 18 ayat 7, 8

Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan merek dimungkinkan pada kondisi : Komponen barang/jasa Suku Cadang Bagian dari sistem yang sudah ada Barang/Jasa dalam e-katalog Barang/Jasa pada tender cepat Pasal 19 ayat 2

Pemaketan Pengadaan Pemaketan pengadaan berorientasi pada : keluaran / hasil ketersediaan barang/jasa kemampuan pelaku usaha Ketersediaan Anggaran volume barang/jasa Pasal 20 ayat 1

Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan • Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing • Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan • Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil • Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 2

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi PBJ yang menggabungkan beberapa paket PBJ sejenis Konsolidasi dilakukan pada tahap: Perencanaan Pengadaan Pasal 1 angka 51 & pasal 21 Persiapan Pengadaan melalui penyedia Persiapan Pemilihan penyedia Dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

Manfaat Konsolidasi penurunan biaya pengadaan efisiensi proses pengadaan mengurangi biaya transaksi

6. INPUT RUP DAN UMUMKAN • Di input saat Raperda APBD disetujui Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD (T-1) • Sarana peluang kepastian pasar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bermanfaat bagi Usaha Dalam Negeri sejak awal dan merupakan usaha transparansi PBJP Fungsi RUP 1. Untuk PA : Monitoring kegiatan, manajemen asset, alat ukur kinerja PPK, menyusun TEPRA 2. Untuk PPK : panduan pelaksanaan kegiatan, pemetaan beban kerja dan prognosis fisik & keuangan 3. Untuk Pj. PHP/PPHP : pemetaan beban kerja • Di input oleh PA dan PPK kemudian diumumkan oleh PA melalui aplikasi online Si. RUP. Pasal 1 angka 19

PENGENDALIAN KONTRAK MEMASTIKAN PELAKSANAAN KONTRAK BERJALAN SESUAI PERENCANAAN Memberikan kesadaran (awareness) terhadap pelaksanaan pekerjaan Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis KLAUSUL KONTRAK KRITIS TERTUANG DALAM KONTRAK

PENGENDALIAN KONTRAK Ø Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Ø Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Ø Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Ø Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Penyedia ke PPK) • Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. • PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. • Apabila sudah sesuai dengan kontrak, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. • Jika belum sesuai dengan Kontrak, PPK meminta penyedia untuk melakukan perbaikan dan pemberlakuan ketentuan kontrak Pasal 57

Serah Terima Hasil Pekerjaan PPK ke PA/KPA Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan : 1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 2. PA/KPA meminta Pj. PHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa. 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 58

SOP SERAH TERIMA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT