SOSIALISASI PENATAAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN PEMKAB KEBUMEN FAKHRUDIN

SOSIALISASI PENATAAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN PEMKAB KEBUMEN FAKHRUDIN, M. SI. , PSI. KEBUMEN, 8 OKTOBER 2020 1

KENAPA HONOR/TPP HARUS DITATA ? UNDANG-UNDANG RI NOMOR 30 TAHUN 2014; UU 23 TAHUN 2014; UU 5 TAHUN 2014 PP 12/2019; PP 13/2019; PP 30/2019; PERKA BKN 01/2013, PERMENPAN RB 34/2011; 39/2013; KEPMENDAGRI 0615449/2019; SE 061/13218/SJ; SE 061/3279/SJ 28 MEI 2020 MENGANTISIPASI PENURUNAN TAKE HOME PAY PEGAWAI NEGERI PEMDA TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 02/2019; PERMENDAGRI 37/2014; PMK 33/PMK. 02/2020; TEMUAN BPK & TINDAK LANJUT KEHARUSAN DILAKUKANNYA EVALUASI JABATAN OLEH KPK MENINGKATKAN KINERJA DAN MOTIVASI PEGAWAI MENGURANGI KESENJANGAN TAKE HOME PAY PNS ANTAR SKPD DI LINGKUNGAN PEMDA MENGANTISIPASI KOMPONEN PENGHASILAN ASN SESUAI UU 5 TAHUN 2014 2

UU 30 TAHUN 2014 : AP Pasal 5 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a. Asas LEGALITAS b. Asas perlidungan hak asasi manusia; dan c. AUPB Pasal 9 (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB = Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

UU 5 TAHUN 2014 : ASN Paragraph 8 PENILAIAN KINERJA Pasal 76 1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan PERENCANAAN KINERJA pada TINGKAT INDIVIDU dan TINGKAT UNIT atau ORGANISASI, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta PERILAKU PNS. 2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

UU 5 TAHUN 2014 : ASN Paragraph 8 PENILAIAN KINERJA 3) 4) 5) 6) Pasal 77 Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja disampaikan kepada TIM PENILAI KINERJA PNS Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin obyektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

VI. KETENTUAN PENUTUP (RPP GTF) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku efektif, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. gaji; tunjangan jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional; tunjangan umum; tunjangan khusus; tunjangan kemahalan; tunjangan istri/suami; tunjangan anak; tunjangan pangan; tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan; tunjangan profesi; tunjangan kehormatan; tambahan penghasilan PNS; honorarium; atau penghasilan lainnya; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6

RPP GAJI, TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN KEMAHALAN, DAN FASILITAS PEGAWAI ASN PRINSIP DASAR 1. MENGAITKAN KINERJA DALAM SISTEM PENGHASILAN 2. MEMPERMUDAH PROSES PENGENDALIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 3. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN TRANSPARANSI SISTEM PENGHASILAN 4. GAJI YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SECARA SUBSTANSIAL SAMA (INTERNAL EQUITY) 5. TUNJANGAN KEMAHALAN DIBEDAKAN BERDASARKAN PADA TINGKAT KEMAHALAN TIAP DAERAH PENYEDERHANAAN STRUKTUR PENGHASILAN : TOTAL PENGHASILAN = GAJI TUNJANGAN KINERJA TUNJANGAN KEMAHALAN = MEMPERHATIKAN BOBOT JABATAN (BEBAN KERJA, RISIKO, DAN TANGGUNG JAWAB BERKORELASI DG CAPAIAN KINERJA INDIVIDUAL BERDASARKAN PADA TINGKAT KEMAHALAN TIAP DAERAH (DATA BPS) + +

RPP GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS PNS VERSI KEMENKEU Paragraf 2 Tunjangan Kinerja Atas Capaian Kinerja Organisasi Pasal 28 (1) Tunjangan kinerja atas capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan capaian kinerja organisasi. (2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi atas : a. pelaksanaan reformasi birokrasi; b. pengelolaan keuangan pemerintah; c. pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah; dan d. pelaksanaan penganggaran instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6/5/2021 8

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 3 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Pasal 5 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS. Pasal 8 (1) Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan Perilaku Kerja.

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 5 Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS. Pasal 6 (1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Pasal 7 (1) Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 25 (1) Perilaku Kerja meliputi aspek: A. ORIENTASI PELAYANAN; B. KOMITMEN; C. INISIATIF KERJA; D. KERJA SAMA; DAN E. KEPEMIMPINAN. (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki: a. jabatan pimpinan tinggi, b. jabatan administrator, c. jabatan pengawas, dan d. jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan. (3) Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 26 (1) Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik. (2) Pendokumentasian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. harian; b. mingguan; c. bulanan; d. triwulanan; e. semesteran; dan/atau f. tahunan. Pasa. L 27 (1) Pemantauan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. (2) Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati Capaian Kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistern informasi nonelektronik dan/atau sistem informasi berbasis elektronik.

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 29 (1) PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja. (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan b. Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja. (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja. (4) Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi. (5) Dalam pengukuran kinerja, Realisasi kinerja PNS dapat melebihi Target kinerja. aalisasi(6) pada ayat (5), nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka 120 (seratus dua puluh).

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 35

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 37

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 41

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 41

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 41 (7) Penilaian Kinerja PNS sesuai angka dan sebutan atau predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan kepada seluruh PNS pada Instansi Pemerintah. (8) Distribusi PNS yang mendapatkan predikat penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan: a. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "di atas ekspektasi"; b. paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "sesuai ekspektasi"; dan

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 51 (1) Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan Sr. B paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. (2) Laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari: a. nilai kinerja PNS; b. predikat kinerja PNS; c. permasalahan kinerja PNS; dan d. rekomendasi.

PP 30 TAHUN 2019 : PK PNS Pasal 60 (1) Sistem Informasi Kinerja PNS memuat informasi: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; dan d. tindak lanjut.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 57 (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan per. Llndang-undangan. 21

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 58 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 22

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PEMDA BEBAN KERJA TEMPAT BEKERJA KONDISI KERJA KELANGKAAN PROFESI PRESTASI KERJA PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAIN PP 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 6/5/2021 23

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH GAJI DAN TUNJANGAN Pasal 4 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara 6/5/2021 24

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1993 Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 … sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 (1) Besarnya gaji pokok, bagi a. Kepala Daerah …… (2) Selain gaji pokok, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. " 6/5/2021 25

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pasal 6 (1) Menteri Dalam Negeri yang mengepalai dan memimpin Kementerian Dalam Negeri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017. Pasal 7 Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 6/5/2021 26

TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. L 2 13 l 4 15 16. t 7 6/5/2021 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rp. 33. 240. 000 Rp. 27. 57 7. 500 Rp. 19. 280. 000 Rp. 17. 064. 000 Rp. 10. 936. 000 Rp. 9. 896. 000 Rp. 8. 757. 600 Rp. 5. 979. 200 Rp. 5. 079. 200 Rp. 4. 595. 150 Rp. 3. 915. 950 Rp. 3. 510. 400 Rp. 3. 134. 250 Rp. 2. 985. 000 Rp. 2. 898. 000 Rp. 2. 708. 250 Rp. 2. 531. 250 27

PP 13 TAHUN 2019 : Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 2 Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi : a. LPPD; b. LKPJ; c. RLPPD; dan d. EPPD. Pasal 3 LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip: a. transparansi; b. akuntabilitas; c. akurasi; dan d. objektif.

PP 13 TAHUN 2019 : Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 4 LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Pasal 5 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Pasal 6 Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

PP 13 TAHUN 2019 : Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 7 (1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3) dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

PP 13 TAHUN 2019 : Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 8 (1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. (2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KEPMENDAGRI 061 -5449 TAHUN 2019 : TATACARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI THD TPP PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KESATU : Pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri. KEDUA : Dalam rangka proses pemberian persetujuan tertulis Menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. KETIGA : Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai sarana bagi Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penilaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP: 1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan. 2. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. 5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN. 6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN. 7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 33

Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan KETUA adalah Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain: 1) pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN Pemerintah Daerah; 2) organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; 3) kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan ; 4) hukum menyusun perkada TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; 5) perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN Pemerintah Daerah; dan/atau 6) pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 34

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai ASN. Selanjutnya dalam rangka proses pengajuan TPP ASN Pemerintah Daerah, Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan tahapan sebagai berikut: 1. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; 2. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; 3. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh dan telah divalidasi oleh Menteri untuk Provinsi serta untuk Kabupaten/Kota divalidasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; 4. menetapkan kelas jabatan sesuai perundang-undang setelah dilakukan pembinaan oleh Menteri untuk Provinsi dan Oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk Kabupaten/Kota; dan 5. mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 35

PENILAIAN TPP PEGAWAI ASN 1. Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja; 2. Pembayaran TPP Pegawai ASN pada angka 1 dibayar berdasarkan pada: a) penilaian produktivitas kerja sebesar 70% atau 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan b) penilaian disiplin kerja sebesar 30% atau 40% dari TPP yang diterima Pegawai ASN. 3. Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan: a) pelaksanaan tugas; dan/atau b) penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya. 4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain: a) uraian tugas jabatan; b) indikator kinerja Utama; c) perjanjian kinerja; atau d) indikator kinerja individu. 5. Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya. 6. Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai. 7. Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 8. Apabila pemerintah daerah akan mengatur penilaian TPP pegawai ASN di luar ketentuan angka 1 s. d. angka 7 dapat dilakukan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. 36

37

38

SURAT MENDAGRI NOMOR 061/3279/SJ Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Permendagri 56/2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekda Provinsi dan Kab/Kota, dan pelaksanaan Anjab, ABK, Evjab dan TPP (1) Ada 12 Pemprov belum melaksanaan ketentuan Permendagri 56/2019, a. l. NTB (2) Pemrov segera melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaanmya (3) Pemda menyampaikan laporan melalui SIMONA : a. Bagian Ortala melaksanakan input dan upload b. Inspektorat sebagai Quality. Assurance c. Sekda memberikan persetujuan akhir (6) Dirjen Bina Keuangan Daerah dan BPKAD untuk tidak menyetujui Perda APBD (7) Pemrov dan Pemkab/Pemkot perhatikan : a. melaksanaan Permendagri 56/2019 paling lambat Des. 2020 b. Input pada Aplikasi paling lambat 31 Agustus 2020 41

PERATURAN-PERATURAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN/STANDAR BIAYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK. 02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 /PMK. 02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2020 44

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK. 02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TA 2020 Pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon III , Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: NO PEJABAT/PEGAWAI KLASIFIKASI I II III 1 PEJABAT NEGARA, ESELON II 2 3 4 2 PEJABAT ESELON III 3 4 5 3 PEJABAT ESELON IV, PELAKSANA DAN PEJABAT FUNGSIONAL 5 6 7 6/5/2021 45

ALUR PENYUSUNAN TPP KABUPATEN KEBUMEN ANALISIS JABATAN EVALUASI JABATAN KONSEP TUNJANGAN KINERJA TPP ANALISIS BEBAN KERJA 6/5/2021 PELAKSANAAN SKP 46

1. ANALISIS JABATAN PERMENPAN RB NOMOR 01/2020 KEGIATAN MSDM JOB DESCRIPTION PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PERENCANAAN SDM IDENTITAS JABATAN FUNGSI +TUGAS JABATAN TG. JAWAB JABATAN LINGK. KERJA JABATAN PERSYARATAN JABATAN REKRUITMENT, SELEKSI DAN PENEMPATAN PENILAIAN KARYA PEGAWAI PENGGAJIAN/REMUNERASI PELATIHAN+PENGEMBANGAN PERENCANAAN KARIR PENYUSUNAN KOMPETENSI SISPRO ADMIN. KEPEG. 47

2. ANALISIS BEBAN KERJA URAIAN JABATAN TUGAS TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS WAKTU SIKLUS Faktor Penyesuaian WAKTU NORMAL Faktor Kelonggaran WAKTU BAKU WAKTU KERJA STANDAR Frekuensi BEBAN KERJA AKTUAL PERMENPAN 01/2020 KEPMENPAN KEP/75/M. PAN/7/2004 BEBAN KERJA 48

3. EVALUASI JABATAN (PENETAPAN KELAS JABATAN) PERMENPAN RB NOMOR 34 TAHUN 2011 TIM INSTANSI MENYUSUN URAIAN JABATAN, PETA JABATAN DAN INFORMASI FAKTOR JABATAN TIM INSTANSI MELAKSANAKAN EVALUASI JABATAN PPK USULKAN HASIL EVALUASI JABATAN UTK DIVALIDASI MENPAN TIM MENPAN+BKN MELAKSANAKAN VALIDASI BERDASAR SURAT PERSETUJUAN MENTERI PAN & RB, PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN MENETAPKAN : 1. PERATURAN TENTANG KELAS JABATAN 2. KEPUTUSAN TENTANG KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN PERMENPAN RB NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 49

4. E-KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Data Kinerja Pegawai Data Perilaku Pegawai DES adalah aplikasi untuk mengkur kinerja pegawai dalam Periode Bulanan dan Tahunan berdasarkan Kinerja Harian 1 E-Perilaku adalah aplikasi untuk menilai perilaku pegawai secara 360 Derajat dengan survei tertutup sehingga lebih Objective E-Lapkin adalah aplikasi pelaporan Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari SKP dan Perilaku. Data E-Lapkin akan dilaporkan pada Menpan. DES (Daily Evaluation System) 2 E-Perilaku 360 3 E-Kinerja E-Lapkin

ENAM LEVEL APLIKASI KINERJA Level 3 Level 4 Tahap Membuat Rencana Bulanan Level 2 Tahap memilah Laporan Kinerja SKP dan Produktivitas Level 1 Tahap membiasakan dan membudayakan 03 Tahap penyusunan SKP by system dan penilaian kualitas yang objektif 04 02 05 01 06 Level 5 Tahap Penilaian Perilaku 360 Level 6 Tahap pemanfaatan data

KONSEP TPP E-KINERJA PEMKAB KEBUMEN - 2020 NILAI ABSENSI NILAI KINERJA INDIVIDU TABEL TPP PER KJ TPP PRESTASI NILAI KINERJA UNIT KERJA 52

TERIMA KASIH KEPADA : PEMERINTAH KOTA MATARAM; PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT; PPK KEMAYORAN; PPK GELORA BUNG KARNO; PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN; PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP; PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN; KEMENTERIAN PU PR; PEMERINTAH KOTA JOGJA; PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN; KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO; DENSUS 88 ANTI TEROR, KEMENTERIAN KESEHATAN, PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO, PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK; PEMERINTAH KOTA PASURUAN; PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN; PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN; DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM; PEMERINTAH KOTA BANDUNG; PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN; PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI; BADAN STANDARDISASI NASIONAL; KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL; BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI; BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA; BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT; BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME; DEWAN KETAHANAN NASIONAL; KEMENTERIAN PAN & RB; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM; KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA; SEKRETARIAT KABINET; LEMHANNAS; KEMENTERIAN BUMN; KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL; LAPAN; PERPUSTAKAAN NASIONAL RI; ARSIP NASIONAL RI; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) ; BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA; BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN; KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA; DLL. TELAH MEMBERI KEPERCAYAAN PADA KAMI DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASINYA FAKHRUDIN 0816 -194 -8910 udin@mcshrd. com & udin 311264@gmail. com JL. AKSES UI, JAMIR INDAH NO. 99 PONDOK CINA. 16424. TELP. : 021 787 -2345 FAX. : 021 7888 -3345