SOSIALISASI PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

SOSIALISASI PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM BAGIAN PERENCANAAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA R. I TAHUN 2009

LATAR BELAKANG Ø Ø Ø Perlunya peningkatan tata kelola dan administrasi di lingkungan Dep. Agama, yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, ketenagaan, serta sarana dan prasarana. Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Makin maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia. Perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian terhadap panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang ada selama ini.

DASAR HUKUM Ø Ø Ø UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP RI No. 27, 28 dan 29 Thn 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. PP RI No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP RI No. 55 Thn 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Keppres No. 49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama. KMA RI No. 37 Thn 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.

DASAR HUKUM KMA RI No. 3 Thn 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Ø SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ. I/456 A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Ø

TUJUAN Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam adalah : Ø Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ø Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya. Ø Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam. Ø Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM SEKRETRARIAT DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH DIREKTORAT PEND. DINIYAH & PONTREN DIREKTORAT PAI PADA SEKOLAH DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

PETA PENDIDIKAN ISLAM

PERBEDAAN ANTARA NSM LAMA DENGAN NSM BARU I. Jenis Lembaga Pendidikan Yang Dicakup A. NSM Lama ◦ RA, MI, MTs, MA, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. B. NSM Baru ◦ Lembaga pendidikan umum berciri khas Islam, yang terdiri dari RA, MI, MTs, MA, Universitas Islam, Institut Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Swasta.

PERBEDAAN ANTARA NSM LAMA DENGAN NSM BARU B. NSM Baru ◦ Lembaga pendidikan diniyah jalur formal, yang terdiri dari Diniyah Athfal, Diniyah Ula, Diniyah Wustha, Diniyah Ulya, Ma’had Aly. ◦ Lembaga pendidikan diniyah jalur non-formal berjenjang, yang terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Diniyah Takmiliyah Wustha, Diniyah Takmiliyah Ulya dan Diniyah Takmiliyah Aly. ◦ Lembaga pendidikan diniyah jalur non-formal tanpa jenjang, yang terdiri dari TKQ, TQA, TPQ, dan Majelis Taklim. ◦ Lembaga Pondok Pesantren.

PERBEDAAN ANTARA NSM LAMA DENGAN NSM BARU II. Sistematika Penyusunan Nomor Statistik

PENGERTIAN ISTILAH Nomor Statistik PAUD (NSPAUD) merupakan nomor identitas bagi lembaga PAUD, yaitu Raudhatul Athfal (RA) dan Diniyah Athfal (DA). Nomor Statistik Madrasah (NSM) merupakan nomor identitas bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Nomor Statistik Diniyah Formal (NSDF) merupakan nomor identitas bagi Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW) dan Diniyah Ulya (DUy). Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah (NSDT) merupakan nomor identitas bagi Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTAw), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy).

PENGERTIAN ISTILAH Nomor Statistik Pendidikan al-Qur’an (NSPQ) merupakan nomor identitas bagi Taman Kanak al-Qur’an (TKQ) dan Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA) dan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ). Nomor Statistik Majelis Taklim (NSMT) merupakan nomor identitas bagi Majelis Taklim. Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) merupakan nomor identitas bagi Pondok Pesantren. Nomor Statistik Pendidikan Tinggi Islam (NSPTI) merupakan nomor identitas bagi lembaga pendidikan tinggi Islam, terdiri dari UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, Fakultas PAI pada PTU Swasta, Ma’had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly.

SISTEMATIKA PENOMORAN I. Lembaga Pendidikan Umum Berciri Khas Islam dan Pendidikan Diniyah 1 2 3 4 Kode Jenis Lembaga 5 6 7 8 10 11 Nomor Urut Lembaga Kode Provinsi Kode Status Lembaga 9 Kode Kabupaten/ Kota 12

Kode Jenis Lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode: 101 = Rudhatul Athfal (RA) 111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI) 121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs) 131 = Madrasah Aliyah (MA) 141 = Universitas Islam 142 = Institut Agama Islam 143 = Sekolah Tinggi Agama Islam 144 = Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta 201 = Diniyah Athfal (DA) 211 = Diniyah Ula (DU) 311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA) 221 = Diniyah Wustha (DW) 321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) 231 = Diniyah Ulya (DUy) 331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy) 241 = Ma’had Aly (MAy) 341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy) 401 = Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ) 411 = Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) 421 = Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA) 431 = Majelis Taklim

Kode Status Lembaga (kotak ke-4), diisi dengan kode: 1 = Negeri 2 = Swasta Kode Provinsi (kotak ke-5 dan 6) Kode Kabupaten/Kota (kotak ke-7 dan 8) Nomor Urut Lembaga (kotak ke-9 sampai 12)

SISTEMATIKA PENOMORAN II. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren 1 2 Kode Pesantren 3 4 5 6 7 8 Kode Muadalah Kode Pengajian Kitab Kode Pendidikan Kesetaraan 9 10 11 Nomor Urut Lembaga Kode Provinsi Kode Kabupaten/ Kota 12

Kode Pondok Pesantren (kotak ke-1), diisi dengan kode: 5 = Pondok Pesantren Kode Keberadaan Program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke 2), diisi dengan kode: 0 = Tidak Ada 1 = Ada Kode Keberadaan Program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 3), diisi dengan kode: 0 = Tidak Ada 2 = Ada Kode Keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B dan Paket C) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren (kotak ke- 3), diisi dengan kode: 0 = Tidak Ada 3 = Ada Kode Provinsi (kotak ke-5 dan 6) Kode Kabupaten/Kota (kotak ke-7 dan 8) Nomor Urut Lembaga (kotak ke-9 sampai 12)

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. /Kota dengan dibantu oleh: • Kepala Seksi Mapenda/Kependais/TOS untuk lembaga RA, MI dan MTs. • Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS untuk lembaga Diniyah Athfal, Diniyah Ula, Diniyah Wustha, Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Diniyah Takmiliyah Wustha, Pondok Pesantren (termasuk pengajian kitab, muadalah, ma’had takhassus dan pendidikan kesetaraan), TKQ, TPQ, TQA dan Majelis Taklim.

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK 2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi dengan dibantu oleh: Kepala Bidang Mapenda/Kependais/TOS untuk lembaga MA. Kepala Bidang Pekapontren/Kependais/TOS untuk lembaga Diniyah Ulya dan Diniyah Takmiliyah Ulya.

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK Direktorat Pendidikan Tinggi Islam untuk UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, dan Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta di seluruh wilayah Indonesia. 4. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk Ma’had Aly dan Diniyah Takmiliyah Aly di seluruh wilayah Indonesia. 3.

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK

Contoh I : Penyusunan NSPAUD RA Al Makmur di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiga kotak pertama (kotak ke-1 s/d 3) diisi kode jenis lembaga. Kode lembaga RA adalah “ 101” Kotak ke-4 diisi kode status lembaga. Status semua RA adalah swasta, sehingga kodenya adalah “ 2” Kotak ke-5 dan 6 diisi kode provinsi. Kode untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah “ 11” Kotak ke-7 dan 8 diisi kode kabupaten/kota. Kode kabupaten/kota untuk Kab. Aceh Selatan adalah “ 01” Empat kotak terakhir (kotak ke-9 s/d 12) diisi sesuai dengan nomor urut lembaga yang bersangkutan. Misalnya urutannya adalah 32, ditulis menjadi “ 0032” Dari langkah diatas, diperoleh NSPAUD untuk RA Al Makmur tersebut adalah : 1 0 1 2 1 1 0 0 3 2

Contoh II : Penyusunan NSPP untuk Pondok Pesantren Nurul Huda di Kab. Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 1 1. 2. 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kotak pertama (kotak ke-1) diisi kode jenis lembaga. Kode lembaga Pesantren adalah “ 5” Kotak ke-2 diisi kode keberadaan program pengajian kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Pengajian Kitab (Ibtidai, Tsanawi, Ulya, dan Ma’had Takhassus), maka kode yang dipilih adalah ” 1” Kotak ke-3 diisi kode keberadaan program Muadalah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini tidak menyelenggarakan program Muadalah, maka kode yang dipilih adalah ” 0”

4. 5. 6. 7. 8. Kotak ke-4 diisi kode keberadaan program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Dikdas Salafiyah Ula/Wustha, Paket A, Paket B, dan Paket C) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Misalnya PP Nurul Huda ini menyelenggarakan program Paket A dan Paket B, maka kode yang dipilih adalah ” 3” Kotak ke-5 dan 6 diisi kode provinsi. Kode untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah “ 11” Kotak ke-7 dan 8 diisi kode kabupaten/kota. Kode kabupaten/kota untuk Kab. Aceh Selatan adalah “ 01” Empat kotak terakhir (kotak ke-9 s/d 12) diisi sesuai dengan nomor urut lembaga yang bersangkutan. Misalnya urutannya adalah 7, ditulis menjadi “ 0007” Dari langkah diatas, diperoleh NSPP untuk PP Nurul Huda tersebut adalah : 5 1 0 3 1 1 0 0 0 7

PENJELASAN TAMBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR DJ. I/456 A/2008 TENTANG PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM BAGIAN PERENCANAAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA R. I TAHUN 2009

WAKTU PENYUSUNAN & SOSIALISASI NOMOR STATISTIK Proses penyusunan dan penetapan nomor statistik dilakukan sejak tanggal ditetapkannya SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ. I/456 A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, yaitu tanggal 23 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009. Ø Sosialisasi nomor statistik kepada seluruh lembaga pendidikan Islam mulai tanggal 2 Januari s/d 30 April 2010. Ø Penyampaian laporan daftar nomor statistik lembaga pendidikan Islam kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2010, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

MASA BERLAKU NOMOR STATISTIK BARU Nomor statistik lembaga pendidikan Islam, mulai diberlakukan secara resmi pada awal TP 2010 -2011 (per tanggal 1 Juli 2010). Ø Nomor statistik ini berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif. Ø

PEMBERIAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA BARU Apabila terdapat lembaga pendidikan Islam yang baru berdiri, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk memberikan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut. Ø Pemberian nomor statistik dapat dilakukan apabila lembaga pendidikan yang baru tersebut sudah memperoleh ijin operasional dari Dep. Agama. Ø Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang pemberian nomor statistik baru yang disebabkan adanya lembaga pendidikan yang baru berdiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pemberian nomor statistik, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

PENUTUPAN LEMBAGA Apabila terdapat lembaga pendidikan yang tutup, maka unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga tersebut. Ø Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain. Ø Jika suatu saat lembaga tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali, maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru. Ø Penyampaian laporan tentang penghapusan nomor statistik kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

PENGGABUNGAN (MERGER) LEMBAGA Apabila terdapat dua atau lebih lembaga pendidikan sejenis yang melakukan penggabungan (merger), maka unit penanggungjawab berhak untuk menetapkan nomor statistik yang dipertahankan, dalam hal ini adalah nomor statistik lembaga induk. Ø Lembaga induk diputuskan berdasarkan kesepakatan dari lembaga-lembaga pendidikan yang merger. Ø Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik dari lembaga-lembaga lain (lembaga non-induk). Ø Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain. Ø

PENGGABUNGAN (MERGER) LEMBAGA (lanjutan) Jika suatu saat lembaga pendidikan yang merger tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali secara terpisah (berdiri sendiri), maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru. Ø Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang penetapan nomor statistik lembaga induk dan penghapusan nomor statistik lembaga non-induk, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK Nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan masih mungkin mengalami perubahan. Ø Perubahan nomor statistik harus dilakukan oleh unit penanggungjawab dan tetap berpedoman pada sistematika penyusunan nomor statistik yang sudah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Ø Setidaknya ada 2 alasan yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan nomor statistik, yaitu: 1. Perubahan Status Lembaga (penegerian lembaga; atau alih status PTAIN) 2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota) Ø

1. Perubahan Status Lembaga Apabila terjadi perubahan status lembaga, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut. Ø Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga tersebut. Ø Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain. Ø Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

2. Pemekaran Wilayah (1) Salah satu unsur yang digunakan untuk membentuk nomor statistik lembaga pendidikan Islam adalah kode wilayah. Kode wilayah yang digunakan adalah yang disusun oleh Depdagri dan BPS. Ø Apabila terjadi pemekaran wilayah, maka unit penanggungjawab tidak berkewajiban untuk melakukan perubahan terhadap nomor statistik lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk. Ø Nomor statistik yang berlaku bagi lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya (tetap). Ø

2. Pemekaran Wilayah (2) Bagi lembaga pendidikan Islam yang setelah terjadi pemekaran wilayah masuk ke wilayah baru, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Ø Akan tetapi proses perubahan nomor statistik ini baru dapat dilakukan setelah Ditjen Pendidikan Islam melakukan penyempurnaan susunan kode wilayah sesuai dengan kode wilayah yang dikeluarkan oleh Dedagri dan BPS. Ø Sebelum ada penyesuaian kode wilayah yang baru, maka nomor statistik yang berlaku adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya. Ø

2. Pemekaran Wilayah (3) Perubahan nomor statistik lembaga pendidikan Islam harus tetap berpedoman kepada sistematika penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam. Ø Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga tersebut. Ø Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain. Ø Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan. Ø

Contoh I : Perubahan Nomor Statistik untuk Madrasah Aliyah Misal : MAS Persiapan Negeri Karimun di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada awalnya memiliki nomor statistik ” 131221020009”, dengan keterangan: Ø Ø Ø ” 131” ” 21” ” 02” ” 0009” = = = kode MA (digit ke-1 s/d 3) kode status lembaga swasta (digit ke-4) kode Provinsi Kep. Riau (digit ke-5 & 6) kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8) nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12) Apabila suatu saat madrasah tersebut dinegerikan dan misalnya berganti nama menjadi MAN Karimun, maka Kanwil Depag Prov. Kep. Riau sebagai unit penanggungjawab, berkewajiban untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Kode jenis lembaga untuk MA (digit ke-1 s/d 3) adalah “ 131”. 2. Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah “ 1”. 3. Kode Provinsi Kep. Riau (digit ke-5 & 6) adalah “ 21”. 4. Kode Kabupaten Karimun (digit ke-7 & 8) adalah “ 02”. 5. Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MA Negeri di Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah “ 0003”, maka nomor urut untuk MAN Karimun adalah nomor urut berikutnya, yaitu ” 0004”. 6. Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk baru 1 3 MAN 1 Karimun 1 2 yang 1 0 2 tersebut 0 0 adalah 0 4:

Contoh II : Perubahan Nomor Statistik untuk Madrasah Ibtidaiyah Misal : MIS Miftahul Huda di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada awalnya memiliki nomor statistik ” 111232090036”, dengan keterangan: Ø Ø Ø ” 111” ” 2” ” 32” ” 09” ” 0036” = = = kode MI (digit ke-1 s/d 3) kode status lembaga swasta (digit ke-4) kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6) kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8) nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12) Apabila suatu saat madrasah tersebut dinegerikan dan misalnya berganti nama menjadi MIN Ciuyah, maka Kandepag Kab. Cirebon sebagai unit penanggungjawab, berkewajiban untuk merubah nomor statistik madrasah tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Kode jenis lembaga untuk MI (digit ke-1 s/d 3) adalah “ 111”. 2. Kode status lembaga negeri (digit ke-4) adalah “ 1”. 3. Kode Provinsi Jawa Barat (digit ke-5 & 6) adalah “ 32”. 4. Kode Kabupaten Cirebon (digit ke-7 & 8) adalah “ 09”. 5. Nomor urut lembaga (digit ke-9 s/d 12). Misalnya: nomor urut terakhir untuk MI Negeri di Kabupaten Cirebon adalah “ 0008”, maka nomor urut untuk MIN Ciuyah adalah nomor urut berikutnya, yaitu ” 0009”. 6. Dari langkah-langkah diatas, diperoleh nomor statistik untuk MIN Ciuyah yang baru tersebut adalah : 1 1 3 2 0 9 0 0 0 9

DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK

BATAS WAKTU PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN SOSIALISASI NOMOR STATISTIK

Terimakasih