SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JKN DAN BPJS KESEHATAN
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN BPJS KESEHATAN Agus Saefudin S Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, 20 Agustus 2014 www. bpjs-kesehatan. go. id
Agenda DASAR HUKUM KEPESERTAAN FASKES TINGKAT PERTAMA DAN RUJUKAN BENEFIT DAN REALISASI KASUS KENDALI MUTU DAN BIAYA TANTANGAN & HARAPAN 2 www. bpjs-kesehatan. go. id
KEPESERTAAN 3 www. bpjs-kesehatan. go. id
Kepesertaan Bersifat Wajib (Per. Pres 111/2013 Ps. 6 a. 3) 1 Januari 2014 Paling sedikit tdd : PBI (eks Jamkesmas), TNI/POLRI, eks Askes dan eks JPK Jamsostek. Paling lambat 1 Januari 2015 Pemberi Kerja pada BUMN, Usaha Besar, Menengah dan Kecil Paling lambat 1 Januari 2016 Pemberi Kerja pada Usaha Mikro Paling lambat 1 Januari 2019 Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja 4 www. bpjs-kesehatan. go. id
Data Badan Usaha dan Peserta s. d Medio Agustus 2014 BU sasaran Eks Jamsostek Jumlah BU Registrasi BU bayar Jml Peserta 2. 855 1. 755 371. 188 71 71 4. 811 1. 826 375. 999 Baru Jumlah 2. 8. 55 Data Total Peserta Kota/ Kab PBI Non PBI Jumlah Kota Bekasi 384. 398 374. 431 758. 829 Kab Bekasi 550. 677 387. 595 938. 272 Jumlah 935. 075 762. 101 1. 697. 101 5 www. bpjs-kesehatan. go. id
FASKES PERTAMA & RUJUKAN 6 www. bpjs-kesehatan. go. id
Data Faskes Primer & Rujukan Puskesmas Klinik Keluarga Rsumah Sakit TNI/ Polri Jumlah Kota Bekasi 31 39 11 6 87 Kab Bekasi 39 47 18 4 108 70 86 29 10 195 Kota/Kab Jumlah 7 www. bpjs-kesehatan. go. id
Jejaring Faskes Primer Dokter Umum Klinik Drg Bidan/ RB DU Apotek Lab 8 www. bpjs-kesehatan. go. id
BENEFIT & REALISASI KASUS 9 www. bpjs-kesehatan. go. id
Kasus Pemanfaatan Oleh Peserta Periode Bulan Layanan Jan s. d Juni 2014 Kasus RJTL Jan s. d Mei 2014 40 000 34 149 33 548 35 000 34 430 30 000 27 247 25 000 Kasus RITL Jan s. d Mei 2014 21 117 20 000 15 000 6 000 10 000 5 000 - 4 000 Jan Feb Mar Apr 5 124 4 621 4 484 3 877 Mei 3 000 2 938 2 000 1 000 - Jan Feb Mar Apr Mei 10 www. bpjs-kesehatan. go. id
MEKANISME COB BPJS KESEHATAN www. bpjs-kesehatan. go. id
Regulasi COB di Faskes BPJS Kesehatan a. Pasal 23 ayat 4 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN b. Pasal 24 dan 27 Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (JKN) c. Pasal 21 Permenkes No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional d. Pasal 27 B dan 28 Perpres No 111 Tahun 2013 12 www. bpjs-kesehatan. go. id
Koordinasi Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL COB BPJS KESEHATAN Pelkes Tingkat Pertama 13 www. bpjs-kesehatan. go. id
KENDALI MUTU & BIAYA 14 www. bpjs-kesehatan. go. id
Regulasi Kendali Mutu dan Biaya BPJS Kesehatan a. Pasal 24 ayat 3 UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN b. Butir 163 Bab A. 5. a. Upaya Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional c. Pasal 42 – 44 Perpres nomor 12 Tahun 2013 d. Pasal 43 dan 43 A Perpres Nomor 111 Tahun 2013 e. Pasal 33 – 38 Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN f. Pasal 35 Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 15 www. bpjs-kesehatan. go. id
KONSEP TIM KENDALI MUTU & BIAYA Bersifat INDEPENDEN ! ORGANISASI PROFESI Rekomendasi/Usulan Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan; 2. Pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; dan 3. Pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta 16 www. bpjs-kesehatan. go. id
HTA Health Technology Assessment CAB Clinical Advisory Board Dibentuk oleh Menteri Kesehatan - Difasilitasi oleh BPJSK Struktur Tingkat Pusat - Tk. Divisi Regional - Tk Cabang - Tk. Pusat - Tk. Propinsi Aktivitas Memberikan penilaian teknologi kesehatan Memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan teknis medis pelayanan kesehatan Rapat Rutin: - evaluasi mutu pelayanan kesehatan - Audit Medis - Sosialisasi & Pembinaan etika disiplin profesi Medical Judgement Claim Investigation Utilization Review Keanggotaa n Ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Organisasi Profesi & Akademisi Definisi Tim Kendali Mutu&Biaya JKN INDEPENDEN ! DPM Dewan Pertimbangan Medik - Dibentuk oleh BPJS Kesehatan - Supporting BPJSK - Medical Judgement/ 2 nd Opinion Organisasi Profesi, Pakar Klinis, dan Akademisi 17
Organisasi Profesi dalam Tim Kendali Mutu & Biaya Sebagai Unsur Utama di Daerah Tingkat Pusat INDEPENDEN!!!!! Tingkat Divisi Regional Tingkat Cabang 1. IDI Wilayah 2. PDGI Wilayah 3. IBI Wilayah 1. IDI Cabang 2. PDGI Cabang 4. PPNI Wilayah 5. IAI Wilayah 3. IBI Cabang 6. Akademisi & Pakar Klinis 7. Kesekretariatan: BPJS Kesehatan 4. PPNI Cabang 5. IAI Cabang 6. Kesekertariatan: BPJS Kesehatan 1. KKI 2. PB IDI 3. PDGI 4. IBI 5. PPNI 6. IAI 7. Akademisi & Pakar Klinis 8. KFN (Komite Farmasi Nasional) 9. Kesekretariatan: BPJS Kesehatan OUTCOME: 1. CUSTOMER SATISFACTI ON INDEX 2. PROVIDER SATISFACTI ON INDEX 3. STATUS KESEHATAN 18 www. bpjs-kesehatan. go. id
PIC BPJS Kes dan RS 19 www. bpjs-kesehatan. go. id
PIC BPJS Kes dan RS 20 www. bpjs-kesehatan. go. id
KERJA SAMA BPJS KESEHATAN DENGAN ORGANISASI PROFESI DALAM KENDALI MUTU & BIAYA Penandatanganan MOU BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi: • Konsil Kedokteran Indonesia • Ikatan Dokter Indonesia • Persatuan Dokter Gigi Indonesia 21 www. bpjs-kesehatan. go. id
DEKLARASI SATGAS PROFESI PROGRAM JKN DALAM KAITAN KENDALI MUTU DAN BIAYA Penandatanganan Deklarasi BPJS Kesehatan dengan Organisasi Profesi: • Ikatan Dokter Indonesia • Persatuan Dokter Gigi Indonesia • Ikatan Bidan Indonesia • Ikatan Apoteker Indonesia • Persatuan Perawat Nasional Indonesia 22 www. bpjs-kesehatan. go. id
Terima kasih www. bpjs-kesehatan. go. id
- Slides: 23