Slide 1 Pengantar Perpajakan Dwi Martani Slide by

Slide 1 Pengantar Perpajakan Dwi Martani Slide by : Jayu Pramudya Departemen Akuntansi FEUI 1

Latar Belakang: Pajak di Indonesia (1) § Rasio Pajak terhadap PDB cenderung rendah. Tahun Tax Ratio 2005 12, 46% 2006 12, 26% 2007 12, 43% 2008 13, 30% 2009 13, 60%* § Penerimaan APBN masih didominasi sektor perpajakan. § Pemerintah berupaya sistematis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui: § Ekstensifikasi pajak § Intensifikasi pajak 2

Latar Belakang: Pajak di Indonesia (2) 3

Latar Belakang: Ekstensifikasi Pajak § Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan, dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). § Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran. § Pemberian NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha yang belum terdaftar. § Pendampingan penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor. 4

Latar Belakang: Intensifikasi Pajak § Inventarisasi potensi penerimaan atas seluruh WP terdaftar. § Peningkatan keterbukaan dan keandalan pelaporan keuangan WP. § Minimalisasi tax evasion dan tax avoidance. § Peningkatan tingkat partisipasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). § Perbaikan administrasi pemotongan dan pemungutan pajak melalui pihak ketiga. 5

Pengertian Pajak (1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang –undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 6

Pengertian Pajak (2) Prof. Dr. P. J. A. Adriani Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 7

Pengertian Pajak (3) Prof. Edwin R. A. Seligman “Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. ” 8

Pokok – Pokok Pengertian Pajak Dipungut berdasarkan Undang – Undang. Dapat dipaksakan. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi secara langsung oleh pemerintah. Dipungut oleh negara (pusat/ daerah). Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus 9

Fungsi Pajak § Budgetair PPN sebagai penerimaan di APBN. § Reguler Tarif PPn. BM progresif untuk mengendalikan konsumsi barang mewah. § Redistribusi PPh masyarakat mampu dipergunakan untuk penyediaan raskin. § Demokrasi Pajak membiayai pelayanan pemerintah bagi 10

Pajak, Retribusi, dan Sumbangan Pajak Retribusi Sumbangan • Manfaat tidak langsung bagi pembayar. • Penerima manfaat tak diketahui. • Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. • Manfaat langsung bagi pembayar. • Penerima diketahui. • Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. • Manfaat langsung bagi penerima. • Penerima diketahui. • Diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. 11

Pengertian Hukum Pajak (Hukum Fiskal) Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. 12

Kedudukan Hukum Pajak • Hukum Pidana Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan. • Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. 13

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) § Karena kealpaan § Tidak menyampaikan SPT; atau § Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. § Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 14

Ilustrasi Ketentuan Pidana: (Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000) § Kesalahan Disengaja § Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau § Tidak menyampaikan SPT; atau § Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau § Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau § Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau § Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau § Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 15

Perlawanan terhadap Pajak Pasif Aktif Struktur ekonomi Tax avoidance Sistem pemungutan Tax evasion Moral dan intelektual penduduk Melalaikan 16

Asas Pemungutan Pajak (Adam Smith) § Equality Pajak bersifat adil berdasar parameter kemampuan bayar (horizontal dan vertikal), serta perolehan manfaat. § Certainty Penetapan pajak tidak sewenang – wenang disertai kepastian waktu. § Convenience Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP. § Certainty Biaya pemungutan minimal. 17

Teori Dasar Pemungutan Pajak (1) § Teori Asuransi Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. § Teori Kepentingan Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. § Teori Gaya Pikul Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sesuai gaya pikul, dengan ukuran besarnya 18

Teori Dasar Pemungutan Pajak (2) § Teori Bakti Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara. § Teori Gaya Beli Pajak dipergunakan untuk memelihara masyarakat. Di samping itu, pajak ditekankan untuk melaksanakan fungsi mengatur. 19

Dimensi Hukum Pajak Hukum Formal Hukum Material • Mengatur tentang obyek pajak; subjek pajak; besar pajak yang dikenakan; timbul dan hapusnya utang pajak; dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. • Contoh: UU PPh dan UU PPN. • Merupakan tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. • Contoh: UU KUP dan UU Pengadilan Pajak 20

Ilustrasi Hukum Formal: UU KUP No. 28 Tahun 2007 FISKUS WP PENDAFTARAN PEMBUKUAN NPWP KEBERATAN SSP PEMBAYARAN SPT BANDING PELAPORAN PEMERIKSAAN SKP-KB, N, KBT PENETAPAN KEP KEBERATAN BPP KEP BANDING MA 21

Ilustrasi Hukum Formal: Surat Administratif Keterang an SPT SKP STP Definisi Surat untuk Surat pelaporan, keterangan perhitungan, berupa SKPKB, dan SKPKBT, pembayaran SKPLB, SKPN. pajak terutang. Surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Fungsi Pelaporan Alat koreksi, dan sarana pertanggungja mengenakan waban sanksi, dan alat penghitungan menagih pajak. jumlah pajak terutang, Alat koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak. 22

Dasar Kategorisasi Pajak Cara Pembebanan Pemungut atau Pengelola Sifat 23

Pajak Menurut Cara Pembebanan § Pajak Langsung Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan. § Pajak Tidak Langsung Pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, di antaranya melalui mekanisme pengkreditan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 24

Pajak Menurut Sifat § Pajak Subjektif Pengenaan pajak melekat pada subjek, baru kemudian dicari obyek yang menyertainya. Contoh: Pajak Penghasilan. § Pajak Objektif Pengenaan pajak melekat pada objek, baru kemudian dicari subjek yang menyertainya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 25

Pajak Menurut Pemungut atau Pengelola § Pajak Pusat Pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPn. BM, PBB, BPHTB dan Bea Materai. § Pajak Daerah Pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Provinsi); serta Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/26

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Pusat • • • PPh: UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 PPN dan PPn. BM: UU No. 8 Tahun 1984 jo. UU No. 42 Tahun 2009 Bea Materai: UU No. 13 Tahun 1985 PBB: UU No. 12 Tahun 1984 jo. UU No. 12 Tahun 1994 BPHTB: UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000 Pajak Daerah • UU No. 28 Tahun 2009 27

Stelsel Pajak § Stelsel Riil Pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal nyata objek pajak yang baru diketahui di akhir tahun pajak. Contoh: PPh Pasal 25. § Stelsel Fiktif Pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan di awal tahun pajak. Contoh: PPh Pasal 21 dan 23. § Stelsel Campuran Pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan tahun pajak, kemudian disesuaikan dengan 28

Sistem Pemungutan Pajak § Sistem Official Assessment Besaran pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah (fiskus). Contoh penerapan: Pengenaan PPh Pasal (4) Ayat (2) atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan dari WP kepada pemerintah. § Sistem Self Assessment Besaran pajak terutang ditetapkan, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Contoh penerapan: Penetapan angsuran PPh 25. § Sistem Withholding Besaran pajak terutang ditetapkan, dipotong, 29

Tarif Pajak Persentase Tarif Stuktur Tarif Marginal • Merupakan tarif yang menjadi acuan pengenaan ketika nilai nominal objek pajak Efektif meningkat sebesar satu matatarif uang. • satuan Merupakan yang diperoleh dari rasio nilai nominal pajak terutang dengan nilai nominal objek pajak. Ad Valorem(Satuan Persentase) • Proporsional (Tarif Tetap) • Progresif (Tarif Meningkat) Lump Sum/(Tarif Spesifik/ • Regresif Menurun) Tetap • Satuan Nominal Tetap 30

Yurisdiksi Pemungutan Pajak § Yurisdiksi Kebangsaan Menyatakan bahwa pemerintah berwenang atas pemungutan pajak terhadap warga negara atau bukan warga negara, serta penduduk atau bukan penduduk. § Yurisdiksi Tempat Tinggal Menyatakan bahwa pemerintah berwenang atas pemungutan pajak terhadap penduduk, baik warga negara atau bukan warga negara. § Yurisdiksi Sumber Menyatakan bahwa pemerintah berwenang atas pemungutan pajak terhadap segala objek yang 31

Hapusnya Utang Pajak Pembay aran Pengha pusan Pembeb asan Kompen sasi Daluwar sa 32

Referensi Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 33

Terima Kasih Dr. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com 081318227080/ 08161932935 http: /staff. blog. ac. id/martani/ 34