SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pertemuan IV Garis besar perjalanan

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Pertemuan IV

Garis besar perjalanan Pembangunan Indonesia 1945 -1949 Mempertahankan kemerdekaan 1950 -1960 Pembangunan infrastruktur politik 1961 -1966 Pembangunan terkomando 1967 -1980 Pembangunan ekonomi stabilitasi 1981 -1987 Proteksi dan industrialisasi 1988 -1997 Liberalisasi ekonomi 1997 -1998 Vakum, dilanda krisis ekonomi 1999 -…… Pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia

Perencanaan Proses pemikiran yang bijaksana dan rasional yang merupakan langkah awal manusia sebelum menentukan pilihan untuk melaksanakan sesuatu demi mencapai harapan hidupnya

Perencanaan untuk yang Terbaik Kehidupan manusia dan alamnya itu bersifat infinit (terbatas), namun kesejahteraan yang ingin dicapai itu bersifat definit (tak terbatas), karena tidak ada yang membatasi kuantitas, kualitas maupun volume dari suatu tingkat kesejahteraan tersebut

Perencanaan: Manusia, Alam, Kesejahteraan Pemikiran tentang manusia, alam, dan kesejahteraan ini menimbulkan 2 (dua) asumsi dalam tindakan perencanaan, yaitu: Pertama: manusia membuat perencanaan agar sumberdaya alam yang terbatas itu dapat bertahan lebih lama untuk menyediakan kebutuhan manusia. Kedua: manusia membuat perencanaan agar manusia dapat menikmati kesejahteraan, sebelum manusia dan alam itu “habis”.

Mengapa Perencanaan Penting? Konkritnya, mengapa optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah UUD 1945? Jawaban >>>>

…jawaban Pertama, bagi negara sebesar seperti Indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks Kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaan Ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatatan perundangan dan peraturan penjelasnya Paparan Sri Mulyani Indrawati (Meneg PPN/ Ka. Bappenas 2005 -2006)

Sinergi antar Peraturan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dasar-dasar Perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada paradigma: 1. pembangunan nasional, 2. kebijaksanaan pembangunan, 3. orientasi pembangunan, 4. kewenangan pengelolaan dana pembangunan, 5. mekanisme penyaluran dana pembangunan, 6. mekanisme perencanaan pembangunan, 7. arah kebijaksanaan program pembangunan Gunawan Sumodiningrat, Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi, Per. Pod: Jakarta, 2001

Problematika Perencanaan Secara konseptual, problematika perencanaan pembangunan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan 14 sudut pandang: Pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan. Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan. Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan. Pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan. Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan. Pemahaman tentang penyelenggara perencanaan. Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan. Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/implementasi perencanaan pembangunan. Pemahaman tentang instrumen perencanaan. Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis. Pemahaman tentang alur perencanaan. Pemahaman tentang pemantauan dan pengendalian. Pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan. Pemahaman tentang pengawasan pembangunan.

Perubahan Konteks Perencanaan Pembangunan Dalam Kurun Pelita I (1969/1974) sampai Masa Krisis (1999/2004)

Keberhasilan Perencanan Pembangunan di Beberapa Negara Asia (1980, 1990, dan 2000) Catatan: (1) Real PDB Per Capita (USD)=semakin besar semakin baik. (2) HDI=semakin mendekati 1 semakin baik. (3) HPI=semakin mendekati 100 semakin baik. HPI yang dipakai adalah tipe HPI-1 (khusus untuk negara berkembang). (4) Angka perkiraan berdasarkan data HDR 1990. Sumber: Human Development Report (1990, 2000, dan 2003).

Pembangunan: Nasional, Daerah, Regional, Kawasan Perencanaan pembangunan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara di seluruh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja. Perencanaan pembangunan regional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan kawasan, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

Perbedaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Kawasan, dan Pembangunan Nasional

Instrumen Perencanaan Pembangunan

TERIMAKASIH atas perhatiannya