Sistem Perencanaan di Lingkup Kabupaten Sukabumi PEMERINTAH KABUPATEN

Sistem Perencanaan di Lingkup Kabupaten Sukabumi PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Perkantoran Jajaway, Pelabuhan Ratu, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi

Arahan Kemendagri 2

Dasar Hukum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah UU 23/2014 Pasal 391 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Informasi pembangunan Daerah; dan b. Informasi keuangan Daerah; (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. UU 23/2014 Pasal 395 Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Perpres 95/2018 ttg Pasal 7 SPBE (1) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) : Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 -2020 terdiri KETIG A dari 11(sebelas aksi, yang meliputi: DIJABARKA N DALAM SKB 5 MENTERI a. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanamana modal; b. Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dna perkebunan; Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan data kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi; d. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis e. Penerapana manajemen anti suap di Pemerintah dan sektor swasta; f. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; c. Jenis Informasi : • Informasi Pembangunan Daerah • Informasi Keuangan Daerah • Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya Dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Poin-poin Perubahan Permendagri 98/2018 dengan Permendagri Nomor 70/2019 Substansi Judul Ruang Lingkup Skema Penerapan SIPD Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Hanya Pembangunan Daerah e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Apabila daerah belum ada aplikasi maka langsung menggunakan e-Planning SIPD, apabila daerah sudah memiliki aplikasi maka harus memenuhi persyaratan minimal dan integrasi dengan SIPD Pengaturan skema penerapan rinci (detil pelaksanaan) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan mempertimbangkan: • Perpres 95/2018 (SPBE) • Perpres 39/2019 (Satu Data) • Perpres 54/2018 (Stranas PK) • Rev. Permendagri 86/2017 • Rev. Permendagri 13/2006 Pengaturan manajemen akun diatur lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, mempertimbangkan: • Kemampuan Daerah • Progres pelaksanaan di daerah selama ini • Perpres 95/2018 (SPBE) • Perpres 39/2019 (Satu Data) • Perpres 54/2018 (Stranas PK) • Rev. Permendagri 86/2017 • Rev. Permendagri 13/2006 Dampak: Daerah sulit memenuhi persyaratan dimaksud Manajemen Akun Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Diatur tingkatan manajemen akun Dampak: Daerah sulit menerapkannya karena perbedaan kondisi kemampuan organisasi di daerah • • • Informasi Pembangunan Daerah Informasi Keuangan Daerah Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

AMANAT PERPRES 54/2018 TTG STRANAS PK

Milestone Integrasi Perencanaan dan Penganggaran IDEAL Pembaharuan database program dan kegiatan Nomenklatur program dan kegiatan Regulasi Perencanaan dan penganggaran Dalam Proses EKSISTIN G perencanaan dan penganggaran yang belum sinkron serta terpadu Dalam Proses Penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis eplanning Penyusunan anggaran daerah berbasis e-budgeting Belum bisa dimulai Dalam Proses • • Revisi Permendagri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah → Permendagri 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Penyusunan Rancangan Permendagri tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah Perencanaan dan penganggaran yang sinkron dan terpadu dalam satu sistem aplikasi

RPJMN/ KRISNA SELARAS Siklus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Informasi Pembangunan Daerah INTEGRA SI Pasal 274 & 392 UU 23/2014 Data dan Informasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah Pasal 262 (UU 23/2014) dan Pasal 14 (86/2017) Perencanaan RKPD & RENJA PD Pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD RENSTRA PD DAN RENJA PD ANALISI S PROFIL PP 13/2019 Pasal 275 UU 23/2014 Pengendalian dan Evaluasi KUA/PPA S Kegiatan Outcome Output Informasi Pemda Lainnya Informasi perencanaan anggaran daerah Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah PENGENDALIAN EVALUASI Pasal 393 UU 23/2014 Program PELAKSANAAN BINWAS Informasi Keuangan Daerah LPPD Informasi Barang Milik Daerah EPPD Informasi keuangan daerah lainnya

Sistematika Permendagri SIPD Pasal 391 -395 UU 23/14 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Ps. 391 UU 23/14 Ps. 393 UU 23/14 Ps. 392 UU 23/14 Informasi Pembangunan Daerah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah • RPJP D • RPJM D • RKPD • RENSTRA PD • RENJA PD Analisi s Profi l Informasi Keuangan Daerah Ps. 395 UU 23/14 Informasi Penyelenggaraan Pemda Lainnya Perencanaan Anggaran Daerah Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah LPP D Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah EPP D Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Perda Barang Milik Daerah Informasi Keuangan Daerah Lainnya

Rencana Tampilan Depan SIPD

Arahan Provinsi 10

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH SIRUP PROVINSI JAWA BARAT SPSE 4. 3 E-katalog Lokal e-Komponen Pokir Bankokab Bandes Evaluasi APBD Kab Kota e-Kontrak Manajemen Proyek Pelaporan e-Planning Warna Jabar (Usulan Publik) SIPKD e-Budgeting SIPBOS E-Monev RPJP dan RPJMD Hibah dan Bansos Evaluasi Perencanaan Kab Kota Aset RKBMD Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Kepegawaian

UNSUR PENGUAT SISTEM E-PLANNING DAN E-BUDGETING Fitur yang ada di dalam Sistem e-Planning dan e-Budgeting Keterkaitan Antar Unsur Data Manajemen Waktu Menyatu Planning & Budgeting Manajemen Struktur Pengguna Standarisasi Harga Komponen Rekam ID dan Waktu Pengguna

LOGICAL FRAMEWORK SI RAMPAK SEKAR Sasaran Inovasi: Pemerintah Desa Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Provinsi Pemerintah Pusat Pergub SI RAMPAK SEKAR Stakeholders: Perguruan Tinggi Dunia Usaha LSM Media Massa Aplikasi SI RAMPAK SEKAR Ranwal RKP/RKPD Renja K/L/SKPD APBN/ APBD BPD DPRD Kab/Kota DPRD Provinsi DPR RI Output Kepgub Juklak/Juknis SI RAMPAK SEKAR Proses Inovasi: RAPBN/ RAPBD Reses DPR/DPRD RKA K/L/SKPD SI RAMPAK SEKAR (digitalisasi sinkronisasi perencanaan & penganggaran) Forum K/L/SKPD KUA PPAS Musrenbang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan & Penetapan Kepgub Juklak/Juknis SI RAMPAK SEKAR Purwarupa Aplikasi SI RAMPAK SEKAR Proyek Percontohan Implementasi Aplikasi SI RAMPAK SEKAR Uji Coba Purwarupa Aplikasi SI RAMPAK SEKAR Outcome RKPD Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Penyusunan & Penetapan Pergub SI RAMPAK SEKAR Ranhir RKP/RKPD Pendekatan Wilayah Pengembangan dan Penataan Ruang Perencanaan & Penganggaran yang terintegrasi Peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan Benefit Percepatan pencapaian tujuan pembangunan Penerima manfaat: Pemerintah Desa/Kab/Kota/Provinsi & Pusat, Masyarakat, Perguruan Tinggi Dunia Usaha, LSM 2

Terima Kasih PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Komplek Perkantoran Jajaway, Pelabuhan Ratu, Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi