SISTEM PERDAGANGAN GLOBAL INSTRUMEN EKONOMI NERACA EKONOMI DAN

SISTEM PERDAGANGAN GLOBAL, INSTRUMEN EKONOMI, NERACA EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERPADU Oleh : Candra Kuniawan 09610238 II D Fakultas Ekonomi � Universitas Muhmmadiyah Malang � Tahun 2010 �

Paradigma pembangunan berkelanjutan mensyaratkan bahwa aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pembangunan. Sistem perdagangan global yang mendayagunakan pasar dalam negeri sebagai bagian dari pasar global berupaya mengaitkan sistem perdagangan dengan prinsip perdagangan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan sektor industri untuk mendukung sistem perdagangan yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan menerapkan standarisasi kualitas dan audit lingkungan. Proses nilai tambah dilaksanakan dengan bertumpu kepada sumberdaya yang dimiliki dan memanfaatkan keunggulan komparatif menunju terciptanya keunggulan kompetitif ditopang dengan kemampuan insani yang unggul dan berbudaya lingkungan. Industri, perdagangan, sektor publik dan sektor terkait seyogianya bertumpu pada peningkatan kapasitas intelektual yang mampu memadukan perangkat insani, perangkat organisasi, perangkat teknologi, dan perangkat informasi yang tersedia di lingkungan internal dan eksternal.

� � � Lima bidang Bidang yang dianggap prioritas adalah: A. Pengembangan Pendekatan Ekonomi-ekologi (ecological economics) dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan B. Pengembangan Pendekatan Pencegahan Dampak Lingkungan (Minimasi Limbah atau Produksi Bersih) C. Pengembangan Sistem Akuntansi, Audit dan Neraca Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan. D. Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan Global dan Standarisasinya E. Sistem Informasi Produk Unggulan Jawa Timur dan Sistem Produksi Bersih.

� Perkembangan ekonomi eksternal sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, termasuk ekonomi regional Jawa Timur. Perkembangan ini secara ideologi disebut liberalisasi ekonomi yang berdampak kepada transformasi ekonomi di Indonesia. Ada tiga hal penting dari perkembangan ekonomi global tersebut yang sangat berpengaruh. Pertama, disetujuinya hasil Putaran Uruguay tentang GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tahun 1995 dan kemudian digantikan oleh WTO (World Trade Organization) mulai tahun 1996. Secara global, hal ini menandai terbentuknya rejim perdagangan bebas yang bertujuan meminimumkan hambatan perdagangan. Ke dua, pemerintah Republik Indonesia bersama 17 pemerintah negara lain dalam pertemuan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), menghasilkan deklarasi Bogor tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan berlaku pada 2010 untuk negara-negara maju, dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Ke tiga, pemerintah negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, merencanakan untuk memberlakukan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada 2003.

. Pada pertemuan APEC telah dikeluarkan suatu APEC Leaders Economic Vision Statement, yang pokok-pokok isinya adalah: � 1. Menyadari adanya keterkaitan (interdependence) dan keaneka-ragaman (diversity) yang ada, maka dikembangkanlah suatu paguyuban (community) ekonomi Asia Pasifik. Para angota bersepakat membangun dasar-dasar ekonomi bagi kawasan Asia Pasifik dengan menggalang kekuatan, memperkuat kerjasama dan mendorong kesejahteraan. � 2. Dasar-dasar pertumbuhan ekonomi adalah sistem perdagangan multilateral dan oleh karena itu diberikan dukungan kuat agar Putaran Uruguay dapat diselesaikan secara berhasil. � 3. Perlu dilakukan pembicaraan lanjutan untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan lnvestasi agar perdagangan dapat diperluas di dalam kawasan di dunia; sehingga barang, jasa, modal dan investasi mengalir bebas di kawasan ekonomi. �

Kerjasama ekonomi Asia-Pasifik dilakukan untuk mendorong: � � 1. Diperkuatnya sistem perdagangan multilateral yang terbuka (berdasarkan persetujuan GATT dan WTO); � 2. Perluasan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam Asia-Pasifik; � 3. Peningkatan kerjasama pembangunan Asia-Pasifik. � �

� � � � . Program APEC mencakup 12 area, yakni : 1. pembangunan sumberdaya manusia, 2. ilmu pengetahuan, 3. teknologi industri, 4. perusahaan kecil dan menengah, 5. energi, 6. transportasi, 7. telekomunikasi dan informasi, 8. turisme, 9. data investasi dan perdagangan, 10. promosi perdagangan, 11. konservasi sumberdaya kelautan dan 12. teknologi pertanian.

Kesepakatan Putaran Uruguay � komitmen Indonesia dalam Putaran Uruguay secara garis besar adalah sebagai berikut: � a. Akses Pasar Indonesia mengikat Bea Masuk sebagian besar pos tarif (95%) pada tingkat 40%. Produk tekstil dikembalikan ke sistem GATT dalam waktu 10 tahun sejak WTO efektif sehingga sistem kuota menjadi hapus. Diharapkan pada tahun 2000 tingkat tarif rata berada antara 0 - 15% dan pada tahun 2005 produk tekstil sepenuhnya kembali ke sistem GAT � b. Jasa Komitmen Indonesia adalah sebatas hal-hal yang sudah terbuka sesuai dengan kebijakan yang sudah berlaku seperti dalam perbankan, asuransi, perhubungan, tenaga ahli dan lain-lain. � c. TRIPs/TRIMs Negara-negara berkembang termasuk Indonesia diberi kesempatan berbenah diri masing-masing 5 tahun untuk TRIPs dan 3 tahun untuk TRIMs.

� � � � Prospek Indonesia dalam menghadapi Putaran Uruguay, kerjasama ASEAN dan APEC sangat baik, asalkan bekerja keras dan mampu memanfaatkan peluang. Hal-hal yang harus dilaksanakan adalah: 1. Keberlanjutan stabilitas politik. 2. Keberlanjutan stabilitas ekonomi. 3. Mengembangkan program deregulasi dan debirokratisasi yang efektif 4. Mengembangkan sektor industri, pertanian dan jasa. 5. Mengembangkan sumberdaya manusia dalam bidang penguasaan teknologi, manajemen, dan keterampilan khusus

Sistem Pengelolaan Lingkungan � � � Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Sistem Pengelolaan Lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut: 1. Kebijakan lingkungan: pernyataan tentang maksud kegiatan pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. 2. Perencanaan; mencakup identifikasi aspek lingkungan dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian, penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan. 3. lmplementasi; mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat. 4. Pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan: mencakup pemantauan, pengukuran, dan audit. 5. Kajian pengelolaan; kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi di luar organisasi.