Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 112012 Prof

Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11/2012 Prof. Harkristuti Harkrisnowo dan Dr. Ahmad Sofian

Hak Anak dalam Hukum Nasional Merupakan hak konstitusional, yang dirumuskan dalam Konstitusi (khususnya Amandemen II) Dirumuskan dalam bab khusus dalam UU No. 39 tahun 1999 Ditegaskan Walau kembali dalam UU No. 23 Tahun 2002 sebelumnya juga dalam Keppres 36/1990 yang meratifikasi Convention on the Right of the Child

Perubahan Utama UU No. 3/1997 UU No. 11/2012 n n n n Filosofi sistem peradilan pidana anak Cakupan ‘anak’ Usia pertanggungjawaban pidana anak Penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil Pendekatan Restorative Justice Kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat Penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan Pembatasan Upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort

Asas-asas Konvensi Hak Anak Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas-asas dalam Beijing Rules: Pengutamaan Kesejahteraan Anak & Keluarga Proporsionalitas perlakuan terhadap anak dengan perbuatannya Perlindungan atas privasi anak Pengupayaan diversi sejauh dimungkinkan Perampasan kemerdekaan merupakan tindakan terakhir, dan digunakan sehemat mungkin Penekanan @harkrisnowo 2012 pada berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (noninstitutional treatment)

Asas dalam SPPA. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. pelindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10. penghindaran pembalasan.

Hak Anak dalam UU SPPA a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi ‘Anak’ 1. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup Pelaku, Saksi dan Korban 2. Tidak mengkriminalisasi anak yang ‘melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat” karena menimbulkan ketidak-pastian hukum 3. Tidak mempergunakan istilah ‘anak nakal’ akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana 4. Usia Pertanggungjawaban dinaikkan dari 8 tahun menjadi 12 tahun 5. Tidak dibatasi oleh status perkawinan seseorang 6. Anak di bawah usia 14 tahun tidak dikenakan penahanan

Pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. [Pasal 1 butir 6 UU no. 11/2012]

Restorative justice n n n n Bergeser dari lex talionis atau retributive justice Menekankan pada upaya pemulihan keadaan Berorientasi pada korban Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya; Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi animosity Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. [Pasal 1 butir 7 UU no. 11/2012]

Landasan Hukum Diversi: Pasal 5 UU no. 11 (1) SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) SPPA meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam SPPA huruf a dan huruf b diatas wajib diupayakan Diversi.

Tujuan Diversi a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak [Pasal 6 UU no. 11/2012] Tersirat pula: n n Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan; Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji @harkrisnowo 2012

Syarat Diversi kategori tindak pidana (sanksi pidana 7 tahun penjara atau kurang); usia Anak (makin rendah makin diupayakan adanya diversi) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas kerugian yang ditimbulkan; tingkat perhatian masyarakat; dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. persetujuan korban (dalam hal ada korban dan kerugian tidak lebih dari UMP setempat); dan kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak).

Para Pihak dalam Diversi Keluarga & Masyarakat Pelaku ----Korban Petugas Kemasyarakatan Penegak Hukum

Aktor dalam Diversi Penegak Hukum: Polisi, Jaksa , Hakim [Advokat] Petugas Kemasyarakatan: Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Pendamping @harkrisnowo 2012

Hal yang harus diperhatikan a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Diversi Harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya Persetujuan tidak diperlukan dalam hal: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tanpa persetujuan korban. . . dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, PK, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi tsb dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi PK yang dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Proses Penetapan Kesepakatan Diversi diserahkan ke PN 3 hari Penetapan PN ttg Kesepakatan Diversi 3 hari Penetapan disampaikan ke PK, Penyidik, Penuntut 3 hari Umum, atau Hakim Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan Diversi dilaksanakan

Pengecualian. . . • a. proses Diversi Proses tidak menghasilkan peradilan kesepakatan; atau pidana Anak • b. kesepakatan dilanjutkan Diversi tidak dalam hal: dilaksanakan.

Hasil Kesepakatan Diversi a. l. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Menyerahkan kembali kepada orang tua atau orang tua asuh; Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga sosial; atau Pelayanan masyarakat

Penyidikan Penuntutan Diversi berhasil Diversi gagal Persidangan Diversi berhasil Diversi gagal

Diversi oleh Kepolisian Tindak pidana Penetapan Pengadilan Upaya Diversi Kesepakatan Diversi Para pihak setuju Diversi Proses diversi Pelaksanaan Diversi

Diversi oleh Kejaksaan Tindak pidana Kejaksaan upayakan Diversi Para pihak setuju Upaya Diversi Diserahkan ke Kejaksaan Proses Diversi Para pihak tidak setuju Diversi Penyidikan berlanjut Kesepakatan Diversi

Diversi oleh Pengadilan Kesepakatan Diversi Penetapan Pengadilan Upaya Diversi di Pengadilan Implementasi Diversi Gagal di Penyidikan & Penuntutan Ke Pengadilan Tindak pidana

Tugas pembimbing Kemasyarakatan Sejak awal sampai selesainya seluruh proses menyusun Litmas melaksanakan proses Diversi bersama aparat lain melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab bila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan

Implikasi yang diharapkan Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam lembaga pemasyarakatan berkurangnya beban Sistem Peradilan Pidana Meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum Meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan, dengan terlebih dahulu mengupayakan diversi dan restorative justice

Pembatasan Upaya Perampasan Kemerdekaan Perampasan kemerdekaan hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir, sebagai measure of the last Resort (Beijing Rules), pada semua tingkatan pemeriksaan Telah dirumuskan seperangkat alternatif jenis putusan (pidana dan tindakan) agar hakim tidak selalu menjatuhkan pidana penjara Penelitian kemasyarakatan harus dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat menyusun rekomendasi bagi para penegak hukum yang lain

Jenis Pidana (1) Pidana pokok terdiri atas: A. Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1. Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. C. Latihan kerja; D. Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat

Jenis Tindakan a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan.

Road Map Akselerasi Implementasi UU no. 11/2012 I. Pelatihan Penegak Hukum dan pihak terkait Polisi, Jaksa, Hakim, PK, Pekerja Sosial, Advokat dlsb Menyiapkan Melakukan modul untuk integrated training TOT dan pelatihan II. Penyiapan berbagai peraturan pelaksanaan: • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Berbagai SOP , Petunjuka Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis • Mekanisme kerjasama antar lembaga

III. Penyiapan infra struktur melalui oeorencanaan kegiatan dan anggaran untuk: Kantor BAPAS Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Lembaga Penempatan Anak Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak

TUGAS INDIVIDUAL (dalam bentuk kertas kerja minimal 5 hlm) ANDA URAIKAN KETERKAITAN ANTARA SPPA dengan 3 model sistem peradilan pidana (Due Process Model, Crime Control Model dan the Wedding Cake Model) Apa kelemahan dan kekuatan SPPA dalam Menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak? @harkrisnowo 2012

Terima kasih